Pinterpolitik.com – Pada bulan Maret 2023 lalu, saya mendapat email dari Kedutaan Singapura di Indonesia. “Permohonan Bertemu dengan Pak Krisantus Tobias Ghena Ona”, begitu judulnya. Hmm, branding personal San Tobias sudah gagal. Saya terkejut, ada apa ini. Bukan karena video-video yang saya pernah bikin tentang Singapura kan ya? I mean, I wrote that script about “Jika Indonesia Kuasai Singapura”, dan beberapa video lain. Well, I was thinking, it’s kind of merujuk ke situ.

Apalagi saya juga nulis puluhan tulisan series pemikiran cendikiawan Singapura, Kishore Mahbubani. But anyway, pertemuan kala itu yang terjadi di sebuah kafe berlangsung menarik, kebetulan diplomat yang saya temui juga masih muda orangnya. Nggak ada sama sekali membahas tulisan atau video-video saya. Nah salah satu poin diskusi dan sharing yang menarik adalah soal PEMUKIMAN.

Biasalah, topik sesama anak milenial, pasti soal rumah dan lain sebagainya. Penasaran juga kan gimana masalah hunian ini di Singapura. Dan well kita tahu, pemukiman berhubungan dengan building houses. Dan untuk building houses tentu harus ada land atau tanah. Nah, kebetulan banget sekarang lagi ramai ngomongin soal ekspor pasir laut – yang menurut Pak Jokowi itu namanya “sedimen” dan bukan pasir. Jadi mari kita bahas lagi soal Singapura, negara yang makin luas karena pasir kita. Get your coffee and let’s get it started!

Oleh: Adrian Aulia Rahman

PinterPolitik.com

Memasuki abad ke 21, konfigurasi politik dunia sedikit besarnya mengalami perubahan, terlebih dengan kebangkitan Asia yang tak terelakkan. Dalam bukunya yang berjudul Asia Hemisfer Baru Dunia, Kishore Mahbubani menerangkan ada tiga kemungkinan jalannya sejarah berikut dinamikanya, dalam membentuk konfigurasi politik dunia, terlebih Pasca Perang Dingin. 

Pertama, March to modernity. Perjalanan menuju modernitas ini merupakan salah satu dari tiga kemungkinan dinamika global abad 21 menurut Mahbubani. Prospek pertama ini menerangkan atau bisa juga disebut meramalkan, bagaimana negara-negara Asia (non-Barat) akan semakin mudah mengakses modernitas. March to modernity ini termanifestasi dalam keyakinan dan realita bahwa Asia akan menjadi pemeran utama politik dunia abad 21. 

Kedua, the Retreat into Fortresses (kembali ke benteng). Prospek kedua ini merupakan sebuah upaya pembatalan, atau penulis lebih meyakini upaya pencegahan, terjadinya prospek yang pertama tentang kebangkitan Asia menuju modernitas. 

Negara yang merasa keberatan akan terjadinya kebangkitan Asia tiada lain adalah negara-negara Barat, yang ingin selalu menggenggam status quo. Prospek ini, demikian papar Mahbubani, dapat sedikitnya terlihat dalam upaya-upaya proteksionisme dalam relasi ekonomi global. 

Ketiga, Triumfalisme Barat. Prospek tentang Triumfalisme Barat atau kejayaan Barat ini sempat mendapatkan angin segar pasca runtuhnya Uni Soviet dan usainya Perang Dingin. Francis Fukuyama menambah optimisme Barat dengan esai fenomenalnya yang berjudul The End of History, yang seakan mengkonfirmasi kemenangan mutlak kapitalisme dan demokrasi liberal barat. Namun kebangkitan Asia yang tak bisa dibendung serta deklinisme Barat, membatalkan prospek triumfalisme Barat ini. 

Dari tiga kemungkinan dinamika politik dunia abad ke 21 menurut Kishore Mahbubani yang telah dipaparkan, prospek paling realistis adalah kebangkitan Asia yang sedang melangkah menuju modernitas (March to Modernity). 

Tidak heran apabila muncul istilah bahwa Abad ke 21 adalah milik Asia. Asia akan menjadi pemain kunci dalam dinamika politik dunia, serta menjadi magnet bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendekat ke pusat dunia baru ini.  

Salah satu kawasan krusial di Asia yang sangat menonjol adalah Asia Timur. Asia Timur menjadi penggerak modernisasi Asia, yang tentu saja dimulai oleh Jepang sejak abad 19, diikuti oleh Korea, hingga bangkitnya sang Naga Asia, tiada lain adalah China. 

Menariknya, dinamika dan relasi geopolitik yang terjalin di Asia Timur, selalu melibatkan Amerika Serikat sebagai negara yang berkepentingan di kawasan ini.  

Tulisan ini akan mengetengahkan bagaimana Amerika Serikat terlibat di kawasan Asia Timur pada abad 21, mulai dari kebijakan pivot to Asia Presiden Obama, hingga perkembangan paling mutakhir yaitu diselenggarakannya KTT Camp David antara Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Serta diperlukannya suatu regionalisme Asia Timur untuk stabilitas kawasan itu. 

AS di Asia Timur: Sebuah Komitmen yang Langgeng 

Tahun 1853 mungkin menjadi awal mula keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur. Tahun 1853 tersebut, seorang perwira Angkatan laut Amerika Serikat bernama Matthew Calbraith Perry, yang kemudian lazim disebut Komodor Perry, tiba di Jepang. 

Kedatangan Komodor Perry tersebut merupakan upaya AS untuk membuka akses perdagangan Jepang dan mendobrak pintu tebal isolasionisme dan ekonomi autarki Kekaisaran Jepang.  

Jepang memasuki periode westernisasi, terutama sejak dicetuskannya Restorasi Meiji 1868. Bahkan Jepang dalam waktu yang cukup lama mengalami krisis identitas, terkait dengan ambisinya sebagai negara non-Barat yang ingin menjadi ‘masyarakat beradab Barat’. 

Dalam hal ini, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang berperan besar dalam proses modernisasi Jepang.  

Di abad ke 20, kendati sempat menjadi musuh sengit dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat sangat berperan dalam merekonstruksi Jepang pasca perang. Pasca perang dan pasca terbentuknya tatanan global 1945, Amerika meningkatkan komitmennya di Asia Timur baik secara politik, ekonomi, maupun militer.  

