PinterPolitik.com

“Say I’m actin’ light-skin, I can’t take you nowhere” – Drake, “Childs Play” (2016)

Nama Drake mungkin menjadi nama yang pertama muncul di pikiran kita bila membayangkan sosok penyanyi rap (rapper) yang memiliki lirik-lirik emosional. Bagaimana tidak? Para rapper pada umumnya dikenal dengan lirik-lirik yang bersifat maskulin dan serba gagah.

Namun, keunikan rapper yang kerap jadi meme sejak single-nya yang berjudul Hotline Bling (2015) viral bukanlah hanya terletak pada lirik dan musiknya, melainkan pada identitas yang dimiliki oleh rapper asal Toronto, Kanada, tersebut. Drizzy (nama alias Drake) dikenal sebagai rapper hitam yang berkulit terang (lightskin).

Bila ditarik asal-usulnya, Drake memang bukanlah anak yang lahir di keluarga yang murni berdarah Afrika. Ayahnya, Dennis Graham, merupakan seorang keturunan Afrika-Amerika yang lahir di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat (AS). Sementara, ibunya, Sandi Graham, merupakan seorang keturunan Yahudi-Kanada.

Kombinasi Dennis dan Sandi yang kini sudah bercerai ini akhirnya melahirkan seorang Aubrey Drake Graham – seorang rapper terkenal yang mungkin bisa dibilang berbeda dengan rappers lainnya yang mayoritas murni keturunan Afrika-Amerika. Predikat lightskin pun akhirnya melekat pada sosok Drizzy.

Figur Drake yang terkadang dibilang tidak masuk ke dalam kategori Afrika-Amerika maupun kulit putih ini setidaknya mirip dengan analogi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP pada akhir Juni, yakni analogi campuran “kopi dan susu” – seakan-akan ada “campuran” antara orang asli Papua dengan kelompok etnis Indonesia lainnya.

“Papua itu kan hitam-hitam ya. Maksud saya begini, waktu permulaan saya ke Papua, lha kok aku dewean yo (sendirian ya)? Makanya, waktu kemarin saya bergurau dengan Pak (Wakil Menteri Dalam Negeri/Wamendagri) Wempi. Kopi susu,” ujar Megawati.

Sontak saja, sejumlah pihak di media sosial (medsos) mempertanyakan maksud sang Ketum PDIP tersebut. Beberapa menilai bahwa pernyataan Megawati bernada rasis. Sementara, beberapa lainnya menganggap hal itu hanya candaan belaka.

Terlepas dari mana yang benar, pemikiran awal terkait “kopi susu” ini tentu berangkat dari suatu cara pandang. Mengapa pernyataan Megawati bisa dibilang rasis – dan juga bisa dibilang berbeda dengan rasisme?

Colorism vs Rasisme

Secara umum, rasisme dapat dipahami sebagai gagasan yang membeda-bedakan orang berdasarkan etnis, warna kulit, dan ras yang diasosiasikan dengan nilai (value) dan perilaku dari kelompok tersebut. Setidaknya, definisi ini pula yang diungkapkan oleh Adam Kuper dan Jessica Kuper dalam buku mereka yang berjudul The Social Encyclopedia.

Namun, bila kita kembali ke kasus Drake, mungkinkah juga termasuk dalam kasus rasisme? Pasalnya, pelabelan lightskin pada Drake bukan hanya dilakukan di kelompok orang kulit putih – atau Kaukasia, melainkan marak terjadi di komunitas Afrika-Amerika sendiri.

Muncul sebuah asumsi di bawah alam sadar masyarakat Afrika-Amerika di AS bahwa Drake tidaklah cukup “hitam” bagi mereka. Ini pun tidak hanya terjadi pada Drake, melainkan juga pada rapper lainnya bernama Sir Robert Bryson Hall II alias Logic yang lahir dari ayah Afrika-Amerika dan ibu Kaukasia.

Berbeda dengan Drake yang tidak sering membahas identitas lightskin-nya, Logic justru secara vokal mempersoalkan anggapan bahwa dirinya tidak cukup “hitam” bagi komunitas rap yang mayoritas diisi oleh kelompok Afrika-Amerika. Bahkan, Logic mengungkapkan bahwa ini adalah kesulitan yang dihadapinya sebagai biracial.

Padahal, baik Drake maupun Logic sama-sama memiliki darah keturunan Afrika-Amerika. Namun, mengapa mereka harus dikotakkan pada kategori kelompok yang berbeda dengan saudara-saudarinya sendiri?

Bukan tidak mungkin, konsep rasisme tidak cukup menjelaskan fenomena-fenomena seperti Drake dan Logic. Sejumlah pakar akhirnya tertarik dengan konsep lain yang menjelaskan fenomena demikian, yakni colorism.

Alice Walker dalam salah satu esainya di bukunya yang berjudul In Search of Our Mothers’ Gardens mendefinisikan colorism sebagai perlakuan berbasis prasangka dan preferensi atas kelompok yang masih satu ras yang didasarkan hanya pada warna atau nada kulit. 

Inilah mengapa akhirnya muncul label-label pembeda di antara mereka-mereka yang sebenarnya masih satu ras atau etnis, seperti lightskin, biracial, mulatto (untuk campuran keturunan Afrika dan Kaukasia), dan mestizo (untuk campuran keturunan Spanyol dan warga pribumi). Mungkin, di Indonesia, sebutan seperti ini lebih dikenal dengan istilah blasteran. 

Bila berkaca dari konsep colorism yang ada di AS, apakah hal yang sama juga terjadi di Indonesia? Mungkinkah ini juga yang mendasari pemikiran di balik pernyataan “kopi susu” Megawati terkait orang Papua?

Café con Crema ala Megawati?

Visi tercampurnya kelompok etnis Papua dengan etnis-etnis lain di Indonesia sebenarnya bukanlah pemikiran yang baru dan mentah. Pemikiran ini adalah konsep yang dituliskan oleh Tanya Hernandez sebagai multiracial matrix dalam tulisannya yang berjudul Multiracial Matrix: The Role of Race Ideology in the Enforcement of Antidiscrimination Laws, a United States-Latin America Comparison.

