PinterPolitik.com

“Hukum bukanlah bagian dari negara melainkan bagian dari hidup manusia,” – Norbertus Jegalus, dalam buku Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif

Tidak hanya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mendapat sorotan atas unggahan “Jokowi: The King of Lip Service”, melainkan juga Rektor UI Ari Kuncoro. Ini tidak hanya soal pemanggilan pihak rektorat kepada pengurus BEM UI, melainkan lebih karena terkuaknya rangkap jabatan Rektor yang menjabat sejak 2019 itu.

Diketahui, Ari Kuncoro menjadi Wakil Komisaris Utama (Wakomut) BRI sejak 18 Februari 2019. Ia juga menjadi Komisaris Utama BNI pada 2017 hingga 2020.

Ini menjadi perhatian luas publik karena dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, Rektor dilarang merangkap jabatan di satuan pendidikan lain, instansi pemerintah, BUMN/BUMD/swasta, partai politik, dan jabatan yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Atas persoalan ini, berbagai pihak menuntut Ari Kuncoro mundur dari jabatannya, baik di BUMN maupun sebagai Rektor UI. Namun menariknya, di tengah polemik tersebut, pemerintah justru mengesahkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Ini merevisi PP Nomor 68 Tahun 2013, di mana larangan rangkap jabatan di BUMN/BUMD/swasta hanya untuk jabatan direksi.

Baca Juga: The King of Lip Service, Apa Salahnya?

Pengesahan yang terjadi di tengah sorotan terhadap Rektor UI membuat berbagai pihak sulit untuk tidak menaruh curiga. Ekonom UI Faisal Bahri, misalnya, memberikan pandangan keras melalui Twitter pribadinya.

“Lebih penting menyelamatkan Prof. Ari Kuncoro ketimbang memajukan UI. Luar biasa Presiden @jokowi,” begitu cuitnya pada 20 Juli.

Menurut keterangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, PP Nomor 75 Tahun 2021 sebenarnya telah diusulkan sejak 2019 lalu.

“Inisiatif pembahasan usulan perubahan PP telah dilakukan sejak tahun 2019. Pembahasan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait,” begitu keterangan Nadiem pada 23 Juli.

Menariknya, setelah terjadi revisi Statuta UI, Ari Kuncoro justru memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakomut BRI. Beberapa pihak mengapresiasi langkah tersebut. Namun, pihak lainnya tetap mendorong agar alumnus Brown University ini mundur dari jabatannya sebagai Rektor UI.

Lantas, mengapa dorongan tersebut tetap terjadi?

Perbedaan Persepsi Hukum

Norbertus Jegalus dalam bukunya Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif memberikan penjelasan penting untuk memahami dorongan mundur tersebut. Jegalus membuka bukunya untuk menjawab pertanyaan, apa yang kita maksud dengan hukum?

Menurutnya, bagi kebanyakan orang, khususnya mereka yang mempelajari ilmu hukum, apa yang dimaksudkan sebagai hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang telah diatur negara. Ini disebut sebagai “hukum positif”.

Kata “positif” sendiri berasal dari bahasa Latin, ponere-positus yang berarti meletakkan, menempatkan. Dalam pengertian ini, adil atau tidaknya tindakan manusia ditentukan oleh apa yang telah diletakkan (positus), yaitu peraturan hukum.

Nah, mengacu pada hukum positif, dengan adanya revisi Statuta UI, posisi Ari Kuncoro yang merangkap jabatan sebagai Wakomut BRI menjadi tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun, seperti yang diketahui, dorongan agar sang Rektor mundur justru semakin kencang setelah revisi terjadi. Mengapa ini terjadi?

Menurut Jegalus, berbeda dengan para ahli hukum yang kerap memaksudkan hukum sebagai hukum positif, masyarakat justru memahami hukum sebagai tuntutan untuk menciptakan keadilan. Masyarakat umumnya “tidak peduli” dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya.

Baca Juga: Cerminan Zlatan di Rektor UI?

Yang menjadi konsentrasi masyarakat adalah, apakah hukum yang ada memberikan rasa keadilan atau tidak. Mengutip pakar hukum Satjipto Rahardjo, ini yang disebut sebagai “hukum progresif”.

