PinterPolitik.com 

Jaring laba-laba, lompat, mengayun! Spider-Man! 

Ya, tokoh Marvel remaja yang memiliki kekuatan laba-laba ini ini sedang populer di kalangan masyarakat. Tentunya karena rilis film terbarunya yang belum satu bulan hadir di bioskop, Spider-Man: No Way Home (NWH). Berawal dari tragedi pengungkapan identitas hingga menjadi konflik multisemesta, Peter Parker sang Spider-Man harus berjuang melalui beberapa rintangan berat agar dunianya selamat. 

Selain dari sekumpulan aktor legendaris yang bermain di film tersebut, NWH juga menjadi sorotan publik karena berani mengantarkan sebuah narasi cerita yang cukup menarik, yaitu mengenai dilema moral.  

Secara garis besar, alur cerita Peter Parker yang dimainkan pemain utama, Tom Holland, menghadapi kegalauan besar karena ambisinya agar seluruh orang di dunia melupakan bahwa dia adalah Spider-Man, ternyata malah membawa penjahat dari dimensi lain, yang sesungguhnya telah mati, masuk ke dimensinya. 

Pemain utama yang kedua, Doctor Strange, yang dimainkan Benedict Cumberbatch menawarkan solusi yang dapat menyelesaikan masalah antar dimensi ini dengan spontan, yaitu dengan mengirim para penjahat tadi ke dimensi masing-masing. Tetapi, Holland menolak gagasan tersebut karena dengan mengirim penjahat-penjahat ini kembali ke dimensinya, mereka akan kembali mati. Ini menurutnya sama saja dengan membunuh. 

Pada akhirnya, keputusan Holland ternyata salah dan para penjahat ini lepas dan berbuat kejahatan di dimensi baru mereka. Meskipun di akhir cerita NWH berusaha membuat justifikasi bahwa apa yang dilakukan Holland adalah benar, banyak kritik menilai film tersebut gagal menutup film dengan pesan moral kebaikan yang kuat. 

Dani Di Placido dalam tulisannya ‘Spider-Man: No Way Home’ Bungled Its ‘Great Responsibility’ Moment, di laman Forbes misalnya, mengatakan bahwa Holland seharusnya tidak peduli dengan para penjahat dimensi lain. Spider-Man, dinilainya, harusnya membiarkan mereka mati, karena risiko yang muncul berpotensi lebih merusak jika dibandingkan dengan sekadar membunuh penjahat-penjahat ini. 

Dari pengalaman pribadi, seorang teman penulis setelah menonton film tersebut juga mengatakan, “kalau Spider-Man tega, orang tidak bersalah di dunianya tidak akan mati konyol.” 

Oleh karena itu, muncul pertanyaan menggelitik. Mungkinkah ada pesan politik tersembunyi di balik dilema moral film Spider-Man: No Way Home? 

Baca Juga: Erick Thohir dan Dunia Spider-Man

Justifikasi Machiavellianisme? 

Satu kutipan yang mencerminkan keseluruhan permasalahan dalam film NWH mungkin bisa kita ambil dari apa yang dikatakan salah satu penjahat dalam film itu, yaitu Green Goblin, yang dimainkan Willem Dafoe. Setelah Spider-Man mulai menyadari bahwa usahanya untuk berbuat baik malah menghasilkan kehancuran dan kematian, Goblin mengatakan, “kelemahanmu adalah moralitas.” 

Bagi yang pernah baca atau sekadar pernah mendengar tulisan filsuf politik Italia, Niccolò Machiavelli yang berjudul The Prince, ungkapan tentang moralitas di atas barang kali tidak asing di telinga. Memang, dalam tulisan itu, Machiavelli mengatakan bahwa ada kalanya seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang disesuaikan dengan realitas dan urgensi, alih-alih membatasi diri oleh proses pengambilan keputusan yang dihambat aturan moralitas. 

Menurut Machiavelli, pemimpin-pemimpin yang baik harus belajar untuk “tidak menjadi baik”, dan berkemauan untuk menyingkirkan moral dari politik, termasuk soal keadilan, kebaikan dan kejujuran,  demi menciptakan kondisi negara yang stabil dan aman. 

Hal inilah kemudian yang membuat istilah “the end justifies the mean” atau tujuan akhir dari suatu permasalahan yang membenarkan cara mencapainya. Menurut Machiavelli, tidak ada salahnya seorang pemimpin mengorbankan segelintir orang jika memang tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan pemerintahan ataupun perdamaian itu sendiri.  

Tentu argumen ini tidak terbentuk secara subjektif. Perlu diketahui bahwa Machiavelli adalah salah satu bibit pemikir politik empiris modern yang dinilai mampu dan berani mendasarkan pemikirannya atas pengalaman dan fakta sejarah, bukan idealisme ataupun sentimen tertentu. 

Pemikiran seperti ini pun berkali-kali dimunculkan oleh Doctor Strange, yang dengan tegasnya mengatakan kematian penjahat-penjahat ini hanya ibarat debu jika dibandingkan dengan kepentingan keamanan multisemesta. 

Tetapi, di bagian akhirnya, NWH berusaha membenarkan posisi filosofi kebenaran Spider-Man dengan mengantarkan narasi bahwa para penjahat ini perlu dipulangkan ke tempat asalnya, dengan catatan penyebab yang membuat mereka menjadi jahat “diperbaiki” terlebih dahulu. 

Well, ada satu pendapat menarik terkait ini. Darrey Mooney dalam tulisannya The Tangled Ethics of Spider-Man: No Way Home, menilai film ini tidak hanya memberikan skenario dilema moral, melainkan juga menjadi cerminan nyata dari permasalahan tentang imigran gelap di Amerika Serikat (AS).  

Menurutnya, NWH menyadari bahwa menahan penjahat – yang disamakan Mooney sebagai imigran – tanpa proses hukum dan mengirim mereka kembali ke situasi yang dapat membuat mereka terbunuh adalah hal yang buruk. Dengan demikian, film tersebut mengoreksi dirinya dengan solusi “kesempatan kedua”. 

Namun, dengan mencoba memperbaiki penyebab sifat-sifat buruk penjahat, apa yang dilakukan Spider-Man justru membuat permasalahan moral baru. Para penjahat ini dipaksa melepaskan kekuatan atau karakteristiknya tanpa consent atau persetujuan. Secara argumentatif, tindakan tersebut juga adalah tindakan kejahatan atas otonomi pribadi. 

Terlepas dari metode fiktif yang dilakukan Spider-Man, Mooney menilai ini justru cerminan nyata atas dilema yang terjadi pada negara yang memiliki permasalahan imigran gelap. Bagaimanapun juga, setiap pilihan yang diputuskan pemerintah, meskipun tujuannya baik, memiliki beberapa konsekuensi etis yang mungkin bersifat kontroversial. 

Ini kemudian kembali sejalan dengan apa yang ingin disampaikan oleh Machiavelli, yaitu kenyataan tentang political evil atau nilai kejahatan dalam politik. Kembali mengutip bukunya, The Prince, Machiavelli meyakini bahwa realitas kejahatan dalam politik tidak dapat dihindari.  

Alih-alih mencoba menolaknya, seorang pemimpin pada titik-titik tertentu harus memanfaatkan benih-benih kejahatan politik untuk tujuan moral yang lebih besar di akhir usahanya. 