Hernandez berpendapat bahwa campuran antara kelompok-kelompok rasial bisa menjadi jembatan antar-kelompok rasial itu sendiri sehingga demarkasi antara kelompok-kelompok tersebut bisa terdekonstruksi. Dengan begitu, harmoni rasial (racial harmony) bisa terbangun.

Angela P. Harris dari University of California, Berkeley, dalam tulisannya yang berjudul From Color Line to Color Chart? mencontohkan multiracial matrix ini dengan sosok Presiden ke-44 AS Barack Hussein Obama yang memiliki ayah Afrika-Amerika dan ibu Kaukasia. Obama, mengacu pada Harris, mampu menjadi magnet baik bagi kelompok putih maupun bagi kelompok Afrika-Amerika.

Kehadiran sosok Obama ini memunculkan istilah lain yang menarik – bahkan bisa dibilang mirip dengan istilah yang dikeluarkan oleh Megawati. Bila Ketum PDIP tersebut menggunakan istilah “kopi susu”, Harris dalam tulisannya menyebutnya sebagai “café con crema” – yakni kopi dengan krim dalam Bahasa Spanyol. 

Bukan tidak mungkin, dengan pencampuran kelompok etnis Papua dengan etnis-etnis lain di Indonesia bisa menghasilkan kondisi multiracial matrix – yang mana akhirnya menghapus perdebatan pada level rasial. Mimpi “kopi susu” ala Megawati ini akhirnya pun menjadi beralasan.

Namun, memang konsep multiracial matrix terdengar menjanjikan dan menyenangkan – apalagi bila memang benar berhasil mengakhiri perdebatan rasial antar-kelompok. Namun, pencampuran antar-etnis dan antar-ras tidak begitu saja menghilangkan jebakan lain – yang mana muncul akibat colorism.

Seperti yang dijelaskan di atas, colorism akhirnya muncul akibat kategorisasi terhadap warna kulit. Persoalannya adalah colorism bukanlah hal yang hanya terjadi di AS, melainkan juga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Pembedaan berdasarkan warna kulit bukanlah rahasia lagi bila telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Mengacu pada tulisan L. Ayu Saraswati yang berjudul “Malu”, warna kulit seakan-akan menunjukkan hierarki antar-kelompok di Indonesia – menciptakan rasa malu bagi mereka yang memiliki kulit berwarna gelap.

Di sisi lain, colorism seperti yang terjadi di AS bisa saja malah juga hadir di Indonesia – malah memunculkan label-label baru bagi mereka yang tergolong sebagai apa yang dibilang Megawati sebagai “kopi susu”. Belum lagi, masih ada standar dan nilai yang dianggap lebih dominan dari kelompok-kelompok yang juga lebih dominan. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa di antara kalian yang suka nonton ajang kompetisi memasak seperti MasterChef? Paling nggak, kalian pasti dengar lah ya apa itu MasterChef Indonesia (2011-sekarang). Ajang kompetisi tersebut merupakan reality show yang menunjukkan kompetisi memasak yang hasil masakannya dinilai oleh para juri koki selebriti.

Ada beberapa hal tuh yang biasanya dinilai oleh para juri, seperti rasa hidangannya hingga tampilan dari hidangan itu. Tapi nih, hal yang menarik dari acara reality show ini adalah reaksi para juri ketika mencicipi hidangan peserta.

Chef Juna, misalnya, dikenal sebagai juri yang suka marah-marah apabila ada hal yang tidak memuaskan dengan hidangan peserta. Selain itu, ada juga Chef Renatta yang dikenal dengan penilaiannya yang tajam dan menohok.

Ya, mungkin nih, dengan gaya penilaian seperti itu, para peserta MasterChef Indonesia diharapkan bisa lebih berkembang sekaligus belajar untuk membuahkan hidangan-hidangan yang top lah ya. Siapa tahu kan kalau tiba-tiba di antara peserta ada talenta-talenta koki andal yang tersembunyi?

Ngomong-ngomong soal juri-juri MasterChef Indonesia nih, sepertinya ada pejabat dan politikus yang mencoba meniru gaya-gaya penilaian tajam ala juri-juri itu. Beliau adalah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma). Wah, apa Bu Risma bercita-cita jadi koki selebriti juga?

Gimana nggak tuh? Bu Risma beberapa waktu lalu baru aja marah-marah lho. “Erupsi” amarah mantan Wali Kota Surabaya tersebut meluap ketika meninjau fasilitas dapur umum milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Kabarnya sih, Bu Risma ini marah karena banyak bawahannya tidak cekatan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tengah terdampak pandemi Covid-19. Nggak hanya itu, Bu Mensos juga mengomentari cara memasak telur yang – berdasarkan penilaiannya – tidak becus.

Baca Juga: Risma, Teladan ‘Petugas Partai’ Mega?

Wah, emang-nya kenapa tuh cara memasak telurnya, Bu? Apakah rasanya kurang memuaskan dan tidak memenuhi standar? Hmm, atau, mungkin, tekniknya yang kurang tuh, Bu? Bisa jadi, itu hanya persoalan tampilan hidangan yang kurang garnish aja kali, Bu? Hehe.

Hmm, tapi, emang sih. Kalau Bu Risma udah marah, pasti meledak-meledak tuh. Kalau nggak percaya, coba aja tanya ke pegawai-pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang sudah berpengalaman menghadapi amarah Bu Risma. Upsss.

Wah, kalau dibandingkan dengan sejumlah koki selebriti internasional – seperti Gordon Ramsay, kira-kira lebih serem dimarahin mana ya? Lebih “meledak” Bu Risma atau Gordon ya? Waduuh, atuut.

Ya, terlepas dari “erupsi” emosi Bu Risma ini, peristiwa marah-marah kemarin ini mulai dipersoalkan lho oleh sejumlah pihak. Soalnya nih, Bu Mensos sempat melontarkan ancaman ke para bawahannya soal kemungkinan di-pindah-tugas-kan ke Papua.

Waduh, kok Bu Risma terkesan diskriminatif sih? Emang-nya ini zaman kolonial yang selalu membuang orang-orang tertentu ke pelosok negeri? Hati-hati lho, Bu. Amnesty International Indonesia juga udah mengeluarkan pernyataan resmi soal ucapan Bu Risma lho.