Jika hukum terlepas dari norma-norma keadilan, maka hukum tersebut adalah hukum yang tidak adil. Penekanan ini berbeda dengan hukum positif yang menilai keadilan berdasar pada hukum itu sendiri.

Meskipun masih menjadi perdebatan apakah masyarakat umum pasti merujuk pada hukum progresif atau tidak, yang jelas, perbedaan persepsi hukum ini dapat kita gunakan untuk menjawab, mengapa tuntutan mundur terhadap Ari Kuncoro tetap terjadi.

Singkatnya, tidak hanya terjadi pengangkatan yang tidak sah sebagai Wakomut BRI, revisi Statuta UI di tengah hangatnya polemik ini semakin mempertebal sentimen publik bahwa terjadi ketidakadilan. Tidak hanya masyarakat umum, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga menyinggung soal ini.

“Secara etik dia sudah tidak pantas menjadi Rektor yang harusnya menjunjung tinggi etika akademik. Harusnya dia paham sendiri lah alias tahu diri, kalau masih punya etik sebagai pagar hidupnya,” begitu ungkapnya pada 22 Juli.

Hukum sebagai Alat

Pada 20 Juli, Bivitri juga memberikan kritik keras atas revisi Statuta UI. Menurutnya, revisi itu menggambarkan politik hukum di Indonesia belakangan ini, yaitu “peraturan dibuat untuk melegitimasi apa yang diinginkan pembuat aturan sendiri.”

Terkait kritik tersebut, sangat penting untuk membaca buku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia. Menurut Mahfud, dalam relasinya dengan politik, hukum sering kali menjadi pelayan atau berposisi subordinat.

Mengutip Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Mahfud menulis frasa bahwa “hukum sebagai alat”. Konteks frasa ini adalah kebutuhan negara untuk mencapai cita-cita atau tujuan nasional, seperti pembangunan, yang memang menggunakan hukum.

Di titik ini, frasa hukum sebagai alat berada pada pengertian positif, atau setidaknya netral. Namun, bagaimana jika hukum digunakan untuk melegitimasi kehendak penguasa?

Pada pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja, misalnya, besarnya gelombang penolakan seolah tidak menjadi pertimbangan untuk menunda atau membatalkan pengesahan.

Lalu ada pula pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu Corona) yang disahkan menjadi UU pada Mei 2020. Produk hukum ini dinilai kontroversial karena Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan lembaga lainnya tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, apabila kebijakan yang dilakukan berbuah kerugian negara. Ini terjadi karena program pemulihan ekonomi nasional dipahami sebagai upaya menyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Pakar hukum tata negara Prof. M. Fauzan juga memberikan catatan kritis atas pengesahan UU tersebut. Menurutnya, mudahnya pengesahan Perppu menjadi UU dapat menjadi indikasi melemahnya fungsi DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah atau eksekutif.

Prof. Fauzan bahkan memberikan bayangan terburuk dengan menyebutkan, “pada akhirnya DPR hanya akan sebagai alat legitimasi setiap tindakan dan keinginan Presiden”.

Jika benar demikian, ini kontras dengan penegasan Charles O. Jones dalam bukunya The Presidency in a Separated System yang menyebutkan persetujuan merupakan ultimate authority dari lembaga legislatif yang tidak bisa dikurangi oleh pengaruh presiden.  

Baca Juga: Ari Kuncoro Penting untuk Jokowi?

Well, pada akhirnya kita dapat memahami mengapa tuntutan agar Ari Kuncoro mundur dari jabatannya sebagai Rektor UI terus menggema. Seperti pernyataan Jegalus di awal tulisan, hukum itu bagian dari manusia (masyarakat), bukan negara. Ius quia iustum, hukum karena adil. (R53)

PinterPolitik.com

Belum habis rasa penasaran publik soal pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan Rektor Universitas Indonesia (UI), masyarakat kembali dikejutkan dengan hadirnya peraturan baru yang menghapus pasal pelanggaran Rektor UI sebelumnya.

Dari segi kacamata umum hal ini tentu sangat janggal. Bagaimana bisa jika yang keliru perilaku pejabatnya, justru aturannya yang diubah supaya pejabat tersebut bisa menyesuaikan.  Kira-kira seperti itulah gambaran yang ada dalam masyarakat terkait polemik kasus ini.

Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, hal ini semakin menunjukkan bahwa belakangan ini peraturan hukum di Indonesia cenderung dibuat hanya untuk melegitimasi keinginan pemangku kebijakan, tanpa mengedepankan prinsip good governance hingga etika.

Seperti yang kita ketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang baru ditandatangani oleh Presiden pada 2 Juli 2021, kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di hari yang sama.

Jika kita tarik ke belakang, ini hanya berselang beberapa hari dari meledaknya pembicaraan di masyarakat mengenai terbongkarnya fakta bahwa Rektor UI merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) yang merangkap Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sejak Februari 2020.

Maka wajar jika asumsi yang berkembang di masyarakat adalah Statuta UI sengaja dirubah oleh Presiden demi menyelamatkan karier Rektor UI. Lalu, jika anggapan itu benar kemudian muncul pertanyaan, seberapa pentingkah posisi Rektor UI di mata Presiden?

Rekam Jejak Ari Kuncoro

Ari Kuncoro terpilih sebagai Rektor UI periode 2019-2024 melalui hasil pemungutan suara (voting) oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UI pada Rabu, 25 September 2019 silam. Pada pemilihan itu, di tahap tiga besar pemilihan Rektor UI, Ia berhasil menyingkirkan dua kandidat kuat lainnya, yaitu Prof. Abd Haris dan Prof. Budi Wiweko.

Sekilas jika dilihat memang sulit menemukan kronologi kedekatan antara Ari Kuncoro dan Presiden secara langsung.

Akan tetapi indikator kedekatan yang minim ini tidak otomatis melegitimasi bahwa tidak ada hubungan yang intens antara kedua aktor tersebut. Mengingat dalam politik hubungan timbal balik antar kedua aktor bisa saja terjadi di balik layar.

Baca Juga: The King of Lip Service, Apa Salahnya?

Terkait hal ini temuan menarik datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang memaparkan fakta bahwa Ari Kuncoro merupakan salah aktor penting untuk memuluskan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Temuan YLBHI memaparkan fakta bahwa Ari Kuncoro merupakan salah satu Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law UU Cipta Kerja. Bahkan peran Ari di sini bisa dibilang cukup sentral, yaitu untuk mengendalikan diskusi undang-undang tersebut di lingkungan UI.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Ari Kuncoro patut diduga merupakan politik balas budi atas jasa Ari Kuncoro dalam memuluskan UU Omnibus Law.

Di sisi lain, istri Ari Kuncoro, Lana Soelistianingsih juga mendapat sorotan. Lana sendiri diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lana diketahui merupakan salah satu pendukung Jokowi saat akan maju dalam kontestasi Pilpres 2014 lalu. Lana yang saat itu masih menjadi kepala ekonom di salah satu perusahaan reksadana merupakan orang yang mencetuskan narasi bahwa jika Jokowi menjadi Presiden rupiah akan tembus 10 ribu.

Relasi Universitas dengan Kekuasaan

Sudut pandang lain yang bisa dilihat dari polemik ini adalah terkait relasi kekuasaan antara universitas dan pemerintah.

Kajian Michel Foucault tentang “relasi kekuasaan” bisa membantu untuk menganalisis hubungan kampus dan politik.

Menurut Foucault, kekuasaan politik pada dasarnya tidak melembaga hanya pada satu muka (seperti lembaga pemerintahan atau partai politik), tetapi menyebar melalui relasi-relasi yang bersifat diskursif dan abstrak.

Dengan demikian, politik tidak dimaknai hanya pada bagaimana lembaga-lembaga kekuasaan bekerja.

Politik sejatinya harus dilihat pada bagaimana kekuasaan itu diartikulasikan dan dinarasikan, sehingga membentuk relasi-relasi yang saling berhubungan. Hal ini membutuhkan telaah mengenai ”politik” yang luas dan interdisipliner.

Bagi penguasa di beberapa negara, keberadaan universitas dinilai sangat penting khususnya dalam konteks politik kekuasaan.

Universitas dengan segenap civitas akademiknya dianggap mempunyai power besar yang dapat mempengaruhi jalannya kekuasaan.

