Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah hiruk-pikuk politik pemerintah, Tito Karnavian seolah tampil dengan eksposur yang tak terlalu masif, tersimpan strategi survival elite yang sangat terukur: tetap kuat tanpa terlalu terlihat, tetap relevan tanpa memancing ancaman. Apakah ini profesionalisme birokrasi atau kalkulasi politik tingkat tinggi?

PinterPolitik.com

Di antara deretan menteri dalam Kabinet Merah Putih, nama Tito Karnavian jarang menghiasi tajuk utama media nasional. Secara kasat mata, sosok mantan Kapolri itu bukan tipe pejabat yang gemar membangun panggung publik melalui polemik, bukan pula figur yang aktif menciptakan personal branding secara agresif.

Padahal, posisi Menteri Dalam Negeri merupakan salah satu jabatan paling strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Tito mengendalikan koordinasi 38 provinsi, lebih dari 98.000 desa, relasi pusat dan daerah, hingga stabilitas politik lokal yang berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional.

Paradoks inilah yang membuat Tito menarik untuk dibaca secara lebih mendalam. Di tengah era politik yang semakin bergantung pada eksposur media, viralitas, dan citra personal, Tito justru seakan tampil dengan gaya yang cenderung tenang dan minim sensasi.

Pembacaan paling sederhana mungkin menyebutnya sebagai figur silent worker, pejabat yang bekerja tanpa banyak bicara.

Namun analisis yang lebih tajam perlu bergerak lebih jauh: apakah ketenangan itu benar-benar cerminan efektivitas kepemimpinan, atau justru strategi survival politik yang sangat terukur?

Untuk memahami pola ini, latar belakang institusional Tito tidak bisa diabaikan. Ia lahir dari kultur Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, institusi yang memiliki karakter politik berbeda dibanding militer, khususnya TNI Angkatan Darat.

Pasca-Reformasi 1998, Polri memisahkan diri dari TNI dan perlahan membangun kultur birokrasi yang lebih administratif, prosedural, dan berhati-hati dalam mengelola eksposur publik.

Jika elite berlatar militer cenderung membangun simbol heroisme, aura komando, dan narasi patriotisme yang kuat, elite Polri justru lebih terbiasa membaca konfigurasi kekuasaan secara diam-diam.

Mereka bergerak melalui jaringan, prosedur, dan kalkulasi institusional yang lebih halus. Terlebih di era saat kepemimpinan berlatar belakang militer sempat diisi Joko Widodo.

Tito kiranya adalah produk dari kultur tersebut. Ia bukan tipe elite yang membangun massa politik personal secara terbuka. Gaya komunikasinya dingin, administratif, dan sering kali sangat teknokratis.

Namun justru di situlah letak kekuatannya, ia tidak tampil sebagai ancaman langsung bagi siapa pun, tetapi tetap memegang kendali di ruang-ruang strategis negara.

Dua Wajah Delegasi: Efisiensi atau Kalkulasi?

Salah satu pola paling konsisten dalam kepemimpinan Tito adalah kecenderungannya melakukan delegasi. Banyak isu sensitif tidak ditangani secara personal di ruang publik, melainkan didistribusikan kepada pejabat teknis atau aktor birokrasi di bawahnya.

Urusan Papua dan yang terkini terkait konflik di Wamena, misalnya, lebih sering dijalankan melalui Wamendagri Ribka Haluk penjabat gubernur dan jalur administratif lokal.

Pun dengan “kelakuan” kepala daerah yang lebih sering direspons oleh Wamendagri Bima Arya.

Hubungan dengan kepala daerah juga banyak disalurkan melalui Dirjen Otonomi Daerah maupun figur teknis lain di Kemendagri.

Bahkan berbagai persoalan desa dan administrasi daerah berjalan melalui mekanisme birokrasi rutin tanpa terlalu banyak intervensi personal dari Tito sendiri.

Pola ini bisa dibaca dalam dua perspektif berbeda. Perspektif pertama melihatnya sebagai bentuk modern managerial governance.

Dalam teori tata kelola modern, pemimpin yang efektif bukanlah mereka yang mengendalikan semua hal secara sentralistik, melainkan yang mampu membangun sistem distribusi kerja profesional.

Dalam kerangka ini, Tito dapat dipahami sebagai administrator negara yang memahami keterbatasan sentralisasi kekuasaan di negara kepulauan sebesar Indonesia. Ia membangun birokrasi yang tetap berjalan meski dirinya tidak terus-menerus muncul di depan publik.

Namun perspektif kedua jauh lebih menarik secara politik, delegasi sebagai mekanisme perlindungan risiko atau risk insulation. Isu Papua merupakan ladang ranjau politik, HAM, dan geopolitik yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Konflik kepala daerah juga selalu berpotensi menjadi konsumsi media nasional dan dimanfaatkan dalam pertarungan elite politik. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan langsung justru bisa menjadi beban politik jangka panjang.

Dengan mendistribusikan isu-isu sensitif kepada struktur birokrasi di bawahnya, Tito menciptakan arsitektur kekuasaan yang unik, yakni keberhasilan tetap terkonsolidasi ke atas sebagai capaian kementerian, tetapi potensi ledakan politik tersebar ke bawah.

Delegasi, dalam konteks ini, bukan sekadar metode kerja administratif, melainkan strategi pertahanan politik yang sangat matang.

Pandangan ini bisa dijelaskan melalui teori Samuel Huntington tentang objective civilian control. Huntington menjelaskan bahwa institusi keamanan modern bertahan melalui profesionalisme, bukan populisme.

Tito tampak menjalankan logika tersebut secara konsisten. Ia menjaga jarak dari arena politik elektoral yang terlalu terbuka mungkin bukan karena tidak mampu bermain di sana, melainkan karena profesionalisme elite keamanan justru bergantung pada kemampuan menjaga netralitas dan fleksibilitas.