By the way nih, Bu Risma kan ke mana-mana selalu membawa nama Surabaya ya. Masa mau sih Surabaya dicap cenderung rasis kepada Papua? Mimin sebagai orang Surabaya aja sedih ketika beberapa tahun lalu terjadi insiden rasial di tempat asal mimin. Huhu.

Ya, lagipula, marah-marah yang terlalu meledak-ledak seperti itu sebenarnya juga kurang baik, Bu. Nanti, kalau Bu Risma kena darah tinggi, gimana hayo?

Di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah ini, sosok pemimpin seperti Bu Risma harusnya jadi panutan yang bisa memandu bawahan-bawahannya. Ya, tegas sesekali gaapa sih. Tapi, ya masa harus ada kamera-kamera juga? Uppss. (A43)

Baca Juga: Risma vs Ahok, Tegas Mana?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tepat pada tahun 2021 ini, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua genap berusia 20 tahun. UU ini mulanya diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat Papua dalam segi kesejahteraan, keadilan, serta kesetaraan.

Pemberian Otsus ke Papua merupakan buah dari reformasi yaitu agenda demokratisasi dan dituangkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, menurut Pasal 18 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, demokratisasi mengupayakan adanya desentralisasi sebagai bentuk penghormatan pada kekhasan masing-masing daerah.

Selain itu, desentralisasi juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi jurang kesenjangan antara daerah dan pusat serta upaya resolusi konflik guna mencegah disintegrasi negara. Menyambut 20 tahun diberlakukannya Otsus Papua, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan revisi atas UU Otsus Papua, terutama Pasal 34 mengenai dana Otsus dan Pasal 78 mengenai pemekaran wilayah.

Saat ini, revisi UU Otsus Papua sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan DPR menargetkan revisi UU ini rampung pada Juli 2021. Namun, pembahasan revisi UU tersebut menuai penolakan dari beberapa pihak.

Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai bahwa pembahasan revisi UU Otsus Papua yang baru tidak melibatkan rakyat Papua, dalam hal ini yaitu MRP. Padahal, sebagaimana termaktub pada Pasal 77 UU Otsus Papua, diamanatkan adanya pelibatan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam pembahasan perubahan UU tersebut.

Gelombang penolakan juga datang dari ratusan organisasi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP). Menurut PRP, jumlah warga Papua yang sudah menandatangani petisi penolakan Otsus Papua mencapai 654.561 orang atau 18 persen dari jumlah penduduk Provinsi Papua secara keseluruhan.

Berbeda dengan PRP dan MRP, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim bahwa berdasarkan temuan survei Badan Intelijen Negara (BIN) yang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, hanya 8 persen masyarakat Papua yang tidak setuju dengan pemberlakuan Otsus. Sisanya, sebanyak 82 persen menyatakan setuju dengan Otsus dan 10 persen menyatakan ‘terserah’ pemerintah.

Di antara berbagai gelombang pro dan kontra yang berkembang, apakah revisi UU Otsus Papua sudah cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan Papua? Lantas, apa sebenarnya persoalan yang kerap menghambat proses penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat?

Mengapa Otsus Papua?

Desentralisasi lahir dari upaya menemukan format hubungan ideal antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Profesor Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Cornelis Lay, pemberian otonomi daerah merupakan suatu ‘resep’ politik guna mencapai sistem demokrasi yang stabil.

Dengan demikian, dalam konteks Papua, pemberian Otonomi Khusus dapat dikatakan sebagai bentuk untuk meredam konflik yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi Indonesia. Selain itu, menurut penelitian Departemen Politik dan Pemerintahan UGM pada 2010, secara umum terdapat beberapa alasan prinsipil yang melatarbelakangi pemberian Otonomi Khusus Papua.

Pertama, pemberian Dana Otonomi Khusus sebagai bagian dari kompensasi atas bergabungnya Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, Otonomi Khusus merupakan jalan untuk pengakuan identitas lokal yang diwujudkan dalam institusi politik. Di Papua, MRP dan DPRP merupakan lembaga yang merepresentasikan identitas Papua.

Ketiga, Otonomi Khusus dapat memberikan kebijakan afirmatif terutama dalam konteks pemilihan pemimpin Papua. Beberapa persyaratan khusus diberlakukan seperti ketentuan kandidat pemimpin Papua yang memperbolehkan kandidat yang memiliki riwayat pidana karena persoalan politik hingga kandidat yang harus Orang Asli Papua (OAP) yang dibuktikan lewat verifikasi Komunitas Adat.

Akan tetapi, dalam praktiknya, pemberian Otonomi Khusus kepada Papua dirasa bukan menjadi jalan yang efektif dalam meredam konflik Papua. Berbeda dengan Aceh dimana Otonomi Khusus di daerah tersebut diberlakukan setelah konfliknya menemui titik temu, pemberlakukan Otonomi Khusus di Papua dilakukan sebelum konflik diselesaikan.

Menurut penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam bukunya berjudul Road Map Papua, hal ini menyebabkan pemerintah pusat menggunakan pendekatan keamanan dalam proses integrasi Papua sehingga tak jarang menelan korban pelanggaran HAM – meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menekankan penggunaan pendekatan ekonomi dan pembangunan. Selain menelan korban pelanggaran HAM, konsekuensi lain yaitu proses pembangunan Papua yang tidak berjalan optimal.

Misalnya, terlihat dari beberapa indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Papua sebagai provinsi dengan IPM terendah dan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2020.

Persoalan lain yang ditemui pada Otsus Papua yaitu perihal tata kelola dana Otsus. Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa ditemukan indikasi praktik korupsi dengan sejumlah transaksi keuangan yang mencurigakan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Polri yang menemukan bahwa modus korupsi yang dilakukan yaitu lewat penggelembungan dana dalam belanja pengadaan barang. Oleh karena itu, korupsi juga ditengarai sebagai salah satu faktor mandeknya pembangunan di Papua walaupun dana Otsus yang digelontorkan sudah mencapai ratusan triliun rupiah.

Elite Lokal Bayangi Jokowi?

Selain dana Otsus, pemekaran wilayah sebagai bagian dari pembaharuan Otsus Papua juga menjadi sorotan berbagai pihak. Rencananya, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, usulan daerah pemekaran meliputi Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tabi Saireri. Argumen dari dilakukannya pemekaran wilayah sendiri yaitu agar pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal serta mempercepat proses pembangunan.

