KPK berpeluang panggil Nadiem Makarim di kasus Google Cloud. Berpotensi jadi kasus langka pemeriksaan bersamaan dengan Kejagung

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #nadiemmakarim #mendikbudristek #googlecloud #chromebook

Kalau menurut kalian, apakah tepat Pramuka tak lagi diwajibkan? Kalau menurut mimin sih lebih baik wajib karena bagian dari pendidikan karakter. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

PinterPolitik.com

“Shadows, shadows, in the world we living on” – Nidji “Shadows” (2007)

Ada sebuah fakta menarik dari umat manusia. Banyak kebudayaan dan peradaban manusia selalu mengontraskan dua hal, yakni cahaya dan kegelapan.

Dalam agama, misalnya, kebenaran akan Tuhan selalu dianggap sebagai cahaya petunjuk bagi umat manusia. Kata nur dalam agama Islam, contohnya, juga memiliki makna sebagai cahaya yang merupakan petunjuk Allah – konsep lawan dari dzulumat (kegelapan).

Tidak hanya agama Islam, konotasi positif dari cahaya juga eksis dalam agama Kristen dan Katolik. Yesus dilihat sebagai cahaya dunia dan kehidupan bagi mereka yang merupakan orang percaya.

Hmm, tapi, kenapa kita manusia begitu suka dengan cahaya dan begitu takut dengan kegelapan? Bahkan, seakan-akan, kegelapan merupakan simbol dari keadaan kehilangan, tersesat, kejahatan, dan kedangkalan hati.

Rupanya, para ilmuwan – salah satunya Martin Antony (profesor psikologi di Ryerson University) – menilai bahwa sifat ketakutan kita pada kegelapan merupakan warisan evolusi yang kita dapatkan dari manusia-manusia prasejarah. Ya, gimana nggak? Dalam kegelapan, risiko untuk diserang predator menjadi jauh lebih signifikan.

Mungkin, inilah mengapa segala sesuatu yang bergerak dalam kegelapan kerap dianggap sebagai ancaman yang – bisa saja – tak terduga datangnya. Wajar saja bila istilah-istilah seperti shadow organization (organisasi bayangan) menjadi terdengar menyeramkan dan mencurigakan.

Hydra dalam film Captain America: The Winter Soldier (2014), misalnya, menjadi organisasi bayangan yang berhasil menyusupi lembaga S.H.I.E.L.D. Ini membuat lembaga rahasia tersebut menjadi kehilangan arah dan merepotkan Captain America alias Steve Rogers dkk.

Nggak hanya Hydra dalam film-film Marvel, organisasi bayangan juga muncul sebagai ancaman di franchise film Mission Impossible. Ethan Hunt dan Impossible Missions Force (IMF) akhirnya harus menghalau organisasi The Syndicate yang bergerak secara rahasia di komunitas intelijen Amerika Serikat (AS).

Namun, nggak semua yang bergerak dalam bayangan dan kegelapan itu buruk kok. Bisa jadi, itu hanya insting kita sebagai manusia yang terbiasa menjadi mangsa hewan-hewan predator.

Batman, misalnya, justru menjadi pahlawan sekaligus vigilante yang berusaha menyelamatkan Kota Gotham dari tingkat kriminalitas yang begitu tinggi. Bruce Wayne – sosok di balik topeng Batman – mungkin sadar bahwa bergerak di bawah cahaya merupakan hal yang sulit untuk menyelamatkan kota tercintanya itu.

Hmm, kenapa ya Batman hanya percaya dengan Komisioner Gordon di Kepolisian Gotham (GCPD)? Salah satu alasannya adalah bagaiman GCPD sendiri sudah masuk dalam lingkaran korupsi politik – membuat kondisi menjadi sulit bagi Wayne untuk bergerak secara terang-terangan tuh.

