Duet Anies-Imin langsung ashiapp! 

Bacawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar menyatakan kesiapannya untuk hadir di acara diskusi atau uji publik yang rencananya digelar oleh PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut diskusi publik itu demi mewujudkan Pemilu dan Pilpres 2024 yang damai dan terbuka.

Well, menurut kalian gimana soal uji publik itu? Berikan pendapatmu yaa! 

PinterPolitik.com

Kalau membahas eks Panglima TNI, nama Gatot Nurmantyo tentu tidak boleh dilupakan. Apalagi, kalau dilihat-lihat, Pak Gatot sepertinya merupakan eks Panglima TNI yang berbeda dari yang lainnya. Loh kok gitu?

Soalnya nih, kalau membandingkan dengan rekan-rekannya sesama petinggi militer, jika mereka memilih aktif di politik setelah pensiun, umumnya dengan bergabung ke dalam pemerintahan. Contohnya tentu saja Pak Moeldoko. 

Nah, Pak Gatot ini berbeda guys. Pak Gatot justru berada di kubu seberang alias oposisi. Saat ini Pak Gatot aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Di sana Pak Gatot bersama oposisi-oposisi keras seperti Said Didu dan Rocky Gerung.  

Keunikan Pak Gatot ini juga menjadi perhatian akademisi politik lho. Dalam tulisannya Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics, John McBeth menyebut Pak Gatot sebagai satu-satunya Panglima TNI setelah Reformasi yang secara terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya saat masih menjabat. Wuih. 

Kita semua melihat dong, pada Pilpres 2019 kemarin, Pak Gatot kan ingin maju juga. Saat itu Pak Gatot santer diberitakan mendekati Partai Demokrat untuk mendapatkan dukungan. Pak Gatot sampai menyebut Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah seperti ayahnya sendiri lho. 

Namun, nasib berkata lain, perjuangan Pak Gatot kandas. Lagi-lagi, Pilpres 2019 hanya diisi oleh dua petarung, yakni Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau dari awal Pak Gatot mencari dukungan partai ceritanya mungkin akan berbeda ya?

Nah, ngomong-ngomong soal partai, Pak Gatot baru saja mendapatkan tawaran bergabung ke partai politik lho. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengajak Pak Gatot untuk bergabung ke partainya, yakni Partai Pelita.

Namun sayang guys, Pak Gatot justru menolak ajakan Pak Din. “Pak Din mengajak saya, tetapi biar Pak Din berjuang di partai saya tidak di partai, sama-sama aja tujuannya,” ungkap Pak Gatot pada 16 Mei.

Kabarnya, Pak Gatot ingin fokus di KAMI aja guys. Mungkin Pak Gatot lebih nyaman dengan perjuangan di luar jalur partai politik ya? Kalau begitu, alasannya sama dong dengan Tsamara Amany yang akhirnya memilih keluar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tapi nih, kalau baca respons warganet, misalnya dalam unggahan infografis di Instagram PinterPolitik, banyak yang menduga kalau yang mengajak adalah partai besar, kemungkinan Pak Gatot akan mau bergabung. Hmmm.

Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ada benarnya. Soalnya, kalau yang disebut John McBeth benar, Pak Gatot tentu punya kalkulasi politik agar langkah politiknya tepat sasaran. 

Mungkin nih, mungkin loh ya, Pak Gatot mempertimbangkan peluangnya akan lebih baik jika berada di partai besar, minimal di partai yang lolos Senayan. Soalnya kan kemarin sempat deketin Partai Demokrat. Hehe.

Tapi, apa pun dugaan kita, yang benar-benar mengetahui situasi adalah Pak Gatot sendiri. Apa pun keputusan Pak Gatot, itu adalah pilihan politiknya yang harus kita hargai guys. Bukankah begitu? (R53) 

Gatot Nurmantyo menolak ajakan Din Syamsuddin untuk bergabung dengan Partai Pelita. Gatot memilih tidak berpartai dan tetap di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

PinterPolitik.com

Siapa yang tak kenal Drs. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, atau yang akrab disapa Din Syamsuddin? Ya, tokoh senior Muhammadiyah yang satu ini memang sudah lama malang melintang di panggung politik nasional, sehingga namanya sudah barang tentu tak asing didengar masyarakat.  

Tak hanya berkiprah di salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu, Din juga pernah berkecimpung di sejumlah jabatan publik, seperti di Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Ketenagakerjaan (Depnaker) RI.  

Selain di bidang politik, Din juga seorang akademisi Muslim. Ia memiliki kontribusi panjang di organisasi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ia juga disebut masih aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

Terkait jabatan yang disebutkan terakhir tersebut, baru-baru ini Din dilaporkan oleh sekelompok elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR-ITB) ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka menuding Din merupakan golongan radikal dan melanggar kode etik sebagai ASN terkait sejumlah pernyataan dan tindakannya dalam dua tahun terakhir, termasuk kiprahnya di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Sontak pelaporan Din ini pun menuai polemik. Banyak pihak tak terima dengan label radikal yang disematkan pada sosok Din. 

Menariknya, pemerintah yang merupakan salah satu objek kritik Din ternyata juga tak sepakat dengan tuduhan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Menko Polhukam) Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal, melainkan sebagai tokoh yang kritis. 