Di Tiongkok, misalnya, peran dari Tsinghua University bisa dibilang sangat sentral dalam perjalanan kekuasaan dari tiap pemimpin negeri Tirai Bambu.  

Tsinghua diketahui menerapkan System Political Counsellors di mana sistem ini membangun kekuatan berjejaring berdasarkan hubungan patron-klien antara universitas dan beberapa alumni yang mempunyai jabatan penting di pemerintahan.

Hubungan patron-klien yang terjadi antara universitas dan pemerintah ini memudahkan pihak penguasa untuk “mengondisikan” kampus tersebut.

Baca Juga: Cerminan Zlatan di Rektor UI?

Tsinghua juga digunakan pemerintah untuk menanamkan sosialisme kepada calon pemimpin mereka. Salah satu bentuk propaganda pemerintah Tiongkok adalah memberikan mata kuliah khusus bagi mahasiswa Tsinghua, yaitu “Xi Thought”.

Mata kuliah tersebut secara umum membahas tentang karakteristik kepemimpinan dan kebijakan sosialisme yang dirancang oleh Xi Jinping.

Pemberian mata kuliah ini disebut krusial untuk mendukung kepemimpinan partai komunis dan pemerintahan Tiongkok yang sedang berjalan.

Dalam konteks Indonesia, sistem hubungan patron-klien antara pemerintah dan universitas memang tidak secara terang-terangan terjadi seperti di Tiongkok.

Di Indonesia, pemerintah cenderung mempunyai pendekatan yang berbeda dan cenderung lebih “smooth” dalam menjalin hubungan politik dengan kampus.

Dalam pemilihan rektor, misalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 19 Tahun 2017 dan Nomor 21 Tahun 2018, pemerintah melalui Menristekdikti (saat ini Mendikbud-Ristek) mempunyai presentase tertinggi dalam penentuan Rektor.

Dalam sistem seperti ini jelas ada proses politik yang sulit bisa terhindarkan. Selain rawan dengan konflik kepentingan, dengan sistem ini pemerintah mempunyai peluang besar untuk menentukan dan menempatkan orang kepercayaannya di posisi Rektor. 

Dalam konteks ini tak sulit untuk menemukan relasi kekuasaan antara Universitas Indonesia dengan pemerintahan era Presiden Jokowi.

UI dan Jokowi

Temuan dari Kompas menyebut beberapa pejabat teras UI seperti Rektor dan sejumlah anggota Majelis Wali Amanat (MWA) diketahui masih dalam lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi.  

MWA sendiri adalah satu dari empat organ UI, di samping Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar yang memiliki tugas dan kewenangan sentral dalam perjalanan UI.

Seperti yang diketahui, MWA mempunyai kewenangan untuk mengangkat, menilai kinerja, dan memberhentikan Rektor, serta menetapkan kebijakan umum dan rencana UI.

Beberapa nama anggota MWA UI yang diketahui masuk dalam lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi adalah Erick Thohir (Menteri BUMN), Saleh Husin (Koordinator Tim Ahli Wapres RI), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Jonathan Tahir (Penasihat Kepala Kantor Staf Presiden), Bambang Brodjonegoro (eks Menristek), serta Ari Kuncoro sendiri.

Di sini relasi kekuasaan antara Universitas Indonesia dan pemerintah pusat sedikit banyak menemui titik terang. Pemerintah sejak awal diduga telah mempersiapkan beberapa orang kepercayaannya dalam jajaran pejabat teras UI.

Baca Juga: Pakta Integritas UI, “Kerangkeng” Kekinian?

Lewat MWA, misalnya, dengan keberadaan beberapa anggota yang masih dalam lingkaran kekuasaan, ini dinilai akan membuat pemerintah lebih leluasa dalam “mengondisikan” kebijakan kampus.

Jika merujuk pada temuan YLBHI, salah-satu pengondisian tersebut demi kelancaran perumusan RUU Ominbus Law. Di mana salah satu proses dalam perumusan RUU adalah adanya kajian akademis. Pemerintah sendiri saat itu mengklaim bahwa RUU ini telah melewati proses kajian akademik di beberapa kampus, salah satunya UI.