Selain Jepang, Korea Selatan yang belakangan menjadi salah satu macan Asia, juga memiliki hubungan erat dengan Amerika. Hubungan erat dan kuatnya komitmen AS terhadap Korea dimulai terutama pasca meletusnya perang di Semenanjung Korea tahun 1950. 

Komitmen Harry S. Truman juga Menlu Dean Acheson terhadap perjuangan Korsel melawan agresi komunisme dari Utara menancapkan basis dominasi AS di Korea Selatan (Republic of Korea/ RoK).  

Perang Dingin menjadi salah satu sebab terkuat komitmen AS kepada dua negara Asia Timur tersebut. Lantas bagaimana pada saat dunia menyaksikan runtuhnya Uni Soviet dan usainya Perang Dingin, apakah komitmen AS di Asia Timur akan berkurang, atau paling drastis apakah AS akan mengikuti langkah Inggris pada dekade 1960-an, dengan menarik diri dari Asia Tenggara? Jawabannya ternyata tidak. 

Hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Obama, dimana sang presiden mencetuskan kebijakan yang dikenal dengan Pivot to Asia. Kendati kebijakan ini merupakan kebijakan yang lebih inklusif mencakup seluruh kawasan Asia, namun Asia Timur tetap menempati posisi yang spesial.  

Dalam tulisannya yang berjudul What Exactly Does It Mean That the U.S. Is Pivoting to Asia? yang dipublikasikan di The Atlantic, Matt Schiavenza menuangkan pandangan dan analisisnya mengenai kebijakan Pivot to Asia Presiden Obama. 

Menurutnya, kebijakan ini merupakan sebuah langkah strategis untuk me-re-orientasi kebijakan luar negeri AS, setelah di era sebelumnya lebih difokuskan pada belahan bumi Barat dan Timur Tengah, terutama pada masa pemerintahan George W. Bush.  

Langkah ini merupakan sebuah strategi geopolitik dan geostrategis AS untuk menjawab tantangan dari dinamika politik dunia abad 21 yang condong pada pesatnya pertumbuhan Asia, sebagaimana prospek March to Modernity Kishore Mahbubani. 

Schiavenza juga menerangkan bahwa langkah politik Obama ini juga dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan China yang sedang bangkit-bangkitnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa komitmen politik AS di Asia Timur semakin menguat. 

Diselenggarakannya KTT Camp David antara AS, Jepang, dan Korsel baru-baru ini, tepatnya pada 19 Agustus 2023, menjadi bukti yang memperkuat komitmen AS di Asia Timur. 

Joe Biden, yang merupakan mantan wakil presiden Obama yang kini menjadi Presiden, tidak jauh berbeda kebijakannya dengan Obama terkait dengan komitmennya di Asia Timur. 

Pertemuan ketiga negara ini sudah bisa ditebak arahnya. Isu yang dibahas tidak akan jauh-jauh dari ancaman China. Ketiga negara sepakat dan sepaham untuk ‘waspada’ akan ancaman China, terlebih atas klaimnya terhadap Laut China Selatan (LCS). Ketiga negara sepakat untuk memperkuat kerjasama militer untuk menghadapi tantangan-tantangan di kawasan. 

Bahkan sebagian pihak mengatakan pertemuan ini merupakan sebuah upaya menciptakan NATO di Asia Timur. Dapat disimpulkan, paling tidak sampai saat ini, Amerika memiliki komitmen yang langgeng terhadap Asia Timur.  

Perlunya Regionalisme Asia Timur 

Asia di Abad 21, selain menjadi pusat kebangitan dan pertumbuhan, juga menjadi medan konfrontasi para adidaya dunia. Amerika dan China menjadi aktor utama. 

Perebutan pengaruh di Asia dan Pasifik menjadi krusial dalam konstelasi politik dunia Abad 21. Tidak heran apabila Amerika berusaha mengubah orientasi kebijakan politik luar negerinya pada Abad 21, terutama pasca George W. Bush, ke kawasan Asia. 

KTT Camp David yang baru terlaksana menjadi bukti yang nyata. Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Korea Yoon Suk Yeol bertemu dalam KTT tersebut. Fokus bahasan dalam pertemuan itu adalah menyangkut keamanan kawasan, termasuk ancaman China dan kerjasama militer antar ketiga negara. 

Pertemuan ini menurut penulis mengindikasikan bahwa, selain relasi ekonomi yang sudah lama terjalin, keterikatan politis dan militer antara Amerika, Jepang, dan Korea, berusaha diperkuat dengan diselenggarakannya KTT Camp David tersebut. 

Terjadi persaingan militer yang tak terelakkan antara AS, Korea, dan Jepang di lain pihak, serta China dan Korea Utara di pihak lain. Hemat penulis, kendati bertujuan untuk meningkatkan keamanan kawasan, KTT tersebut justru akan semakin membuat kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil dan dilingkupi curiga.  

Persekutuan abadi antara AS-Jepang-Korea Selatan, akan seiring sejalan juga dengan konfrontasi abadinya dengan China dan Korea Utara. Media Korea Utara, KCNA (Korean Central News Agency), menerangkan bahwa apabila terjadi latihan perang antara AS-Jepang-Korea Selatan, sebagai tindak lanjut dari KTT Camp David, maka pecahnya perang nuklir akan semakin potensial.  

Menurut penulis, problem utamanya adalah rasa saling curiga yang tak berkesudahan antara negara-negara Asia Timur sendiri, yang kemudian dimanfaatkan AS untuk memperkuat basis politis dan strategisnya. 

Bahkan sampai saat ini, prospek mengenai ‘pelepasan diri’ Jepang dan Korea Selatan dari dominasi AS, masih menjadi sesuatu yang cukup mustahil.  

Oleh karena itu, jika keamanan kawasan dan kerjasama konstruktif menjadi orientasi utama dalam dinamika politik Asia Timur, penulis berpendapat cara yang paling ampuh adalah membangun regionalisme Asia Timur yang independen. Untuk mencapainya, bisa dilakukan beberapa cara. 

Pertama, mengganti paradigma ideologis dengan paradigma pragmatis. Konfrontasi di Asia Timur besar sekali dipengaruhi oleh tatanan dunia saat Perang Dingin. 

Paradigma ideologis yang mengekang akan membuat jalinan relasi politik di kawasan ini menjadi tidak fleksibel karena dihambat oleh terjadinya ideologisasi kebijakan yang mengekang. 

