Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ketika diplomasi negara bertemu ketulusan individu, lahirlah kisah menyentuh antara Hashim Djojohadikusumo dan dermawan Jepang, Yōhei Sasakawa. Di balik pembebasan Arnold Putra dari Myanmar, tersimpan kekuatan jejaring pribadi dan solidaritas lintas negara yang tak terduga namun menginspirasi.

PinterPolitik.com

Sampel proses diplomasi apik datang saat Hashim Djojohadikusumo spill bahwa pembebasan Arnold Putra dari tahanan militer Myanmar berhasil difasilitasi oleh seorang dermawan dari Jepang, Yohei Sasakawa.

Kasus ini bermula ketika Arnold Putra, seorang selebritas dan influencer Indonesia, ditangkap junta militer Myanmar pada Desember 2024 dengan tuduhan keterlibatan dalam jaringan kelompok bersenjata oposisi seperti Karen National Liberation Army (KNLA) dan People’s Defense Force (PDF).

Penahanan ini menjadi sumber perhatian dan kepedulian publik serta memunculkan kebutuhan akan solusi yang bermartabat.

Dihadapkan dengan pemerintahan junta, upaya penyelamatan diplomatik melalui actor nonnegara yang dilakukan Hashim Djojohadikusumo dan Yohei Sasakawa menunjukkan kolaborasi yang memprioritaskan nilai-nilai yang kiranya ideal untuk menjadi teladan.

Melalui pendekatan yang berbasis kepercayaan dan diplomasi personal, Hashim dan Sasakawa berhasil membuka kanal komunikasi dengan pihak Myanmar secara efektif.

Dengan menyatukan pemahaman lintas budaya dan komitmen pada perdamaian, mereka memastikan pembebasan Arnold Putra berlangsung secara damai, terhormat, dan menunjukkan kekuatan solidaritas antarbangsa.

Saat di-zoom out, peristiwa ini mencerminkan kekuatan diplomasi alternatif, yang tidak hanya bergantung pada institusi resmi, tetapi juga pada kapasitas individu dan organisasi yang memiliki jaringan, komitmen moral, dan visi kemanusiaan yang kuat.

Ihwal yang agaknya sangat layak menjadi pedoman diplomatik saat terjadi krisis. Mengapa demikian?

Diplomasi Alternatif dan Jejaring Asia?

Untuk memahami kedalaman relasi ini, kiranya perlu ditilik tokoh sentral lain, Soemitro Djojohadikusumo, ayah Hashim dan mantan Menteri Keuangan dan Ekonomi Orde Baru.

Soemitro merupakan seorang teknokrat dan negarawan yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia pasca-1965. Dalam kiprahnya, ia menjalin komunikasi luas dengan berbagai tokoh internasional yang mendorong stabilitas dan kemajuan di kawasan Asia.

Ryōichi Sasakawa, ayah dari Yōhei, adalah tokoh nasionalis Jepang yang pada masa pasca-perang mendedikasikan hidupnya pada kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan melalui yayasan filantropis internasional.

Meskipun tidak ditemukan bukti eksplisit bahwa Soemitro dan Ryōichi, atau keluarga Djojohadikusumo dan Sasakawa berinteraksi secara langsung, mereka tampak berada dalam jalur sejarah yang paralel, yakni sama-sama membangun jejaring Asia yang progresif dan antikomunalitas ekstrem.

Yōhei Sasakawa sebagai penerus visi ayahnya, dan Hashim sebagai tokoh yang melanjutkan dedikasi Soemitro terhadap negara dan masyarakat, menunjukkan kesinambungan generasi yang memperjuangkan nilai-nilai perdamaian dan solidaritas Asia.

Intervensi kemanusiaan mereka dalam kasus Arnold Putra kiranya bukan sekadar tindakan ad hoc, tetapi refleksi dari komitmen jangka panjang terhadap kerja sama regional berbasis rasa saling percaya dan visi kolektif Asia yang stabil dan makmur.

Kehadiran Sasakawa sebagai figur diplomasi sipil yang dihormati di berbagai forum internasional, dan kiprah Hashim sebagai pemimpin bisnis sekaligus penghubung antar bangsa, menjadi contoh sinergi ideal antara kekuatan moral dan kapasitas strategis.

Relasi ini memperlihatkan bahwa diplomasi yang bersumber dari itikad baik, niat tulus, dan rasa tanggung jawab sosial bisa menghasilkan solusi konkret bagi persoalan global.

Peluang dan Signifikansi Strategis

Pembebasan Arnold Putra merupakan contoh sukses dari diplomasi kolaboratif yang menggabungkan jalur formal dan informal.

Peristiwa ini menegaskan bahwa dalam era globalisasi dan kompleksitas geopolitik saat ini, kerja sama antar individu lintas negara dapat menjadi pendorong utama tercapainya solusi damai dan manusiawi.

Indonesia melalui peran Hashim Djojohadikusumo telah menunjukkan bahwa nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama tetap menjadi fondasi kuat dalam bernegara.

Sementara itu, kolaborasi melalui tokoh seperti Yōhei Sasakawa menunjukkan kepemimpinan moral dan kemanusiaan yang luar biasa dalam menangani krisis lintas batas. Ini adalah refleksi dari diplomasi baru yang lebih humanistik, adaptif, dan relevan dengan tantangan kontemporer.

Lebih jauh, kolaborasi Hashim dan Sasakawa mengirimkan pesan positif kepada komunitas internasional bahwa Asia memiliki kapasitas diplomasi yang berbasis pada nilai-nilai luhur, bukan hanya kekuatan formal.

Model kerja sama ini dapat menjadi inspirasi dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan lainnya di kawasan, baik melalui intervensi sipil, filantropi, maupun pendekatan budaya. Tentu, tanpa mengesampingkan reputasi masing-masing aktor.

Diplomasi bukan semata urusan protokol atau institusi negara. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini, diplomasi juga bisa menjadi panggilan nurani, ruang solidaritas, dan ekspresi kasih antarbangsa.

Dengan membangun jembatan antarkomunitas dan memperkuat jejaring lintas sektor, Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih adil, damai, dan penuh harapan melalui langkah nyata yang berani dan berempati.

Oleh karenanya, keberhasilan diplomasi ini tidak hanya menyelamatkan seorang warga negara, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas di Asia.