Ini mungkin menggambarkan bagaimana, di situasi yang begitu pelik, cara-cara non-konvensional menjadi cara yang paling memungkinkan untuk dijalani. Boleh jadi, atas dasar inilah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akhirnya menceritakan bagaimana terdapat sebuah “shadow organization” dalam membuat kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Dalam dunia pemerintahan dan pengambilan kebijakan, birokrasi yang sifatnya politis bisa aja jadi hambatan dan tantangan bagi Nadiem untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Apalagi, sebagai pebisnis di bidang teknologi, Mas Menteri – begitu sapaan akrab Nadiem – punya perspektif yang berbeda dalam mencapai efisiensi dan efektivitas tersebut.

Mengacu pada tulisan Donald Grunewald yang berjudul Businessmen Must Get Active in Politics, efektivitas dan kualitas pemerintahan bisa dicapai dengan orang-orang yang tepat. Dalam hal ini, pebisnis seperti Nadiem bisa jadi memberikan sumbangsih yang dibutuhkan untuk mencapai itu.

Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Application and Cyber Watch (ACW) Imad Aziz. Menurut Imad, apa yang dipaparkan oleh Mas Mendikbudristek di forum internasional terkait shadow organization hanyalah gambaran sinergisitas yang terjadi antara Kemdikbudristek dan vendor–vendor-nya.

Justru, menurut Imad, banyak hasil dan karya yang sudah berdampak di dunia pendidikan Indonesia. Nadiem merupakan disruptor di dunia bisnis dan bakal menjadi disruptor di dunia pendidikan guna mereformasi sistem pendidikan Indonesia. 

Maka dari itu, Imad menilai menjadi wajar apabila banyak perdebatan kemudian muncul. Layaknya Batman yang bergerak di kegelapan sebagai vigilante – atau mungkin disruptor – di Gotham, apapun yang tidak konvensional memunculkan ketakutan atas dasar ketidaktahuan. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya”

Peribahasa di atas merupakan salah satu peribahasa paling umum dan awal yang dipelajari banyak siswa-siswi di Indonesia. Sejak awal, nilai-nilai yang dianggap baik ini disosialisasikan kepada tunas-tunas bangsa ini.

Artinya pun mudah dipahami. Jika kita rajin belajar, maka kita akan memetik kepandaian yang kita miliki sebagai hasilnya. Pun demikian, bila kita hemat dan rajin menabung, maka kita akan (mungkin) menjadi orang yang kaya.  

Namun, tentu, “hemat pangkal kaya” pada faktanya tidaklah sesederhana itu. Banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa berhemat dan menjadi kaya.

Inflasi, misalnya, menjadi salah satu faktor yang bisa berdampak pada persoalan finansial setiap orang secara berbeda-beda. Terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang akhirnya bisa memberikan dampak pada kemampuan menabung dan berhemat seseorang.

Belum lagi, ketika harga-harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat – disertai dengan kesenjangan pendapatan di masyarakat, setiap orang harus mengatur ulang cara kerja finansial mereka masing-masing. Mungkin, ini mengapa akhirnya muncul banyak nasihat-nasihat finansial di media sosial (medsos) bagi kalangan muda seperti Milenial dan Generasi Z.

Namun, persoalan eksternal ini tidak hanya berlaku di peribahasa “hemat pangkal kaya”, melainkan juga pada kalimat sebelumnya, yakni “rajin pangkal pandai”. Pada faktanya, tidak semua orang bisa rajin belajar.

Seperti persoalan finansial tadi, kesenjangan juga mempengaruhi. Ada orang yang memiliki kesempatan lebih (privilege) untuk mendapatkan akses lebih pada pendidikan. Ada juga yang justru tidak memiliki akses sama sekali.

Mungkin, inilah mengapa muncul solusi yang ditawarkan oleh sejumlah oknum di perguruan tinggi negeri (PTN). Bagaimana tidak? Pada Agustus 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

Karomani ini, ceritanya, menjual jasa sebagai “orang dalam” untuk membantu mereka yang ingin masuk ke PTN-nya. Beliau dikabarkan memasang tarif masuk sekitar Rp150 juta hingga Rp300 juta.