Selain itu, Mahfud juga menyebut Din merupakan salah satu tokoh pengusung moderasi agama. Ini dibuktikan dari kiprah Din yang pernah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. 

Atas kiprahnya tersebut, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berani menjamin bahwa pemerintah tidak akan menangkap tokoh kritis seperti Din Syamsuddin. Sebaliknya, sebagai tokoh besar, Ia menyebut kritikan-kritikan Din seharusnya didengarkan. 

Meski mengaku tak sepakat, namun tak dapat dipungkiri melabeli seseorang atau suatu pihak dengan predikat radikal adalah sesuatu yang kerap dilakukan pemerintah. Lantas mungkinkah ada manuver Istana di balik kemunculan narasi radikal yang menimpa Din Syamsuddin ini?

Meluruskan Makna Radikalisme

Sepak terjang Din Syamsuddin dalam menggelorakan ajaran Islam yang moderat memang tak bisa dianggap remeh. Selain pernah menjadi utusan Presiden sebagaimana disinggung Mahfud, Din sendiri disebut-sebut menjadi salah satu pelopor konsep Wasatiyatul Islam atau Islam Moderat di berbagai forum dunia. 

Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan terlalu banyak bukti dan rekam jejak Din yang bisa dicermati untuk memahami pandangan dan sikapnya terhadap radikalisme. Bahkan menurutnya, Din Syamsuddin tidak segan-segan mengkritik siapapun yang menangani radikalisme dan ekstrimisme dengan secara ugal-ugalan. 

Dalam konteks politik kekinian, terminologi radikalisme dan ekstrimisme memang kerap dikait-kaitkan dengan aktivitas terorisme. Namun pada kenyataannya, definisi radikalisme cukup rumit dan punya sejarah panjang. Bahkan hingga kini, cara pemerintah dalam mendefinisikan radikalisme kerap dikritik karena dianggap tak memiliki tolok ukur yang jelas. 

Astrid Bötticher dalam tulisannya yang berjudul Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism menyebut bahwa istilah radikalisme sudah ada lebih dulu dari istilah ekstremisme. 

Secara historis, radikalisme sebenarnya lebih terkait erat dengan reformisme progresif daripada ekstremisme utopis. 

Kaum radikal menurutnya memang menganjurkan perubahan politik yang meluas, dan merupakan bentuk perlawanan terhadap status quo yang membentuknya. Namun mereka juga disebut-sebut menolak tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan massal. Dengan kata lain, tidak seperti golongan ekstremis, kaum radikal tidak selalu ekstrim dalam memilih cara untuk mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan aspek historis ini, Bötticher kemudian menyimpulkan bahwa mengaitkan radikalisme dan terorisme sebenarnya merupakan sebuah kekeliruan. Namun begitu, dalam wacana politik kekinian, Ia menilai hal itu mungkin sulit diubah dikarenakan banyaknya rezim otoriter yang merasa terancam status quo-nya, cenderung mendukung persamaan tersebut. 

Politisasi Label Radikal?

Indikasi bahwa pemerintah menyemai keuntungan dari distorsi makna radikalisme sebagaimana diungkapkan Bötticher patut diduga kuat juga terjadi di Indonesia. Ketidakjelasan penggunaan istilah tersebut membuat pemerintah kerap salah kaprah dalam menjustifikasi mereka yang dicap radikal. 

Alhasil aksi pelabelan (labeling) menjadi mudah dilayangkan aparat untuk menindak orang atau kelompok tertentu, terutama mereka yang dianggap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kate Grealy dalam tulisannya yang berjudul yang berjudul Politicising The Label Radical? menyebut dalam iklim politik Indonesia saat ini, ‘ekstremisme‘ dan ‘radikalisme’ tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, label-label tersebut semakin dipolitisasi dan disalahgunakan oleh negara untuk menekan kritik dan membungkam mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah.

Grealy mencontohkan hal ini terjadi ketika pemerintahan Jokowi membubarkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggunakan label ‘radikal’ dan instrumen hukum Perppu. Ia menyebut bahwa label radikal yang digunakan untuk menjustifikasi pembubaran HTI sangat merendahkan kebebasan berbicara dan berserikat.\

Tidak berhenti di HTI, pemerintah juga menggunakan pola yang sama untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu. Hal ini terbukti dari digunakannya sebuah video lawas yang diduga merekam pernyataan dukungan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) kepada organisasi terorisme ISIS. 

Namun entah disadari pemerintah atau tidak, tindakan semacam ini sebenarnya punya dampak yang cukup destruktif bagi target pelabelan. 

Jón Gunnar Bernburg dalam Labeling Theory menyebut bahwa jika seseorang telah dicap berbuat jahat atau menyimpang (crime) dari norma-norma sosial yang berlaku, maka sekalipun dirinya tidak seperti yang dilabelkan atau perilakunya sudah sesuai norma yang berlaku, stigma sosial yang melekat pada dirinya akan sulit dilepaskan.

Dengan kata lain, sekali ia dicap sebagai radikal (deviant), maka sulit baginya untuk melepaskan stigma tersebut dan negara berhak menindaknya.

Yang lebih pelik adalah, ada dugaan bahwa ada peran pemerintah di balik beredarnya narasi radikalisme yang kini menimpa Din Syamsuddin. Pasalnya, Juru Bicara (Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman disebut-sebut sebagai anggota aktif dari GAR-ITB, organisasi yang melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dengan tudingan radikalisme. 