Hashim Djojohadikusumo dan Yōhei Sasakawa agaknya telah menorehkan bab penting dalam sejarah diplomasi kontemporer, yang layak dikenang sebagai kisah inspiratif tentang kekuatan kebaikan, integritas, dan kerja sama lintas generasi demi masa depan yang lebih harmonis. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad soal operasi militer selain perang dalam konteks isu diplomati terkini di Myanmar kiranya bukan sekadar reaksi spontan. Mengapa berikan?

PinterPolitik.com

Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengenai kemungkinan mendorong operasi militer selain perang (OMSP) untuk menyikapi penahanan selebgram berinisial AP di Myanmar menuai perhatian luas.

Dasco menyebutkan bahwa apabila jalur diplomasi gagal, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah OMSP sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk dalam case, dimensi, dan konteks lainnya.

Pernyataan ini, meskipun tampak reaktif terhadap kasus individual, sesungguhnya membuka perbincangan strategis yang jauh lebih luas, yakni posisi Indonesia dalam diplomasi kontemporer dan kebutuhan akan integrasi kekuatan militer sebagai elemen pendukung politik luar negeri.

Dalam konteks konkret, AP ditahan oleh otoritas Myanmar karena melakukan kontak dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai kelompok terlarang.

Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar kasus ini, melainkan bagaimana Indonesia merespons situasi krisis yang menyangkut warga negaranya di luar negeri.

Pertanyaannya, bagaimana diplomasi dan opsi lain relasi antarnegara di era kekinian, termasuk dalam konteks Myanmar, sebenarnya?

Glimpse of Transformasi Diplomasi?

Secara konseptual, diplomasi dalam tradisi realpolitik tidak pernah berdiri sendiri. Henry Kissinger menulis bahwa diplomasi yang tidak didukung oleh kekuatan hanyalah permohonan.

Dalam kerangka inilah, gagasan Dasco tentang OMSP harus dibaca bukan dalam bingkai konfliktual, melainkan sebagai pengakuan atas pentingnya kapasitas pertahanan sebagai sikap tegas hingga deterrence dalam politik luar negeri Indonesia.

Pernyataan itu sendiri menurut Dasco berlandaskan pada UU TNI versi terbaru yang menegaskan bahwa operasi militer selain perang mencakup misi-misi nonagresif seperti evakuasi WNI, bantuan kemanusiaan, atau pengamanan obyek vital strategis di luar negeri.

Jika ditarik ke ranah strategis, gagasan ini merupakan artikulasi dari bentuk baru coercive diplomacy, opsi diplomasi yang memiliki cadangan kekuatan di belakangnya.

Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sendiri dalam sebuah kuliah umum sempat menyoroti pentingnya impresi hard-power capability hingga combat readiness sebagai salah satu faktor mengapa posisi Indonesia dalam negosiasi Sipadan-Ligitan menjadi lemah.

Gagasan tersebut agaknya tidak bertentangan dengan hakikat diplomasi, justru memperkuatnya, di mana diplomasi yang bisa menolak, menekan, dan mengarahkan arah perundingan karena didukung postur strategis.

Dan Myanmar adalah kasus menarik karena mencerminkan transformasi kawasan Asia Tenggara dalam bingkai ASEAN yang kini seakan penuh ambiguitas hukum hingga fragmentasi kekuasaan.

Dalam perspektif crisis behavior, negara-negara merespons situasi luar biasa dengan kalkulasi cepat antara gain and cost, yang tidak hanya dilandasi norma tetapi juga persepsi ancaman, tekanan publik, dan posisi strategis.

Dalam hal ini, Myanmar kiranya bukan sekadar mitra bilateral, tetapi juga bagian dari lanskap Indo-Pasifik yang sedang bersaing antara demokrasi dan otoritarianisme, stabilitas dan disrupsi.

Gagasan Dasco pun harus dilihat dalam kerangka norm-building and rule interpretation. Ketika satu negara merasa bahwa norma internasional dilanggar, dalam perspektif subjektivitas suatu negara misalnya, penahanan terhadap WNI tanpa dasar hukum yang kuat atau proses hukum yang transparan, maka negara tersebut agaknya berhak mengaktivasi seluruh instrumen perlindungan warganya.

Pernyataan yang “melampirkan” OMSP dalam hal ini bisa menjadi symbolic move yang memberi sinyal bahwa Indonesia tidak akan pasif jika kepentingan dan warganya terganggu.

Mengapa penting menyebut OMSP bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga strategi komunikasi? Karena dalam praktik statecraft modern, operasi militer tidak selalu bersifat kinetik.

Psyops (psychological operations), misi-misi kemanusiaan, latihan bersama, dan issue behavior management menjadi alat utama dalam membentuk persepsi dan pengaruh.

Dengan mengaktivasi wacana OMSP, Dasco mungkin saja sedang melakukan manuver dalam dispute behavior, yakni bagaimana negara membentuk posisi dalam konflik atau krisis tanpa langsung terlibat secara fisik.

Ini adalah bentuk dari strategic ambiguity dan bluff yang agaknya tak keliru dalam diplomasi kekuasaan. Bahkan negara seperti China, AS, dan India kerap menggunakan strategi serupa untuk “menguji air” (testing the waters) terhadap respons negara atau entitas lain.

Dalam konteks ini, profesionalisme TNI juga menjadi bagian penting. Wacana OMSP tidak akan kredibel jika tidak dibarengi dengan persepsi bahwa militer Indonesia mampu, terlatih, dan siap untuk melaksanakan misi internasional dengan standar tinggi.

Inilah nilai tambah yang bisa memperkuat posisi diplomasi Indonesia, bahkan tanpa mengangkat senjata sekalipun.

Refleksi Strategis

Tentu, gagasan OMSP bukan tentang berperang karena selebgram, tetapi tentang menciptakan strategi perlindungan negara berbasis kesiapan dan kehormatan nasional.

Inilah wajah baru diplomasi Indonesia yang agaknya harus mulai menyesuaikan diri dengan dinamika internasional yang semakin keras.

Dunia pasca-pandemi, dengan ancaman baru seperti konflik multipolar, ketegangan di Laut China Selatan, serta tumbuhnya entitas yang seakan dianggap rogue elements di kawasan Asia Tenggara, menuntut Indonesia untuk memperkuat semua tools of statecraft-nya.

Penting untuk menekankan bahwa diplomasi berbasis kekuatan bukan bertentangan dengan prinsip bebas aktif. Justru ini yang boleh jadi memperkuatnya.