Sementara itu, sosiolog Pierre Bourdieu menawarkan pembacaan yang lebih dalam melalui konsep habitus. Habitus institusional Polri yang terbentuk selama puluhan tahun tampaknya telah membentuk cara Tito membaca kekuasaan.

Dalam habitus seperti itu, terlalu banyak eksposur justru dipandang sebagai kerentanan. Semakin terlihat seseorang dalam politik, semakin besar pula kemungkinan ia menjadi sasaran resistensi, serangan, dan pengawasan.

Strategi di Pusaran Kekuasaan?

Membaca Tito tanpa melihat konteks rekonfigurasi elite nasional menuju 2029 tentu akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal.

Politik Indonesia hari ini sedang berada dalam fase transisi besar. Koalisi pasca-Pilpres 2024 mulai menguji kohesinya dan keberlanjutannya.

Figur-figur potensial perlahan membangun posisi masing-masing. Narasi tentang penerus kekuasaan mulai bergerak, mungkin secara diam-diam di balik stabilitas formal pemerintahan.

Dalam situasi seperti itulah, pilihan Tito untuk tetap low exposure menjadi sangat signifikan. Ia tidak tampak sedang menghilang dari arena kekuasaan

Sebaliknya, ia justru sedang memilih posisi paling aman di tengah kompetisi elite yang semakin kompleks.

Sosiolog Norbert Elias dalam konsep court society menjelaskan bahwa elite yang bertahan di sekitar pusat kekuasaan bukanlah mereka yang paling gaduh, melainkan mereka yang paling mampu membaca sensitivitas politik dan menghindari tabrakan orbit dengan elite lain.

Dalam konteks ini, Tito tampak memainkan politik yang sangat hati-hati. Ia tidak membangun narasi personal yang terlalu ambisius, tidak menabrak ruang figur lain, dan tidak terlalu cepat memasuki arena elektoral. Apalagi posisinya sangat sensitif dan strategis.

Strategi ini penting karena ada tiga risiko besar bagi elite yang terlalu terekspos. Pertama, resistensi elite senior. Dalam politik Indonesia, figur yang terlalu cepat menonjol sering kali dianggap ancaman oleh kelompok yang telah lebih dulu membangun jejaring kekuasaan.

Politik bukan hanya soal popularitas publik, tetapi juga soal sensitivitas antar-elite.

Kedua, eksposur berlebihan menciptakan amunisi bagi lawan politik. Setiap pernyataan publik dapat dipotong menjadi kontroversi. Setiap kebijakan bisa dipelintir menjadi serangan politik. Dalam konteks ini, diam sering kali menjadi perisai paling efektif.

Ketiga, terlalu kuat membangun positioning publik dapat mengurangi fleksibilitas politik. Elite yang terlalu terikat pada satu citra akan kesulitan bermanuver ketika arah angin kekuasaan berubah. Tito tampaknya memahami bahwa fleksibilitas adalah aset penting dalam politik Indonesia yang sangat cair.

Dari sinilah lahir apa yang bisa disebut sebagai politik low exposure, strategi mempertahankan relevansi tanpa harus terus-menerus memaksimalkan eksposur publik.

Politik seperti ini bekerja bukan melalui panggung besar, melainkan melalui kemampuan membaca situasi, menjaga relasi, dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Karena itu, membaca Tito hanya sebagai figur low profile mungkin terlalu sederhana. Yang terlihat tenang di permukaan belum tentu pasif di dalam.

Justru bisa jadi, ketenangan itu adalah bentuk paling matang dari kalkulasi politik-pemerintahan modern, tetap penting tanpa terlihat terlalu ingin penting.

Pada akhirnya, Tito Karnavian mungkin bukan sedang menghindari panggung. Ia mungkin justru sedang memainkan seni politik yang paling tua dalam sejarah kekuasaan Indonesia, seni berkontribusi melalui ketidakterlihatan.

Dan dalam lanskap politik nasional yang semakin bising, kemampuan untuk tetap relevan tanpa menjadi pusat sorotan bisa jadi merupakan bentuk kecerdasan politik yang paling sulit ditandingi. (J61)

Mendagri Tito Karnavian mendapat tugas besar yakni penanganan wilayah rawan banjir di Pulau Jawa. Menurut kalian, apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? Share pendapatmu di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #mendagri #titokarnavian #banjir #pulaujawa #banjirjakarta #banjirpekalongan #bencanaalam

Trio pemulihan bencana Sumatra di garis depan 

#menhan #mendagri #danantara #sjafriesjamsoeddin #rosanroeslani #titokarnavian #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Arsitektur politik kenegaraan imajiner kiranya tak berlebihan untuk dikemukakan dalam narasi Triumvirate plus Fantastic Four. Sebuah laboratorium kekuasaan modern yang menyatukan militer, sipil, hukum, dan ekonomi dalam harmoni strategis, antara virtue politik dan rasionalitas teknokratik, di bawah orkestra sang arsitek kekuasaan.

PinterPolitik.com

Dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 mengamanatkan bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Konstitusi ini, yang pada dasarnya disusun untuk menjamin kontinuitas pemerintahan, secara tak langsung melahirkan sebuah model kepemimpinan kolektif—sebuah Triumvirate, mengingatkan pada struktur kekuasaan Romawi klasik yang menempatkan tiga tokoh sentral dalam posisi saling melengkapi dan saling mengawasi.

Dalam kerangka modern, Triumvirate ini bukan sekadar cadangan konstitusional, melainkan cermin konsep checks and balances internal yang bisa dibaca dengan kacamata filsafat politik.

Menariknya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—yang jelang memasuki tahun pertama pemerintahannya pada Oktober 2025, konsep Triumvirate ini menemukan relevansinya kembali, bukan karena kekosongan jabatan, melainkan sebagai arsitektur politik yang sadar akan distribusi kekuasaan dan keseimbangan peran.

Tiga figur kunci dalam poros ini menampilkan sintesis antara loyalitas, pengalaman, dan ideologi.