Padahal, untuk menghadapi dunia yang serba berubah ini, fleksibilitas dan pragmatisme politik sangat diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional. Jepang dan Korea Selatan, begitupun China dan Korea Utara, sudah semestinya menyingkirkan rasa saling curiga secara politik warisan dari Perang Dingin. 

Keempat negara ini perlu membangun suatu kerjasama konstruktif dan berorientasi pada kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Diplomasi, dan bukannya konfrontasi, menjadi kunci mencapainya. 

Kedua, mengurangi pengaruh AS di kawasan. Kita sama-sama paham dan tahu bahwa AS sangat berkepentingan di Asia. Dan salah satu basis politik terkuat AS di Asia adalah di kawasan Asia Timur, dengan Jepang dan Korsel sebagai sekutu utamanya. Intervensi AS di Asia Timur perlu dievaluasi secara kritis, tentu oleh para aktor yang terlibat.  

Apakah masih diperlukan peran serta AS yang begitu besar dalam menjamin keamanan Asia Timur, terlebih dengan upayanya untuk membangun semacam aliansi militer baru di kawasan ini. Jepang dan Korea Selatan sendiri perlu meninjau ulang kembali kerjasama keamanannya dengan AS, yang bukannya akan menjamin keamanan, justru akan membangkitakan kemarahan dari China dan Korea Utara, dan menimbulkan ketidakstabilan kawasan. 

Dengan berkurangnya pengaruh dan intervensi AS di kawasan ini, suatu kerjasama solid dan relasi saling menghormati kiranya bisa diwujudkan. AS sudah cukup lama ‘berbaik hati’ menjadi penjaga keamanan kawasan orang lain, dan kini saatnya hengkang dari sana.  

Walaupun tentu saja tidak sesederhana yang dibayangkan, namun kedua cara diatas menurut penulis akan bisa mewujudkan regionalisme kawasan Asia Timur yang stabil, konstruktif, dan egaliter. Juga jangan dilupakan bahwa ikatan kultural di Asia Timur yang begitu kokoh secara historis akan membawa cita-cita regionalisme ini tidak sukar untuk diwujudkan.

Artikel ini ditulis oleh Adrian Aulia Rahman

Adrian Aulia Rahman adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Universitas Padjajaran.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan pada Senin (3/8/2022) dapat kecaman keras Tiongkok. Setiba di sana, Nancy berbicara tentang negara sistem otokrasi dan demokrasi. Pidato ini diduga merupakan sindiran pada Tiongkok. Tidak lama setelahnya, Dubes AS untuk Beijing dipanggil oleh pemerintah Tiongkok.

Di sisi lain, Profesor National University of Singapore, Kishore Mahbubani membantah kekhawatiran orang tentang kunjungan Pelosi sebagai pemicu perang AS-Tiongkok. Menurutnya Tiongkok sampai sekarang belum siap berperang dengan AS. Karena itu, kunjungan ini pada akhirnya hanya berujung pada pertukaran retorika panas, yang berkemungkinan akan merenggangkan hubungan AS-Tiongkok.

Prof Kishore Mahbubani sebut negara Barat double standard

kata jenius ini beberapa waktu terakhir sedang ramai dipergunjingkan dalam politik di Indonesia. Ini terkait tulisan akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani. Dalam ulasannya di Project Syndicate yang berjudul The Genius of Jokowi, Mahbubani menyebut Presiden Jokowi sebagai sosok yang jenius dalam kepemimpinannya. Tentu tidak bisa kita membayangkan Pak Jokowi seperti Einstein atau seperti ahli Matematika asal India, Srinivasa Ramanujan. Mahbubani melihat konteks kemampuan atau kejeniusan Presiden Jokowi itu dari sisi pemerintahannya yang ia sebut dijalankan secara efektif. Bahkan, Mahbubani membandingkan pemerintahan Jokowi dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Ini terkait pembelahan politik pasca Pilpres, di mana Pak Jokowi bisa menggandeng lawan politiknya dan mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang dilawannya di Pilpres 2019, menjadi bagian dari kabinet pemerintahannya. Sementara di AS, baku hantam sepertinya sulit selesai sekalipun Joe Biden sudah resmi jadi Presiden negara tersebut. Yang jadi pertanyaan tentu saja adalah benarkah demikian? Apakah Presiden Jokowi bisa dianggap sebagai sosok yang jenius dan mengapa kepemimpinan sering dianggap sebagai a kind of genius? Yuk simak video selengkapnya!

PinterPolitik.com

Di pagi itu, Gedung Putih yang berlokasi di alternate universe Bumi-45 tampak lengang seperti biasanya. Namun, sejumlah staf khusus muda ala Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tengah sibuk bekerja.

Tampak juga batang hidung ‘The Celtic’ – sebuah nama kode yang diberikan untuk Biden – yang juga sedang bersiap. Ternyata, oh, ternyata, Biden akan segera terbang menuju Roma, Italia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 – di mana Celtic akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lainnya untuk mendiskusikan situasi ekonomi global yang tengah dilanda oleh pandemi Covid-19.

“President Biden might be one of the most illegitimate presidents in the US history, according to survey that was held by our CNN poll. Well, we do not know for sure if the President has to worry about it because this is how 78 percent of our Republican respondents sees it,” bunyi suara pembaca berita yang berasal dari salah satu televisi di Gedung Putih. Tentu saja, Biden pun merasa sedih.

“Of everything I have done, it is all for my country. Surely, I, one hundred percent, will not be like Trump,” keluh Biden ketika berhenti sejenak dari persiapannya untuk menonton tayangan berita tersebut. Meski begitu, Jill Biden berusaha menenangkannya dan sang presiden pun berangkat menuju Roma.

Setibanya di Roma, Biden bertemu dengan sejumlah pemimpin dalam gelaran KTT G20 pada 30-31 Oktober 2021. Salah satunya adalah Presiden Negara Indonesia Joko Widodo. Biden pun terkesima melihat Joko yang tampak semringah di hari itu.

Baca Juga: Jokowi-JK Bersemi Kembali?

Biden: Hey. Joko, right? How are you doing?

Joko: Mr. President! I am fine. Thank you.

Biden: You know? I read a story about you while I am on my way here. I think it is Professor Mahbubani’s. It says you are a genius leader and politician.

Joko: Yes. Yes. Thank you, Mr. President.

Biden: Do you know that I was also mentioned by Professor Mahbubani in that story? I was being compared to you since he thinks that you have a well-bridged political division. Do you mind to give me some suggestions on that?