Dalam prinsip klasik diplomasi bebas aktif, Indonesia tidak memihak kekuatan besar, tetapi tetap aktif dalam menjaga kepentingannya. Namun, keaktifan ini kini kiranya membutuhkan pendekatan yang lebih taktis, yaitu menyelaraskan diplomasi lunak dengan sinyal keras, memperkuat koherensi antara kebijakan luar negeri dan kemampuan dalam negeri, dan membangun persepsi regional bahwa Indonesia adalah aktor kredibel yang tak hanya pandai bicara tetapi juga siap bertindak.

Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola konsekuensi dan batas dari wacana ini. Menyebut OMSP tanpa kesiapan politis dan militer justru bisa menjadi backfire diplomatik.

Dalam issue management, penggiringan wacana strategis seperti ini harus diikuti oleh komunikasi yang terstruktur kepada mitra internasional, agar tidak dibaca sebagai provokasi, melainkan sebagai penegasan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap warganya.

Selain itu, Dasco sebagai figur politik juga perlu berhati-hati dalam menempatkan wacana seperti ini.

Publikasi strategi yang belum dibahas secara menyeluruh di dalam forum keamanan nasional bisa memicu persepsi bahwa politik luar negeri Indonesia mulai terfragmentasi oleh suara-suara individual di luar koridor resmi Kemlu atau Kemenhan.

Dalam dunia yang semakin tak menentu, diplomasi tak bisa lagi hanya mengandalkan pertemuan meja bundar. Dunia saat ini lebih mirip papan catur yang kompleks, di mana setiap pion dan langkah harus mencerminkan niat, kekuatan, serta kredibilitas.

Gagasan Dasco tentang OMSP, meski kontroversial, menunjukkan bahwa Indonesia perlahan sedang mengadopsi bentuk baru dari diplomasi aktif dengan kekuatan pendukung.

Tentu dengan catatan, langkah ini harus dikelola dengan profesional, hati-hati, dan dalam kerangka konsensus nasional agar tidak menimbulkan konflik baru di dalam atau di luar negeri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com 

Kendati menjadi keharusan dalam menjamu tamu negara secara memadai, apa yang diberikan sekaligus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023 kiranya cenderung overrated jika berkaca pada efektivitas organisasi multilateral tersebut. 

Presumsi itu muncul setelah para pemimpin negara-negara Asia Tenggara bertemu dalam KTT ASEAN ke-42 pada 10-11 Mei 2023. 

Dikatakan overrated dikarenakan, di tengah berbagai krisis yang melanda di kawasan, ASEAN jamak dinilai belum memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan krisis tersebut. 

Bahkan, dalam pidatonya, Presiden Jokowi sebenarnya juga mempertanyakan posisi dan sikap ASEAN yang dipandangnya hanya sebagai penonton saja dalam krisis kawasan maupun global yang terjadi. 

Sejauh ini, peran ASEAN baik dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di kawasan maupun global belum terlihat signifikansinya. 

Beberapa masalah mendesak yang dihadapi ASEAN saat ini di antaranya konflik Myanmar akibat kudeta militer, perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut Tiongkok Selatan yang tak kunjung rampung, hingga kemunculan kekuatan eksternal seperti AUKUS dan Quad baru-baru ini di kawasan.

Padahal, menurut Presiden Jokowi, ASEAN dapat mempunyai peran yang signifikan dalam politik global dan menyelesaikan krisis yang terjadi tersebut. Peran yang signifikan itu disebut bisa terjadi asalkan semua negara anggota ASEAN bersatu. 

Dengan persatuan itu, menurutnya ASEAN bisa menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dalam politik internasional. 

Namun, masih terkait dengan kesan overrated, mengapa peran ASEAN belum signifikan menghadapi krisis yang terjadi? Serta apakah Indonesia juga turut berperan atas tidak signifikannya peran ASEAN di kawasan maupun global? 

Jokowi Tinggalkan ASEAN? 

Kendati seakan menggambarkan “separuh realita”, pidato Presiden Jokowi yang mengajak negara-negara ASEAN untuk bersatu dalam menghadapi berbagai krisis dan memanfaatkan peluang di tengah krisis kiranya merupakan ajakan yang bersifat diplomatis dan formalitas semata. 

Felix Heiduk dalam jurnal yang berjudul Indonesia in ASEAN: Regional Leadership Between Ambition and Ambiguity mengatakan pada era pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia justru dipandang semakin berpaling dari ASEAN. 

Menurut Felix, hal itu terjadi karena kebijakan luar negeri Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan nasional Indonesia diatas kebijakan luar negeri yang telah ada sebelumnya, terutama terkait konsep sentralitas ASEAN. 

Perubahan nyata itu, setidaknya yang eksis pada tingkat retoris, memicu ketakutan di dalam dan di luar kawasan terhadap Indonesia yang mengingkari ASEAN. 

Felix menambahkan, perlu diingat, banyak gagasan dibalik terbentuknya ASEAN Community yang dibuat oleh Indonesia sendiri pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. 

Emirza Adi Syailendra juga menyatakan hal serupa dalam analisisnya Consensual Leadership in ASEAN: Will It Endure Under Jokowi?, yang menjelaskan kebijakan luar negeri pada era Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada kerja sama bilateral dengan negara-negara besar dengan fokus utama dimensi ekonomi domestik. 

Emirza menambahkan, seiring meningkatnya profil global Indonesia, pilihan mitra semakin meluas. Akan tetapi, keraguan juga muncul kembali tentang apakah ASEAN masih menjadi landasan kebijakan luar negerinya. 

Sebagai contoh kebijakan Presiden Jokowi tentang poros maritim dunia yang membuat Indonesia menjalin kerjasama bilateral  dengan negara-negara di Samudera Hindia dan Pasifik. 

Ihwal itu menggambarkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahannya tidak melihat multilateralisme sebagai agenda utama kebijakan luar negeri. 

Munculnya pendekatan yang lebih nasionalistik semakin jauh menggarisbawahi pergeseran ini. 

Emirza melihat bahwa Presiden Jokowi tidak akan mendukung program dan kesepakatan yang terjadi di ASEAN jika tidak menempatkan Indonesia dalam posisi yang menguntungkan. 

Hal itu agaknya merupakan sinyal bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tidak segan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan mengorbankan kepentingan ASEAN. 

Berkaca dari dua penjelasan tersebut, maka tak berlebihan kiranya jika kita memaknai pidato Presiden Jokowi yang mengajak negara-negara ASEAN bersatu hanya sebagai formalitas dan bersifat diplomatis semata. 