Tetapi, apakah kemudian kita bisa dengan gamblang mengatakan unsur Machiavellianisme dalam film Spider-Man: No Way Home melumrahkan tindakan kekerasan? 

Baca Juga: Ma’ruf Terjebak “Strategi Machiavelli” JK?

Ini Semua Tentang Diskursus? 

Untuk memahami dilema moral yang disampaikan dalam film ini, kita bisa berkaca pada sejumlah eksperimen pikiran filsafat, salah satu yang paling populer adalah trolley problem atau masalah troli. Dilema ini menggambarkan suatu skenario di mana ada sebuah kereta yang sedang berjalan ke arah kita, kita sendiri adalah seseorang yang memegang tuas yang dapat membelokkan rel kereta ke arah kiri ataupun kanan. Masalahnya, di rel yang kiri terdapat satu orang yang diikat, tetapi di sisi lainnya, terdapat lima orang yang terikat. 

Oleh karena itu, kita harus memilih, apakah kita lebih mengorbankan lima orang demi satu, atau sebaliknya? 

Pencetus dilema ini, Philipa Foot mengatakan jawaban yang benar adalah untuk mengorbankan satu orang demi menyelamatkan lima orang. Untuk menunjukkan moralitas ini, Foot membuat perbedaan antara apa yang dia sebut ‘tugas negatif’ dan ‘tugas positif’.  

Dalam arti luas, ia mendefinisikan tugas negatif sebagai kewajiban untuk menahan diri dari merugikan orang lain dan tugas positif sebagai kewajiban untuk secara aktif berbuat baik – dalam hal ini, menyelamatkan nyawa. Dia berpendapat bahwa, pada prinsipnya, tugas negatif kita untuk menahan diri dari bahaya selalu lebih mendesak dan lebih berat daripada tugas positif kita. 

Namun, perlu dipahami bahwa jawaban yang disampaikan Foot adalah dalam konteks filsafat, bukan pragmatis. Dilema yang disampaikan dalam ilmu filsafat adalah untuk melatih pikiran, bukan menjadikannya sebagai jawaban untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan nyata di masyarakat. 

Baca juga: Paradoks Penegakan HAM di Indonesia

Omid Panahi dalam tulisannya Could There Be A Solution To The Trolley Problem? mengatakan bahwa skenario trolley problem tidak dirancang untuk menciptakan solusi. Hal ini, lebih tepatnya, dimaksudkan untuk memprovokasi pemikiran, dan menciptakan wacana intelektual di mana diskusi untuk menyelesaikan suatu dilema moral dapat dihargai. Di sisi lain, juga untuk mengajarkan pada kita bahwa ada keterbatasan dalam memahami diri kita sebagai agen moral. Kita tidak memiliki kemampuan untuk bertindak serba benar. 

Dengan demikian, kembali ke konteks dilema moral Spider-Man: No Way Home, sepertinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh film tersebut adalah provokasi diskursus. Dan memang, kita pun harus membuka mata bahwa ada banyak permasalahan di dunia yang tidak bisa dengan sederhana diadili bahwa tindakan tersebut adalah benar atau salah, pasti ada gesekan di mana suatu kerugian perlu ditoleransi. 

Mungkin, contoh paling nyatanya adalah polemik mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja), di mana banyak lapisan masyarakat yang menolak karena aturan ini disebut melanggar nilai demokrasi, sekaligus menguntungkan oligarki. Tetapi jika kita ingin berusaha objektif dan melepas sentimen prejudis terhadap pemerintah, sesungguhnya aturan ini dapat menyelesaikan sejumlah masalah ekonomi kronis yang menjangkiti Indonesia, seperti tumpang tindih regulasi dan pengawasan aktivitas ekonomi. (D74) 

Baca juga: UU Ciptaker, Untuk Kebaikan Siapa?

PinterPolitik.com

“Politics have no relation to morals.” – Niccolò Machiavelli, penulis buku Il Principe

Ada cerita menarik dari sebuah kecelakaan pesawat di Amerika Latin. Ketika tengah menggarap ladangnya, Miguel, petani setempat mendengar ledakan keras yang membuatnya refleks mencari sumber suara. Setelah menelusuri perbukitan selama 30 menit, Miguel menemukan sebuah pesawat dengan keadaan pecah dan sudah terbakar.

Ia pun berinisiatif mengubur para korban di perbukitan tersebut. Selang beberapa jam, aparat kepolisian datang. Ternyata pesawat tersebut berisi rombongan politisi penting negara. Miguel ditanya, “di mana mayat para korban?”

“Sudah aku kubur semuanya,” jawab Miguel. “Apakah semua korban meninggal dunia?” timpal seorang aparat berseragam.

“Tidak juga, ada beberapa yang mengaku masih hidup. Tapi mereka politisi, kita tahu mereka kerap berbohong bukan?” jawab Miguel.

Cerita tersebut penulis baca dari sebuah halaman Facebook sekitar dua minggu yang lalu. Meskipun merupakan cerita fiksi, cerita semacam ini dapat dipahami sebagai keresahan berbagai pihak atas lumrahnya politisi melakukan kebohongan.

Tidak hanya pada saat melakukan kampanye, setelah menjabat pun kebohongan semacam itu kerap kita dengar. Pada bulan Juni kemarin, misalnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sampai mengeluarkan meme kritik dengan tajuk Jokowi: The King of Lip Service.

Baca Juga: The King of Lip Service, Apa Salahnya?

Ada empat pernyataan RI-1 yang dinilai kontras dengan tindakan yang ada. Dua di antaranya adalah keinginan memperkuat KPK yang justru berakhir pada indikasi pelemahan, dan pernyataan dipersilahkannya Omnibus Law digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) begitu kontras dengan pernyataan agar MK menolak semua gugatan terhadap UU Cipta Kerja.

Akan tetapi, kendati banyak pernyataan yang dengan mudah kita deteksi kontras dengan tindakan, gelombang pembelaan terhadap kekuasaan terus saja berdatangan. Jurus utamanya adalah narasi moral, “tidak mungkin pemerintah mengabaikan masyarakatnya.”

Pertanyaannya, apakah jawaban-jawaban seperti itu dapat kita terima? Katakanlah niat baik benar-benar dimiliki, apakah itu menjustifikasi tindakan politisi?

Lihatlah Tindakannya

Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace memberikan penjelasan penting yang patut dijadikan acuan. Dalam teori realis, khususnya dalam politik internasional, terdapat dua kekeliruan yang umum dilakukan, yakni menentukan motif dan preferensi ideologis.

Menurut Morgenthau, adalah sebuah kesia-siaan dan menyesatkan apabila kita berusaha mencari motif negarawan atau politisi. Disebut sia-sia, karena motif merupakan data psikologis yang tidak baku dan begitu sulit untuk dikenali.

“Apakah kita benar-benar mengetahui motif kita sendiri?” tanya Morgenthau. Jika motif diri sendiri saja sulit kita kenali, lantas bagaimana kita mengenali motif orang lain?

Penekanan tersebut sama dengan penjabaran Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus: A Brief History of Tomorrow ketika menggugat narasi free will atau kehendak bebas yang selama ini diagungkan peradaban manusia. Untuk menyebutkan manusia bahkan tidak mengetahui keinginannya sendiri, Harari memaparkan berbagai temuan studi psikologi.