Joko: Well. I see. It is because we Indonesians must unite. It is to keep our nation united. So, the next morning after the 2019 Election, I call my political rival, Pak Prabowo. And I gave him some offer. We think it is our best interest to unite for the nation.

Biden: Prabowo? He is your Defense Secretary, isn’t he? Well, I heard about him. So, you think I should have been able to bridge the political division in my country too?

Joko: Yes. Yes. Of course.

Setelah percakapan yang dilakukan di sela-sela pertemuan KTT G20 tersebut, Biden pun memutuskan untuk kembali ke negaranya. Di Kota Washington, sang presiden langsung melakukan sejumlah manuver untuk bisa menjadi pemimpin yang jenius seperti Joko.

Keesokan harinya, sebuah tayangan berita pun mencuat. “It has come to our realization that President Biden has announced that the former president, Donald Trump, would join his cabinet as the new Secretary of Defense…” Ternyata, oh, ternyata, Trump pun bisa bersatu dengan Biden demi kedamaian dan persatuan AS di Bumi-45. (A43)

Baca Juga: Jokowi si Politisi Jenius?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Profesor Kishore Mahbubani puji Presiden Jokowi

Pasca tenggelamnya kapal selama KRI Nanggala 402, perdebatan publik mengerucut ke persoalan militer. Dengan segala kondisi pembangunan ekonomi, pemerintah dianggap menampilkan dilema penguatan militer, seiring masih lebih besarnya kebutuhan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan. Padahal, posisi militer dalam konteks pembangunan ekonomi negara harusnya sejajar dan tidak bisa dianggap inferior karena justru dapat berkontribusi positif pada berjalannya strategi ekonomi.

PinterPolitik.com

“People sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf.”

::George Orwell, penulis asal Inggris::

Ada kisah yang diceritakan turun temurun yang menjadi analogi posisi militer dalam sebuah negara. Diceritakan bahwa di suatu perumahan, ada seorang pensiunan polisi yang mengisi masa pensiunnya dengan menjadi petugas ronda setiap malamnya.

Ia akan berkeliling wilayah tersebut setiap malamnya dan memukuli tiang listrik sebanyak 3 kali di masing-masing sudut kompleks itu untuk mengindikasikan bahwa situasi di lingkungan tersebut aman dan terkendali. Penduduk di wilayah tersebut yang mendengar suara tersebut akan yakin bahwa suasana aman dan mereka bisa beristirahat dengan tenang.

Baca Juga: Pinta Cinta Buta Mahfud

Hingga suatu malam, tak ada suara tiang listrik yang dipukul dan para penduduk pun bertanya-tanya. Keesokan harinya mereka mendapati kabar bahwa sang pensiunan polisi itu telah meninggal dunia. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka juga baru tahu bahwa sang polisi itu ternyata buta atau tidak bisa melihat.

Jadi, selama ini perasaan aman yang dirasakan para penduduk sebetulnya lahir dari sebuah keyakinan bahwa mereka “dijaga”, tanpa tahu seperti apa sebetulnya kondisi orang yang menjaga mereka itu.

Kisah ini kemudian menjadi semacam pengantar dan analogi terkait posisi militer dalam sebuah negara. Saat ada militer, minimal orang-orang merasa negaranya aman, sekalipun mungkin masih banyak kekurangan dari sisi kekuatan militer itu sendiri. Yang jelas, keberadaan militer itu menimbulkan keyakinan soal perasaan aman.

Nah, terkait hal itu, perbincangan soal posisi penting militer memang kembali menghangat beberapa waktu terakhir di Indonesia. Pasca tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, memang muncul desakan terkait peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) militer Indonesia, khususnya yang dianggap telah uzur dan tua.

Tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang telah beroperasi sejak tahun 1981 ini memang menjadi salah satu konsen utama dari sisi usia operasinya – ibaratnya pensiunan yang buta, namun tetap menjaga kedaulatan negara.

Persoalannya, peremajaan alutsista bukanlah perkara mudah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut ada dilema besar yang dihadapi pemerintah, yakni terkait fokus apakah akan membangun ekonomi atau militer. Prabowo menyebutkan bahwa program kesejahteraan masyarakat punya porsi yang lebih besar.

Selain itu, harga alutsista juga mahal. Untuk kapal selam misalnya, kelas Changbogo buatan Korea Selatan saja harganya mencapai Rp 4,6 triliun per unit. Jumlah ini memang lebih murah dari buatan Eropa atau Amerika Serikat (AS) yang mencapai Rp 7 triliun per unit. Namun, harga Rp 4,6 triliun itu setara dengan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekitar 571 orang pada tahun 2019.

Ini tentu akan menjadi dilema karena konteks beasiswa tentu saja penting untuk menjamin negara mendapatkan lulusan-lulusan terbaik yang bisa membantu negara ini untuk mencapai kemajuan.

Jadi ada pertimbangan anggaran terkait porsi pembangunan manusia dengan pembangunan militer. Inilah yang kemudian melahirkan perdebatan terkait posisi militer dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Lalu, seperti apa sebetulnya tarik menarik antara militer dan persoalan pembangunan ekonomi ini harus dimaknai? Benarkah di Indonesia ada kecenderungan bahwa akibat tata kelola anggaran militer yang kurang baik, menyebabkan peremajaan alutsista tidak berjalan dengan baik? Kemudian, seperti apa fenomena ini dilihat dari kacamata akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani?

Kuasa Militer

Pada tahun 2010 lalu, Joseph S. Nye – ahli politik yang terkenal karena bangunan teori neoliberalisme dalam hubungan internasional – membuat sebuah tulisan yang dipublikasikan di Korea Times. Tulisan yang dipublikasikan ulang oleh Harvard Kennedy School Belfer Center ini menjelaskan kondisi perkembangan peradaban manusia dalam hubungannya dengan militer dan perang.

Baca Juga: Ke Mana Idealisme Mahfud yang Dulu?

Ia menyebutkan bahwa memang benar perang dan konflik interstate mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir, seiring tersebarnya demokrasi dan pencapaian kemajuan peradaban manusia. Apalagi, ada memori kolektif terkait dampak perang yang terjadi di masa lalu. Perang Dunia II misalnya, menewaskan 75 juta orang di seluruh dunia, di antaranya 20 juta militer dan 40 juta warga sipil.