Hal tersebut karena apa yang disampaikan dalam pidato, berbanding terbalik dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Jokowi terkait ASEAN selama masa pemerintahannya. 

Presiden Jokowi tampaknya memandang ASEAN hanya sebagai tempat bercengkrama bagi para pemimpin negara-negara Asia Tenggara karena kemungkinan tak memberi keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. 

Sejauh ini, memang tidak ada negara-negara ASEAN yang terlihat benar-benar peduli untuk memperjuangkan isu dan agendanya dalam setiap pertemuan, termasuk Indonesia sendiri. 

Maka, kebijaka luar negeri Indonesia boleh jadi0 juga menjadi salah satu penyebab tidak signifikannya peran ASEAN dalam penanganan krisis di kawasan atau bahkan global. 

Padahal, sebagai negara besar di Asia Tenggara dan salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia seharusnya dapat berperan penting untuk merangkul negara-negara lain di ASEAN memperjuangkan setiap agenda dan isu yang diangkat dalam KTT. Terlebih, tahun ini Indonesia bertindak sebagai Ketua ASEAN. 

Lantas, melihat permasalahan yang terjadi di internal ASEAN tersebut, apakah lembaga multilateral seperti ASEAN masih cukup relevan menjadi jawaban atas krisis yang terjadi? 

Bukan Eranya Multilateral? 

Konsep kerja sama multilateralisme dipandang oleh beberapa pihak sudah tidak terlalu relevan di era sekarang ini. Berbagai macam kepentingan masing-masing negara dalam kerja sama multilateralisme yang akan menimbulkan perpecahan dan masalah dianggap sebagai salah satu faktor sudah tidak relevannya konsep multilateralisme.  

Multilateralisme dianggap hanya sebagai ajang berkumpul dan membahas permasalahan secara formalitas tanpa menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. 

Anggapan minor tentang multilateralisme tersebut tercermin dari apa yang terjadi dalam tubuh ASEAN. Nicholas Khoo dalam tulisannya yang berjudul Deconstructing The ASEAN Security Community menjelaskan sulit menemukan norma positif dalam hubungan intra-ASEAN. 

Hal itu karena, negara-negara anggota ASEAN lebih memilih lembaga internasional untuk penyelesaian konflik dibandingkan dengan semangat memberi dan menerima. 

Nicholas menambahkan, minimal, jika norma benar-benar dianggap penting oleh negara-negara ASEAN, kita akan melihat norma itu bekerja saat terjadi perselisihan antar negara ASEAN. 

Melihat analisis itu, bisa dikatakan jika sebenarnya negara-negara ASEAN semakin terlihat “berjalan masing-masing” terutama dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kawasan. 

Hal tersebut jelas sangat membahayakan ASEAN sebagai lembaga kerja sama multilateral yang mengedepankan kepentingan bersama, karena akan mempersulit tercapainya konsensus dan respons secara kolektif ketika ada permasalahan. 

Sinyal itu bisa dilihat dengan adanya perpecahan ketika negara-negara ASEAN merespons konflik yang terjadi di Myanmar belakangan ini. 

Negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menginginkan adanya pendekatan yang lebih vokal dan tegas terhadap Myanmar. 

Namun, disisi lain, Thailand dan Kamboja yang memang terkenal dekat dengan junta militer Myanmar tidak menginginkan adanya kesepakatan yang dapat mengisolasi Myanmar. 

Meskipun negara-negara ASEAN sudah menyepakati five point consensus terkait konflik di Myanmar pada 2021 lalu, masih ada negara anggota yang memandang hal itu hanya sekadar panduan, bukan sebuah perjanjian yang mengikat. 

Beberapa tahun belakangan, memang terlihat tidak adanya perhatian negara ASEAN terhadap perkembangan dan terobosan ASEAN itu sendiri. Hal ini membuat ASEAN kini kurang dianggap berarti dalam percaturan politik internasional. 

Negara-negara ASEAN kiranya harus lebih berani dalam memperjuangkan setiap isu yang dianggap penting bagi kawasan. Sehingga, ASEAN sebagai lembaga kerja sama multilateral kembali mendapatkan posisi tawar yang baik dalam politik internasional dan dihadapan negara anggotanya sendiri. (S83) 

Rombongan ASEAN yang terdiri dari diplomat Indonesia dan Singapura ditembaki ketika memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar.

Selain karena belum memenuhi poin konsensus ASEAN soal perdamaian dalam negerinya, akibat kejadian tersebut Myanmar tidak diundang dalam acara KTT ASEAN di Labuan Bajo pada tanggal 9-11 Mei 2023. Ditambah, lagi ASEAN tidak mengakui kepemimpinan Junta Militer Myanmar.

PinterPolitik.com   

Indonesia baru saja diresmikan menjadi ketua ASEAN 2023. Ini bukanlah pertama kalinya, sebelumnya Indonesia sudah pernah menjadi ketua sebanyak tiga kali sejak awal berdirinya ASEAN di tahun 1976. Mandat ketua ASEAN secara resmi diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia menerima keketuaan secara estafet dari Kamboja oleh Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen pada Minggu, 13 November 2022 saat upacara penutupan KTT ASEAN ke-40 dan 41 di Hotel Sokha Phnom Penh, Kamboja. Ini adalah ke empat kalinya Indonesia menjadi ketua ASEAN.

Dalam hal ini Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN dengan mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” Melalui tema itu, Indonesia ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus menjadikan organisasi regional yang mampu menjaga stabilitas dan perdamaian regional serta kawasan Asia-Pasifik. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan jika ASEAN perlu memperkuat sentralitas agar dapat menjadi stabilitas dan keamanan regional. 

Di sisi lain, ASEAN menghadapi masalah internal, yaitu konflik militer di Myanmar yang tak kunjung usai. Konflik yang masih berlangsung selama 60 tahun ini belum memunculkan titik terang. Peristiwa kudeta yang terakhir terjadi pada tahun 2021 menjadi sejarah kelam yang dialami oleh Myanmar itu sendiri. Konflik Myanmar tentu menjadi penghambat ASEAN terutama dalam mencapai tujuan yang akan dicapai oleh Indonesia pada masa kepemimpinannya itu.