Menteri Luar Negeri Sugiono, salah satu anak ideologis Prabowo, mencerminkan logos politik luar negeri yang disiplin dan berkarakter. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, birokrat strategis dan mantan Kapolri, menghadirkan stabilitas internal.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sahabat sejati Prabowo sejak di militer aktif, memancarkan andreia—keberanian, ketegasan, dan kontinuitas respect angkatan bersenjata dalam pertahanan nasional yang membutuhkan panutan legenda hidup.

Namun, sebagaimana Aristoteles mengingatkan dalam Politics, virtue alone is not enough to preserve the polis.

Kekuasaan yang hanya berlandaskan keberanian dan kebijaksanaan moral harus ditopang oleh seni administrasi, hukum, keuangan, dan ekonomi agar negara mencapai eudaimonia, kesejahteraan yang stabil dan berkelanjutan.

Di sinilah konsep “Fantastic Four”, empat menteri dan lembaga utama yang melengkapi Triumvirate agaknya menjadi relevan. Mereka bukan sekadar teknokrat, tetapi penopang epistemik yang menjembatani virtue politik dan praktik pemerintahan modern.

Dialektika Triumvirate dan Fantastic Four

Dalam filsafat politik klasik, negara ideal adalah hasil keseimbangan antara kebijaksanaan (sophia), keberanian (andreia), dan moderasi (sophrosyne).

Ketiga nilai ini termanifestasi dalam Triumvirate—Sugiono, Tito, dan Sjafrie—yang merepresentasikan tiga sumbu kekuasaan: eksternal, internal, dan ketegasan.

Namun kekuasaan tidak dapat berdiri hanya di atas virtue, ia memerlukan raison d’état (alasan kenegaraan) sebagaimana diteorikan oleh Hobbes dan Richelieu, dan rule of law sebagaimana ditegaskan oleh Montesquieu.

Di sinilah “Fantastic Four” memainkan peran penting dalam sintesis kekuasaan Prabowo:

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai penerus Sri Mulyani, adalah wujud Leviathan ekonomi, mewakili rasionalitas fiskal dan keberlanjutan makro.

Dalam satu bulan masa jabatannya, ia telah menunjukkan stabilitas moneter yang mengokohkan legitimasi teknokratis pemerintah, plus mendapat nada positif dari publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi, anak ideologis Prabowo, berperan sebagai Machiavellian gatekeeper, penjaga akses pada kekuasaan, mengatur ritme politik agar tetap sinkron dengan kehendak Presiden.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, kader Gerindra dan ahli hukum, menjadi penjamin rule of law, memastikan legitimasi konstitusional dari setiap kebijakan.

Danantara, entitas bisnis negara di bawah trio Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, dan Dony Oskaria, melambangkan kekuasaan Foucaultian, tak kasat mata, beroperasi melalui jaringan ekonomi, kapital, dan wacana sosial kerakyatan.

Jika Triumvirate adalah manifestasi dari polis virtue, maka Fantastic Four adalah praxis modernitas administratif yang menyalurkan energi kekuasaan menjadi kebijakan konkret. Bersama, keduanya membentuk sistem dualitas dialektis antara idealisme politik dan realitas institusional.

Dalam kerangka Hegelian, ini bisa dibaca sebagai tesis, “antitesis”, dan sintesis di mana triumvirate menjadi tesis saat kekuasaan moral dan politik yang berakar pada sejarah, loyalitas, dan ideologi.

Fantastic Four menjadi “antitesis” sebagai kekuasaan rasional dan administratif yang berakar pada profesionalisme dan efisiensi. Dan sintesis yang berpusat pada sosok Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemersatu keduanya, menjadikan negara sebagai organisme hidup yang bergerak dengan harmoni.

Namun di sisi lain, jika dibaca dengan Michel Foucault, formasi ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya tersentralisasi pada presiden, tetapi terdistribusi dalam jaringan diskursif dan institusional.

Dalam konteks ini, Danantara bukan sekadar dirijen BUMN baru, melainkan nexus power, penghubung antara ekonomi, politik, dan ideologi.

Dengan kata lain, Triumvirate plus Fantastic Four adalah hipotesa sekaligus laboratorium kekuasaan modern Indonesia, di mana kekuasaan formal dan informal, militer dan sipil, ideologis dan teknokratik, bersatu dalam satu ekosistem yang diorkestrasi oleh Prabowo.

Arah Politik Baru?

Konfigurasi Triumvirate plus Fantastic Four di era Prabowo Subianto kiranya eksis bukan hanya hasil kalkulasi politik, tetapi juga ekspresi filosofis dari ordo baru kekuasaan. Ia merepresentasikan usaha membangun keseimbangan antara kekuatan militer, sipil, ekonomi, dan hukum dalam satu tubuh politik yang efisien namun stabil.

Dalam pandangan Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang tidak dikuasai oleh satu jenis kekuasaan, tetapi oleh perpaduan berbagai virtue yang saling melengkapi.

Bila pada masa lalu Indonesia sering terjebak antara dominasi teknokrat atau militer, maka era Prabowo mencoba mensintesiskan keduanya dalam kerangka balanced autocracy, otoritas kuat yang tetap dijaga dengan rasionalitas kelembagaan.

Namun, keseimbangan ini memiliki dua wajah. Dalam keadaan stabil, ia menjadi harmonia, tatanan ideal sebagaimana digambarkan Plato, di mana setiap unsur bekerja sesuai kodratnya.

Dalam kondisi rapuh, ia berpotensi menjadi stasis, konflik internal, seperti Triumvirate Romawi yang akhirnya runtuh karena ambisi pribadi.

Prabowo tampak sadar akan paradoks ini. Dengan menempatkan figur-figur kepercayaannya yang secara intelektual dan ideologis seirama, ia menciptakan trust equilibrium, keseimbangan yang tidak berbasis pada kompromi politik, tetapi pada faith dan competence.

Jelang satu tahun pertama pemerintahannya, sistem ini menunjukkan tanda-tanda efisiensi. Kebijakan luar negeri semakin berorientasi multipolar, pertahanan nasional disinergikan dengan industri strategis, stabilitas politik dalam negeri relatif terjaga, dan kebijakan fiskal berjalan konsisten.