Konteks ini memang kemudian membuat banyak orang berpikir bahwa militer misalnya, tidak lagi dibutuhkan karena perang-perang dalam skala besar akan sangat sulit untuk terjadi lagi. Apalagi dengan menguatnya perdagangan internasional dan saling ketergantungan yang makin besar antar negara, maka semua domain politik – baik itu negara maupun aktor-aktor non negara – akan berpikir ratusan kali sebelum memulai konflik atau persinggungan militer dengan negara lain.

Namun, ada kata-kata menarik yang diucapkan oleh Presiden AS Barack Obama ketika ia menerima noble perdamaian di tahun 2009. “We must begin to acknowledge the hard truth that we will not eradicate violent conflict in our lifetimes”, demikian kata Obama. Kita harus mengakui kebenaran paling susah diterima, bahwasanya kita tidak bisa menghapus konflik kekerasan dalam hidup kita.

Artinya, memang sangat sulit – bahkan tidak mungkin – menyingkirkan konflik dari hubungan antar negara. Inilah yang kemudian membuat posisi militer yang melekat dengan entitas konflik itu menjadi sangat penting. Militer masih akan tetap punya peran besar karena teori-teori konflik menyebutkan bahwa hidup manusia tidak akan pernah terbebas dari benturan-benturan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam segala kebesarannya, Napoleon Bonaparte pernah bilang: “God is on the side of big battalions”. Tuhan ada di sisi tentara dengan kekuatan (jumlah) yang besar. Jika Tuhan dalam hal ini dianggap identik dengan kemenangan, kebaikan bagi negara, dan hal-hal positif lainnya, maka risalah militer itu mendapatkan tempat terbaik untuk posisinya yang cenderung positif.

Konteksnya serupa dengan kata-kata Mao Zedong yang bilang: “Power comes from the barrel of a gun”. Kekuatan – baik individu maupun negara – akan selalu keluar dari ujung senjata. Konteks power ini jugalah yang akan menjadi penentu negara dalam hubungan internasional. Perang dan militer memang ditekan atau turun, tetapi ia tidak pernah hilang.

Terkait hal ini, Kishore Mahbubani pernah menyebutkan bahwa konteks power yang berangkat dari militer – suka atau tidak suka – melahirkan stabilitas politik yang justru berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara.

Ia mencontohkan Tiongkok yang karena politiknya stabil, gejolak politik praktis tidak ada yang mengganggu pembangunan ekonomi. Ini yang kemudian membuat pemerintah bisa mencari formula pembangunan yang terbaik untuk membawa negara itu mencapai titik kemajuan seperti sekarang ini.

Sebaliknya, ketika ekonominya terus naik, militernya juga dengan sendirinya akan makin bagus dan kuat. Artinya ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara ekonomi dan militer. Contohnya bagaimana Tiongkok yang dulunya punya garis pembangunan kekuatan angkatan laut green water atau bahkan brown water – merujuk pada wilayah lautan atau perairan yang masih dangkal – sekarang bergerak menjadi blue water navy atau kekuatan perang di laut dalam alias samudra.

Hal ini bisa terjadi karena kemajuan ekonomi berdampak pada peningkatan anggaran pertahanan, sehingga belanja alutsista bisa lebih banyak dianggarkan.

Tak Mengulang Tragedi

Pentingnya posisi militer ini memang sesuai dengan pemikiran kaum realis dalam hubungan internasional yang menganggap bahwa militer yang kuat akan menghasilkan keseimbangan kekuasaan atau balance of power yang kemudian akan berdampak pada situasi yang lebih kondusif bagi negara untuk meningkatkan perekonomiannya.

Ini juga sesuai dengan studi dari International Strategic Analysis – sebuah lembaga riset yang berpusat di Luxemburg – yang menyebut kekuatan militer justru punya relevansi sebab akibat terhadap ekonomi, demografi, lingkungan, sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Politics of Hope Vaksin Jokowi

Dengan demikian, memang kita tidak bisa serta merta mengesampingkan posisi penting militer dalam keseluruhan pembangunan negara. Bahkan, bisa dibilang dengan militer yang kuat, pembangunan negara akan bisa berjalan dengan lebih baik.

Liberalisme dan saling ketergantungan ekonomi global memang meningkat, namun militer tetap jadi jaminan posisi negara dalam hubungan internasional. Dengan demikian, jika ada yang bilang bahwa kekuatan militer harus ditekan terkait peningkatan anggarannya, mungkin hal tersebut perlu dipikirkan ulang lagi.

Hal-hal inilah yang harus menjadi catatan bagi Presiden Jokowi. Dengan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, Indonesia mungkin harus sedikit menggeser perspektifnya terkait pentingnya militer dan alutsista bagi negara.

Setiap tahun memang anggaran belanja alutsista terus mengalami kenaikan. Namun, mungkin perlu diperhatikan – baik oleh Presiden Jokowi maupun oleh Menhan Prabowo Subianto – bahwa tata kelolanya juga perlu diupayakan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, masyarakat bisa tidur tenang dan tahu bahwa yang menjaga mereka bukanlah polisi pensiun yang buta matanya, tetapi benar-benar polisi – atau tentara – yang benar-benar masih sigap, tak bercacat dan siap diandalkan. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kisruh sepak bola yang terjadi di Eropa terkait munculnya wacana European Super League, nyatanya membawa kembali perdebatan terkait posisi kapitalisme yang makin kuat pasca pandemi. Tradisi sepak bola yang berangkat dari kelompok pekerja, kini seolah “dirampas” oleh para pemilik modal. Fenomena ini sebetulnya mewakili gambaran besar yang sebetulnya terjadi di dunia secara keseluruhan, di mana sedang terjadi penundukan masif masyarakat global pada kapitalisme ekonomi.

PinterPolitik.com

“Under capitalism, man exploits man. Under communism, it’s just the opposite”.

::John Kenneth Galbraith (1908-2006), ekonom sekaligus diplomat asal Kanada-Amerika::

Perbincangan tentang ekonomi di tengah pandemi memang menjadi topik bahasan yang menarik dalam beberapa waktu terakhir. Bukan tanpa alasan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling terdampak besar akibat pandemi ini.

Di awal-awal pandemi ini publik menyaksikan bagaimana pasar-pasar saham ambruk sebegitu rupa. Pasar saham Italia misalnya, ambruk hampir mencapai minus 27 persen. Di Amerika Serikat (AS), NASDAQ 100 terpuruk hingga ke level minus 12 persen. Angka yang sama juga terjadi di CSI 300 di Tiongkok.