Sheila Jasanoff, ilmuwan pengkaji sains, teknologi dan masyarakat, dalam banyak literatur menggunakan istilah civic epistemology untuk menggambarkan ada-tidaknya sebuah nalar publik yang terbentuk dari tabiat negara dalam menggunakan sains untuk mengambil keputusan.

Antropolog Fajri Siregar dalam tulisannya memaparkan contoh konkret civic epistemology yang terdapat di masyarakat Indonesia, yaitu persepsi yang terbentuk akibat prioritas negara dalam mendengarkan pendapat pelaku ekonomi ketimbang komunitas ilmiah, terutama pakar kesehatan publik dalam penanganan Covid-19.

Namun, terlepas dari benar-tidaknya relasi tersebut, yang jelas Ari Kuncoro telah menunjukkan langkah baik dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakomut Bank BRI. (A72)

PinterPolitik.com

Bagi kalian yang menggemari dunia sepak bola, nama satu pemain super ini mungkin bukanlah nama yang asing lagi. Yup, nama beliau adalah Zlatan Ibrahimović. Pemain sepak bola yang kini bermain untuk tim AC Milan ini selalu mampu menyita perhatian para penggemar sepak bola.

Gimana nggak? Zlatan ini dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik, khususnya di antara para strikers. Sepanjang kariernya, Zlatan juga sudah mendapatkan 31 piala lho. Wih wih.

Sampai-sampai tuh, ada meme-meme unik yang tersebar di internet dan media sosial (medsos). Soal piala yang dimenangkan oleh timnya, misalnya, Zlatan disebut tidak butuh gelarnya. Malahan, justru gelarnya yang butuh sosok Zlatan. Haha, ada-ada aja.

Nggak hanya soal gelar, ada juga meme yang membahas soal Covid-19 juga lho. Katanya, kalau Covid-19 nggak datang ke Zlatan, justru Zlatan lah yang akan datang pada Covid-19. Widih, berani nggak tuh virusnya menghadapi Zlatan? Hehe.

Mungkin nih, sosok Zlatan ini semacam raja striker dalam dunia sepak bola untuk saat ini kali ya? Selama 23 tahun terusmenerus, Zlatan pun masih terus mencetakkan gol.

Uniknya, ada satu tokoh yang mirip Zlatan nih di Indonesia. Beliau adalah Prof. Ari Kuncoro yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI). Nah, Pak Ari ini sebelumnya sempat juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) BRI.

Baca Juga: The King of Lip Service, Apa Salahnya?

Pak Ari ini kemarin sempat disorot tuh karena dianggap melanggar Statuta UI dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013. Katanya, rektor UI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat di perusahaan mana pun, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Gimana nggak disorot tuh? Polemik makin mencuat dengan adanya perubahan terhadap PP tersebut. Melalui PP No. 75 Tahun 2021, kata “pejabat” pun diubah menjadi “direksi”. Wah, belum tau amarah netizen nih Pak Ari? Hehe.

Mendengar kabar tersebut, langsung tuh para warganet membuahkan meme-meme ala Zlatan. Misalnya, ada yang bilang kalau Rektor UI salah menyanyikan lirik lagu, pemilik lagu yang mengganti liriknya. Ada juga yang bilang kalau nerobos lampu merah, aturan lampu merah bakal diganti sebagai tanda boleh jalan.

Hmm, ada-ada aja nih para netizen. Mungkin nih, Pak Ari ini semacam “raja” juga tuh di dunianya sendiri. Kan, seorang raja bisa bertindak semaunya. Kalau nggak percaya, coba aja tuh tanya si Zlatan, the King of Milan. Hehe.

Ya, terlepas dari meme-meme ala Zlatan itu, Pak Ari ternyata mendengarkan kok amarah para netizen. Buktinya, Pak Ari akhirnya mundur tuh dari posisi Wakomut BRI. Hmm, apakah ini pertanda Pak Ari udah mau turun “takhta”?