OTT KPK ini pun akhirnya menarik perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Mantan CEO Gojek tersebut mengatakan akan mengevaluasi PTN yang diduga melakukan “cara kerja” serupa dalam penerimaan mahasiswa baru mereka.

Bukan tidak mungkin, janji Nadiem ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlepas dari benar atau tidaknya aksi Nadiem ini, mungkinkah ada manfaat atau kepentingan di balik manuver tersebut? Apa sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Nadiem kepada khalayak umum?

Nadiem vs “Orang Dalam”

Sikap Nadiem yang muncul usai masalah timbul ini bukanlah hal yang baru. Dalam persoalan-persoalan lain yang eksis di dunia pendidikan Indonesia, Nadiem selalu muncul di akhir dengan janji akan melakukan tindakan dan kebijakan yang bisa menjadi solusi dari persoalan tersebut.

Kala terjadi insiden terhadap siswa-siswa SMP Negeri 1 Turi di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pada tahun 2020 lalu, misalnya, Nadiem langsung mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri duduk perkara. Ini menjadi salah satu catatan kelam dunia pendidikan Indonesia di mana keselamatan siswa-siswi justru menjadi hal yang gagal untuk diterapkan.

Tidak hanya persoalan keamanan, Mendikbudristek Nadiem juga menjadi pejabat yang vokal dalam menyoroti fenomena pelecehan seksual yang terjadi di banyak kampus Indonesia – sebuah persoalan yang kerap viral di medsos dalam beberapa tahun terakhir.

Nadiem – dengan mengutip data dari sebuah hasil survei pada tahun 2020 – mengatakan bahwa persoalan ini sudah menjadi “pandemi” di dunia perguruan tinggi Indonesia karena sebanyak 77 persen responden mengatakan pelecehan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus mereka.

Ini mengapa akhirnya Nadiem mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada tahun 2021. Namun, aturan ini sempat menuai polemik karena dianggap justru melegalkan perzinaan.

Menanggapi tudingan tersebut, Nadiem justru pasang badan dan menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah belaka. Justru, sang Mendikbudristek menyatakan jelas bahwa aturan itu secara spesifik berfokus pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Tidak berhenti pada persoalan pelecehan seksual, Nadiem juga menyoroti persoalan perundungan (bullying) yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Dalam sebuah rapat bersama DPR RI pada April lalu, misalnya, Nadiem mengungkapkan persoalan ini di depan para anggota legislatif.

Sikap Nadiem sebagai pemberi solusi di akhir ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah pola yang ingin ditampilkannya – baik di media maupun publik. Bukan tidak mungkin, pola kebijakan ini baru bisa muncul di dunia pendidikan karena kemauan politik (political will).

Mengacu pada tulisan Lucie Cerna berjudul The Nature of Policy Change and Implementation, perubahan kebijakan seperti bisa saja terjadi karena ada kemauan politik dan kehadiran perencana serta pelaksana kebijakan yang sejalan dengan sektor yang dibidangi.

Namun, mengapa Nadiem muncul sebagai sosok yang berjanji untuk menebus persoalan-persoalan yang disebutnya sebagai “dosa-dosa” pendidikan? Apa efek yang ingin dimunculkan oleh Nadiem dari pola sikap dan kebijakannya ini?

Mendikbud(ristek) yang Berbeda?

Pola kebijakan yang ditampilkan Nadiem ini bukan tidak mungkin menciptakan dikotomi baru – khususnya di antara sang Mendikbudristek dengan menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) sebelumnya. Pasalnya, sejumlah persoalan yang dijadikan fokus oleh Nadiem ialah persoalan yang sudah lama hadir di dunia pendidikan Indonesia.

Persoalan perundungan di lingkungan pelajar, misalnya, merupakan persoalan yang sudah hadir selama bertahun-tahun. Bahkan, ada kesan bahwa persoalan perundungan – baik secara verbal maupun non-verbal – adalah hal yang lumrah.