Lalu, jika sekiranya asumsi ini benar, lantas apa yang ingin dicapai pemerintah lewat manuver tersebut?

Manajemen Isu?

Sebelum beredar narasi radikalisme yang menyasar Din, publik mungkin masih ingat beberapa waktu lalu muncul polemik yang melibatkan Permadi Arya atau Abu Janda terkait cuitannya soal ‘Islam Arogan’. Ia lantas dilaporkan ke Polisi oleh sejumlah pihak yang tak terima dengan pernyataannya tersebut. 

Ada sejumlah analisis yang kemudian menganggap bahwa polemik tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah menginginkan adanya pergeseran wacana nasional, dari sebelumnya berkutat pada persoalan politik identitas ke persoalan lain yang lebih relevan. 

Ini kemudian masuk akal mengingat pemerintah juga telah berhasil membubarkan FPI, pihak yang selama ini bisa dibilang menjadi salah satu produsen utama isu-isu mengenai identitas. 

Selain itu, asumsi tersebut juga dapat dibaca dari penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru menggantikan Idham Azis. Keberanian Presiden menunjuk seorang non-Muslim sebagai Kapolri di tengah hujan kritik dari beberapa pihak seperti MUI, juga bisa diinterpretasikan sebagai penegasan dukungan terhadap pluralisme. 

Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa isu identitas seperti radikalisme justru kembali muncul dan membuat gaduh publik? 

Konteks masalah tersebut dapat kita jawab melalui konsep The Politics of Noise atau politik kebisingan yang pernah diungkapkan Ed Rogers. Dalam tulisannya di The Washington Post, Ia menyebut bahwa kebisingan politik dapat membuat publik menjadi tidak fokus pada inti masalah yang tengah terjadi karena lebih menyibukkan diri membahas kebisingan politik yang tercipta.

Menciptakan kebisingan politik merupakan salah satu strategi dalam komunikasi publik yang disebut dengan manajemen isu. Manajemen isu sendiri merupakan proses strategis dan antisipatif yang membantu organisasi – dalam konteks ini pemerintah – untuk mendeteksi dan merespons berbagai perubahan tren atau isu yang muncul di lingkungan sosial-politik. 

Dengan mempertimbangkan masih carut marutnya penanganan Covid-19, dan juga program vaksinasi yang tak memiliki kemajuan berarti, maka bukan tidak mungkin pemerintah kemudian memilih menggunakan strategi manajemen isu tersebut untuk mengalihkan fokus publik dari persoalan pagebluk. 

Jika benar, strategi tersebut tampaknya cukup berhasil. Sebab, polemik label radikal Din Syamsuddin bersama kontroversi pernyataan Presiden soal kritik memang lebih banyak menghiasi lini media massa ketimbang pemberitaan mengenai Covid-19. 

Kendati demikian, apakah narasi radikal terhadap Din Syamsuddin merupakan bagian dari manajemen isu tetaplah sulit untuk dibuktikan. Namun di titik ini setidaknya bisa disepakati bahwa pelabelan radikal terhadap suatu pihak tanpa tolok ukur yang jelas merupakan tindakan yang sangat merugikan dan tak seharusnya terus dipraktikkan. Semoga kedepannya apa yang menimpa Din Syamsuddin ini tidak terulang kembali di kemudian hari. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, mimin sebelumnya mau tanya nih. Bagaimana sih pandangan kalian tentang apa itu politik dan how the politics work? Kalau mimin boleh memberikan gambaran awal tentang politik dengan sempitnya pengetahuan yang mimin miliki, politik tuh seperti puzzle, sob.

Sebuah hal yang sebenarnya utuh tetapi keutuhan ini berasal dari partikel kecil yang bisa dibongkar dan pasang seenak hati. Meski begitu, itu bergantung pada bagaimana pemilik puzzle ini mau membentuknya.

Nah, kalian sepakat nggak nih sama pandangan mimin? Sepakat saja deh karena memang sebagian banyak orang juga mempunyai pandangan seperti ini. Hehe.

Nah, kelihatannya, otak-atik puzzle tersebut saat ini sedang mendera salah satu tokoh nasional yang sekarang sedang speak up memberikan kritik tajam kepada pemerintah melalui kelompok yang dibangunnya, yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan oleh salah satu tokoh bernama Din Syamsuddin.

Pasalnya, secara mendadak, tokoh besar Muhammadiyah tersebut diisukan pernah berkeinginan menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Namun, ternyata di akhir cerita malah Jokowi lebih memilih KH. Maruf Amin sebagai perwakilan dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, kelihatannya isu tersebut diembuskan oleh pihak yang punya tujuan tertentu, gengs. Salah satu tujuannya yaitu pengen memberikan stigma kepada Din Syamsuddin bahwa dia membentuk KAMI hanya lantaran karena sakit hati.

Beh, karena dasarnya Pak Din ini orang cerdas dan sudah makan asam garam kehidupan politik, doi langsung membuat pernyataan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahkan, secara terang-terangan mengatakan, “Saya lebih pantas menjadi nomor satu.”

Setelah mimin tahu informasi ini, langsung mimin kasih standing applause, sob. Kelihatan banget loh kalau doi cerdik banget menyiasati keadaan. Jarang banget kan tokoh yang berani blak-blakan jawab seperti ini jika sudah berkaitan dengan seorang presiden.