Satu di antaranya adalah studi peraih Hadiah Nobel di bidang psikologi dan kedokteran, Profesor Roger Wolcott Sperry dan muridnya, Profesor Michal S. Gazzaniga terkait perbedaan kemampuan dua hemisfer (belahan) otak manusia. Kita kerap menyebutnya otak kanan dan otak kiri.

Dalam studi tersebut, seorang anak ditanya ingin menjadi apa ketika sudah dewasa nanti. Anak itu menjawab ingin menjadi juru gambar. Jawaban itu ternyata diberikan oleh hemisfer kiri, otak yang memainkan bagian krusial dalam penalaran logis dan bahasa. Penelitian kemudian dilanjutkan untuk mencari tahu apa yang diinginkan hemisfer kanan.

Karena hemisfer kanan tidak bisa mengendalikan bahasa lisan, para peneliti menggunakan kotak-kotak huruf Scrabble. Pertanyaan yang sama kemudian ditulis di kertas dan ditempatkan di ujung bidang visual kiri anak tersebut. Secara mengejutkan, tangan kiri anak tersebut mulai bergerak mengatur kotak-kotak huruf Scrabble untuk menulis “balap mobil”. Pertanyaannya, anak itu ingin menjadi juru gambar atau pembalap mobil?

Baca Juga: Mudah Membaca Logika Kekuasaan Jokowi

Kembali pada Morgenthau. Menurutnya, kita tidak dapat menentukan kebijakan politik seorang politisi terpuji atau berhasil berdasarkan motif karena itu sangat menyesatkan. Selain karena argumentasi sebelumnya, melainkan juga karena motif tidak memiliki relasi kausal terhadap kebijakan yang bagus.

Morgenthau mencontohkan dua mantan Perdana Menteri Britania Raya, Neville Chamberlain dan Winston Churchill. Sejauh yang diketahui, Chamberlain dengan jelas memiliki motif yang baik dengan bersikap lunak terhadap Adolf Hitler untuk menghindari letusan Perang Dunia II.

Akan tetapi, seperti yang dicatat sejarah, langkah lunak Chamberlain justru membuat Hitler yakin untuk melakukan invasi. Sementara Churchill, meskipun motifnya tidak sebaik Chamberlain, ketegasannya dengan jelas merupakan langkah penting dalam menekan ambisi invasi Jerman Nazi.

Penjelasan Morgenthau ini memberikan arahan jelas dalam menyikapi jawaban-jawaban moral, seperti “pemerintah tidak mungkin tidak memikirkan rakyatnya”, ataupun “pemerintah pasti menginginkan kesejahteraan seluruh masyarakat”.

Ya, mungkin saja pernyataan itu benar-benar dilandasi oleh motif-motif baik. Namun motif baik tersebut baru akan mendapatkan justifikasi apabila kebijakan yang ditelurkan benar-benar berkorelasi dengan pernyataan yang ada. Singkatnya, ini bukan soal apa yang dinyatakan oleh politisi, melainkan bagaimana kebijakannya menggambarkan kata-katanya.

Siapa Machiavellian?

Selain penjelasan Morgenthau, penjabaran filsuf Jerman Hannah Arendt dalam tulisannya Truth and Politics juga penting untuk dicatat. Menurut Arendt, entah sejak kapan, politik tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan kebenaran. Bahkan menurutnya, kebohongan selalu dianggap sebagai alat penting dan dibenarkan, tidak hanya untuk politisi dan demagog, melainkan juga sebagai keahlian seorang negarawan.

Dalam kesimpulan tulisannya, Arendt menulis, “Melihat politik dari perspektif kebenaran, seperti yang telah saya lakukan di sini, berarti mengambil sikap di luar ranah politik”.

Mengacu pada Arendt, jika benar kebohongan merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh politisi, ini jelas menguatkan hipotesis Morgenthau agar tidak menilai politisi dari pernyataannya. Melihat pernyataan politisi hanya akan membawa kita pada kebingungan karena kerap menunjukkan kontradiksi.

Baca Juga: Tidak Mungkin Jokowi Tidak Berbohong?

Niccolò Machiavelli dalam bukunya yang terkenal Il Principe juga dengan gamblang menyebutkan, bahwa dalam kepentingan mengejar dan mempertahankan kekuasaan, kebohongan dan kejahatan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Bagi mereka yang mengikuti nasihat-nasihat dalam Il Principe, dapat menyebut diri sebagai seorang Machiavellian, atau kita sebut sebagai seorang Machiavellian. Namun pertanyaannya, jika seorang Machiavellian lumrah melakukan kebohongan, mungkinkah Machiavellian mengakui dirinya?

Penegasan ini juga dikemukakan oleh dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) Fristian Hadinata. Ungkapnya, “Machiavellian sejati tidak akan mengaku dirinya Machiavellian.”

Persoalan ini juga dapat kita pahami melalui paradoks kebohongan (liar paradox). Jika seorang pembohong mengaku tengah berbohong, apakah ia sedang berbohong? Bukankah ia sedang jujur tengah berbohong? Atau sedang berbohong mengatakan dirinya berbohong?

Jika politisi adalah apa yang digambarkan oleh Arendt dan Machiavelli, maka secara logis dan praktis, kita harus mengikuti saran Morgenthau untuk tidak menilai politisi dari pernyataannya, melainkan dari kebijakannya.

Kita dapat mengonversi hipotesis Morgenthau tersebut ke dalam salah satu bentuk silogisme hipotesis (hypothetical syllogism) yang disebut dengan modus tollens sebagai berikut:

Premis Mayor   :               A -> B    (Jika politisi ingin menyejahterakan masyarakat, maka kebijakannya harus membuat masyarakat sejahtera)

Premis Minor    :               ~B           (Kebijakan politisi ternyata tidak menyejahterakan masyarakat)

Konklusi              :               ჻ ~A       (Politisi tidak ingin masyarakat sejahtera)

Well, pada akhirnya, seperti yang disebutkan Morgenthau, penegasan ini bukan dalam artian kita menolak eksistensi moralitas, melainkan untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan kualitas kebijakan politik. Motif tidak pernah menjustifikasi kualitas kebijakan. Dampak kebijakan itu sendiri yang memperlihatkan kualitasnya. (R53)

PinterPolitik.com

Pengunduran diri Febri Diansyah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan dan meninggalkan berbagai impresi tersendiri. Utamanya jika berangkat dari alasan personal hengkangnya Febri akibat kondisi politik dan hukum di lembaga anti-rasuah yang telah berubah, termasuk terkait revisi Undang-Undang KPK.

Alasan spesifik itulah kemudian tampaknya memantik bermacam reaksi dari berbagai pihak. Dari kalangan internal sendiri, dua wakil pimpinan KPK bahkan sampai menyampaikan reaksi yang tak saling akur.

Awalnya Nurul Ghufron menyatakan bahwa seorang pejuang tidak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih. Namun kemudian, Nawawi Pomolango keberatan dengan kecenderungan adanya pendefinisian pejuang dan pecundang di balik mundurnya Kepala Biro Humas KPK itu.

Sementara meski belakangan reaksinya dianggap kurang objektif, sorotan Indonesian Corruption Watch (ICW) dinilai tak sepenuhnya keliru. Diketahui sebelumnya, ICW mengaitkan kepemimpinan Firli Bahuri dan tendensi adanya gimmick politik tertentu yang dimainkan menjadi salah satu faktor pendorong cabutnya Febri.