Tetapi di balik itu, pertanyaan filosofis tetap menggema: apakah struktur ini akan melahirkan tata politik yang tahan lama, ataukah hanya konfigurasi sementara dari kekuasaan personal yang disiplin?

Sejarah Romawi memberikan peringatan. Triumvirate yang pertama (Caesar, Pompey, Crassus) dan yang kedua (Octavianus, Antonius, Lepidus) sama-sama berakhir dengan konflik karena tidak ada satu prinsip moral yang lebih tinggi dari kekuasaan itu sendiri.

Tantangan Prabowo justru terletak di sini, yakni menjadikan Triumvirate plus Fantastic Four bukan sekadar alliance of men, tetapi system of order.

Jika keberhasilan sistem ini bertahan, maka Indonesia akan melahirkan model kekuasaan pasca-demokratis yang unik: negara kuat dengan institusi yang efisien, kepemimpinan yang personal namun terukur, dan harmoni antara politik, hukum, serta ekonomi. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

“Polri di Kemendagri” kiranya bukan sekadar anomali, melainkan strategi osmosis birokrasi: adaptif, saling melengkapi, dan menjaga stabilitas otonomi daerah. Tito Karnavian seolah tampil sebagai metronom triumvirat Prabowo, menjadi simbol  rasionalitas Weber, dialektika Hegel, dan jalan tengah Aristoteles dalam meritokrasi kontekstual.

PinterPolitik.com

Penempatan sosok berlatarbelakang Polri di posisi kunci Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai sebuah dialektika baru dalam politik birokrasi Indonesia.

Jika TNI secara historis menempatkan figur-figur kuncinya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan eksistensi Sugiono, maka Polri menemukan poros strategisnya di Kemendagri.

Fenomena ini tidak sekadar hasil kalkulasi politik praktis, melainkan wujud dari apa yang bisa disebut “birokrasi osmosis”, sebuah birokrasi yang adaptif, saling menyerap, dan melengkapi, alih-alih meniadakan eksistensi pihak lain.

Dalam kacamata Max Weber, birokrasi ideal bertumpu pada rasionalitas, aturan, dan kompetensi. Rasionalitas itu dapat dimaknai sebagai kesesuaian antara kebutuhan struktur negara dengan penempatan sumber daya manusia terbaik di posisi-posisi strategis.

Maka, ketika Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian tetap dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri, kepercayaan itu kiranya tidak hanya merepresentasikan kesinambungan kebijakan dari era Jokowi, tetapi juga menjadi refleksi kepercayaan Presiden Prabowo terhadap figur yang memiliki kapasitas mengelola arena paling krusial, yaitu konsolidasi atas otonomi daerah dan stabilitas politik dalam negeri.

Kemendagri adalah jangkar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia yang plural dan berotonomi luas, Mendagri berfungsi sebagai pusat gravitasi konsolidasi negara.

Pertanyaan kritis pun muncul, apakah dominasi sejumlah figur Polri di Kemendagri mengikis prinsip meritokrasi, atau justru memperkuat profesionalisme birokrasi?

Etika Jalan Tengah?

Kritik yang muncul kerap diarahkan pada isu independensi birokrasi, seperti ke mana peran alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai kawah candradimuka aparatur sipil negara (ASN) terutama di Kemendagri?

Dari perspektif etika Aristoteles dengan konsep mesotes (jalan tengah), penempatan figur Polri di Kemendagri dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara kompetensi teknokratik ASN dengan kapasitas manajerial dan stabilitas yang dimiliki Polri.

Bukan untuk menegasikan peran ASN, melainkan untuk membangun harmoni fungsional.

Keberadaan figur seperti Komjen Pol. Tomsi Tohir (Sekjen Kemendagri), Irjen Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya (Irjen Kemendagri), dan Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono (Kasat Manggala IPDN), menunjukkan bahwa Polri tidak sekadar menempati posisi simbolis, melainkan menjadi aktor substantif dalam arsitektur pemerintahan.

Mereka membawa kultur kepolisian yang berbasis pada masyarakat, intelijen, kedisiplinan, serta respons cepat terhadap potensi instabilitas, yang dalam konteks otonomi daerah menjadi aset penting.

Namun demikian, kritik publik agaknya tetap tidak bisa diabaikan. Alumni IPDN memiliki klaim moral untuk berperan lebih besar di Kemendagri.

Di sinilah osmosis birokrasi menemukan relevansinya, saat Polri menghadirkan stabilitas politik, IPDN menghadirkan legitimasi teknokratik, dan keduanya seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan dalam kerangka meritokrasi yang sejati.

Dalam kerangka dialektika Hegelian, penempaatan sosok berlatarbelakang Polri di pos kunci Kemendagri bisa dibaca melalui gerak tesis-antitesis-sintesis.

Pertama, tesis di mana birokrasi ideal yang diisi oleh ASN murni, sebagaimana amanat reformasi birokrasi. Kedua, fase antitesis di mana kritik eksis saat dominasi figur-figur Polri dinilai “mengganggu” ruang ASN.

Ketiga, sintesis, yakni birokrasi osmosis, di mana Polri dan ASN saling melengkapi dalam sistem pemerintahan, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan tangguh.

Konsolidasi teknokratik yang dilakukan Tito Karnavian dan jajaran berlatarbelakang Polri di Kemendagri agaknya bukanlah langkah kontraproduktif terhadap demokrasi, melainkan sebuah kebutuhan realis dalam mengelola negara yang kompleks.

Otonomi daerah tidak hanya soal administrasi, tetapi juga stabilitas sosial-politik yang sering kali membutuhkan insting keamanan, kapasitas mitigasi konflik, dan sensitivitas intelijen—kompetensi yang telah melekat pada kultur Polri.

Tito sebagai Metronom?