Namun, sebentar, cuy. Kalau melihat statement dari Pak Din yang mengatakan bahwa doi lebih cocok menjadi RI-1, lantas apa nggak bersinggungan nih dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo? Kan kita semua tahu ya, gengs, bahwa Pak Gatot ini punya potensi kuat di jagat perpolitikan 2024.

Berani nggak nih Pak Din kalau nanti vis-a-vis dengan doi? Apa lagi, keduanya sama-sama berangkatnya dari KAMI. Upsss. Atau, kalau memang memungkinkan, nanti Pak Gatot dan Pak Din nih bergandengan menuju politik 2024.

Tapi, ya gitu itu. Kira-kira, siapa ya yang lebih kuat buat jadi calon presidennya? Nggak ada yang tahu kan, cuy, politik itu bagaimana. Hehehe.

Saran mimin sih tuntaskan dulu ya nanti siapa yang akan jadi calon RI-1 dan siapa yang akan menjadi calon RI-2 – biar ke depan tidak ada pecah kongsi di tengah perjalanan. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, nggak tahu kenapa ya,persoalan sejarah ini selalu menjadi perdebatan yang menguras tenaga? Bahkan, hampir semua tokoh dunia banyak yang mengakui hal tersebut.

Misal nih, Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan bagaimana kisah perdebatan antara sesepuh dengan warga tentang estafet kepemimpinan pasca-keruntuhan kerajaan Majapahit dalam bab awal bukunya yang berjudul Arus Balik.

Perdebatannya panas banget, sampai-sampai sesepuh sempat naik pitam karena dikasari oleh salah satu hadirin yang turut berdebat. Begitulah memang watak apa yang kita kenal bernama ‘sejarah’.

Makanya, benar sih yang dibilang salah satu tokoh besar Inggris, Winston Churcill, bahwa sejarah dibentuk oleh orang-orang yang menang sehingga sejarah selalu memiliki wajah yang banyak sekali.

Kalau pengen bukti sederhana, coba aja kalian tanya ke penduduk desa tentang sejarah salah satu bangunan desa. Pasti deh banyak versi. Namun, percayalah, versi yang tertulis di nisan desa tentu saja yang hanya disepakati oleh lurah beserta perangkatnya.

Nah, tampaknya hal demikian mesti dipelajari oleh para politisi kita, terutama Din Syamsuddin yang baru saja mendeklarasikan organisasi bentukannya bersama para tokoh nasional yang lain.

Dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dilakukan pada 18 Agustus lalu, Din Syamsuddin sebagai Presidium KAMI membuat statement mengejutkan. Ia bilang, “Deklarasi ini mengingatkan 75 tahun lalu ketika UUD 1945 disahkan pembukaannya, kami sepakati di dalamnya terdapat Pancasila.”

Sebentar deh, serius nih Pancasila lahir 18 Agustus? Bukannya sesuai dengan catatan negara, Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 saat Soekarno membacakan lima sila di depan majelis Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau BPUPKI ya, cuy? Tuh benar kan, terkait sejarah, pasti banyak versinya. Hehehe.

Namun, ngomong-ngomong dulu saat pelajaran di sekolah dasar, mimin tahunya tuh tanggal 18 Agustus sebagai hari kelahiran Undang-Undang Dasar (UUD). Sementara, Pancasila ya tetap 1 Juni.

Sebenranya, pernyataan Pak Din ini seru loh kalau berani dibawa ke dalam ruang perdebatan sejarah. Hanya saja, mimin masih bertanya-tanya, kenapa baru sekarang lho soal ini meletup ke muka.

Apa jangan-jangan memiliki motif tertentu yang ditujukan kepada pemerintah nih – sebab dari kemarin para pentolan KAMI banyak juga toh yang sering nyerang Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP)?

Kalau memang ada motif kekuasaan, mending soal sejarah ini nggak perlu didebatkan sekarang deh. Pak Din cukup fokus memperkuat strategi kemenangan para kelompok pendukung 18 Agustus saja dalam agenda elektoral besok.

Namun, kalau hari lahir Pancasila nanti akan ditaruh di 18 Agustus, jadi hari libur nasional juga nggak ya? Kan lumayan tuh kalau libur. Kalau pas bertepatan dengan weekend seperti 17 Agustus kemarin, bisa libur panjang banget tuh. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah sempat dipertanyakan substansinya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akhirnya menggaungkan deklarasinya di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta. Deklarasi itu sendiri secara umum berisi jati diri koalisi serta sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas berbagai persoalan bangsa kekinian.

Dengan mengambil momentum deklarasi yang berdekatan dengan Hari Kemerdekaan, khususnya di hari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, Din Syamsuddin cs tampaknya sungguh-sungguh ingin menegaskan signifikansi gerakan intelektual yang mereka lakukan terhadap problematika pelik demokrasi, politik, ekonomi dan sosial yang saat ini semakin terkuak.

Pesan teranyar dari Din Syamsuddin menyongsong deklarasi bahkan bernada cukup tegas, ketika mengatakan bahwa jangan ada satupun pihak yang menganggap remeh gerakan KAMI.

Secara umum, tokoh-tokoh dalam KAMI sendiri memiliki satu frekuensi, bahwasanya kehidupan dan kenegaraan Indonesia saat ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati pendiri bangsa.