Namun satu hal yang menarik dan entah bagaimana dapat terkonstruksi, mundurnya eks juru bicara (jubir) KPK semakin menegaskan persepsi sebagian kalangan bahwa Febri adalah sosok protagonis atau “orang baik”, dalam konteks tupoksinya di KPK tentunya.

Ihwal senada disiratkan oleh cendekiawan muslim Nadirsyah Hosen yang menyebut bahwa tantangan terbesar bekerja di “dalam” ialah harus banyak melakukan kompromi. Gus Nadir menambahkan, jika kompromi sudah melanggar batas integritas seseorang, mundur adalah pilihan satu-satunya.

Akan tetapi, langkah yang menjadi keputusan Febri dinilai menguak sebuah tendensi yang kurang konstruktif atas impresi publik secara luas terhadap tatanan dan proses politik, hukum, dan pemerintahan tanah air. Tatanan dan proses yang dianggap tak bersahabat bagi “orang baik” untuk berkontribusi di dalamnya.

“Orang baik” yang memutuskan mundur dari perjuangannya di “dalam” memang sangat disayangkan. Padahal, dalam sebuah wawancara bersama Pinter Politik, jubir Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak sempat mengingatkan akan pentingnya peran para “orang baik” dalam tatanan politik dan pemerintahan tanah air.

Jika dielaborasikan, Dahnil kembali mengulang sebuah adagium politisi Jerman abad ke-19 Friedrich Naumann, yang juga pernah disampaikan oleh sosok mulai dari Budiman Sudjatmiko hingga Recep Tayyip Erdoğan, bahwa “ketika orang-orang baik menjaga jarak dari politik, tak mengherankan jika politik menjadi tidak baik”.

Dahnil menekankan bahwa dirinya yang notabene berasal dari kalangan kampus, juga memiliki idealisme yang terkadang harus diselaraskan dengan kompromi politik.

Singkatnya, bentuk kompromi pada dimensi politik dan lini pemerintahan manapun yang terjadi, sesungguhnya dapat tetap berjalan selaras bersama idealisme “orang-orang baik”.

Lantas, apakah postulat yang disampaikan Dahnil tersebut relevan dan masih memungkinkan untuk terjadi dalam realita tatanan politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia saat ini jika mengacu pada mundurnya Febri Diansyah dari KPK?

Perdebatan Abadi

Jalan dan paradigma berbeda yang dipilih oleh Febri Diansyah dan Dahnil Anzar Simanjuntak pada kontribusi dan domain perannya masing-masing, tampaknya kembali membuka perdebatan klasik antara moralitas dan realita – baik politik, hukum, dan pemerintahan – yang sekali lagi dianggap cukup sulit untuk beriringan.

Salah satu yang menyoroti perdebatan tersebut ialah filsuf berkebangsaan Italia, Nicollo Machiavelli dalam karyanya yang berjudul The Prince. Asumsi dasar publikasi tersebut adalah demi meraih kesuksesan, “seorang pangeran” atau penguasa harus mengabaikan moralitas dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan kelicikan.

Memang jika ditinjau secara objektif, The Prince sendiri ditulis sekitar tahun 1513, yaitu ketika sebuah negara republik sedang berada dalam ancaman kejatuhan akibat berbagai rongrongan eksternal, intrik dalam kekuasaan Gereja, intrik dan kebusukan kekuasaan para bangsawan serta korupsi yang merajalela.

Artinya, secara kontekstual Machiavelli tak serta merta mendorong kelicikan dan keburukan sebagai realita yang harus diterima begitu saja.

Dirinya justru mencitrakan sosok yang menjunjung moralitas dalam karyanya pasca The Prince, yakni Discourses, saat merumuskan patriotisme sebagai kekuatan moral terbaik dalam melawan tirani.

Sayangnya, esensi yang jamak dipahami secara parsial dari The Prince menjadikannya konon digunakan sebagai panduan, buku teks, serta justifikasi bagi sejumlah pemimpin, politisi, hingga pejabat publik, yang kemudian turut menciptakan sebuah ekosistem dan tatanan di mana seolah terdapat jurang terjal antara moralitas dan realita politik, hukum, dan pemerintahan kontemporer.

Oleh karenanya, istilah Machiavellian kemudian muncul untuk mendefinisikan sosok-sosok pemimpin, politisi, hingga pejabat publik dengan karakteristik yang demikian. Baik mereka yang mengakui telah menggunakannya sebagai pedoman, maupun mereka yang secara sembunyi-sembunyi mempraktikan esensinya.

Napoleon Bonaparte, Benito Mussolini, Joseph Stalin hingga sosok kekinian seperti Donald Trump, hingga Mohammed Bin Salman disebut menjadi sosok-sosok yang disebut sebagai Machiavellian dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pengabaian terhadap moralitas pada praktiknya tampak tak hanya tercermin pada karakteristik kepemimpinan belaka. Lebih dalam, esensinya dianggap telah merasuk lebih dalam pada sendi-sendi politik dan pemerintahan.

Pada konteks politik domestik, jalannya pemerintahan di bawah Soeharto dianggap menggunakan strategi Machiavelli, utamanya dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

Setelah reformasi, dinamika politik dan pemerintahan tanah air juga secara tersirat mencitrakan gagasan Machiavelli bahwa “siapa yang memiliki senjata akan mengalahkan mereka yang tak memilikinya”.

Hal tersebut dinilai relevan dengan apa yang disampaikan Mahfud MD dalam Politik Hukum di Indonesia, bahwa yang terjadi di Indonesia ialah politik determinan atas hukum. Hukum dikatakan merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan.

Saran seorang Dahnil bahwa “orang baik” semestinya tak perlu takut untuk berkontribusi dalam politik dan pemerintahan memang secara normatif dapat diterima.

Akan tetapi, hal itu dinilai cukup sulit dalam tatanan praktis bagi mereka yang dianggap tak memiliki “senjata” mumpuni untuk mempertahankan idealisme dan moralitasnya di tengah ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan yang ada. Mundurnya Febri Diansyah dari KPK dinilai menjadi pengejawantahannya.

Lantas, apakah peluang bagi “orang baik” untuk membuat tatanan politik, hukum, maupun pemerintahan yang lebih baik menjadi tertutup seketika?

Pentingnya Mindset Negarawan

Publik tentu diharapkan tak lantas skeptis dan pesimistis akan kecenderungan tergeser atau mundurnya sosok yang dianggap menjunjung tinggi moralitas dan idealisme karena berbenturan ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan yang dinilai kurang mendukung belakangan ini.

Jika mengacu pada Mahfud MD yang menyebut bahwa di Indonesia, politik determinan terhadap hukum, perbaikan apapun yang diinginkan memang semestinya dimulai di ranah politik.

Oleh karenanya, memperbaiki kemudaratan dalam ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan akan sangat ideal jika dimulai dari kontribusi secara konkret dalam politik itu sendiri. Pada titik inilah peran para “orang baik” sesungguhnya diharapkan.

Esensi penting yang dinilai menjadi diskursus utama dalam hal ini ialah meluruskan mindset antara politisi dan negarawan. James Freeman Clarke menyebutkan bahwa jika politisi berpikir tentang pemilihan berikutnya, negarawan berpikir tentang generasi berikutnya.