Tidak hanya dari Mendagri Tito, wacana pemekaran ini semakin mencuat di tengah pembahasan revisi UU Otsus Papua. Baru-baru ini, sejumlah kepala daerah dari Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi mendeklarasikan pembentukan daerah otonom baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan.

Tentunya, wacana ini mendapat kritik lantaran dianggap hanya mengakomodasi elite lokal. Dugaan tersebut diamini oleh LIPI. Dalam Policy Paper berjudul Model Pengelolaan Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks NKRI, LIPI menemukan bahwa seringkali usulan-usulan terkait kebijakan Otsus mengabaikan aspirasi dan minim pelibatan masyarakat sehingga terkesan elitis.

Padahal, selain aspek ekonomi, tujuan Otsus yaitu penguatan sistem demokrasi di Papua. Bila salah satu tujuannya meliputi penguatan sistem demokrasi, seyogyanya saluran aspirasi dan pelibatan rumusan Otsus Papua dibuka selebar-lebarnya bagi masyarakat Papua.

Alih-alih sebagai upaya untuk penguatan sistem demokrasi, agenda pemekaran wilayah dalam Otsus Papua dikhawatirkan malah menjadi arena baru bagi elite politik lokal dalam mendapatkan kekuasaan. Apalagi, Papua yang memiliki kemajemukan suku yang sangat tinggi menyebabkan kemungkinan konflik horizontal besar terjadi.

Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Nino Viartasiwi dalam tulisannya yang berjudul Autonomy and Decentralization as Remedies? yang menyebutkan bahwa isu pemekaran kerap dimainkan oleh para elite lokal. Meskipun pemekaran tidak selalu membawa pemerintahan daerah yang efektif, para elite inipun saling berebut pengaruh melalui isu ini – sekaligus juga menciptakan “lahan-lahan” politik baru yang akan diperebutkan melalui pendirian provinsi baru.

Menurut Cornelis Lay, dampak negatif desentralisasi tersebut akan menjadi sebuah keniscayaan bila mekanisme resolusi konflik secara adil dan beradab tidak juga diberlakukan. Pelanggaran HAM masa lalu yang urung diselesaikan oleh Negara menambah lahirnya potensi konflik dari wacana pemekaran wilayah.

Viartasiwi juga menyebutkan bahwa tidak jarang para elite lokal ini menggunakan isu separatisme untuk kepentingan mereka. Terkadang, bila wacana pemekaran tidak didengarkan oleh pemerintah pusat, para elite ini tidak segan menggunakan wacana pembentukan negara baru di luar kedaulatan Indonesia.

Bukan tidak mungkin, persoalan Papua dan Papua Barat ini menjadi lebih rumit dengan adanya permainan politik yang dimainkan oleh elite-elite lokal. Di samping tekanan soal penegakan HAM dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah pusat di Jakarta juga harus berhadapan dengan permintaan-permintaan dari para elite lokal ini.

Dengan berbagai persoalan ini, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi akan semakin sulit untuk menyelesaikan permasalahan Papua dan Papua Barat secara tuntas seratus persen. Bisa jadi, Jokowi harus bermain dalam sebuah game politik di antara berbagai kepentingan ini. (V71)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan Naruto Uzumaki? Franchise seri anime dengan judul Naruto ini berkisah tentang seorang bocah dengan monster berekor sembilan – bernama kyubi – di dalam dirinya.

Naruto merupakan bocah yang menjalani hidup yang sebatang kara tanpa seorang keluarga pun. Alhasil, sebagai anak yang terlihat berbeda dengan anak-anak lain, Naruto pun harus menghadapi bully­-an dari teman-temannya.

Meski begitu, Naruto ini tumbuh menjadi salah satu ninja yang paling tangguh di Desa Konoha. Bahkan nih, ketika Perang Dunia Ninja pecah, Naruto muncul sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan umat manusia.

Sebagai sosok yang tangguh, Naruto juga disebut memiliki kekebalan tertentu pada jurus-jurus ninja lain. Sebuah jurus ilusi yang bernama genjutsu, misalnya, disebut tidak mempan lho ke Naruto sebagai seoranga jinchuriki.

Alhasil, si Naruto ini dapat dengan mudah terlepas dari ilusi-ilusi yang dibuat oleh ninja-ninja lain. Berkat Jiraiya juga, Naruto akhirnya mampu mengatur aliran chakra-nya sehingga bisa menciptakan disrupsi terhadap ilusi.

Mungkin nih, kemampuan Naruto untuk melepaskan diri dari ilusi genjutsu ini juga dimiliki nih oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Soalnya nih, setelah pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua Barat Merdeka, Pak Mahfud langsung sadar lho.

Kalau kata Pak Mahfud, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda ini hanya didasarkan pada negara ilusi belaka. Hmm, keren uga Pak Mahfud bisa melihat mana yang ilusi dan mana yang bukan.

Apa jangan-jangan Pak Mahfud udah belajar ke Val Valentino alias Masked Magician yang biasa membongkar ilusi-ilusi para pesulap ya? Mungking, Pak Menko Polhukam juga perlu membuktikan bahwa deklarasi Benny Wenda hanya ilusi belaka – layaknya Val Valentino di acara Breaking the Magician’s Code.

Soalnya nih, sejumlah pihak udah minta pemerintah dan Pak Mahfud agar tidak meremehkan deklarasi Benny Wenda nih. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, misalnya, mengingatkan Pak Menko Polhukam bahwa kemerdekaan Indonesia dulu juga diawali dari imajinasi belaka lho. Hmm.

Ya, jangan sampai lah Pak Mahfud nanti terlambat bertindak. Jangan sampai juga nanti malah terjebak dengan mugen tsukuyomi ala Kaguya Otsutsuki. Soalnya tuh, kalau udah terjebak, ilusi pun bisa terasa nyata lho. (A43)

PinterPolitik.com

Para penggemar komik dan film pahlawan super pasti tidak asing dengan nama The Flash. Pahlawan super yang diciptakan oleh DC tersebut biasa disebut sebagai manusia tercepat di dunia.

Bagaimana tidak? Flash bisa berlari melebihi mobil super tercepat sekalipun. Biasanya, pahlawan super satu ini dianggap dapat berlari secepat kilat. Logo dari pahlawan super ini pun juga berbentuk petir – melambangkan kecepatan super yang dimilikinya.