Tito Karnavian menempati posisi unik dalam lanskap politik pemerintahan Prabowo dan sejarah pemerintahan Indonesia. Sering disebut sebagai “orang Jokowi”, Tito kini diposisikan oleh Prabowo bukan sebagai figur yang dipertanyakan loyalitasnya, melainkan sebagai metronom dalam orkestrasi kekuasaan berkat profesionalitasnya.

Sebagai bagian dari triumvirat pemerintahan bersama tokoh-tokoh strategis lain, Tito mengemban peran penyeimbang antara kesinambungan kebijakan lama dan arah baru pemerintahan Prabowo.

Dalam perspektif Weberian, keberlanjutan Tito menunjukkan bahwa rasionalitas politik terkadang lebih dominan daripada sekadar loyalitas personal.

Weber menegaskan bahwa birokrasi ideal bekerja melalui aturan dan kapasitas, bukan relasi personal. Di sinilah Tito membuktikan dirinya yang kiranya harus diakui, cerdas, adaptif, dan terbukti mampu menjaga stabilitas pemerintahan dalam dua rezim yang berbeda.

Isu meritokrasi memang tidak dapat diabaikan. Ketika sosok berlatarbelakang Polri mendominasi posisi-posisi strategis di Kemendagri, publik bertanya apakah prinsip meritokrasi masih ditegakkan?

Jawaban riil yang dapat diberikan adalah meritokrasi di Indonesia bersifat kontekstual, bukan absolut. Kompetensi ASN tetap dijunjung tinggi, tetapi dalam situasi tertentu, terutama dalam menjaga stabilitas nasional, kompetensi sosok berlatarbelakang Polri dinilai tak kalah relevan saat ini.

Dengan demikian, penempatan Polri di Kemendagri justru dapat dibaca sebagai bentuk meritokrasi yang situasional-adaptif, yakni memilih figur dengan kapabilitas terbaik sesuai kebutuhan konteks, bukan sekadar berdasarkan jalur karier formal.

Inilah manifestasi dari “birokrasi osmosis” yang memperlihatkan fleksibilitas negara dalam menghadapi tantangan zaman.

Osmosis Birokrasi

Etika mesotes Aristoteles menemukan relevansinya di sini: tidak terjebak pada ekstrem ASN murni atau dominasi Polri semata, melainkan mengolah keduanya dalam komposisi yang proporsional.

Dengan Polri membawa kapasitas keamanan dan ASN membawa kapasitas teknokrasi, Kemendagri dapat bekerja sebagai jangkar otonomi daerah yang solid.

Birokrasi osmosis ini juga menjadi pelajaran berharga bagi reformasi birokrasi Indonesia, bahwa birokrasi bukan entitas kaku, melainkan organisme yang hidup, adaptif, dan terbuka terhadap sintesis berbagai kultur kelembagaan.

Fenomena “Polri dalam ‘Dagri’” merefleksikan realitas birokrasi Indonesia yang dinamis. Dengan meminjam teori Weber, Hegel, dan Aristoteles, kita dapat melihat bahwa penempatan Polri di Kemendagri bukanlah anomali, melainkan strategi adaptif untuk menghadapi kompleksitas otonomi daerah dan stabilitas nasional.

Tito Karnavian, bersama jajaran berlatarbelakang Polri yang menempati posisi strategis, agaknya menjadi contoh nyata dari birokrasi osmosis, sebuah birokrasi yang tidak meniadakan, tetapi menyerap dan melengkapi.

Kritik terhadap peran IPDN dan ASN tetap sah untuk diajukan, tetapi pada akhirnya, harmoni dan stabilitas menjadi tujuan utama.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini bukan hanya pragmatis, melainkan juga visioner, yaitu membangun birokrasi yang lentur, rasional, dan berbasis meritokrasi kontekstual. Dengan demikian, “Polri dalam Dagri” bukan sekadar pilihan politik, tetapi juga strategi kebangsaan. (J61)

Menarique 

#bimaarya #pan #mendagri #wamendagri #kemendagri #titokarnavian #zulhas #ulama #pengusaha #sakiwakyutrenggono #infografis #beritapolitik #pinterpolitik #pinterpolitik

Kirain cuma WTP doang yang ada kasus suapnya, ternyata inflasi bisa juga. Lumayan tuh insentif daerah Rp 6 miliar sampai Rp 10 miliar. Share pendapat kalian di kolom komentar ya.

PinterPolitik.com 

Masih abu-abunya penerus “jenderal politisi dan pemerintahan” level tertinggi dari kalangan militer seperti Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Wiranto, membuat peluang eks jenderal Polri bisa saja menguat untuk menggantikannya di kemudian hari. 

Ya, dikotomi kepemimpinan negara (capres-cawapres) seakan masih lekat dengan frasa “sipil-militer” atau pun sebaliknya. Tak terkecuali di Pilpres 2024 yang sejauh ini memunculkan nama calon kandidat eks serdadu, yakni Prabowo dan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sempat melebur bersama militer dalam ABRI, Polri yang selepas Reformasi berada langsung di bawah presiden memang tampak belum berkontribusi banyak menyumbangkan nama eks penggawanya di pemerintahan, baik sebagai menteri maupun capres-cawapres. 

Kembali, dikotomi dengan frasa “sipil-militer” atau sebaliknya kiranya adalah indikator paling mudah untuk melihat signifikansi eks Polri di ranah politik dan pemerintahan level teratas. 

Di sisi lain, jika berbicara kemungkinan, sesungguhnya terdapat beberapa nama potensial eks jenderal Polri dalam diskursus politik maupun kepemimpinan bangsa ke depan. 

Bahkan, eks Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menjadi salah satu aktor yang bisa saja turut meramaikan pertarungan politik memperebutkan RI-1 di Pilpres 2029. 

Lalu pertanyaannya, mengapa eks jenderal Polri seolah “pasif” dan luput dari kalkulasi politik dan pemerintahan dibanding, misalnya, dengan eks jenderal TNI? Serta, seperti apa peluang eks jenderal Polri potensial di kontestasi elektoral kelak? 