Dan Nimmo dalam Political Communication and Public Opinion in America mengutip Daniel Katz dan menyebutkan dua orientasi kepentingan politisi dalam sebuah proses politik, yakni politisi negarawan dan politisi partisan.

Berbeda dengan politisi partisan yang hanya mementingkan kelompoknya, politisi negarawan lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner, jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara tanpa lelah.

Bagi politisi negarawan, perjuangan yang berlandaskan moralitas adalah maraton panjang yang bernilai luhur. Karenanya, tak hanya bagi politisi, nilai dari aspek kenegarawanan inilah yang kiranya juga dapat diadopsi bagi para “orang baik” yang berkontribusi dalam level bidang pemerintahan lainnya.

Karenanya, paradigma dan advis dari Dahnil terhadap para “orang baik” untuk berkontribusi dalam politik dan pemerintahan pada titik ini tetap memiliki relevansi dan signifikansinya tersendiri.

Namun demikian, garis demarkasi integritas atas dinamika politik dan hukum seperti yang ditunjukkan Febri Diansyah atas pengunduran dirinya dari KPK tetap harus dihargai dan dimaknai lebih mendalam dan objektif.

Yang jelas, optimisme terhadap perbaikan tatanan politik dan pemerintahan yang dianggap belum ideal tentu harus tetap dijaga.

“Orang baik” masih sangat memungkinkan untuk menempuh cara-cara politis untuk masuk, beradaptasi, dan berkompromi secara konstruktif dalam politik, hukum, dan pemerintahan dengan berpegang pada sikap dan prinsip kenegarawanan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Penanganan HAM selalu berdiri di pojok bayang-bayang. Tidak seperti perjuangan atas seruan-seruan moral lainnya, seruan atas penegakan HAM, terlebih perihal pengusutan kasus HAM masa lalu seolah diposisikan diametral oleh kekuasaan.

Setiap hari Kamis, mereka yang berbaju serba hitam, lengkap dengan pengeras suara dan narasi-narasi bergambar selalu kita lihat di alun-alun. Mereka tidak menangisi kegagalan penegakan HAM masa lalu, melainkan menagih janji kekuasaan untuk menjernihkan kekalutan tersebut.

Namun, harap memang terlampau jauh. Belum reda sedu sedan tersebut, pelanggaran HAM lanjutan nyatanya semakin terpampang di kaca-kaca media. Terbaru, ingatan kelam publik atas beratnya perjuangan HAM kembali naik ke permukaan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menyetujui usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menempatkan dua eks Tim Mawar di dua pos jabatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Seperti yang diungkap oleh Juru Bicara (Jubir) Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak, penunjukkan tersebut memang merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan Tour of Duty. Namun, seperti yang menjadi keberatan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti,  pengangkatan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk disampingkannya prinsip-prinsip HAM dan tak sejalan dengan agenda reformasi.

Tentu mudah bagi kita untuk memahami bahwa pengangkatan dua eks Tim Mawar tersebut dapat menambah keriuhan politik di tengah pandemi Covid-19. Terlebih lagi, dengan kasus Covid-19 yang terus meningkat, polemik penyelenggaraan Pilkada 2020, dan mulai bergeraknya Koalisis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mengapa usulan tersebut justru di setujui Presiden Jokowi?

Apa yang dapat dimaknai dari fenomena tersebut?

Langgengnya Strategi Machiavelli

Sebelum menuju sang pemilik kursi tertinggi, Presiden Jokowi, terlebih dahulu perlu untuk dipahami mengapa Prabowo menarik mantan bawahannya ke Kemenhan. Kendati mungkin dipahami aneh, namun kebijakan yang diambil sang mantan Danjen Kopassus sebenarnya memiliki rasionalisasi yang kuat.

Tidak hanya memiliki rasionalisasi, kebijakan semacam itu justru telah turun-temurun dilakukan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan pengaruhnya. Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Prince yang ditulis pada tahun 1513 dengan gamblang menjelaskan hal ini.

Dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Turunan”, Machiavelli menjelaskan bahwa penguasa yang berasal dari penguasa-penguasa baru, akan lebih sulit mempertahankan kekuasaannya daripada penguasa yang berasal dari satu keluarga.

Machiavelli mencontohkan hal ini pada kasus Duke Ferrara di Italia yang mampu bertahan dari serangan-serangan Venesia pada tahun 1484 dan serangan Paus Julius pada tahun 1510. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keluarga Ferrara yang memang memegang kekuasaan dari dahulu kala. Oleh karenanya, ini membuat friksi kepentingan yang berakibat pada runtuhnya soliditas tidak banyak terjadi.

Pun begitu dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Campuran”, Machiavelli bahkan memberikan saran yang begitu sadis. Menurutnya, penguasa baru  yang berhasil menduduki daerah-daerah jajahan dan berharap mempertahankan kekuasaannya, maka sang penguasa baru harus memusnahkan semua darah keturunan sang penguasa lama.

Alasannya tentu mudah dipahami. Jika itu tidak dilakukan, para keturunan penguasa lama yang menaruh dendam mestilah akan merencanakan perebutan kekuasaan. Oleh karenanya, untuk meminimalisir potensi tersebut, mereka semua harus dimusnahkan.

Dewasa ini – dan mungkin sampai seterusnya, saran-saran ala Machiavelli nyatanya tetap eksis dan dilanggengkan. Demi kepentingan memperkuat pengaruh politik, penguasa selalu menempatkan orang-orang kepercayaannya agar dapat melakukan kontrol ataupun intervensi kebijakan.

Meskipun terdengar seperti melanggengkan praktik nepotisme, praktik ini nyatanya memang mesti dilakukan karena perumusan kebijakan yang efektif lebih mudah dilakukan apabila bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah dipercayai sebelumnya.

Bo Rothstein dalam bukunya yang berjudul Social Traps and the Problem of Trust turut memberikan afirmasi. Tegasnya, di tengah situasi sosial yang membuat rasa saling curiga mudah tumbuh, kepercayaan adalah “barang mahal” yang sukar untuk didapatkan.

Oleh karenanya, penunjukan rekannya di Tim Mawar sebenarnya dapat dipahami sebagai cara Prabowo dalam membangun efektivitas kerja. Senada, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga menjelaskan hal serupa.

Tegasnya, pengalaman dan kecocokan dalam bekerja sama sebagai atasan-bawahan maupun senior-junior di masa lalu, tentu menjadi pertimbangan yang sangat wajar dan masuk akal. Prabowo tentu bisa menilai kapasitas, loyalitas dan kinerja mereka. Apalagi tak ada ketentuan terkait jabatan itu yang dilanggar. Persoalan menjadi lebih serius hanya karena menyangkut kata kunci “Tim Mawar”.

Terlebih lagi, seperti yang disebutkan Aris Santoso dalam tulisannya Anomali Tim Mawar: Kopassus di Bawah Danjen Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus tersebut memang dikenal royal terhadap pasukan dan anak buah.

Lanjut Fahmi, untuk mengikis sentimen negatif tersebut, Prabowo selaku pihak yang mengusulkan haruslah menjelaskan ke hadapan publik terkait kompetensi, loyalitas, dan kinerja kedua jenderal pasti akan jauh lebih baik dari kandidat lain. Dengan demikian, pengabaian psikologis publik terkait sentimen negatif terhadap Tim Mawar menjadi dapat dimaklumi.