Selain itu, dengan kekuatan cepatnya tersebut, Flash sampai bisa melakukan perjalanan waktu – baik ke masa lalu maupun masa depan. Kemampuannya ini digambarkan dalam sebuah seri yang didistribusikan oleh Warner Bros. Television Distribution yang berjudul The Flash (2014-sekarang).

Dalam seri tersebut, perjalanan waktu yang dilakukan oleh Barry Allen memiliki konsekuensi tertentu. Salah satunya adalah terlahirnya salah satu musuh terbesarnya yang bernama Savitar.

Savitar ini juga merupakan memiliki kecepatan super yang dapat mengarungi waktu. Namun, ia terlahir akibat adanya time loop yang terjadi antara masa depan dan masa lalu. Ini membuat Savitar selalu hadir dalam lini waktu tersebut meski telah dikalahkan di masa depan.

Maka dari itu, bagaimana pun, Flash akan selalu menghadapi Savitar – entah di masa depan atau di masa lalu. Loop tersebut akan senantiasa terjadi dalam linimasa itu.

Mungkin, situasi yang dihadapi oleh Flash tersebut mirip dengan apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia kini. Bagaimana tidak? Vanuatu – dan sejumlah negara Pasifik Selatan – selalu muncul sebagai negara yang mengkritik Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tahun 2016, misalnya, Vanuatu dan sejumlah negara-negara Pasifik Selatan lainnya membawa isu Papua ke perhatian negara-negara PBB. Indonesia pun harus menghalau isu tersebut dengan kritikan yang dilontarkan balik oleh seorang diplomat muda.

Tanpa disadari, kejadian itu terus berulang pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Indonesia pun kerap tampil dengan diplomat muda yang siap sediakala. Yang terbaru, pada Sidang ke-75 lalu, pernyataan Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman disanggah oleh diplomat muda yang bernama Silvany Pasaribu.

Mungkin, kehadiran sosok-sosok muda secara berulang itu turut memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa Indonesia selalu menempatkan diplomat-diplomat muda tersebut? Mengapa kemunculan sanggahan Vanuatu ini juga terus berulang-ulang terjadi di PBB?

Strategi ala Indonesia?

Kemunculan diplomat-diplomat muda di sidang PBB yang dilaksanakan setiap tahun tersebut bisa jadi merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menghalau kritik-kritik yang dilontarkan Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Bisa jadi, strategi ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu.

Bukan tidak mungkin, sanggahan dari hak balas Indonesia merupakan hal yang selalu direncanakan. Asumsi seperti ini bisa diambil dari penjelasan Lisa Bradford dan Sandra Petronio dalam tulisan mereka yang berjudul Strategic Embarrassment.  

Bradford dan Petronio setidaknya mengutip Teori Perencanaan (Planning Theory) milik Charles R. Berger. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku komunikatif strategis selalu didasarkan pada perspektif yang didasarkan pada rencana.

Melalui teori tersebut, Bradford dan Petronio menyebutkan bahwa perencanaan dapat dilakukan guna mencapai tujuan interaksional tertentu. Tujuan itu pun dapat diaplikasikan pada upaya untuk memunculkan rasa malu secara strategis (strategic embarrassment).

Bradford dan Petronio juga menyebutkan beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui strategic embarrassment, seperti untuk menonjolkan perilaku pihak lain yang tidak disukai atau untuk mendiskreditkan rekan atau lawan. Dengan begitu, pihak lain dapat merasakan rasa malu (embarrassment) yang mampu memengaruhi pandangan penonton atau pendengar lain (observer).

Bukan tidak mungkin, dengan munculnya balasan dari diplomat-diplomat muda, Indonesia ingin pemimpin-pemimpin negara Pasifik Selatan merasakan rasa malu tersebut. Melalui rasa malu tersebut, observer – publik dan partisipan lainnya – dapat memberi perhatian pada rasa malu tersebut.  

Uniknya, observer dapat memberikan reaksi terhadap rasa malu yang timbul. Menurut Bradford dan Petronio, observer dapat melakukan intensifikasi kepada penerima rasa malu, seperti mengejek, menertawai, atau dengan menarik perhatian lebih banyak terhadap penerima rasa malu.

Bukan tidak mungkin, perhatian dari observer seperti inilah yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan menempatkan diplomat muda guna membalas pemimpin-pemimpin Pasifik Selatan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana media dan publik Indonesia memberikan perhatian serupa.

Bahkan, tidak sedikit dari perhatian tersebut turut merendahkan Vanuatu dan Loughman. Tidak jarang dari perhatian tersebut justru memunculkan narasi yang bersifat rasis dan diskriminatif terhadap komunitas Melanesia.

Bisa jadi, dengan strategi seperti ini, pemerintah Indonesia tidak ingin kehilangan muka di depan masyarakatnya sendiri. Strategi ini bisa juga dapat mencegah Operasi Papua  Merdeka (OPM) mendapat momentum dengan memberikan rasa malu.

Namun, terlepas dari strategi yang digunakan Indonesia, mengapa kritik Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan berulang kali memberikan perhatian terhadap isu Papua?

Perlu Halau Tiongkok?

Sebenarnya, Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan sebelumnya bukan merupakan negara-negara yang menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia. Bahkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bisa dibilang mengabaikan kawasan tersebut dengan tidak menjadikannya sebagai salah satu prioritas politik luar negeri meski telah menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara kepulauan itu sejak tahun 1980-an.

Namun, kehadiran negara-negara Pasifik Selatan mulai menjadi perhatian pemerintah Indonesia semenjak Melansia Spearhead Group (MSG) – organisasi kawasan Pasifik Selatan – memberikan status observer bagi United Liberation Movement for West Papua (ULWP) pada tahun 2015. Persoalannya, Kemlu sendiri kala itu dinilai masih memiliki sedikit diplomat yang memahami dinamika di kawasan itu.

Perhatian negara-negara MSG terhadap isu Papua dan Papua Barat juga semakin tumbuh dengan berkembangnya dorongan pembahasan isu di Majelis Umum PBB sejak tahun 2016. Salah satu negara yang vokal hingga kini adalah Vanuatu.