Stigma dan Politik Distribusi 

Satu adagium menarik mengapa sosok dari Polri kemungkinan kurang dilirik secara politik agaknya dapat ditelaah dari konstruksi stigma masyarakat. 

Meski menunaikan tugas luhur sebagai institusi penegak hukum terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengatur ketertiban, impresi “bad guy” pun justru tetap tersemat dari berbagai dinamika interaksi yang ada. 

Berdasarkan analisis Joel Miller dan kawan-kawan dalam sebuah jurnal berjudul Public Opinions of the Police: The Influence of Friends, Family, and News Media, terdapat sejumlah telaah yang menyebut kontak polisi-publik cenderung kurang konstruktif. 

Pertama, perilaku polisi dalam pertemuan rutin dengan masyarakat dapat memengaruhi opini mereka tentang polisi melalui ripple effect atau efek riak, yakni orang yang pernah bertemu atau berinteraksi dengan polisi akan menceritakan kembali kisah mereka kepada keluarga, teman, maupun tetangga. 

Kedua, “kisah” kontak polisi-publik atau contoh-contoh perilaku buruk atau perilaku korup di kepolisian yang mendapat perhatian media mengasumsikan stigma atau efek yang diperkuat. 

Padahal, ihwal itu sendiri bisa saja tidak sepenuhnya tepat jika dibandingkan dengan sejumlah besar interaksi rutin polisi-publik yang positif dan tidak mendapat perhatian media. 

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri, politik dan pemerintahan selalu memasukkan variabel manajemen impresi sebagai daya tarik elektoral di hadapan masyarakat. 

Pertimbangan daya tarik itu juga agaknya membuat para eks jenderal Polri yang telah terlebih dahulu terjun ke politik praktis dengan bergabung parpol tak mendapat impresi positif khalayak luas. 

Oleh karena itu, peluang sosok dari unsur Polri untuk turut aktif dan masuk hitungan sebagai “pemain utama” politik memang tidak mudah.   

Utamanya, untuk bersaing dengan eks jenderal TNI yang secara institusional tak memiliki kontak interaksi langsung dengan masyarakat dalam konteks penegakan hukum. 

Tak hanya dalam politik yang memang sangat sensitif dengan stigma, itu pula yang kiranya memengaruhi hingga ke pemerintahan, misalnya, mengenai “jatah menteri” dari unsur kepolisian di Indonesia. 

Dalam The political economy of policy-making in Indonesia, Ajoy Datta dan kawan-kawan menyiratkan terdapat semacam kultur dalam pengangkatan menteri. 

Dikatakan, kemampuan teknis hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang dipertimbangkan karena keragaman Indonesia secara sosial, budaya, ekonomi, hingga persepsi sosio-politik. 

Realitanya, mengingat ketidakmampuan partai politik (parpol) pasca Reformasi untuk mendapatkan mayoritas kursi di parlemen, pembuatan kebijakan politik dan pemerintahan telah dicirikan oleh pola dan dinamika koalisi. 

Hal itu lah yang mengembalikan esensi politik sistem multipartai Indonesia ke ranah politik distribusi dan alokasi. Sesuatu yang kemudian menghadirkan riwayat serta kultur “jatah” menteri Indonesia bagi entitas tertentu. 

Jika pos menteri di era Orde Baru (Orba) kental dengan sosok-sosok militer yang menempati pos strategis, parpol tertentu seolah memiliki jatah khusus di pos kementerian tertentu setelah Reformasi. 

Meski bukan pola yang tetap, setidaknya hal itu dapat tercermin dari relasi unik “jatah” menteri, seperti misalnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) bagi PKB, Menteri Agama (Menag) dari Nahdlatul Ulama (NU), serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dari Muhammadiyah. 

Meski demikian, mengingat penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dipengaruhi daya tawar parpol dalam koalisi, penyesuaian memang terkadang dilakukan. 

Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan menteri dengan latar belakang eks jenderal Polri yaitu Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin yang mengampu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) pada tahun 2018 lalu. 

Sebelumnya, hanya ada satu nama jenderal Polri yang dipercaya menjabat menteri, yakni Jenderal Pol. (Purn.) Awaloedin Djamin yang dilantik sebagai Menaker di Kabinet Ampera tahun 1966. Menariknya, Awaloedin mengampu jabatan itu sebelum menjadi ditunjuk sebagai Kapolri. 

Kini, kepercayaan Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Mendagri kiranya dapat mengubah peluang politik jenderal Polri di masa mendatang. 

Terutama  sosok Tito sendiri yang kiranya cukup menjanjikan. Bahkan, lebih jauh lagi, yaitu untuk bertarung di Pilpres 2029 kelak. Benarkah demikian? 

Buka Jalan Tito dan Polri? 

Mendagri adalah pos vital atau istilah kerennya triumvirat dalam struktur kenegaraan. Konstitusi Indonesia pun mengamanatkan Mendagri, bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan) menjadi pengisi kekosongan jabatan jika presiden dan wakil presiden tak dapat menjalankan fungsinya. 

Saat Orba, setiap posisi Mendagri merupakan jatah militer, khususnya Angkatan Darat (AD). Memasuki era reformasi, jatah Mendagri pun berubah saat tahun 2009 Presiden SBY menunjuk sosok sipil, yakni Gamawan Fauzi. Kultur itu kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi saat menunjuk Tjahjo Kumolo pada 2014. 

Pada 2019, Presiden Jokowi tampak bereksperimen ketika menunjuk Tito sebagai Mendagri dari unsur kepolisian pertama sepanjang sejarah Indonesia. 

Secara tekstual, alasan RI-1 saat menunjuk Tito sebagai Mendagri sendiri disebut demi menghadirkan sinergi dan kepastian hukum di daerah. 

Sementara jika diinterpretasikan secara politik, kepercayaan itu juga kiranya menjadi warisan berharga sekaligus membuka peluang bagi jenderal Polri untuk masuk ke lingkar utama perpolitikan dan pemerintahan Tanah Air. 