Bentuk Ketidaktahuan?

Kendati dapat dimaklumi, seperti yang menjadi pertanyaan awal, di tengah situasi gejolak politik saat ini, mengapa Presiden Jokowi mengambil risiko untuk menyetujui usulan tersebut?

Derasnya sentimen publik terhadap Tim Mawar tentu bukan tanpa alasan. Tim ini identik dilekatkan publik terhadap peristiwa penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivitas pada tahun 1997-1998 yang sampai sekarang tidak jelas kelanjutan kasusnya. Tahun lalu, Tim Mawar bahkan kembali naik ke tengah diskursus publik karena disebut-sebut terlibat dalam kerusuhan 22 Mei. Dan lagi, kejelasan kasus tersebut juga tidak diketahui.

Oleh karenanya, menjadi pertanyaan yang wajar apabila publik justru mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi tidak peka terhadap sentimen yang bertolak atas sejarah kelam tersebut. Jawaban atas keheranan ini tampaknya dapat kita temukan dalam tulisan Aris Santoso. Menurutnya, Dalam terbitan resmi Kopassus pasca-Prabowo, nama Tim Mawar tak pernah disebut-sebut. Artinya, keberadaan tim itu sendiri tidak diakui secara kelembagaan.

Jika benar demikian, maka besar kemungkinan Presiden Jokowi tidak mengetahui bahwa dari deretan nama yang diusulkan Prabowo, terdapat dua eks Tim Mawar di dalamnya. Jika simpulan ini ditarik lebih jauh, mungkinkah terdapat kemungkinan bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut tidak memiliki pengetahuan sejarah yang detail terhadap fenomena-fenomena masa lalu, seperti kasus Tim Mawar?

Tidak hanya Presiden Jokowi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga didera spekulasi serupa. Politisi Partai Republik ini bahkan disebut-sebut tidak memiliki pengetahuan dasar atas sejarah negara yang kini dipimpinnya.

Akan tetapi, spekulasi ekstrem semacam ini tentunya adalah sesuatu yang sukar untuk dibuktikan. Kita tentunya juga sulit membayangkan terdapat pemimpin negara yang tidak memiliki pengetahuan detail tentang sejarah negaranya. Oleh karenanya, spekulasi ini dapat kita pinggirkan.

Berhubung spekulasi tersebut dipinggirkan, tampaknya tersisa satu analisis untuk menjawab mengapa Presiden Jokowi menyetujui usulan tersebut, yakni tingkat kepercayaan sang presiden begitu besar kepada Prabowo.

Konteks tersebut memang sudah jamak terlihat sebelumnya. Pada Januari lalu, ketika Prabowo mendapatkan kritik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena kerap melakukan perjalanan ke luar negeri, Presiden Jokowi tampil sebagai sosok pembela dengan menyebut perjalanan tersebut sebagai diplomasi pertahanan.

Kemudian pada Juli lalu, Presiden Jokowi kembali menunjukkan kepercayaannya dengan menunjuk Prabowo sebagai pemimpin proyek food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Konteksnya menjadi menarik karena berbagai pihak menilai, jika merujuk pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), proyek tersebut seharusnya diberikan kepada Menteri Pertanian (Mentan)  Syahrul Yasin Limpo.

Spekulasi semacam ini juga dikemukakan oleh Fahmi. Menurutnya, disetujuinya eks Tim Mawar tersebut menunjukkan bahwa  rekomendasi Prabowo memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan siapa yang menjabat di Kementerian yang tengah di bawahinya. Ini pula yang disebut Fahmi sebagai alasan mengapa presiden dan Tim Penilai Akhir (TPA) seolah mengabaikan catatan sejarah dan psikologi publik sehingga memberi persetujuan.

Pada akhirnya, apa pun yang terjadi di balik masuknya dua eks Tim Mawar ke dalam Kemenhan hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. Harapan kita tentunya adalah kedua jenderal tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

PinterPolitik.com

“Kesukaran mempertahankan negara-negara yang diperintah oleh penguasa yang berasal dari satu keluarga lebih kecil daripada negara-negara kerajaan baru” – Niccolo Machiavelli dalam Il Prince

Sejak awal terpilih sebagai pasangan Joko Widodo (Jokowi) di gelaran Pilpres 2019, berbagai pandangan sinis sudah mengelilingi Ma’ruf Amin. Pun setelah terpilih, sosoknya masih lekat dengan pandangan sinis karena dinilai tidak berperan signifikan dalam pemerintahan. Di berbagai lini media sosial, tudingan Ma’ruf tengah AFK (away from keyboard) bahkan mudah ditemukan.

Tidak hanya diduga tidak berperan signifikan, berbagai desas-desus negatif juga senantiasa berputar. Beberapa waktu yang lalu misalnya, terdapat narasi bahwa posisi Ma’ruf sebagai wakil presiden (wapres) akan digantikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Kemudian, melihat seliweran tudingan AFK di berbagai lini media sosial, ini terlihat kontras dengan Ma’ruf yang sebenarnya kerap mengeluarkan pernyataan. Berita atas pernyataan-pernyataan Ma’ruf bahkan mudah untuk ditemukan. Atas dasar ini, ada pula dugaan yang menyebutkan, sepertinya terdapat agenda penenggelaman nama Ma’ruf.

Baru-baru ini, pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memberikan penjelasan situasi yang sepertinya menjawab mengapa Ma’ruf terlihat tidak berperan signifikan di pemerintahan. Tuturnya, ternyata selama ini orang-orang wapres sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) masih bercokol di pemerintahan.

Bahkan menurutnya, sejak terpilih sebagai wapres, baru pada 20 Agustus 2020, para pendukung Ma’ruf baru bisa menemui dan berdialog dengan sang kiai.

Usulan untuk mengganti orang-orang JK dengan orang-orang Ma’ruf sebenarnya telah lama dikeluarkan. Namun, sampai saat ini tidak terdapat tanggapan berarti atas usulan tersebut. Tidak heran kemudian, para pendukung menyebut Ma’ruf dijadikan seperti “burung dalam sangkar emas”.

Neta juga menyebutkan bahwa peran Ma’ruf begitu minim karena tidak dilibatkan dalam penentuan kabinet ataupun pembahasan reshuffle.

Menanggapi pernyataan Neta, mantan Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi staf khusus JK di Istana Wapres.

Jika Husain Abdullah membantah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah tampak memberikan afirmasi, namun tidak dalam artian memojokkan JK. Tandasnya, secara fakta, JK memang sudah tidak lagi berkuasa. Oleh karenanya, perkara orang-orang JK masih berada di Istana Wapres, itu murni karena Ma’ruf menilai kehadiran mereka masih dibutuhkan.

Di luar perdebatan yang ada, jika benar orang-orang JK masih bercokol di pemerintahan, mungkinkah itu adalah “strategi Machiavelli” JK untuk tetap berkuasa?

Mempertahankan Kekuasaan ala Machiavelli

Niccolo Machiavelli, khususnya dalam bukunya Il Prince atau Sang Penguasa, telah dinobatkan sebagai “Buku Pedoman Para Diktator” oleh Michael H. Hart. Diktator besar seperti Adolf Hitler, Benito Mussolini, Lenin, hingga Stalin pun diketahui begitu memuja Il Prince. Napoleon Bonaparte bahkan disebut selalu tidur dengan buku ini di balik bantalnya.