Kala terjadi kasus perundungan di antara pelajar SMP Negeri 273 Jakarta pada tahun 2017 silam, misalnya, Muhadjir Effendy yang saat itu masih menjabat sebagai Mendikbud justru meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan. 

Kasus perundungan juga pernah terjadi saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Mendikbud pada paruh pertama tahun 2016 silam. Saat terjadi kasus perundungan di SMA Negeri 3 Jakarta, Anies menawarkan sebuah solusi yang masih bersifat normatif, yakni melakukan pembinaan baik terhadap pelaku dan korban perundungan.

Berbeda dari Anies dan Muhadjir, Nadiem justru mengaggap perundungan sebagai dosa besar dan menyiapkan solusi yang bersifat preventif. Daripada hanya mendiamkan dan memberikan solusi bersifat normatif, Nadiem justru menyiapkan strategi guna memperkecil potensi terjadinya perundungan, yakni dengan menekankan pada peran pelajar yang punya pengaruh besar di lingkungan sebagai pelindung atas perundungan (guardian).

Kebijakan dan sikap yang kontras dari Nadiem ini terhadap mendikbud-mendikbud sebelumnya ini setidaknya menghadirkan dikotomi atas dirinya sendiri, yakni sebagai Mendikbud(ristek) yang berbeda. Ini pun akhirnya bisa dikaitkan dengan penjelasan Michael Hatherell dan Alistair Welsh dalam tulisan mereka yang berjudul Rebel with a Cause.

Dalam tulisan itu, Hatherell dan Welsh menggunakan konsep kepemimpinan karismatik (charismatic leadership) dari Max Weber untuk menjelaskan fenomena Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok sendiri kerap menjadi sosok pejabat yang menghadirkan perbedaan atas dirinya dengan pejabat dan politisi pada umumnya melalui sikap dan kebijakannya.

Kunci dari konsep kepemimpinan karismatik yang dicetuskan Weber adalah bagaimana seorang pemimpin mencari hal yang terus-menerus bersifat baru – sesuatu hal yang lebih dari bersifat biasa (mundane) dan sugestibilitas (suggestibility) emosional bahwa diri pemimpin tersebut eksepsional sebagai bentuk pengabdian diri (personal devotion).

Bukan tidak mungkin, Nadiem ingin menghadirkan sifat eksepsional di depan publik dan media. Ini pun bisa jadi juga berlaku dalam persoalan-persoalan baru di dunia perguruan tinggi, seperti pelecehan seksual dan fenomena “orang dalam” yang baru saja melibatkan Rektor Unila.

Lagipula, sesuai dengan peribahasa di awal tulisan, seharusnya orang-orang rajin dan pandai yang berhak untuk mendapatkan tempat di perguruan-perguruan tinggi yang diinginkan oleh mereka. Jangan sampai peribahasa itu diubah menjadi “uang pangkal kursi khusus”. (A43)

PinterPolitik.com

Di suatu malam, setelah hari yang panjang, Nadiem yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia di alternate universe Bumi-45 sedang duduk terdiam di sebuah sofa yang terletak di ruang tengah rumahnya. Sembari menghela napas, Nadiem pun mulai mengingat kembali rekaman yang tersimpan di otaknya mengenai pekerjaan-pekerjaannya pada hari itu.

Mungkin, Nadiem memang tengah merasa lelah. Namun, sebagai anak muda, ia selalu merasa perlu untuk tetap bersemangat menyala-nyala bak bara api.

Nadiem selalu ingat apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya. “Saya butuh menteri anak muda ala milenial. Saya sadar kalau mereka-mereka ini penting – wong banyak juga dari mereka yang memilih saya pada Pilpres kemarin. Maka dari itu, saya memilih Mas Nadiem untuk posisi ini,” terbayang ucapan Jokowi oleh Nadiem di malam itu.