Bagaimanapun, variabel prestasi dan kemampuan dapat dipastikan masuk perhitungan dalam konteks sepak terjang eks jenderal Polri di politik dan pemerintahan level teratas, sebagaimana yang dimiliki Syafruddin dan Tito. 

Khusus bagi Tito, kepercayaan mengampu salah satu triumvirat negeri ini tentu menjadi portofolio tersendiri bagi probabilitas kariernya, baik di pemerintahan, politik, maupun keduanya. Tak terkecuali dalam membuka ekspektasi politik dari sosok berlatar belakang eks jenderal Polri.

Terlepas dari bagaimana ambisi politik personalnya, Tito agaknya memang nama yang patut diperhitungkan dalam konteks kepemimpinan bangsa. 

Mariel Grazella dalam sebuah kolom tulisan yang berjudul Tito Karnavian Signifies the Nation’s Future menyebut Tito dengan “man with a plan” atau sosok yang memiliki atau selalu memiliki rencana. 

Disebut sebagai perwira kepolisian cerdas dengan berbagai prestasi di bidang akademik dan profesinya, Tito menganut forward-thinker dan dipuji karena begitu menekankan pentingnya pengetahuan konseptual dalam kepemimpinan dan organisasi. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya untuk menilai bahwa Tito memenuhi sejumlah pra-syarat yang dapat konversi menjadi modal politik kuat jika nantinya dinamika politik mengantarkannya pada seleksi pemimpin Indonesia kelak, misalnya di Pilpres 2029. 

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebut jika Tito adalah tokoh muda yang cerdas dan setiap pekerjaan yang dilakukannya selalu terukur. 

Dalam pujiannya itu, tak lupa Mahfud mengungkapkan harapan secara eksplisit agar Tito dapat menjadi kandidat yang dapat memimpin negeri ini. 

Akan tetapi, sejauh ini Tito – yang merupakan Kapolri termuda dalam sejarah Indonesia – tampaknya masih menjadi nama tunggal potensial dari sosok eks jenderal Polri saat berbicara kandidat capres maupun cawapres. 

Belum terlihat lagi sosok sekaliber Tito di tengah terpaan serangkaian kasus hukum oknum jenderal di institusi Bhayangkara yang tak dapat dipungkiri turut andil mengkonstruksi impresi publik dan sosial-politik. 

Meski demikian, peluang mantan maupun jenderal Polri yang kini masih aktif lain di masa mendatang tak sepenuhnya tertutup. 

Tinggal, untaian variabel-variabel pendukung apa yang dapat membawa sang aktor dapat menasbihkan diri atau dilirik oleh entitas politik sebagai kandidat yang pantas memimpin negara. 

Bagaimanapun, latar belakang pemimpin Indonesia kelak kiranya bukan menjadi persoalan. Dapat menunjukkan integritas kepemimpinan demi kepentingan masyarakat luas di tengah tarik menarik kepentingan politik saat menjabat lah yang kiranya jauh lebih penting. (J61) 

PinterPolitik.com

Reshuffle atau perombakan kabinet yang dinanti akhirnya terjadi. Seperti biasa, perombakan kabinet terjadi pada hari Rabu, tepatnya 15 Juni 2022. Ada dua menteri dan tiga wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mereka adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menggantikan M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menggantikan Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), dan politisi PDIP John Wempi Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Empat pos pertama dapat disebut sebagai politik akomodasi. PAN telah masuk koalisi sehingga partai biru layak diberi jatah kursi. Hadi Tjahjanto adalah orang kepercayaan Jokowi. 

Sementara, Raja Juli dan Afriansyah Noor diberikan wakil menteri karena PSI dan PBB tidak masuk parlemen. Kasusnya mirip dengan Perindo yang diberikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf).

Nah, dari kelima pos baru itu, yang paling menarik adalah pergeseran John Wempi Wetipo. Ini jelas bukan politik akomodasi karena kursi PDIP tidak bertambah. Posisinya juga tidak berubah menjadi menteri, melainkan tetap wakil menteri (wamen). 

Tentu, pertanyaannya sederhana. Mengapa Wempi Wetipo digeser ke Wamendagri? Perhitungan politik apa yang membuat Megawati Soekarnoputri meminta pergeseran itu?

Politik Jalan Tengah?

Jika kita mengikuti isu perombakan kabinet, posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah lama dikait-kaitkan dengan PDIP. Sebelumnya ada isu akan terjadi tukar guling antara Tjahjo Kumolo dengan Tito Karnavian. 

Tito menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), sementara Tjahjo menjadi Mendagri. Isu lainnya, Tri Rismaharini (Risma) yang disebut menjadi Mendagri. 

Entah siapa pun itu, yang jelas, Tjahjo dan Risma adalah politisi PDIP. Munculnya isu ini merupakan afirmasi kuat bahwa partai banteng mengincar kursi yang diduduki Tito. Lantas, apa pentingnya posisi Mendagri bagi PDIP?

Alasannya sederhana dan sangat vital, yakni pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah. Mungkin dapat dikatakan, secara politik, pandemi Covid-19 merupakan suatu berkah. Pemilihan berbagai kepala daerah digeser ke 2024. Imbasnya, pemerintah melalui Kemendagri mendapat mandat untuk memilih Pj kepala daerah.

Posisi kepala daerah sangat penting bagi partai politik. Tidak sebatas sebagai simbol prestasi partai, secara khusus, itu demi mengamankan pemilihan legislatif (pileg). Lantas, dengan peran sebesar itu, serta ambisi PDIP untuk kembali menang di Pileg 2024, mengapa posisi Tito tidak digeser? 

Jawabannya sederhana. Tito terlalu kuat untuk digeser. Sama seperti Hadi Tjahjanto, Tito merupakan salah satu orang yang paling dipercaya Jokowi. Pembuktian sederhana atas itu adalah pernyataan politisi senior PDIP, Trimedya Panjaitan, pada 16 Juni 2016. 