Tetapi, di tengah kompleksitas geopolitik tahun 2023, ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan kemampuan diplomasinya. Indonesia memiliki kekuatan soft power diplomacy yang tidak main-main. Kesuksesan perhelatan G20 hingga turunnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok pada tahun 2022 kemarin dinilai tidak terlepas dari gaya diplomasi Indonesia di era Presiden Jokowi. Mengingat di tengah-tengah kompleksitas geopolitik ini ASEAN harus memperkuat sentralitas dan menjaga persatuan regional supaya tidak terpecah dan terus memberikan peranan yang penting di wilayah Asia-Pasifik.

Lantas, dengan momentum keketuaan ASEAN 2023, apakah Indonesia mampu menyelesaikan konflik Myanmar di masa kepemimpinan Presiden Jokowi ?

Gunakan Diplomasi Ekonomi

Snyder dan Burton Sapin melalui tulisannya Foreign Policy Analysis menjelaskanbahwa setiap pemimpin memiliki fokus kepimimpinan yang berbeda-beda. Pemerintah akan mempersepsikan fokus utama politik luar negeri untuk negaranya. Melalui gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai cenderung berfokus ke ekonomi, maka penyelesaian konflik Myanmar pun tidak terlepas dari gaya diplomasi ekonomi dari Presiden Jokowi itu sendiri.

Gagasan di atas  juga didukung oleh pandangan neoliberal seperti yang disampaikan oleh Wiwiek Rukmi melalui tulisannya Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Melalui tulisannya, disebutkan bahwa situasi dunia yang kompleks akan selalu muncul peluang yang besar untuk menciptakan ketergantungan ekonomi, karena negara tidak akan mampu menyelesaikan krisis perekonomiannya sendiri tanpa melakukan kerja sama dengan negara lain.

Matthew Louis Bishop dalam tulisannya Has the Multilateral Fightback Begun menjelaskan bahwapasca krisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009 banyak meningkatkan ketidaksetaraan dan kemiskinan yang membuat harapan adanya kerja sama dengan negara lain meningkat. Sebagaimana dalam tatanan organisasi regional ASEAN, komitmen yang kuat dan mendalam kepada multilateralisme dapat menyokong perekonomian regional maupun global.

Kehancuran perekonomian Myanmar akibat kekerasan dan kericuhan yang diakibatkan oleh kelompok militer dapat dijadikan sasaran utama diplomasi ekonomi Indonesia. Meskipun sikap Indonesia nantinya bertentangan dengan prinsip ASEAN, yaitu non interference – yang berarti negara-negara anggota tidak berhak mencampuri urusan negara lain, tetapi Indonesia bisa saja mengajak pertemuan bilateral bersama Myanmar dengan metode Funeral Diplomacy atau Quiet Diplomacy.

Apa yang Bisa Ditawarkan?

Dilansir dari Political Dictionary, istilah Quiet Diplomacy atau diplomasi diam-diam merujuk pada tindakan negara untuk mempengaruhi tingkah laku negara lain dengan tindakan diam-diam guna menghindari pembicaraan publik. Mengutip pernyataan Theodore Roosevelt di dalam artikel Political Dictionary, diplomasi diam-diam sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk menghindari konflik yang semakin meluas.

Metode diplomasi ini pernah digunakan oleh AS pada masa pemerintahan George W. Bush di tahun 2007 kepada Presiden Venezuela Hugo Chaves.

Pada waktu itu, Bush melakukan kunjungan ke Venezuela untuk menemui Presiden Hugo Chavez dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi, mengingat pada waktu itu Venezuela dilanda krisis ekonomi. Melalui kunjungannya, Bush menawarkan bantuan kepada Venezuela untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di sana. Luxemburger Wort dalam DW Documentary menilai tindakan Bush sangat tepat untuk memperkuat kepedulian di kawasan Amerika Latin. Bush juga menegaskan bahwa perekonomian yang maju akan memperkuat kedaulatan negara.

Lalu bagaimana dengan Indonesia ? Indonesia bisa saja mengikuti cara yang dilakukan oleh George W. Bush. Jika kita perhatikan secara seksama, ASEAN  mayoritas beranggotakan negara-negara berkembang. Jika ingin memperkuat sentralitas, Indonesia bisa melakukan metode diplomasi diam-diam dengan tujuan perekonomian seperti yang digunakan oleh Bush. Indonesia dapat memprioritaskan pemerataan infrastruktur Myanmar, hingga menawarkan bantuan perekonomian agar terwujudnya visi ASEAN dalam stabilitas perekonomian regional.

Terlebih, pendekatan ekonomi memang merupakan ciri khas dari Presiden Jokowi. Ketika diwawancara Reuters pada 1 Februari 2023, Presiden Jokowi juga mengungkap akan mengirim jenderal untuk berbicara dengan para pemimpin Junta Militer Myanmar.

Selain karena momentum keketuaan ASEAN 2023, Indonesia juga memiliki pengalaman berhasil melakukan transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi.

Menurut editor The Diplomat, Sebastian Strangio, kuat dugaan sosok jenderal yang dikirim Presiden Jokowi adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Seperti diketahui, Luhut adalah jenderal berpengaruh dan berpengalaman. Ketika menghadari World Economic Forum pada 19 Januari 2023, Luhut juga diketahui membahas persoalan Myanmar.

Sebagai sosok yang juga concern di masalah ekonomi, mengirim Luhut ke Myanmar sekiranya tepat. Melalui Luhut, Indonesia dapat menawarkan berbagai kerja sama ekonomi guna sebagai ikhtiar menyelesaikan – setidaknya mengurangi – konflik Myanmar.

Jika benar-benar dilakukan, pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia ddapat menjadi gaya diplomasi era Presiden Jokowi yang khas. Oleh karena itu, kombinasi metode diplomasi diam-diam dan perekonomian menjadi cara alternatif untuk mengentaskan permasalahan konflik di Myanmar. (R86)

Jokowi akan kirim jenderal ke Junta Militer Myanmar

PinterPolitik.com

Seorang jenderal akan dikirimkan dalam misi khusus untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Junta Myanmar. 

Itulah gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara bersama Reuters di Istana Negara mengenai tema besar momentum keketuaan ASEAN 2023 yang diemban Indonesia. 

“Penindasan terhadap demokrasi” seolah menjadi salah satu tajuk esensial Presiden Jokowi. Meskipun tentu memahami prinsip nonintervensi di antara sesama anggota ASEAN, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampaknya ingin berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan negara satu komunitasnya. 