Bukan tidak mungkin, konsistensi yang dibawa oleh Vanuatu ini didasarkan pada pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus berkembang di kawasan tersebut. Bagaimana tidak? Kawasan yang secara tradisional banyak dipengaruhi oleh Australia dan Selandia Baru tersebut dianggap mulai mendapatkan tamu besar baru.

Upaya Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan ini terlihat dari besarnya bantuan asing yang digelontorkan. Pada tahun 2011-2017, Tiongkok disebut telah memberikan bantuan sekitar Rp 81,2 triliun – mendekati pemberian Australia yang bernilai sekitar Rp 83,64 triliun dalam periode waktu yang sama.

Bahkan, Tiongkok sendiri telah menjadi pendonor terbesar di Vanuatu. Pada tahun 2017, negara Tirai Bambu tersebut telah menggelontorkan bantuan sekitar Rp 1,39 triliun untuk Vanuatu.

Alhasil, tumbuhnya pengaruh Tiongkok ini disebut memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Vanuatu dan negara-negara kepulauan Pasifik lainnya dalam menentukan arah politik luar negerinya, termasuk soal pengakuan atas Republik Tiongkok (Taiwan). Selain itu, keleluasaan ini juga dinilai memberikan mereka kebebasan lebih dalam untuk mengkritisi isu Papua dan Papua Barat.

Uniknya lagi, isu Papua sendiri memiliki keterkaitan juga dengan dominasi Australia di pulau ujung timur Indonesia tersebut. Kabarnya, sejumlah perusahaan tambang asal Australia dan negara-negara Barat memiliki dominasi pada tingkat tertentu di Papua dan Papua Barat.

Bukan tidak mungkin, isu Papua dan Papua Barat ini juga menjadi pion penting bagi Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia – baik di Pasifik Selatan maupun Indonesia. Dengan begitu, dinamika geopolitik di kawasan ini dapat lebih menguntungkan negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu.

Menariknya lagi, besarnya pengaruh Tiongkok di kawasan ini – khususnya Vanuatu – juga memunculkan asumsi dan spekulasi liar di publik. Dalam sebuah jurnal akademik, negara Tirai Bambu tersebut bahkan sempat dianggap sebagai biang di belakang politik luar negeri Vanuatu.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Lagipula, Indonesia kini mulai aktif menggandeng negara-negara Pasifik Selatan melalui kerja sama dengan MSG. Mari kita nantikan saja aksi selanjutnya dari pemerintah Indonesia untuk menghalau kekuatan dan kritik asing ini – entah kekuatan mana yang perlu dihalau. (A43)

PinterPolitik.com

Sob, menurut kalian gimana sih jika kalian ini mempunyai rumah dan kalian pinjamkan, tetapi selama dipinjam, kalian melihat bahwa rumah itu tidak lebih bagus, malah yang ada cenderung lebih semrawut? Tentu secara tegas kalian ingin dong meminta kembali rumah itu, lebih-lebih, memang itu hak kalian.

Namun, anehnya, ketika kalian minta rumah itu kembali, orang yang kalian pinjami ternyata merasa sok dan seakan lebih tahu bagaimana cara mengurus rumah dengan baik. Gemes nggak sih? Padahal, kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri bahwa management mereka itu buruk. Ampun banget kan pastinya, pengen nyubit ubun-ubunnya kan?

Nah, hal seperti di atas, kelihatannya sedang dialami oleh masyarakat Papua dan Papua Barat, sob. Karena merasa selama dipimpin oleh Kepala Daerah yang bukan berasal dari daerah setempat dan tidak ada perbaikan yang signifikan, akhirnya lembaga kultural yang mewakili masyarakat Papua dan Papua Barat menolak pencalonan bupati dan wakilnya yang bukan orang asli Papua dalam Pilkada kali ini, cuy.

Penolakan yang mereka lakukan ini bukan tanpa alasan ya, sobat. Salah satu yang mereka takutkan adalah jika kepala daerah berasal dari warga pendatang, nanti kebijakannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan cenderung diskriminatif.

Bahkan Timotius, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) mencontohkan yang kondisi yang ada di Kabupaten Keerom – bahwa di sana banyak madrasah untuk SMA dan SMP. Asramanya juga lebih banyak. Namun, ternyata tempat ibadah untuk masyarakat Nasrani bisa dihitung dengan jari. Weleh-weleh, kan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi sekitar ya, sob. Hadehh.

Namun ternyata respons dari partai politik (parpol) yang ikut bertarung di sana di luar dugaan loh. Bayangkan, partai politik yang bertarung dalam Pilkada di Papua dan Papua Barat mengklaim pilihan calonnya lebih didasarkan faktor kompetensi ketimbang asal-usul calon.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perindo Achmad Rofiq, “Semua punya kemampuan, tapi kalau nggak ada kompetensi, bagaimana mau mendorong jadi pemimpin?”. Wadadaw, kok kesannya kalimat ini meremehkan kemampuan masyarakat Papua gitu loh?

Lagian nih kalau dilihat-lihat dalam Undang-undang otonomi khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4. Khususnya Ayat 3 dalam UU Otsus tertulis, “Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.”

Selain Perindo, komentar lain juga datang dari Sekjen PPP Achmad Baidowi. Kata beliau, pencalonan bupati yang bukan orang asli Papua tidak menjadi masalah apabila sesuai prosedur.

Ayolah para elite Parpol, jangan kaku dari orang. Pelajarin lagi deh teori hukum responsif bahwa hukum itu tidak bisa dikaitkan dalam prosedur saja, tetapi harus memasukkan nilai-nilai daerah setempat.

Coba deh baca buku lagi tentang teori hukum responsif karya Nonet dan Selznick, agar apa yang kalian ucapkan itu nggak ngawur dan lebih substantif. Mimin saja kemarin pas di toko buku daerah Pasar Senen, baca buku itu sebentar langsung paham.

Lagian, masa sih cara pandangnya seakan mendiskreditkan seperti itu? Nggak elok dan elegan banget deh. Kalau cara pandang elite Parpol seperti ini, lah gimana daerah mau maju? Hmm. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m tired of the systematic racism bulls**t. All you do is false s**t” – Joyner Lucas, “I’m Not Racist”

Bagi mereka yang suka menonton seri Netflix yang berjudul Dear White People, pasti sudah paham kalau misalnya persoalan rasisme telah mengakar di Amerika Serikat (AS). Bagaimana tidak? Banyak korban dari kelompok Afrika-Amerika berjatuhan satu per satu disebabkan kasus-kasus kekerasan.