Tentu dengan tendensi tersebut rangkaian substansi dan semangat yang dibawa oleh KAMI secara otomatis dapat dikatakan merupakan anti-tesis bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Lantas pertanyaannya, mengapa gerakan yang dipelopori tokoh-tokoh intelektual lintas sektoral seperti KAMI sampai harus didirikan saat ini? Serta bagaimana dengan proyeksi respon dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terhadap KAMI?

Aktualisasi Keluhuran Kaum Intelektual?

Sejak peradaban manusia mulai mengenal sistem ketatanegaraan, ekspresi ketidaksepakatan terhadap kekuasaan selalu hadir dalam beraneka macam bentuk yang turut berperan dalam perkembangan falsafah ideologi kontemporer.

Kaum Marxis misalnya, mengejawantahkan pentingnya peran kaum buruh sebagai mobilisator utama dalam membawa narasi perlawanan terhadap ketidakadilan pemilik modal maupun penguasa.

Kemudian, seorang filsuf Italia bernama Antionio Gramsci datang dan “menyegarkan” pemikiran Marxis sebelumnya dengan diskursus teranyar akan pentingya negosiasi peran kaum atau kelas intelektual terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang.

Dari sinilah mereka yang disebut oleh Gramsci sebagai kaum atau kelas intelektual organik muncul. Kelas yang tidak hanya terbatas pada ruang lingkup akademisnya saja, tetapi juga mengartikulasikan pemikirannya untuk merespon persoalan konkret yang ada.

Frasa “kepemimpinan moral” menjadi tajuk utama dalam kelas intelektual organik di mana mereka mengisi kekosongan yang hampir mustahil diisi kaum buruh serta masyarakat luas dengan keterbatasan sumber dayanya.

Dan nyatanya, gerakan moral ber-genre kelas intelektual organik serupa di tanah air telah ada sejak lama dan menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Indische Partij yang menjadi organisasi pertama kaum intelektual pribumi yang memiliki tujuan politik dan menuntut kemerdekaan.

Meskipun berumur singkat akibat represi Belanda, gerakan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, Ernest Douwes Dekker, serta Tjipto Mangoennkoesoemo ini dinilai mewariskan pusaka perjuangan penting atas nilai-nilai keluhuran politik bagi perjuangan kemerdekaan serta generasi setelahnya.

Tak menutup kemungkinan pula bahwa Indische Partij mewariskan energi revolusioner serupa pada Petisi 50, sebuah gerakan resistensi politik yang terbilang “bernyali” di era Orde Baru.

Ya, tidak tanggung-tanggung, gerakan tersebut dihuni 50 tokoh dengan jasa luar biasa bagi negeri antara lain Ali Sadikin, Syafrudin Prawiranegara, A.M. Fatwa, Mohammad Natsir, Burhanudin Harahap, hingga eks pejabat tinggi ABRI seperti Jenderal A.H. Nasution dan Jenderal Hoegeng Imam Santoso serta sejumlah nama lain yang tak kalah kalibernya.

Kala itu, para tokoh legendaris bangsa tersebut menggugat – secara harfiah – manuver Presiden Soeharto yang menyalahgunakan Pancasila sebagai alat politik bagi kelanggengan rezimnya dengan memobilisasi ABRI serta Golkar.

Selain itu, ideologi bangsa juga digunakan Soeharto sebagai justifikasi untuk membungkam lawan politik secara personal dengan mengatakan bahwa siapa yang mengkritik sang Smiling General berarti mengkritik Pancasila.

Oleh karenanya, kehadiran Petisi 50 dinilai menjadi representasi konkret kelas intelektual organik kala itu dengan menasbihkan surat protes yang dibacakan di depan para anggota DPR pada Mei 1980.

Meskipun akhir cerita Soeharto memang terlampau “sakti”. Dan seperti halnya para penentang Soeharto, para tokoh Petisi 50 “dikucilkan” dengan bermacam rupa oleh rezim kala itu.

Semangat yang sama hadir empat dekade berselang. Ya, kemunculan KAMI dinilai menjadi kelas intelektual organik baru seperti yang disebutkan oleh Gramsci, di mana merepresentasikan kesadaran dan kepemimpinan moral atas tindak-tanduk kekuasaan yang dianggap semakin “berlebihan”.

Bahkan tak keliru kiranya ketika KAMI disandingkan dengan Petisi 50, ketika terdapat sejumlah nama berkaliber mumpuni di bidangnya masing-masing, seperti mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo, tokoh senior Muhammadiyah Din Syamsuddin, pakar hukum tata negara Refly Harun dan lain sebagainya dalam gerakan tersebut.

Jika Petisi 50 berhadapan dengan Soeharto yang menyalahgunakan Pancasila, KAMI pun menempatkan diri untuk berhadapan secara langsung dengan pemerintah saat ini – di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi – yang berdasarkan delapan poin tuntutannya, acapkali dianggap memiliki tendensi penyimpangan atas privilege kekuasaan yang dimilikinya, baik dari aspek kebijakan maupun regulasi.

Hal menarik yang kemudian mengemuka dari komparasi dua gerakan kelas intelektual berbeda zaman tersebut ialah signifikansinya terhadap politik dan pemerintahan yang ada.

Jika Petisi 50 berakhir buntu, bagaimana dengan prospek eksistensi KAMI saat ini?