Apa yang begitu mengerikan dari Il Prince adalah, buku ini begitu jujur dan gamblang dalam menjelaskan bagaimana cara mempertahankan ataupun merebut kekuasaan. Berbeda dengan buku politik lainnya yang bersifat normatif, Il Prince bahkan tidak segan menyebut pembunuhan sebagai hal yang lumrah demi tujuan tersebut.

Dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Turunan”, Machiavelli menjelaskan penguasa yang berasal dari penguasa-penguasa baru, akan lebih sulit mempertahankan kekuasaannya daripada penguasa yang berasal dari satu keluarga.

Machiavelli mencontohkan hal ini pada kasus Duke Ferrara di Italia yang mampu bertahan dari serangan-serangan Venesia pada tahun 1484 dan serangan Paus Julius pada tahun 1510. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keluarga Ferrara yang memang memegang kekuasaan dari dahulu kala. Oleh karenanya, ini membuat friksi kepentingan yang berakibat pada runtuhnya soliditas tidak banyak terjadi.

Dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Campuran”, Machiavelli bahkan memberikan saran yang begitu sadis. Menurutnya, penguasa baru  yang berhasil menduduki daerah-derah jajahan dan berharap mempertahankan kekuasaannya, maka sang penguasa baru harus memusnahkan semua darah keturunan sang penguasa lama.

Alasannya saran tersebut tentu mudah dipahami. Jika itu tidak dilakukan, para keturunan penguasa lama yang menaruh dendam mestilah akan merencanakan perebutan kekuasaan. Oleh karenanya, untuk meminimalisir potensi tersebut, mereka semua harus dimusnahkan.

Kendati teks tersebut ditulis Machiavelli pada tahun 1513, di mana pemerintahan masih berbentuk kerajaan. Pernyataan-pernyataan Machiavelli nyatanya masih berlaku dan ditemukan relevansinya sampai saat ini – dan mungkin sampai seterusnya.

Saat ini, demi tetap mempertahankan kekuasaan meskipun sudah tidak lagi bercokol di kursi kekuasaan, penguasa sebelumnya kerap menempatkan orang-orang kepercayaannya agar masih dapat melakukan kontrol ataupun mengintervensi kebijakan. Dengan lumrahnya praktik ini, tidak heran kemudian, strategi “bersih-bersih kursi”, alias mengganti orang-orang penguasa lama kerap dilakukan oleh penguasa baru.

Meskipun terdengar seperti melanggengkan praktik nepotisme, praktik ini nyatanya memang mesti dilakukan agar penguasa baru tidak terjebak atau mendapatkan intervensi berlebih dari penguasa sebelumnya.       

Di Indonesia, secara gamblang strategi ala Machiavelli ini pernah terjadi di tubuh militer. Setelah tersingkir dari jajaran orang kepercayaan Presiden Soeharto, orang-orang yang disebut dekat dengan Leonardus Benyamin Moerdani, mulai disingkirkan dengan tidak mendapat jabatan strategis di ABRI. Fenomena ini bahkan dikenal dengan sebutan “de-Benny-isasi”.

Lantas pertanyaannya, jika pernyataan Neta benar, mungkinkah JK tengah menerapkan strategi ala Machiavelli tersebut?

Sangat Mungkin bagi JK?

Bagi mereka yang mengikuti sepak terjang JK di pemerintahan, mungkin tidak akan begitu terkejut mendengar pernyataan Neta tersebut. Pada April 2009 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan pernah memberi penegasan bahwa tidak terdapat “matahari kembar” atau “dua matahari” dalam 4,5 tahun pemerintahan berjalan.

Isu itu sendiri mencuat karena berbagai pihak menilai JK terlalu berperan signifikan dalam pemerintahan, meskipun posisinya hanya sebagai wapres. Pada saat itu, JK memang berperan sebagai kepala staf kabinet yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi di antara menteri-menteri kabinet. Politikus senior Golkar ini juga diperankan untuk lebih menangani bidang-bidang tertentu, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pada saat itu, SBY menampik dengan menyebut peran itu memang by design, atau memang merupakan kesepakatan dengan sang wapres. JK sendiri juga telah mengafirmasi hal ini. Menimbang pada mencuatnya isu tersebut berdekatan dengan Pilpres 2009, mudah untuk menyebutkan bahwa isu tersebut hanyalah strategi untuk menjatuhkan nama SBY.

Namun menariknya, isu ini kembali mencuat pada April 2014. Kala itu, berbagai pihak menilai akan muncul “matahari kembar” di pemerintahan apabila Jokowi-JK menang di Pilpres 2014. Kendati berbagai pihak melihat peran JK tidak sebesar ketika mendampingi SBY, peran JK tetap dilihat cukup besar di era Jokowi, khususnya dalam urusan diplomasi, baik dalam dan luar negeri.

Terkhusus persoalan diplomasi, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago bahkan menilai bahwa Ma’ruf sepertinya tidak akan mampu menandingi kapasitas JK dalam urusan tersebut. Di konteks ini, pernyataan Dedi Kurnia Syah bahwa Ma’ruf memang membutuhkan orang-orang JK tampaknya mendapatkan afirmasi. Pasalnya, mereka mestilah dapat memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan.

Melihat pada besarnya pengaruh JK, baik sebagai politisi ataupun pebisnis, tentu mudah bagi JK untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di pemerintahan. Akan tetapi, benar tidaknya hal ini tentunya sukar untuk dibuktikan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga terlihat membantah pernyataan Neta. Menurutnya, dengan Ma’ruf yang saat ini berkuasa, tentu mudah baginya untuk menyingkirkan orang-orang lama. Ujang juga menegaskan bahwa terdapat pola, di mana wapres baru akan mengganti orang-orang lama dengan orang-orangnya.

Pada akhirnya, pernyataan Neta tentu akan menimbulkan berbagai respons tersendiri. Pada titik ini, kita hanya dapat meraba terkait benar tidaknya pernyataan tersebut. Di luar itu semua, tentu kita berharap agar Ma’ruf dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Terkhusus pandemi Covid-19, duet Jokowi-Ma’ruf harus kita dukung agar pandemi ini lekas berlalu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

PinterPolitik.com

“Quello che giova al nimico nuoce a te, e quel che giova a te nuoce al nimico”. ‘Apa yang baik untuk musuh merugikan Anda, dan apa yang baik untuk Anda merugikan musuh’.

– Niccolo Machiavelli (1469-1527) –

[dropcap]M[/dropcap]asyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memenangkan gugatan praperadilan atas KPK dalam kasus Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century. Kasus ini sebelumnya memang telah menyeret mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya ke penjara. Mahkamah Agung (MA) juga telah memperberat hukuman Budi menjadi 15 tahun penjara, dari semula yang hanya 10 tahun.

Kasus yang disebut-sebut akan menyeret banyak nama besar ini nyatanya tidak lagi mengalami kemajuan pasca Budi Mulya dipenjara. Padahal, ditengarai masih banyak pihak lain yang berpotensi ikut dijerat dalam kasus ini.

Hal inilah yang membuat MAKI mengajukan gugatan praperadilan untuk meminta KPK kembali melanjutkan kasus ini. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan tersebut. Namun, salah satu yang menarik perhatian banyak orang adalah putusan hakim yang memerintahkan KPK selaku termohon untuk menetapkan mantan Gubernur BI, Boediono, beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini.