Permusuhan antarkelompok geng misalnya menjadi kebiasaan sehari-hari di beberapa kota besar AS, seperti Chicago. Saking banyaknya kasus kekerasan, Chicago mendapat gelarnya tersendiri, yakni Chi-raq.

Namun, selain karena konflik antarkelompok, kekerasan kepada kelompok Afrika-Amerika juga terjadi karena kebrutalan polisi (police brutality). Gambaran akan kebrutalan ini tercerminkan dalam banyak produk budaya yang berasal dari kelompok Afrika-Amerika.

Lagu yang berjudul “F**k tha Police” karya N.W.A. misalnya menggambarkan bagaimana kelompok Afrika-Amerika kerap menjadi sasaran polisi di Compton, Los Angeles, pada tahun 1990-an. Sampai-sampai, kisah para penyanyi rap yang tergabung dalam N.W.A. dijadikan sebuah film populer dengan Straight Outta Compton.

Attention: ALL RACIST stay off my page. It’s not my job to answer your dumb ass sarcastic questions. You’re not witty, you’re pretty shitty and you will never turn me around. I already know right from wrong but obviously you don’t. TAKE IT UP WITH GOD.

— Ice Cube (@icecube) June 4, 2020

Namun, tampaknya, apa yang terjadi pada tahun 1990-an itu masih berlanjut hingga kini. Pasalnya, beberapa waktu lalu publik AS dan dunia dikejutkan dengan sebuah video yang di dalamnya terdapat seorang polisi menginjakkan lututnya ke leher seorang Afrika-Amerika yang bernama George Floyd di Minneapolis, Minnesota.

Alhasil, Floyd meninggal dunia karena tak bisa bernapas. Publik akhirnya naik pitam dan melakukan gelombang protes di berbagai kota, termasuk di depan Gedung Putih di Washington, D.C. Presiden AS Donald Trump pun sempat dilarikan ke bunker di tengah gelombang protes itu.

Melihat apa yang terjadi di AS kini, banyak reaksi dan tanggapan akhirnya muncul dari berbagai belahan dunia lainnya. Di Indonesia misalnya, banyak warganet akhirnya turut menyuarakan tagar seperti #BlackLivesMatter dan #BlackOutTuesday.

Selain itu, beberapa aktivis dan warganet lainnya turut mengaitkan peristiwa di AS itu dengan apa yang terjadi pada orang asli Papua dan apa yang terjadi di Papua. Pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman misalnya menganggap apa yang terjadi di AS kini mirip dengan gelombang protes di Indonesia yang terjadi tahun lalu.

Menurutnya, protes soal isu Papua juga merupakan letupan dari persoalan rasisme yang telah menumpuk. Insiden yang terjadi di Surabaya kala itu dianggap sebagai salah satu pemicunya.

Lantas, mengapa persoalan rasisme ini tetap eksis hingga menumpuk? Adakah peran aktor politik di balik rasisme yang terjadi di AS dan Indonesia?

Stigma Sosial

Pada umumnya, rasisme disertai diskriminasi berdasarkan warna kulit dan ciri-ciri fisik tertentu. Diskriminasi seperti ini biasanya membuat kesempatan yang didapatkan antarindividu berbeda-beda.

Di AS misalnya, identitas rasial disebut-sebut masih menentukan kesempatan seseorang dalam bekerja. Ketidaksetaraan sistematis antarkelompok rasial membuat kelompok Afrika-Amerika lebih banyak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan seperti sopir taksi, tukang pangkas rambut, pramusaji, dan sebagainya.

Adanya diskriminasi semacam ini bisa jadi disebabkan oleh pembedaan di antara identitas sosial masing-masing. Dalam Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner, dijelaskan bahwa identitas sosial terbangun melalui pembedaan dan perbandingan antarkelompok.

Pembedaan tersebut didasarkan pada nilai, keyakinan, ciri, dan sebagainya yang melekat pada suatu kelompok. Dengan pembedaan tersebut, seseorang dapat mengetahui di kelompok mana kah dia harus berada – melalui proses kategorisasi sosial.

Nasib seseorang dalam sebuah kelompok rasial akhirnya dipengaruhi oleh bias, prasangka, dan diskriminasi sistem.
Share on X

Namun, penggolongan berdasarkan ciri identitas sosial ini dapat berujung pada stereotip dan stigma sosial. Arthur Kleinman dan Rachel Hall-Clifford dalam tulisan mereka yang berjudul Stigma menjelaskan bahwa stigma berkaitan dengan pembangunan identitas – yang mana melalui evalusi sosial dapat menciptakan kondisi-kondisi stigma di mana seseorang dapat mengalami perubahan status sosial dari “normal” menjadi “bisa didiskreditkan.”

Lantas, bagaimana stigma yang melekat pada kelompok Afrika-Amerika di AS dan orang asli Papua (OAP) di Indonesia?

Kelompok Afrika-Amerika tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu kelompok yang paling banyak menerima stereotip di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah persepsi bahwa seseorang Afrika-Amerika adalah orang yang pemalas, menyukai kekerasan, tidak cerdas, dan suka melakukan tindak kejahatan.

Alhasil, dengan stereotip seperti ini, mengacu pada penjelasan Evi Taylor dan rekan-rekan penulisnya dalam tulisan yang berjudul The Historical Perspectives of Stereotypes on African-American Males, nasib seseorang dalam sebuah kelompok akhirnya dipengaruhi oleh bias, prasangka, dan diskriminasi sistem – yang meliputi kesempatan pendidikan dan pekerjaan hingga perlakuan brutal.

Jadi, tidak mengherankan apabila muncul anggapan bahwa kematian Floyd di AS adalah hasil dari stereotip rasial yang disematkan pada kelompok Afrika-Amerika. Di Indonesia, hal serupa disebut-sebut juga melekat pada individu yang diidentifikasi sebagai OAP.

Bisa jadi, stereotip dan stigma rasial yang disematkan pada OAP ini juga diyakini oleh masyarakat non-OAP. Beberapa di antaranya adalah anggapan bahwa OAP merupakan pemabuk, tukang onar, hingga pendukung separatisme (atau pemberontak).