Satu harapan Presiden Jokowi di balik pengiriman jenderal ke Myanmar adalah refleksi bahwa Indonesia memiliki riwayat keberhasilan melakukan transisi menuju demokrasi dari rezim otoriter. 

Diketahui, Myanmar kini tengah dipimpin pemerintahan Junta Militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing setelah angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021 lalu. 

Pemimpin sipil yang digulingkan militer, yakni Aung San Suu Kyi, beserta sejumlah pejabat eksekutif ditangkap dan diadili. Suu Kyi lantas mendapat total vonis 33 tahun penjara atas sejumlah dakwaan, mulai dari korupsi, kepemilikan walkie-talkie secara ilegal, hingga melanggar pembatasan Covid-19. 

Secara historis, Myanmar seolah tak asing dengan kudeta junta militer sebagai dinamika politik yang cukup ironis, bahkan terhitung sejak tahun 1962. 

Menariknya, gagasan keterlibatan aktif Indonesia yang diutarakan Presiden Jokowi berbarengan dengan rencana latihan militer bersama antara negara-negara ASEAN dengan Junta Myanmar. Selama ini, Junta Myanmar sendiri kerap diisolasi dari berbagai forum multilateral pasca kudeta dua tahun lalu. 

Amerika Serikat (AS) secara gamblang merestui wacana latihan militer bersama itu, dengan didahului undangan pertemuan level menteri pertahanan (menhan) ASEAN-plus. 

Meski tampaknya cukup sulit, juru bicara (Jubir) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) AS Martin Meiners menyebut upaya itu sebagai salah satu cara memulihkan demokrasi di Myanmar. 

Padahal, analis humanitarian David Scott Mathieson dalam Myanmar’s ‘peace talks’ a dangerous diversion menyebut pembicaraan damai dalam bentuk apapun dengan Junta Myanmar diistilahkan sebagai “nekrofilia” (penyimpangan seksual di mana pengidapnya menikmati hubungan intim dengan mayat). 

Dengan praduga kelicikan Junta Myanmar, ihwal itu disebut Mathieson hanya akan bermuara pada perdamaian semu yang tetap meninggalkan kesengsaraan bagi jutaan rakyat Myanmar. 

Kembali kepada inisiasi Presiden Jokowi untuk mengutus jenderal TNI ke Myanmar, mengapa pendekatan itu dilakukan? Serta mungkinkah jenderal yang dimaksud Presiden Jokowi adalah tangan kanan kepercayaannya selama ini, yakni Luhut Binsar Pandjaitan? 

Jenderal Sahabat Tua? 

Inisiasi Presiden Jokowi mengirim seorang jenderal ke Myanmar kiranya berdiri di atas alasan kuat dan cukup logis. 

Riwayat keberhasilan transisi Indonesia dari rezim otoriter ke demokrasi pada tahun 1998 silam memang tak lepas dari kesadaran para petinggi militer kala itu untuk “kembali ke barak”. 

Peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Adhi Priamarizki menyebutkan istilah military maverick dalam publikasinya yang berjudul Military Reform and Military Maverick.  

Istilah itu diadopsi sebagai predikat bagi elite militer yang memainkan peran penting dalam mereformasi militer dan mendukung agenda demokratisasi. 

Setidaknya, terdapat nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Wirahadikusumah, hingga Agus Widjojo yang kala itu memiliki kesadaran lebih atas pentingnya demokrasi dan profesionalisme angkatan bersenjata. 

Khusus, SBY dan Wirahadikusumah, keduanya bahkan telah mempublikasikan karya tulis di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) mengenai esensi profesionalisme itu pada tahun 1993. 

Harold Crouch dalam Political Reform in Indonesia After Soeharto menyebut terdapat tiga rekomendasi tiga jenderal itu yang disebut berani, yakni membubarkan cabang urusan sosial dan politik (sospol) militer, menarik perwira militer yang memegang jabatan di pemerintahan dan birokrasi, dan mengurangi (hingga akhirnya) mencopot perwakilan militer di parlemen. 

Pemikiran dan gagasan tiga perwira tinggi itu pun dapat dipastikan tak berangkat dari ruang kosong, utamanya pengaruh eksternal. Baik SBY, Wirahadikusumah, dan Widjojo sama-sama memiliki riwayat pendidikan militer maupun pendidikan umum (magister) di AS. 

Sosok jenderal yang akan diutus Presiden Jokowi ke Myanmar pun dapat dipastikan merasakan “suka duka” transisi politik era Reformasi. Juga, kemungkinan mendapatkan doktrin dan pendidikan “rasa Amerika” – sebagai promotor utama demokrasi dunia. 

Di periode serupa saat reformasi angkatan bersenjata terjadi di Indonesia, Myanmar sendiri masih berkutat dengan kepemimpinan otoriter di bawah strongman militer, yakni Than Shwe (1992-2011). 

Meski begitu, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia menjadi salah satu pihak yang terus aktif merangkul Myanmar hingga menjadi negara anggota ASEAN pada tahun 1997. 

Di titik ini, walau tampak jauh dari kata sempurna, perjalanan demokrasi dan dinamika peran militer di Indonesia kiranya cukup menggambarkan reputasi serta peran yang dapat dibagikan kepada Myanmar saat ini. 

Lalu, apakah Presiden Jokowi memiliki visi merangkul Myanmar sebagaimana Soeharto di masa lalu atau berlandaskan pada visi serta kepentingan lainnya? 

Terinspirasi Soeharto atau Luhut? 

Merespons isu Myanmar dalam keketuaan ASEAN 2023, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan negeri +62 tidak akan menggunakan “diplomasi megafon” untuk mempersuasi Junta Myanmar. 

Akan tetapi, saat berbicara di World Economic Forum di Davos, Swiss bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyuarakan hal serius terkait Myanmar. 

Sosok yang kebetulan adalah jenderal di era Reformasi itu mendesak Junta Myanmar untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin yang “berkualitas”, dan meniru transisi politik Indonesia 1998. 

Menariknya, Sebastian Strangio dalam kolom tulisan terbarunya di The Diplomat mengatakan tidak akan menjadi pilihan yang mengejutkan jika Luhut-lah sosok jenderal yang diutus Presiden Jokowi untuk misi khusus ke Myanmar. 

Bagaimanapun, tokoh militer seolah memang memiliki cara komunikasi, bahasa, dan “kamus” yang berbeda sebagaimana disiratkan Samuel Finer dalam jurnal berjudul The Man on Horseback The Role of the Military in Politics. 