“Oposisi Swasta” Terlalu Mudah Dikalahkan?

Kunci untuk menjawab pertanyaan di atas ialah bagaimana pemerintah yang berkuasa saat ini bereaksi atas manuver KAMI.

Christoph Steinhardt dalam State Behaviour and the Intensification of Intellectual Criticism menyebut bahwa ketika muncul sebuah intellectual criticism atau kritisisme intelektual, secara alami pemerintah yang berkuasa akan merespon dengan melakukan policy and institutional adjustment atau penyesuaian secara kebijakan dan instititusional.

Lebih lanjut, Steinhardt mengatakan bahwa penyesuaian tersebut dapat berupa kebijakan dengan justifikasi stabilitas maupun mengerahkan peran lembaga, baik secara persuasif maupun koersif.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Soeharto secara paripurna merepresentasikan sari tulisan Steinhardt di atas dengan merespon intellectual criticism Petisi 50 dengan sebuah pembungkaman secara terstruktur terhadap sosok-sosok di balik gerakan tersebut, terutama secara koersif.

Respon terhadap para tokoh Petisi 50 didokumentasikan dalam publikasi berjudul Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme yang menyebut bahwa mereka dikucilkan dari kehidupan ekonomi dan politik, “dibuntuti” oleh intel kiriman pemerintah, hingga instruksi untuk dihabisi oleh penguasa Orde Baru.

Selain itu, Natsir dan ke-49 tokoh di balik Petisi 50 dicekal plus dilarang ke luar negeri dan bahkan sempat ingin dikirim oleh Soeharto ke Pulau Buru di Maluku, tempat pembuangan tahanan politik. Meskipun pada akhirnya gagasan “pembalasan” terakhir urung terjadi karena ketidaksepakatan Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) saat itu Jenderal M. Jusuf, atas rencana tersebut.

Jika berpaling kepada KAMI, memang belum ada respon berarti dari pemerintah selain nada-nada normatif. Terlebih lagi, tampaknya sejauh ini manuver KAMI secara politik belum se-trengginas Petisi 50.

Akan tetapi jika eskalasi manuver KAMI meningkat dan memiliki implikasi secara langsung pada perspektif publik terhadap pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Steinhardt, secara alamiah pemerintah tentu akan bereaksi dengan skala tertentu.

Sejumlah reaksi terhadap berbagai narasi yang berlawanan arus dengan pemerintah sejauh ini dapat publik lihat pada berbagai sampel kasus, seperti kasus Ravio Patra, kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis, hingga penangkapan demonstran.

Meskipun memang pada faktanya, cukup tricky dan menjadi “kecanggungan” tersendiri untuk menjustifikasi bahwa pemerintah secara langsung bertanggung jawab atas berbagai sampel reaksi di atas.

Pada sisi berbeda, potensi reaksi yang persuasif berdasarkan asumsi Steinhardt juga bisa jadi akan berdampak langsung, terutama pada pelemahan KAMI. Persuasif dalam artian merangkul oposisi dengan berbagai pendekatan ialah kemungkinan tersendiri yang telah menjadi keahlian pemerintah di bawah Presiden Jokowi saat ini.

Bagaimanapun dengan deklarasi yang telah dilakukan serta relevansinya dengan kondisi politik dan pemerintahan saat ini, KAMI diharapkan tidak terlalu mengambang tanpa gebrakan politik yang jelas.

Selain itu, sebagai kelas intelektual organik, KAMI diharapkan dapat terus konsisten dan berkembang menjadi sebuah gerakan konstruktif bagi perbaikan demokrasi di tanah air. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Hard to be progressin’ through recession and oppression” – Joey Bada$, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang belum menonton film Avengers: Endgame (2019)? Dalam film produksi Marvel Studio tersebut, dikisahkan seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, yakni Thanos.

Sayangnya, Thanos ini memiliki tujuan yang tidak semua pihak setuju, yaitu untuk menghapus separuh populasi alam semesta guna mengembalikan keseimbangan alam. Sontak saja, banyak orang akhirnya tiba-tiba sirna secara sekejap dengan batu-batu ajaib yang dikumpulkan oleh Thanos.

Hilangnya separuh populasi alam semesta ini tentunya tidak membuat para pahlawan super diam dan menyerah. Para pahlawan super – seperti Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Black Panther, Thor, Hulk, Spider-Man, Ant-Man, Black Widow, dan kawan-kawan lainnya – akhirnya menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Thanos yang hampir tidak terkalahkan itu.

Pertempuran besar pun akhirnya terjadi guna melindungi orang-orang yang tersayang agar tidak secara tiba-tiba sirna kembali. Alhasil, Thanos berhasil dikalahkan.

Meski Thanos akhirnya dikalahkan oleh jentikan jari Iron Man, kerja sama tim Avengers yang terdiri dari berbagai pahlawan dan kelompok ini tentu bukan tanpa kontribusi. Pengumpulan kekuatan mereka lah yang mampu membuat Thanos menjadi kewalahan.

Mungkin, cerita dari Avengers inilah yang turut menginspirasi banyak orang, termasuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Bagaimana tidak? Secara tiba-tiba, sekumpulan tokoh dan akademisi melakukan pra-deklarasi terhadap organisasi baru tersebut.