Namun, ekonomi dunia perlahan bangkit kembali, sekalipun dalam dimensi yang berbeda. Jika merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh Forbes, di saat banyak masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami keterpurukan ekonomi, pandemi ini justru meningkatkan jumlah kekayaan para orang kaya atau miliarder.

Data serupa juga terlihat seperti yang diberitakan oleh The Guardian yang menyebutkan bahwa para miliarder di dunia mengalami peningkatan kekayaan hingga US$ 10,2 triliun atau sekitar Rp 148 ribu triliun. Secara spesifik di Amerika Serikat (AS) – seperti dikutip dari Business Insider – para miliardernya mengalami peningkatan kekayaan hingga 44 persen.

Baca Juga: Sri Mulyani dan Bayang-bayang “Makhluk Halus”

Data-data ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan besar terkait efek lanjutan dari pandemi Covid-19 ini terhadap penumpukan kekayaan. Inilah yang setidaknya menjadi perbincangan utama beberapa minggu terakhir, utamanya terkait penundukan masyarakat atas kapitalisme.

Perdebatan ini misalnya sedang terjadi di Eropa terkait industri sepak bola. Ini mengenai munculnya wacana pembentukan European Super League yang berisi klub-klub sepak bola paling besar dengan fan base paling banyak di seluruh dunia dalam satu liga yang tidak open competitive dengan dana yang besar.

Klub-klub besar – bangsanya Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan beberapa lainnya – akan tetap berada dalam liga ini sekalipun mereka tampil buruk. Tidak ada relegasi atau turun kasta seperti yang umumnya terjadi pada piramida kompetisi yang sehat.

Adapun strategi ini dijalankan oleh para miliarder pemilik klub yang berusaha untuk mengambil sebesar-besarnya keuntungan atas status kepemilikan mereka tanpa mempertimbangkan instisari dari sejarah dan tradisi sepakbola Eropa.

Konteksnya menjadi sarat nuansa kapitalisme karena banyak klub sepakbola Eropa yang lahir dari kelompok pekerja dan berstatus community based sport, tapi kemudian “dirampas” oleh orang-orang kaya – teruatma para pemilik yang berasal dari AS – sehingga kini terkesan lebih menjadi aset harta orang kaya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah akan ke mana konteks pembangunan ekonomi dan masyarakat global dalam tahun-tahun ke depan, utamanya dalam konteks kapitalisme itu sendiri? Seperti apa efeknya akan berdampak untuk Indonesia dan bagaimana sudut pandang akademisi dan mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani, terkait masalah ini?

Risalah Kapitalisme

Terkait hubungan antara pandemi dengan kapitalisme, setidaknya ada dua kutub yang melihat persoalan ini secara berbeda. Kutub pertama adalah yang mengatakan bahwa pandemi ini akan menjadi jalan negara yang sejak tahun 1980 – sebagai akibat Raeganisme – diminta back off dari persoalan ekonomi dan kesejahteraan, untuk kembali memberikan pendampingan dan jaring pengaman kesejahteraan bagi masyarakat.

Ini misalnya seperti ditulis oleh Mariana Mazzucato di The Guardian, yang dibahasakan lewat kata-kata the chance to do capitalism differently. Kesempatan untuk memformulasikan kapitalisme secara berbeda.

Sementara, kutub yang kedua adalah yang melihat justru pandemi ini adalah pemburukan kapitalisme. Ini terjadi ketika banyak orang kaya semakin kaya sepanjang pandemi seperti yang disinggung di awal tulisan.

Ini juga berkaitan dengan pelebaran kesenjangan sosial yang terus terjadi, seiring makin terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan usaha atau penghidupannya secara lebih penuh. Konteks persoalan yang kedua inilah yang mungkin akan menjadi intisari pembahasan tentang kapitalisme itu.

Secara konsep, kapitalisme sebetulnya bukanlah paham yang buruk. Bahkan, paham liberalism ekonomi ini dianggap sebagai jalan berkembangnya peradaban manusia hingga mencapai kemajuan seperti sekarang ini.

Semuanya berawal ketika pada tahun 1776, Adam Smith menulis salah satu karya terbesarnya berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Buku ini menjadi dasar pemikiran bagi perkembangan paham ekonomi liberal dengan kapitalisme sebagai intisarinya.

Dengan kondisi ketimpangan ekonomi dunia saat ini, banyak orang memang “mengutuk” kapitalisme sebagai penyabab utamanya. Namun, perlu dipahami latar waktu ketika Smith merumuskan pemikirannya.

Kala itu, Eropa adalah wilayah yang dikuasai oleh feodalisme dan menutup kesempatan bagi masyarakat dari kelas bawah untuk memiliki peluang hidup yang lebih baik. Kekayaan dan kekuasaan adalah sebuah warisan, dan kelas ekonomi adalah nasib.

Namun, Smith yang adalah seorang filsuf moralis menganggap bahwa tidak seperti itu cara mengelola ekonomi. Semua orang harus diberikan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengupayakan penghidupannya. Sehingga, sangat mungkin dari orang-orang yang sebelumnya sangat miskin, bisa keluar dari kondisi itu dan bahkan menjadi orang kaya baru.

Smith melihat kapitalisme sebagai jalan untuk membawa masyarakat keluar dari penindasan yang berbasis kelompok-kelompok feodal itu. Ini kemudian menjadi semacam memori kolektif terkait bagaimana kehidupan di masa lalu bisa berubah menjadi jauh lebih baik akibat kapitalisme ekonomi.

Baca Juga: Risma Perlu “Cubit” Sri Mulyani?

Terkait memori kolektif ini, Mahbubani dalam tulisannya di Financial Times menyebutkan soal bagaimana kapitalisme itu sendiri sebenarnya telah di-framing secara berbeda oleh banyak negara di Asia dalam model yang disebut sebagai Asian capitalism.

Ini karena memori kolektif masa lalu, di mana ekonomi yang sentralistik – entah itu komunisme, sosialisme, maupun yang lainnya – justru tidak membawa kesejahteraan. Tiongkok sejak 1842-1979 terutama di bawah Mao Zedong, merupakan negara yang cukup terpuruk. Ini juga mirip dengan India di bawah Nehruvian socialism yang juga sangat lambat membawa kemajuan bagi negara.