Permainan opini memang luar biasa, KPK tak sanggup menyeret Puan ke dlm sel nya, dlm hal ini pastinya pemerintah sdh mengintervensi keras KPK, saya tak percaya ini, semua hanya permainan opini pemerintah bersama para institusi2nya….

— Iskandarsyah (@Iskandar240606) April 11, 2018

Dalam salinan putusan yang bisa dilihat di situs resmi MA, poin kedua putusan memang secara jelas memerintahkan hal itu, bahkan KPK diberikan opsi untuk melimpahkan kasus tersebut kepada Kepolisian atau Kejaksaan agar segera melalui tahap persidangan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebutkan bahwa MAKI sejak awal telah meminta agar Boediono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, bahkan telah 6 kali mengajukan gugatan praperadilan tersebut.

Tentu publik bertanya-tanya, mengapa hakim mengeluarkan putusan yang demikian. Mengapa nama Boediono yang notabene menjabat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa juga kembali dibawa-bawa? Apakah mungkin ada dimensi politis yang ada di balik putusan ini?

Agenda Sang Penakluk KPK?

Jika ditelusuri, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman bukanlah nama sembarangan. Walaupun tidak begitu banyak disorot publik, nyatanya ia adalah salah satu tokoh penting di belakang berbagai gugatan praperadilan terhadap KPK beberapa waktu belakangan.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief bahkan mengatakan Boyamin sebagai satu-satunya orang yang selalu mempraperadilankan KPK dalam hampir setiap kasus yang ditangani oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Sebut saja kasus-kasus macam dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, atau gugatan praperadilan terhadap Kapolri terkait mangkraknya kasus korupsi kondesat, hingga gugatan terhadap KPK dan Kapolri terkait kasus Pelindo II.

Boyamin juga mempraperadilankan KPK ketika lamban menangani kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto dan mengajukan intervensi untuk praperadilan yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR RI tersebut atas status tersangkanya.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, Boyamin juga pernah menjadi saksi meringankan dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Ia yang awalnya ada dalam tim kuasa hukum melawan Antasari, berbalik menjadi saksi yang meringankan.

Sudah beberapa lama Boyamin memang menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat proses penegakan hukum, utamanya yang berhubungan dengan KPK. Namun, selalu ada tanda tanya di balik setiap aksinya tersebut. Apakah memang murni penegakan hukum, atau ada dimensi politis di baliknya? Yang jelas, jika berkaca dari pernyataan Laode M. Syarief, Boyamin jelas adalah orang yang punya kompetensi sangat mumpuni dalam perkara-perkara hukum.

Terlepas dari ada atau tidaknya agenda di balik kasus-kasus yang ditangani Boyamin, kembali mencuatnya kasus Century punya dampak politik yang cukup besar. Ini sekaligus membuka kembali perdebatan terkait hubungan antara politik dan hukum.

Bukan rahasia lagi jika sepanjang sejarah negara ini, kasus korupsi sering digunakan sebagai alat politik untuk saling menekan. Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri misalnya, hingga kini masih terus disandera kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sementara, kasus Bank Century sering disebut menyandera Presiden ke-6 RI, SBY. Hal ini menyebabkan setiap kali kasus-kasus tersebut diselidiki atau mencuat ke permukaan, selalu timbul pertanyaan, ada kepentingan apa lagi di balik kasus ini? Atau situasi apa lagi yang sedang terjadi dalam konstelasi politik di tingkat nasional?

Saat ini, berbagai spekulasi memang bermunculan terkait kembali bergulirnya kasus Bank Century. Apakah ada hubungannya dengan konstelasi politik menuju 2019? Boleh jadi. Bukan rahasia lagi jika kubu SBY saat ini tengah dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon terkuat untuk Pilpres 2019, dan hal tersebut berpotensi tidak disukai oleh kubu lain.

Pelapornya adalah Boyamin Saiman yang rajin mendukung orang-orang yang ingin menghancurkan SBY. Dia pernah mendukung Antasari, juga mendukung Firman Wijaya yang menuding SBY terlibat EKTP. Siapa tahu melalui kasus Century ini sebetulnya Saiman sedang menyasar SBY dan Demokrat.

— Masreddy (@Masreddy1) April 13, 2018

Atau, apakah mungkin kembali munculnya kasus Century setelah mati suri untuk waktu yang hampir lama mengindikasikan adanya pertarungan politik memperebutkan pengaruh – katakanlah untuk posisi calon pendamping Jokowi?

Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, Boyamin Saiman pernah menjadi saksi yang meringankan Antasari Azhar dan nama terakhir adalah orang yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menuduh SBY sebagai pihak yang mengetahui perihal kasus yang menimpa dirinya.

La Migliore Fortezza, Benteng Terbaik

Apa pun indikasinya, yang jelas kasus-kasus korupsi macam BLBI dan Bank Century atau kasus-kasus hukum lain yang diasosiasikan dengan oligarki politik, memberikan gambaran bahwa pada titik tertentu, hukum menjadi alat kekuasaan yang sangat efektif untuk saling menekan. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527).

Menurut Machiavelli, kekuasaan akan bertahan apabila seseorang menerapkan beberapa dalil. Pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et impera) adalah sah. Ketiga, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas) yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

Dalam konteks memanfaatkan hukum untuk kepentingan politik dan kekuasaan, jelas ketiga dalil itu ada dalam persoalan kembali dibukanya kasus Century ini. Bagaimana pun juga, untuk mempertahankan kekuasaan (power), seseorang harus berani menempuh berbagai cara. Yang terpenting, kekuasaan tersebut bisa diraih dan dipertahankan.

Oleh karena itu, berbagai tools atau alat – termasuk hukum – yang bisa digunakan untuk tujuan tersebut, sangat mungkin digunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk menekan lawan politik.

Tentu saja, dalam negara demokrasi, pemimpin yang menggunakan hukum untuk mengendalikan lawan politiknya, menyalahi prinsip-prinsip supremasi hukum yang berkeadilan. Namun, jika berkaca pada konsepsi pemikiran Machiavelli, di hadapan kekuasaan, segala sesuatu bisa dilakukan. Hukum bisa menjadi la migliore fortezza – benteng terbaik – ketika berhadapan dengan lawan-lawan politik.

Jika demikian, apakah itu berarti kasus ini berhubungan dengan akses terhadap kekuasaan? Boleh jadi demikian. Hanya pihak-pihak yang punya akses terhadap kekuasaanlah yang bisa mempolitisasi hukum untuk kepentingannya. Yang jelas, situasi politik yang saat ini sedang terjadi menimbulkan banyak spekulasi.

Mendekatnya kubu SBY ke Jokowi memang membuat perebutan pengaruh juga semakin kuat, terutama tentang siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Selain itu, pertarungan juga melibatkan seberapa besar porsi kekuasaan yang bisa didapatkan jika mendukung sang petahana.

Pada akhirnya, apa pun agenda di balik kasus ini, kemenangan Boyamin Saiman dan MAKI atas gugatan praperadilan, tentu akan mendatangkan dampak politik yang cukup besar. Hal ini juga memperkaya intrik politik menuju Pilpres 2019 dan membuat situasi politik nasional semakin menarik untuk dipergunjingkan

Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu, apa yang akan dilakukan oleh KPK pasca putusan hakim tersebut. (S13)