Beberapa di antara mereka adalah Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Sri Bintang Pamungkas, Adhie Massardi, dan lain-lain. Selain tokoh-tokoh tersebut, nama-nama lain yang dikabarkan juga mendukung KAMI adalah Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Layaknya Avengers yang ingin menyelamatkan dunia, KAMI ini bertujuan untuk menyelamatkan Indonesia dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melenceng. Bahkan, Rocky sendiri menyebutkan bahwa sang presiden telah melakukan “prostitusi” politik dengan menjalankan politik transaksional.  

Terbentuknya KAMI tentu juga bukan tanpa komentar dari pihak-pihak lain. Pegiat media sosial, Denny Siregar, misalnya, mengatakan bahwa KAMI adalah koalisi yang berisikan orang-orang sakit hati.

Meski begitu, sejumlah partai politik malah menyambut kemunculan KAMI. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, misalnya, menganggap bahwa munculnya pandangan yang mampu mengingatkan jalannya pemerintahan merupakan hal yang bagus.

Namun, terlepas dari pro dan kontra akan kemunculan KAMI ini, sejumlah pertanyaan pun tetap muncul di benak masyarakat. Mengapa organisasi semacam KAMI ini bisa muncul? Lantas, apa pengaruhnya terhadap dinamika politik Indonesia?

Organisasi Masyarakat Sipil?

Boleh jadi, kemunculan KAMI ini merupakan bentuk peran yang diisi oleh elemen-elemen masyarakat di luar cabang pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pasalnya, kelompok-kelompok seperti ini bisa saja tidak memiliki kekuatan politik yang cukup seperti aktor-aktor politik di pemerintahan.

Asumsi seperti ini juga diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Bagi mantan Wakil Ketua DPR tersebut, KAMI merupakan bentuk pemenuhan peran dan tanggung jawab masyarakat di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Pasalnya, pemerintah sendiri dianggap mengalami kemunduran dan tengah kewalahan dalam menangani pandemi Covid-19. Selain itu, kemunculan KAMI merupakan tanda bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi harapan masyarakat.

Burim Mexhuani dan F. Rrahmani dalam tulisannya yang berjudul The Relationship between Political Parties and Civil Society menjelaskan bahwa civil society organizations (CSO) atau organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penantang bagi partai-partai politik akibat ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Bahkan, Mexhuani dan Rrahmani menyebutkan bahwa CSO memiliki kontribusi yang besar dalam proses politik dan demokrasi. Setidaknya, CSO memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam proses politik.

Mungkin, kemunculan KAMI ini adalah pertanda bahwa masyarakat merasa resah dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Belum lagi, dampak dan resesi ekonomi akibat pandemi terus menghantui masyarakat Indonesia.

Boleh jadi, kemunculan CSO seperti KAMI adalah bentuk penantang bagi partai-partai politik di Indonesia. Pasalnya, perpolitikan Indonesia sendiri dikenal memiliki pola yang disebut sebagai kartelisasi politik.

Dan Slater dalam tulisannya yang berjudul Party Cartelization, Indonesian Style menyebutkan bahwa presiden di Indonesia memiliki pola pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik untuk memperoleh dukungan. Hal ini bisa jadi juga dilakukan oleh Presiden Jokowi yang mengumpulkan dukungan partai politik meski sebelumnya berada di kubu berbeda – seperti Partai Gerindra dengan menjadikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Alhasil, partai politik yang benar-benar menempatkan diri sebagai oposisi hanyalah tersisa PKS. Hingga kini, jumlah kursi partai ini di DPR juga terpaut jauh dibandingkan total kursi yang dimiliki oleh partai-partai politik yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju.

Meski begitu, asumsi ini tetap menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah mungkin terdapat motif politik lain yang ingin diraih oleh CSO seperti KAMI? Keuntungan politik apa yang dapat diraih oleh KAMI di tengah pandemi Covid-19 ini?

Menuju 2024?

Meski peran CSO seperti KAMI bisa dianggap penting di tengah pandemi Covid-19, bukan tidak mungkin kehadiran koalisi tersebut memengaruhi dinamika politik ke depan hingga Pemilu 2024. Pasalnya, kritik dari KAMI yang dilontarkan kepada pemerintah bisa saja memengaruhi opini publik.

Tokoh dan akademisi yang berada di barisan KAMI merupakan nama-nama yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk CSO, bukan tidak mungkin opini publik turut terpengaruhi.

Masyarakat sendiri bisa saja memiliki bias kognitif yang mendukung hal tersebut. Bias kognitif ini dikenal dengan negativity bias (bias negatif).

Amrisha Vaish dan rekan-rekan penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Not All Emotions are Created Equal menjelaskan bahwa bias kognitif ini membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan informasi-informasi negatif. Dengan mendasarkan pada informasi-informasi tersebut, bukan tidak mungkin keputusan politik – seperti dukungan dan pilihan dalam Pemilu – dapat terpengaruhi.

Bias kognitif inilah yang dapat dimanfaatkan oleh KAMI. Dengan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, bisa saja opini dan persepsi publik turut terpengaruhi. Apalagi, momen pandemi ini menjadi momentum yang pas dengan pemerintah yang kewalahan.

Dengan momentum politik ini, KAMI bisa saja memengaruhi dinamika perpolitikan pada 2024 nanti. Katakanlah, mendukung calon tertentu dalam Pilpres 2024 nanti.