Alhasil, sebagai Mas Menteri, ia memutuskan untuk menjangkau para followers-nya melalui sesi live (langsung) bak influencers yang diidolakan banyak generasi milenial dan Generasi Z. Apalagi, semakin ke sini, ia semakin sadar bahwa jumlah followers-nya kalah jauh dengan menteri-menteri lain yang justru berasal dari generasi boomer – seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Nadiem: Hey, guys. Apa kabar kalian semua? Hari ini, saya ingin menyapa pemuda-pemudi Indonesia sekalian yang terus bersemangat untuk belajar dan mengembangkan diri bak Jerome Polin. Jerome saja sekolahnya sampai ke Jepang. Kalian yang mulai PTM juga harus tetap semangat dong.

(Seorang murid yang merupakan follower mengirimkan komentar)

Nadiem: Wah, ini ada comment dari Haedar. Katanya, “Terima kasih, Mas Menteri. Tetap semangat terus untuk membangun pemerataan pendidikan di Indonesia – apalagi pendidikan bukanlah hanya untuk sektor digital-digital” Wah, terima kasih juga, Dek Haedar. Sungguh sebuah masukan yang cukup nendang.

(Haedar kembali memberikan komentar)

Nadiem: Oh, ini ada chat dari Haedar lagi. “Masih banyak anak-anak yang tidak punya akses digital dan teknologi. Makanya, pendidikan justru lebih ke persoalan akal budi juga.” Wah, Keren ya Dek Haedar ini. Masih siswa sudah berpikiran seperti ini. Mantap!

Baca Juga: Mengintip Ruang Kerja Nadiem

(Setelah Haedar, kini giliran seorang siswa pesantren alias santri yang bernama Aqil yang memberikan komentar)

Nadiem: Hmm, ini ada komentar lagi dari Dek Aqil. Aqil bilang kalau Aqil sudah baca Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kemdikbud. “Tapi kok peran ulama dan NU nggak dimasukkan ya, Mas Menteri? Bukannya gerakan kelompok santri juga punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia?” Wah, iya ini kesalahan kami ini. Saya dan Kemdikbudristek memohon maaf ya soal ini. Kami bakal memperbaiki Kamus Sejarah ini.

(Aqil kembali memberi komentar)

Nadiem: Wah, iya, Aqil. Saya tahu kemarin saya lupa mengajak sejumlah organisasi untuk ikut serta dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Saya kira organisasi yang jago menggerakkan hanya yang punya modal besar dan teknologi saja. Makanya, saya tunda kemarin POP ini.

(Selain Aqil dan Haedar, banyak siswa-siswi juga mengeluhkan persoalan PTM dan PJJ)

Nadiem: Iya iya, guys. Saya jadi bingung kalau begini ini. Ketika PJJ, katanya dipersoalkan karena banyak anak yang malah mengalami learning los karena nggak punya akses untuk belajar secara online. Sekarang, pas PJJ udah mulai, saya kembali disalahkan nih karena katanya ada klaster-klaster baru. Saya jadi bingung.

(Komentar semakin ramai tetapi Nadiem mulai kerepotan membacanya satu-persatu)

Nadiem: Udah ya, guys. Saya lelah. Saya merasa serba salah melulu. Sudah malam juga. Ayo, jangan tidur too late. Besok masih ada ilmu yang menanti di sekolah. See you later. Bye, all.

Nadiem pun akhirnya mengakhiri sesi live di akun media sosial (medsos) miliknya itu. Terasa semakin lelah, Nadiem kemudian membuka aplikasi musik di ponselnya. Sembari beristirahat di sofanya, sebuah lagu berjudul “Salah Terus” dari salah satu penyanyi populer di Bumi-45, Raiso, pun dimainkan. “Mengapa saya selalu disalahkan? Apakah saya ‘bernapas’ saja salah?” tanya Nadiem dalam hatinya. (A43)

Baca Juga: Mas Nadiem Close The Door

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.