Finer menyatakan militer pada hakikatnya adalah kekuatan politik yang independen serta merupakan fenomena yang khas, terutama saat beririsan kepentingan dengan politik. 

Tak jarang, pemimpin negara berlatar belakang militer lebih nyaman berkomunikasi dan menjalin relasi dengan sesama pemimpin negara dengan latar belakang serupa. 

Sebagaimana sedikit disinggung sebelumnya, Indonesia dan Myanmar memiliki riwayat komunikasi pemimpin militer yang cukup baik, utamanya saat kepemimpinan Soeharto. 

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra secara khusus pernah mengangkat kembali romansa itu saat Soeharto dikatakan menjadi aktor prominen penerimaan Myanmar sebagai negara anggota ASEAN. 

Meski ditekan sejumlah negara Barat, Yusril yang kala itu berkiprah di Sekretariat Negara (Setneg) mengatakan Soeharto – yang berlatar belakang militer – kala itu melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pemimpin Myanmar Than Shwe. 

Mengacu pada kombinasi berbagai variabel saat ini, inisiasi pengiriman jenderal sebagai utusan khusus Presiden Jokowi dalam urusan Myanmar kiranya cukup ideal untuk dilakukan. 

Benturan meja diplomasi formal, prinsip nonintervensi, momentum keketuaan ASEAN, riwayat transisi politik otoriter ke demokrasi, serta sosok Jokowi yang bukan berlatar belakang militer agaknya menjadi variabel-variabel tersebut. 

Terlepas dari efektivitasnya dalam tensi politik Myanmar, jika berhasil dieksekusi dan mendapat publisitas, inisiasi utusan jenderal Presiden Jokowi bukan tidak mungkin meninggalkan legacy politik luar negerinya. 

Selain gagasan di Myanmar, Presiden Jokowi sebelumnya telah mengeksekusi sendiri peran aktif di konflik mancanegara saat melakukan safari perdamaian ke Ukraina dan Rusia pada Juni 2022 lalu. Manuver yang bersamaan dengan momentum Presidensi G20 Indonesia. 

Di luar konteks kualitas demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir, khususnya peran militer di lembaga/kementerian, peran dan solidaritas aktif untuk menurunkan tensi politik di Myanmar yang telah merenggut banyak korban jiwa agaknya memang tetap harus diupayakan. (J61) 

Aung San Suu Kyi divonis 5 tahun penjara

Jokowi terima telepon dari PM Kamboja Hun Sen

PinterPolitik.com

Mungkin, banyak orang membayangkan bahwa hubungan cinta akan selalu diisi dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, pada faktanya, hubungan cinta – dan hubungan apapun itu – tidak selalu hanya diisi oleh senyum.

Terkadang, kesedihan dan kepedihan turut menyertai – entah itu karena persoalan yang datang dari luar hubungan ataupun persoalan yang datang dari dalam. Boleh jadi, di mana ada jalinan ikatan, ada juga keretakan yang turut menyertai.

Bisa jadi, apa yang perlu dilakukan terhadap keretakan itu kembali pada diri masing-masing yang terikat dalam jalinan tersebut. Bisa saja, keretakan itu diperbaiki sehingga hanya menjadi bekas yang menghiasi. 

Namun, keretakan itu juga bisa berujung pada perpecahan bila mereka lebih memilih untuk menghancurkannya. Apapun pilihannya, itu semua kembali kepada keputusan yang disepakati antara Aris dan Kinan – tentunya bila kalian mengikuti tayangan Layangan Putus (2021-sekarang).

Namun, siapa sangka bila pertimbangan berat soal keretakan layaknya apa yang terjadi antara Aris dan Kinan ini juga berlaku di dunia politik – salah satunya adalah politik kawasan. Pasalnya, baru-baru ini, Kamboja yang menjadi Ketua ASEAN pada 2022 tampaknya memiliki perbedaan sikap dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atas krisis politik yang terjadi di Myanmar. 

Bayangkan saja, setelah pemerintahan Jokowi susah-susah menginisiasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus atau 5PCs), Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen baru-baru ini malah mengunjungi Myanmar dan menemui pemerintahan junta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Padahal, Indonesia, Malaysia, dan Brunei sebelumnya sudah kesal dengan Myanmar karena dinilai tidak mengikuti hasil kesepakatan 5PCs dengan baik.

Sontak saja, aksi Hun Sen menimbulkan kontroversi dan polemik di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Bahkan, menanggapi hal ini, mantan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya (Inggris), Rizal Sukma, sampai-sampai mempersilakan Kamboja bila ingin “menghancurkan” ASEAN. 

Tentu saja, bak tetangga yang penasaran dengan permasalahan rumah tangga orang lain, sejumlah pertanyaan muncul. Mengapa perbedaan sikap antara negara-negara anggota ASEAN bisa muncul? Lantas, apa yang akan terjadi bila “kehancuran” yang diungkapkan Rizal benar-benar terjadi? Mungkinkah ASEAN bubar di masa depan?

Baca Juga: Asa Jokowi Pimpin ASEAN

Satu ASEAN, Beda Prinsip

Seperti apa yang telah dijelaskan, pertengkaran, konflik, dan silang pendapat hampir pasti akan selalu ada dalam sebuah ikatan. ASEAN yang merupakan organisasi bagi negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara pun tidak luput dari hal-hal ini.

Bagaimana tidak? Kawasan ini disebut-sebut menjadi salah satu kawasan yang paling kaya dalam keanekaragamannya. Tidak hanya soal kondisi geografis dan topografis, kawasan ini disebut juga memiliki budaya-budaya yang saling berbeda.

Namun, siapa sangka bila perbedaan geografis di antara negara-negara ASEAN justru membuat negara-negara ini memiliki perbedaan sikap dalam politik luar negeri mereka masing-masing – katakanlah negara-negara maritim dan negara-negara kontinental (mainland). 

Di bagian selatan, terdapat sejumlah negara maritim, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sementara, di bagian utara, berdiri negara-negara kontinental yang lebih dekat dengan Tiongkok – seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar.

Dua “kubu” negara ASEAN ini masing-masing memiliki sejarah panjang dan berbeda-beda. Namun, karena letak geografis mereka, negara-negara maritim justru lebih diuntungkan dalam hal perdagangan – dari masa lampau hingga masa kini.