Sementara di Indonesia, ada memori kolektif kekuasaan Soekarno yang sebetulnya sangat buruk secara ekonomi. Ada inflasi yang sangat tinggi, pemerataan kesejahteraan yang sangat buruk, dan lain sebagainya.

Warisan cara pandang ini yang kemudian mempengaruhi bagaimana negara-negara Asia merumuskan Asian capitalism itu dengan menyesuaikan kebutuhan negaranya masing-masing. Adapun Asian capitalism itu sendiri merujuk pada model kapitalisme yang sudah diadaptasi seturut tradisi dan kondisi lokal masyarakat sebuah negara di Asia.

Memori kolektif tidak berhasilnya ekonomi sentralistik di masa lalu untuk menyejahterakan banyak orang jelas akan menjadi warisan yang selalu diingat dan membuat negara-negara itu kembali ke kapitalisme sebagai cara utama peningkatan ekonomi.

Penundukan Masyarakat Global

Sekalipun punya dampak terkait kesenjangan sosial, kapitalisme akan tetap menjadi jawaban pandemi dan tetap akan mengubah cara negara memandang pengelolaan ekonomi.

Di Indonesia misalnya, mengapa Presiden Jokowi ingin bikin Kementerian Investasi yang saat ini tengah didesas-desuskan? Jawabannya adalah tentu saja karena ia percaya kapitalisme akan menjadi cara negara keluar dari keterpurukan.

Baca Juga: Siapa Pembimbing Sri Mulyani?

Persoalannya memang tinggal pada bagaimana negara dan masyarakat dunia dikondisikan oleh kapitalisme itu sendiri. Kita semua tahu bahwa ide European Super League berangkat dari konteks kapitalisme itu sendiri yang mengambil momentum kondisi dunia saat ini. Demikian pun yang akan terjadi pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain.

Namun, jangan sampai kapitalisme merusak intisarinya sendiri, misalnya terkait meritokrasi dan kompetisi yang sehat. Sepak bola dengan kompetisi yang tertutup adalah sebuah pengkhianatan pada kapitalisme itu sendiri yang seharusnya memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk bisa berusaha.

Menarik untuk ditunggu, gelombang apa lagi yang akan muncul selanjutnya berkaitan dengan kapitalisme ini. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Setelah Joe Biden duduk sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menggantikan Donald Trump, ia memang berusaha membalikkan politik luar negeri negaranya. Sebelumnya AS memang cenderung berfokus pada “America First” ala Donald Trump yang menitikberatkan pada kepentingan nasional negara tersebut. Namun, posisi ini bisa saja mengubah arah politik banyak negara – termasuk Indonesia – yang “menikmati” kejauhan AS di era Trump.

PinterPolitik.com

“Rich countries, they want to save the world. Don’t believe them”.

::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat Singapura::

Di era Trump tak jarang hitung-hitungan politik luar negeri AS memang didasarkan pada hal yang cenderung transaksional, misalnya apa yang bisa didapatkan dari kebijakan yang dibuat atas negara atau kawasan tertentu. Sementara, faktor tradisional seperti perbedaan ideologis seolah sedikit dikesampingkan, walaupun tak sepenuhnya hilang.

Biden kemudian mencoba mengambil sikap yang sebaliknya dengan membalikkan semua visi politik Trump tersebut. AS kemudian kembali pada status tradisionalnya sebagai pemain utama dalam politik global dengan posisinya sebagai salah satu negara dominan.

Namun, alih-alih mengadaptasi dan mencari jalan tengah yang cenderung solutif untuk persoalan ekonomi dan politik negara tersebut di hadapan munculnya kekuatan baru seperti Tiongkok, Biden justru menggunakan strategi pembelahan ideologi – demokrasi vs otokrasi – untuk meletakkan posisinya sebagai pemimpin global kembali. Ia memfokuskan persaingan terhadap Tiongkok dan Rusia – yang sejak dulu menjadi lawan tradisional AS.

Baca Juga: Menelisik Ekuivalensi Jokowi dan Joe Biden

Indikasi pembelahan ideologis ini terlihat jelas dari kata-kata Biden di pertemuan virtual Munich Security Conference pada Februari 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Biden memposisikan AS kembali sebagai pemimpin global, sembari mengajak negara-negara lain untuk “memerangi” Tiongkok dan Rusia yang disebutnya telah berada dalam kutub yang berseberangan dengan demokrasi liberal ala barat.

Jika dulu ada pembelahan antara komunisme vs kapitalisme yang terjadi sejak tahun 1940-an, Biden kini membawa pembelahan ideologis antara demokrasi vs otokrasi. Ia juga menuduh Tiongkok telah bermain curang dalam konteks persaingan ekonomi.

Menariknya, banyak yang menyebutkan bahwa manuver Biden ini bisa saja berbahaya dalam konteks akibatnya yang bisa saja melahirkan kutub-kutub politik kembali, sama seperti yang terjadi di era Perang Dingin.

Lalu, apakah pembelahan ideologis yang dilakukan oleh Biden ini harus diwaspadai dan benar-benar dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya? Bagaimana fenomena ini dilihat dari kacamata akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani?

Pembelahan Ideologis ala Biden

Bagi orang-orang yang larut dalam polarisasi politik di AS saat Pilpres lalu, memang pasti akan ada perdebatan, apakah Biden sedang bermain dramaturgi – meminjam istilahnya sosiolog asal Kanada, Erving Goffman.

Konsep dramaturgi ini menganalisis sikap politik dari sisi front stage atau panggung depannya – yang merujuk pada pernyataan-pernyataan resmi serta sikap politik yang ditunjukkan di depan media atau publik secara keseluruhan – dan back stage atau panggung belakang – yang merujuk pada kepentingan sesungguhnya yang diperjuangkan di belakang layar.

Hal ini beralasan, mengingat Biden selalu dicap sebagai “kaki tangan” Tiongkok oleh lawan-lawan politiknya. Sementara para scholar, termasuk Kishore Mahbubani juga menganalisis bahwa dalam konteks hubungannya dengan Tiongkok, pendekatan politik yang dipakai Biden akan lebih soft dibandingkan Trump yang cenderung konfliktual dengan segala kebijakan Perang Dagang yang dibuatnya.

Namun, pernyataan Biden yang cenderung memposisikan Tiongkok di kutub yang berseberangan dan cenderung menginisiasi permusuhan lewat pembelahan ideologis memang mengindikasikan bahwa ia bisa saja menggunakan pendekatan yang berbeda. Ini juga sesuai dengan pandangan yang menganggap bahwa setiap presiden AS seberapapun positifnya posisi politik dia terhadap Tiongkok, akan selalu kembali pada kepentingan tradisional AS.