Namun, beberapa pertanyaan lain pun muncul. Bila rasisme seperti ini dapat terus ada di masyarakat, adakah aktor politik yang diuntungkan? Mengapa rasisme seperti ini dapat terjadi?

Ada Peran Negara?

Meski stigma dan stereotip sosial terhadap suatu kelompok telah eksis di masyarakat, bukan tidak mungkin campur tangan aktor politik turut memengaruhinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault – filsuf asal Prancis – yang tidak melihat persoalan rasisme sebagai sekadar isu sosial.

Foucault berkomentar mengenai rasisme melalui sebuah konsep yang diperkenalkannya, yakni biopolitik (biopolitics). Konsep ini disebutkannya dalam sebuah perkuliahan bertajuk Society Must Be Defended yang diberikannya pada 17 Maret 1976.

Biopolitik sendiri merupakan penerapan kontrol atas populasi yang dilakukan oleh negara. Kontrol ini dilakukan melalui metode dan teknologi biopower yang merupakan serangkaian proses dan pengetahuan tentang tubuh manusia. Salah satunya adalah ras (warna kulit).

Kim Su Ramussen dalam tulisannya yang berjudul Foucault’s Genealogy of Racism menjelaskan bahwa Foucault tidak hanya melihat rasisme sebagai persoalan ideologi, identitas, dan prasangka, melainkan sebagai bentuk pemerintahan yang didesain untuk mengatur populasi. Selain itu, rasisme dianggap dapat menjadi teknologi kekuatan (technology of power) guna mewujudukan kontrol tersebut.

https://www.instagram.com/p/CA7UyPNBsRZ/

Hal ini sejalan dengan penjelasan Rey Chow dalam tulisannya yang berjudul Foucault, Race, and Racism. Chow setidaknya menyebutkan bahwa dengan rasisme, negara (state) dapat melancarkan apa yang disebut sebagai peperangan biopolitis (biopolitical warfare).

Dalam hal ini, rasisme lebih menjadi sebuah cara untuk mencapai tujuan. Rasisme merupakan kapasitas sistemik dan regulatoris yang dapat dimunculkan antarkelompok guna menghasut populasi untuk berjuang bak berperang (warlike struggle) yang menentukan di antara mereka siapa yang bisa hidup dan siapa yang perlu mati.

Mungkin, apa yang dijelaskan oleh Foucault terdengar ekstrem. Namun, kematian Floyd bukan tidak mungkin masuk dalam caesura (penggalan) antara siapa yang kehidupannya dihargai dan yang tidak dihargai yang disebutkan oleh Foucault.

Mengacu pada penjelasan Chow, rasisme sebagai biopower akhirnya dapat menjustifikasi fungsi negara yang membuat sebagian populasi terbunuh. Dari sini, Foucault akhirnya berfokus pada tujuan dan manfaat yang didapatkan oleh negara dari fungsi biopower tersebut.

Lantas, bagaimana bila pemikiran Foucault ini diterapkan pada isu rasisme Papua di Indonesia?

Boleh jadi, caesura yang disebutkan oleh Foucault ini juga muncul dalam persoalan rasisme terhadap OAP di Indonesia. Hal ini turut terlihat dari bagaimana stigma dan stereotip negatif – khususnya stigma pemberontak atau separatis – dilekatkan pada OAP.

Mungkin, rasisme inilah yang mendasari beberapa tindakan kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Papua. Bukan tidak mungkin, stereotip separatis ini dapat menjustifikasi tindakan negara.

Berdasarkan laporan dari Amnesty International, terdapat 95 kasus pembunuhan ilegal yang dilakukan aparat terhadap aktivis Papua sejak tahun 2010. Bahkan, beberapa di antaranya tidak berhubungan dengan isu separatisme.

Bisa jadi, rasisme ini akhirnya juga melancarkan kontrol negara pada populasi – seperti yang dijelaskan oleh Foucault. Dengan begitu, negara bisa saja mendominasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di Papua dan Papua Barat.

Dalam sejarahnya sendiri, Indonesia juga tak sendiri dalam eksploitasi Papua. Terdapat kepentingan beberapa negara asing – seperti Australia dan AS – di pulau Cendrawasih ini.

Lantas, bila apa yang dijelaskan oleh Foucault ini benar terjadi di Indonesia – khususnya terhadap Papua, perlukah rasisme dipertahankan? Lagi pula, identitas rasial hanyalah konstruksi sosial belaka dan semua orang memiliki hak dasar yang sama. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961 di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuk New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua.

Dewan itu kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakati pula desain bendera mereka yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini.

Asal Mula Organisasi Papua Merdeka

Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi kemudian mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.

Tekanan Amerika & Infiltrasi Militer Indonesia

Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah eks jajahan Belanda di Hindia kemudian bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua.

Akibat dari tekanan Amerika dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan.

Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara.melalui Dekrit Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963.

Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia.

Pengaturan Politik & Aktivitas Militer

Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari dan kota-kota lain. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut RG Djopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama, lahir di Jayapura 1963 dipimpin oleh Aser Demotekay. Sementara, faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua.

Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia.  Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka.

Kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 

Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncul nama provinsi Irian Jaya.

Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di Markas Victoria.

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Langkah paling fenomenal dari kelompok Markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis.

Tokoh Penting Dibalik OPM

Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Seth Rumkorem yang merupakan seorang eks militer yang semula pro Indonesia. Kedua, Jacob Prai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih yang sejak awal anti Indonesia.

Tak lama, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini.

Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Prai dan Seth Rumkorem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi.

Pada akhir 1970 dan awal 1980, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin Markas Victoria ini harus lari ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk disentralisasi.

Pada tahun 1980-an, muncul sosok Kelly Kwalik sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika.

Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliat Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliat kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang semakin menguat membuatnya didaulat sebagai panglima tertinggi OPM di tahun 2012.

Pengaruh Goliat yang semakin kuat membuatnya jadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog, bahkan hingga era Jokowi.

OPM di Era Pemerintahan Jokowi

Di era Jokowi, kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di Nduga.

Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurutmu, bagaimana perjalanan dari organisasi ini? #berikanpendapatmu

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.