Mengacu pada tulisan Wang Gungwu yang berjudul Southeast Asia and Continental and Maritime Powers in a Globalised World, dua jenis negara di Asia Tenggara ini dapat dibedakan berdasarkan budaya dan nilai yang mereka pegang. Negara-negara maritim, misalnya, dinilai lebih terbuka dengan pelabuhan-pelabuhan perdagangannya yang kerap menerima orang-orang asing dalam sejarahnya.

Sementara, negara-negara kontinental disebut mengalami pertukaran nilai dan budaya yang lebih terbatas. Alih-alih mendapatkan pengaruh budaya dari banyak peradaban, nilai, norma, dan struktur masyarakat ala Tiongkok dianggap lebih mendominasi.

Bukan tidak mungkin, perbedaan historis ini mempengaruhi politik luar negeri negara-negara ini di masa kini. Bila mengacu pada pendekatan konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional yang dicetuskan Alexander Wendt, perilaku negara-negara dalam politik internasional turut dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang terbangun di antara mereka – seperti hubungan perkawanan dan permusuhan di masyarakat biasa.

Baca Juga: Jokowi dan Dua “Kubu” ASEAN

Gungwu juga mengatakan bahwa perbedaan historis ini berpengaruh pada cara pikir (mindset) di antara keduanya. Negara maritim lebih memiliki sifat yang terbuka dan bebas sedangkan negara kontinental lebih tetap dan berbasis darat.

Pertanyaan yang perlu dijawab berikutnya adalah apa yang akan terjadi bila organisasi kawasan ini bubar – mengingat hadirnya perbedaan mindset ini yang menurut Gungwu membuat negara-negara anggotanya tidak mempunyai rasa memiliki (sense of regional belonging). Bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan Jokowi dan Indonesia secara keseluruhan?

Bila ASEAN Bubar…

Seperti yang telah dijabarkan di awal tulisan, keretakan pasti akan selalu ada mengikuti jalinan ikatan, termasuk ikatan regional ASEAN. Untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil, tentu perlu juga pertimbangan matang.

Salah satu kemungkinan yang sempat diungkapkan Rizal adalah kemungkinan bila ASEAN hancur – dalam artian terpecah belah menuju bubar. Bukan tidak mungkin, andaikata ASEAN yang telah berdiri sejak tahun 1967 ini bubar, implikasi yang panjang bisa saja turut menyertai.

ASEAN sendiri pada mulanya berdiri berdasarkan Teori Domino (Domino Theory), di mana penyebaran komunisme di Asia Timur terjadi mengikuti letak dan kedekatan geografis antarnegara, mengakibatkan kesamaan kecemasan terhadap komunisme di antara lima negara anggota pertama, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.

Seiring runtuhnya Uni Soviet, regionalisasi Asia Tenggara terus berlanjut dengan bergabungnya lima negara lain – yakni Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mungkin, ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Andrew Gamble dan Anthony Payne dalam buku mereka yang berjudul Regionalism and World Order – di mana kerja sama dan integrasi antarnegara semakin masif dan pesat berkembang.

Namun, gelombang regionalisasi ini dinilai mulai mengalami kemunduran. Seperti Brexit yang terjadi di Uni Eropa dengan keluarnya Britania Raya (Inggris), perbedaan persepsi bisa saja berpengaruh pada kohesi organisasi kawasan. 

Apalagi, di tengah situasi global saat ini, nasionalisme dan kebijakan luar negeri yang unilateral semakin menjadi-jadi. Belum lagi, terjadi juga persaingan geopolitik yang menempatkan Asia Tenggara menjadi titik panas (hotspot) antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Baca Juga: Mahathir Ingin Jokowi “Seimbangkan” ASEAN?

Persaingan dua negara adidaya ini turut mempengaruhi arah kebijakan luar negeri negara-negara anggota ASEAN – di mana negara-negara kontinental lebih dekat dengan Tiongkok sedangkan sejumlah negara maritim memiliki kemitraan strategis yang lebih dekat dengan AS.

Bila situasi terus memanas – dan perbedaan mindset semakin menajam, bisa jadi, kohesi ASEAN turut meluntur. Bubarnya ASEAN – ekstremnya – bisa saja menjadi kemungkinan di masa mendatang.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan Jokowi di Indonesia? Bukan tidak mungkin, hilangnya ASEAN justru akan mengancam kepentingan-kepentingan pemerintahan Jokowi.

Pemerintah Indonesia sejauh ini masih bergantung terhadap ASEAN dalam menghadapi tensi politik antara AS dan Tiongkok – dengan cara dan strategi lempar tangan (buck-passing) terhadap organisasi kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga berkali-kali menekankan pada sentralitas ASEAN – di mana berbagai persoalan geopolitik diharuskan diselesaikan melalui cara-cara ASEAN seperti krisis politik Myanmar.

Pasalnya, jika ASEAN tidak ada, Tiongkok dan AS bukan tidak mungkin akan lebih menggunakan pendekatan bilateral terhadap negara-negara Asia Tenggara – menjadikan negara-negara ini sebagai proxy terhadap rivalitas mereka. Semakin banyak kepentingan yang bersinggungan di antara negara-negara Asia Tenggara, semakin memungkinkan juga perang bersenjata meletus di kawasan ini.

Dengan instabilitas yang tercipta, bisa saja ketidakpastian turut menyertai – membuat kepentingan perdagangan, ekonomi, dan pembangunan negara-negara Asia Tenggara semakin terancam, termasuk kepentingan Indonesia. Seperti yang telah diketahui, ekonomi dan pembangunan merupakan kepentingan Jokowi, seperti dengan membangun infrastruktur dan mengundang investasi luar negeri.

Bila gambaran kemungkinan ini yang ada di depan mata bila ASEAN hancur, bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan ulang dan segera menjembatani perbedaan mindset di ASEAN ini. Bila ASEAN bubar, justru negara-negara kawasan ini sendiri yang bakal merugi di tengah terpaan kepentingan AS dan Tiongkok.

Pada ujungnya, seperti yang dialami Aris dan Kinan di Layangan Putus, Indonesia – bersama negara-negara ASEAN lainnya – harus menimbang-nimbang kembali atas konsekuensi ke depannya. Akankah keretakan di jalinan ikatan ASEAN ini berujung pada perpecahan atau justru menjadi simpul hiasan yang membangun kohesi kawasan ini? (A43)

Baca Juga: ASEAN, Korban Pertama Hegemoni Tiongkok?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.