Seperti apa yang dibilang Mexhuani dan Rrahmani, CSO mulai mengisi peran sosio-politik yang biasa dimiliki oleh partai politik. Salah satunya ialah dengan mengartikulasikan dan mewakili kepentingan masyarakat.

Boleh jadi, KAMI bisa juga memiliki aktor politik yang dapat terlibat sebagai kandidat dalam Pilpres 2024. Aditya Perdana dalam tulisannya yang berjudul  The Politics of Civil Society Organizations menjelaskan bahwa aktor-aktor CSO dapat memberikan dukungan atau terlibat dalam Pemilu.

Bukan tidak mungkin, salah satu aktor pendukung KAMI menjadi kandidat tersebut. Gatot Nurmantyo, misalnya, merupakan salah satu aktor KAMI yang beberapa kali masuk dalam bursa calon potensial Piplres 2024.

Selain itu, Gatot bukanlah sosok yang tidak memiliki modal politik. Boleh jadi, mantan Panglima TNI itu memiliki modal politik berupa modal sosial melalui relasi sosialnya di kalangan militer.

Namun, tentu saja, semua gambaran kemungkinan yang telah dijelaskan ini belum pasti benar adanya. Yang jelas, KAMI sebagai CSO bukan tidak mungkin akan memiliki pengaruh politik di masyarakat Indonesia, entah hingga pandemi Covid-19 berakhir atau hingga 2024. Menarik untuk disaksikan kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

Ibarat film-film kolosal bertema kerajaan, Indonesia ini banyak sekali klan-klannya. Orang politik negeri ini menyebutnya sebagai faksi-faksi.

Namun, mau disebut bagaimanapun, rule of game-nya sama kok, gengs. Sederhananya, tentu ada pihak pemerintah yang didukung oleh kelompok pro-pemerintah.

Kemudian, di sisi yang berlawanan, berdiri kubu oposisi yang juga punya banyak pengikut. Dan, jangan dilupakan, di tengah-tengah antar keduanya tuh ada kelompok tengah yang entah ke mana condongnya, mungkin main aman.

Barang kali, film yang pas sama situasi dan kondisi di Indonesia Game of Thrones (GoT) deh. Kenapa bukan yang lain? Ya, karena di film GoT itu, kalian tidak akan pernah bisa menilai ‘mana yang salah’ dan ‘mana yang benar’ sebab semua orang dalam suatu peristiwa bisa berbeda perannya di peristiwa lainnya. Sangat subjektif.

Kalau film lain seperti Narnia nggak cocok ditaruh di Indonesia, nanti mimin bingung siapa yang jadi Aslan si maha benar, dan siapa si Penyihir Putih yang maha salah. Indonesia tidak sehitam dan putih itu, Bro.

Namun, tetap saja, sebagaimana film GoT yang bisa dinilai secara subjektif, pun politisi-politisi di Indonesia boleh kok secara subjektif memuja-muji kelompoknya, bahkan tidak keliru kalau sampai menghajar sepak terjang lawan politiknya.

Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh kubu seberangnya pemerintah lewat perkataan pentolannya, yakni Rocky Gerung, yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi telah melakukan political prostitution atau pelacuran politik.

Kalimat yang terlontar pada acara pengenalan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang terdiri dari banyak tokoh hebat mulai dari Din Syamsudin sampai Sri Bintang Pamungkas itu secara tersirat mau bilang bahwa KAMI itu ada buat ngelawan anomali pemerintah.

Widih, ngeri sekali Bung Rocky dan KAMI ini ya, cuy. Namun, ngomong-ngomong kalau disimak alasan Bung Rocky menyebut pemerintah se-sarkastis itu mimin rada maklum sih.

Pasalnya, emang agak keterlaluan lho. Masa pertemuan yang isinya cuma membahas pemilihan Wali Kota di Solo saja sampai harus dilaksanakan di Istana Negara?

Parahnya, sebagaimana desas-desus pembicaraan antara Pak Jokowi dengan tamunya yang bernama Achmad Purnomo, bahasan keduanya ternyata menjurus pada tawar-menawar jabatan. Pak Purnomo sebagai kandidat Wali Kota Solo bakal dikasih jabatan lain di tengah upaya Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri di Pilkada Solo 2020.

Itulah yang dimaksud pelacuran politik ala Bung Rocky, yang menggarisbawahi perilaku transaksional Pak Jokowi dengan Purnomo. Kalau Bung Rocky bilang, “ya pelacuran politik juga yang lebih berat hukumannya daripada pelacuran individual, Hana Hanifah.” Sadis abis, Bung.

Jujur saja, cuy, soal lobbying dan negosiasi ini, mimin agak melihatnya wajar tetapi nggak membenarkan lho ya. Pasalnya, lobby adalah salah satu aktivitas politisi yang menjadi rahasia publik.

Terlepas dari ketegangan itu, mimin minta kalian bayangin deh, cuy. Di acara pengenalan saja sudah nyentil keras kayak begitu, apalagi kalau sudah jalan organisasi KAMI. Bakal seru sekali.

Kalian sudah bisa menebak bagaimana panasnya pertandingan ke depan kan? Ya, mimin juga, tapi diam-diam aja, kita tetap blok tengah, bisa sentil sini dan sana. Andai ada yang kurang pas atau tidak sesuai pada tempatnya, ya kita sentil. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.