Terangnya, PDIP terkejut dengan keputusan Jokowi yang menunjuk Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri karena namanya tidak masuk ke dalam daftar nama yang diajukan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi Polri ataupun Komisi Kepolisian Nasional.

“Dari dua nama yang awalnya diberikan dan kemudian diberikan satu lagi, enggak ada namanya pak Tito. Makanya kita surprise,” ungkap Trimedya.

Terlebih lagi, Tito merupakan Kapolri termuda saat itu. Ia melompati empat angkatan, yakni 1983, 1984, 1985, dan 1986. Mengacu pada tradisi hierarkis militer dan kepolisian, butuh kepercayaan yang tinggi dari Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan itu. Kita tentu ingat, salah satu senior yang dilangkahi adalah Budi Gunawan (BG), sosok yang disebut begitu dekat dengan Megawati.

Dengan konteks kedekatan personal dan pentingnya posisi Mendagri, ini merupakan rintangan besar bagi PDIP untuk mendapatkan pos Mendagri yang sebelumnya diperoleh pada kabinet periode pertama. Oleh karenanya, patut diduga pos Wamendagri adalah win-win solution atau jalan tengah.

Dalam game theory (teori permainan), ini dikenal sebagai non-zero-sum game. Ini merupakan situasi yang kontras dengan zero-sum game, di mana hanya salah satu pihak yang mendapat keuntungan. Dalam non-zero-sum game, kedua pihak yang berkompetisi atau terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan.

Di titik ini, kedua pihak, yakni Presiden Jokowi dan Megawati mendapatkan keuntungan. Bagi Jokowi, Tito sebagai orang kepercayaannya bertahan sebagai Mendagri. Sementara Megawati mendapatkan pos di Kemendagri, meskipun sebagai wakil menteri. Kursi Wamendagri juga memang kosong.

Kehebatan sekaligus Kekhawatiran Megawati?

Selain sebagai win-win solution atau non-zero-sum game, pergeseran posisi Wempi Wetipo juga menunjukkan kelihaian politik Megawati. Ada dua alasan untuk ini. 

Alasan pertama, entah kebetulan atau tidak, Wempi Wetipo dan Tito memiliki irisan dengan Papua. Wempi merupakan orang Papua, sementara Tito adalah Kapolda Papua pada 2012-2014. Mungkin Wempi dipilih agar Tito tidak merasa “terancam” dengan kehadirannya.

Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisannya Indonesia in 2015: The People’s President’s Rocky Road and Hazy Outlooks in Democratic Consolidation menjelaskan bahwa Megawati kerap memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan strategis untuk mengontrol dan melemahkan pengaruh Presiden Jokowi.

Mengutip Hamayotsu dan Nataatmadja, Tito tentu sadar terdapat kepentingan politik PDIP yang ingin menempatkan orangnya di Wamendagri. Agar tidak terjadi ketegangan yang tidak diinginkan, partai banteng perlu memilih sosok yang membuat Tito tidak merasa terancam.

Alasan kedua, pergeseran ini sepertinya adalah langkah lanjutan dari strategi pemenangan PDIP. Perlu diingat, Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian “basah”. Ada banyak proyek pembangunan yang ditangani. 

Menggunakan kacamata politik realis dalam tulisan Hans J. Morgenthau yang berjudul The Evil of Politics and the Ethics of Evil, mungkin dapat dikatakan, setelah mengamankan logistik, sekarang saatnya mengamankan kebutuhan penempatan Pj kepala daerah.

Strategi ini mengikuti penjabaran kekuasaan (power) dari Alvin Toffler dalam buku Powershift. Menurut Toffler, kekuasaan merupakan akumulasi dari tiga kekuatan, yakni massa (muscle), logistik (money), dan strategi (mind). Setelah mendapatkan kekuatan logistik (money), sekarang PDIP butuh mengamankan banyak kepada daerah (muscle). Singkat cerita, pergeseran posisi Wempi merupakan bagian dari strategi besar (mind) PDIP untuk mengamankan target menang tiga kali berturut-turut di Pileg 2024. 

Namun, di sini persoalannya menjadi menarik. Philip Chard dalam tulisannya Power can reveal how insecure a person is, menyebutkan bahwa perilaku menunjukkan atau mencari power ternyata berbanding lurus dengan tingkat ketidakpercayaan diri (insecure) seseorang. 

Lebih lanjut, menurut Janne Autto dalam tulisannya Fear and insecurity in the politics of austerity, persoalan psikologis itu ternyata juga menghinggapi politisi.

Mengutip Chard dan Autto, non-zero-sum game PDIP atas penempatan Wempi sebagai Wamendagri dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan diri partai banteng atas ambisi hattrick-nya. Jika PDIP merasa di atas angin, untuk apa mereka sampai rela melakukan win-win solution dengan menerima pos Wamendagri?

Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Megawati memiliki dua kekhawatiran. Pertama, ia khawatir atas keputusan Tito terkait penempatan Pj kepala daerah. Kedua, Megawati sebenarnya tidak sepercaya diri itu untuk kembali menang di Pileg 2024.

Well, sebagai penutup tentu perlu digarisbawahi bahwa sekelumit analisis dalam tulisan ini adalah interpretasi semata. Sebagai animal symbolicum seperti penuturan filsuf Ernst Cassirer, kita senantiasa membuat pemaknaan atas variabel-variabel politik yang bisa ditangkap. (R53)

Warganet mungkin tidak jarang melihat meme-meme mengenai nama-nama dalam sebuah dokumen kependudukan yang terdengar aneh. Tidak jarang, meme-meme tersebut menjadi bahan perbincangan karena bisa memiliki makna negatif dan tidak biasa.

Namun, beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependidikan.

Dalam Permendagri itu, terdapat sejumlah aturan mengenai pencatatan nama di dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Beberapa di antaranya adalah pelarangan menggunakan nama bermakna negatif atau multitafsir, tidak dibolehkan ada singkatan, tidak menggunakan angka dan tanda baca, serta pembatasan jumlah kata minimal dua kata.