Tentu pertanyaan terbesarnya adalah mengapa AS memicu permusuhan yang demikian?

Kalau dianalisis dari konteks perebutan posisi sebagai negara dominan, sikap politik Biden ini memang terkesan ingin kembali menempatkan AS ke status lamanya sebagai pemimpin negara-negara barat. Memori McCarthyism di era tahun 1940-an serta Perang Dingin seolah menjadi referensi sikap politik Biden itu. Jika dulu McCarthyism menggunakan komunisme sebagai sumber ancaman, kini otokrasi digunakan sebagai ancaman utama.

Membangkitkan kembali permusuhan juga sesuai dengan pemikiran bahwa rivalitas sering kali penting dalam penguatan status sebuah negara di ranah politik internasional. Clay Chandler dan Grady McGregor dalam tulisannya di Fortune menyebutkan bahwa sikap politik biden ini merupakan upaya menguatkan rivalitas. Ini juga menjadi ciri khas AS karena di era manapun, negara yang satu ini selalu berusaha “menciptakan musuh”.

Konteks menciptakan musuh ini adalah strategi politik yang berangkat dari pemikiran di dunia marketing – hal yang sering dibahas di banyak video PinterPolitik. Ini penting untuk dilakukan oleh Biden saat ini karena sadar atau tidak, di jelang-jelang akhir pemerintahan Trump, ada dua momen besar yang menjadi tonggak “kekalahan” AS dari Tiongkok.

Baca Juga: Diplomatic Game, Menlu Retno Butuh Biden?

Ini berkaitan dengan 2 perjanjian blok dagang penting yang dilakukan oleh Tiongkok, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan ASEAN bersama negara-negara di Asia Pasifik dan Australia, serta penandatanganan Comprehensive Agreement on Investment antara Uni Eropa dan Tiongkok pada Desember 2020 lalu.

Sebagai catatan, RCEP adalah blok dagang terbesar sepenjang sejarah yang menguasai 30 persen GDP global dan 30 persen populasi global. Ini jadi sebuah kekalahan bagi AS karena tidak ada blok tandingannya, pun juga karena AS tidak ada dalam blok dagang ini.

Sementara perjanjian dengan Uni Eropa seolah membuktikan mulai makin dekatnya visi Jalur Sutera Tiongkok yang menghubungkan Asia, Eropa dan belahan dunia lainnya. Dengan latar memburuknya hubungan AS di bawah Trump dengan negara-negara Eropa – misalnya soal Trump yang menyebut NATO sebagai “hal yang buruk untuk anggaran negaranya” dan sempat mempertimbangkan menarik AS keluar dari pakta pertahanan tersebut – Biden tentu tidak bisa tinggal diam dan membiarkan Tiongkok memenangkan perebutan pengaruh.

Selain Tiongkok, Rusia juga disebut-sebut tengah gencar-gencarnya meningkatkan posisi politiknya di hadapan negara-negara di berbagai kawasan, baik itu di Asia maupun Eropa. Artinya ada pertaruhan kehilangan pengaruh yang bisa saja akan dihadapi oleh AS di berbagai kawasan.

Dengan demikian, pernyataan Biden bisa dianggap sebagai jalan untuk kembali menegaskan posisi politik negara tersebut di hadapan rival-rival dan negara dominan lainnya.

Terkait pembelahan ideologis, hal ini sebetulnya sesuai dengan ideological conflict project theory yang ditulis oleh Steven Mock dan Thomas Homer-Dixon. Mereka menyebutkan bahwa ideologi adalah hal yang penting dalam konflik karena menjadi identitas yang menegaskan posisi kelompok di hadapan lawan. Pemahaman tentang ideologi juga akan memudahkan orang memahami seluk beluk sebuah konflik.

Jelas bahwa dalam konteks pembelahan ideologis yang dilakukan oleh Biden, ada upaya untuk menegaskan identitas kolektif antara AS dengan sekutu-sekutu tradisionalnya. Pertanyaannya tinggal apakah cara Biden ini bisa efektif memberikan keuntungan politik dan ekonomi bagi AS.

Pasalnya, banyak negara sekutu tradisional AS justru melihat hubungan yang kondusif dengan Tiongkok misalnya, justru akan lebih menguntungkan mereka secara ekonomi.

Bahaya Untuk Jokowi?

Lalu, seperti apa dampaknya untuk pemerintahan Presiden Jokowi? Well, secara umum pembelahan ideologis ini akan memantik lahirnya faksi atau kubu-kubu negara yang satu posisi dengan AS di kawasan Asia.

Wacana lahirnya The Quadrilateral Security Dialogue alias QUAD misalnya, dianggap sebagai salah satu contohnya. QUAD sendiri beranggotakan Jepang, India, Australia dan tentu saja AS. Kelompok ini dianggap berupaya untuk membendung pengaruh politik Tiongkok di kawasan. Beberapa scholar bahkan menyebutnya sebagai “mini-NATO”.

Baca Juga: Jokowi dan Ancaman McCarthyism Joe Biden

Bagi Indonesia, adanya perkubuan yang demikian ini bisa saja merugikan secara politik. Pasalnya, selama ini Indonesia menikmati kedekatan dengan Tiongkok dalam hampir segala aspek, terutama dalam berbagai kerja sama ekonomi. Dengan kembalinya AS ke panggung utama politik global, tentu akan ada efek yang dirasakan dalam konteks hubungan luar negeri Indonesia.

Presiden Jokowi tentu akan menimbang-nimbang berbagai kerja sama yang mungkin saja akan diupayakannya dalam konteks apakah kerja sama tersebut akan membuat Indonesia terjebak dalam benturan yang terjadi dalam pembelahan ideologis ala Biden ini. Bagaimanapun juga, politik bebas aktif Indonesia kini akan mendapatkan ujian terbesarnya.

Apalagi, AS untuk beberapa waktu lamanya selalu dilihat sebagai “sekutu jauh” Indonesia, setidaknya sejak era Soeharto berkuasa. Dengan demikian, tanpa hitung-hitungan politik yang taktis, kembalinya AS ke panggung global bisa saja berbahaya untuk Indonesia.

Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada arah politik Presiden Jokowi. Pada siapa Indonesia berkawan dan pada siapa Indonesia akan melawan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.