Ya, bagus sih kalau akhirnya mendengarkan suara para netizen. Tinggal beresin citranya aja sebagai orang pendidikan yang pernah dianggap berupaya merangkap jabatan. Apalagi nih, sejumlah politikus seperti Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon udah minta Pak Ari mundur tuh karena sudah langgar prinsip-prinsip akademika UI. Hmm, gimana tuh, Pak Rektor? Hehe. (A43)

Baca Juga: Lomba Gelar untuk Jokowi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, kawan-kawan kita yang baru lulus dari pendidikan tingkat menengah atas (SMA) baru saja melalui sebuah pengumuman yang penting dalam hidupnya, yakni pengumuman hasil Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Nah, buat yang lolos, mimin ucapin selamat ya.

Buat yang masih belum, mimin berharap kalian tetap semangat, gengs. Ingat, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tuhan punya rencana terbaik buat kalian semua ya.

Mimin tahu kok rasanya gimana berjuang untuk lolos seleksi perguruan tinggi negeri (PTN). Dulu, kan, mimin juga melalui tuh berbagai tes yang menyaring para lulusan SMA untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Hmm, kalau diingat-ingat lagi ya, mimin dulu juga capek tuh harus belajar tiap hari. Bahkan, mimin ikut kursus di sebuah lembaga bimbingan belajar (bimbel) supaya ilmu-ilmu pelajaran kala SMA lebih mudah dicerna. Kan, banyak tuh lembaga-lembaga bimbel yang menyiapkan para siswa-siswi untuk masuk PTN – mulai dari Ganesha Operation (GO), Sony Sugema College (SSC), Primagama, Neutron, dan sebagainya.

Sebenarnya, mengikuti kegiatan bimbel ini bukan hanya ketika kita mau melanjutkan ke pendidikan tinggi sih. Banyak lembaga kursus yang juga menyediakan tutoring untuk sejumlah kemampuan. Kursus bahasa Inggris, misalnya, terkadang dibutuhkan untuk meningkatkan kualifikasi berbahasa Inggris kita.

Nah, kursus untuk meningkatkan kemampuan seperti ini juga berlaku lho bagi para pejabat, khususnya mereka yang menjabat di badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D). Gimana nggak? Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade beberapa waktu lalu membuat permintaan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengikutsertakan Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dalam sebuah kursus khusus para pejabat BUMN.

Baca Juga: Ivermectin, Kebijakan Buru-Buru Erick?

Katanya sih, kursus itu perlu dilakukan agar Pak Ahok ini lebih mengenal etika sebagai komisaris sehingga tidak serta merta langsung membuka urusan internal perusahaan ke publik. Hmm, kan, publik juga haus akan bahan omongan, Pak Andre. Apalagi soal Pak Ahok, pasti ramai tuh dibahas di masyarakat. Hehe.

Ya, mungkin nih, agar tidak kejadian terus-menerus, Pak Erick perlu nih sekalian mengadakan sebuah bimbel atau kursus untuk para calon komisaris dan pimpinan BUMN. Selain untuk meningkatkan kemampuan memimpin dalam perusahaan, barang kali, bimbel itu juga bisa menyaring siapa-siapa yang cocok jadi pimpinan BUMN.

Mungkin, bisa tuh pakai sistem passing grade sekalian. Kalau udah gitu, kan jadi terukur tuh kemampuan dan kapabilitas individu dalam memimpin di perusahaan BUMN. Hehe.

Biasanya tuh, tiap lembaga bimbel punya jurus atau metode rahasia lho agar siswa dan siswi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian dengan cepat. Apa juga perlu nih Pak Erick bikin metode rahasia buat para pimpinan BUMN ini? Hehe.

Hmm, kalau soal mengurusi BUMN, mimin rasa nggak harus cepat-cepat deh. Yang penting, peraturan yang berlaku nggak dilanggar dan nggak diterobos. Akuntabilitas pun bisa terjaga. Kan, bahaya nanti kalau misalnya pintar, eh, tapi malah nggak akuntabel.

Jangan sampai lah ada pimpinan BUMN yang ternyata merangkap di tempat lain – padahal peraturan yang ada malah melarang. Soalnya nih, mimin dengar ada lho wakil komisaris di salah satu bank BUMN yang ternyata merangkap menjadi rektor di salah satu universitas ternama di Indonesia. Hayoo, apa yang macam gini ini nih yang perlu ikut kursus dari Pak Erick lagi? Hmm. (A43)

Baca Juga: Siapa “Teman” Erick Thohir?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.