Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka telah menyiratkan secara terbuka keinginannya untuk berkontestasi pada Pilwakot Solo 2020. Tak heran, hal ini membuat berbagai spekulasi bermunculan, terkait kemungkinan Jokowi membangun dinasti politiknya dalam beberapa tahun ke depan.
PinterPolitik.com
Spekulasi tersebut bukannya tanpa alasan. Pasalnya, selain Gibran, ada juga nama menantu Jokowi, Bobby Nasution yang disebutkan akan maju pada Pilkada Kota Medan. Sementara, kakak Bobby yang bernama Inge Amalia Nasution dikabarkan akan mendaftar di Pilkada Simalungun.
Tentu pertanyaannya adalah benarkah Jokowi sedang membangun dinasti politiknya? Lalu, seperti apa sejarah dari politik dinasti ini?
Sejarah Politik Dinasti
Sejak era Mesir Kuno dan Tiongkok Kuno, politik dinasti adalah bagian dari sejarah kekuasaan peradaban besar sepanjang sejarah umat manusia. Tahun 3050 SM dipercaya sebagai tahun paling awal dinasti muncul di Mesir Kuno.
Sementara dinasti paling tua di Tiongkok adalah Dinasti Xia yang berkuasa antara tahun 2070-1600 SM. Tiongkok sendiri menjadi negara dengan kekuasaan politik dinasti yang panjang, sebelum akhirnya berubah menjadi negara sosialis-komunis seperti saat ini.
Adapun dinasti paling tua yang masih berkuasa hingga saat ini adalah Imperial House of Japan atau Keluarga Kekaisaran Jepang yang telah berkuasa sejak tahun 660 SM. Kini kekuasaan dinasti ini dipegang oleh Kaisar Naruhito.
Politik dinasti itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan kekuasaan yang terjadi dalam satu lingkaran hubungan darah, keluarga atau kekerabatan yang umumnya terjadi secara turun temurun.
Pada perjalanannya, hampir semua negara pernah mengalami dikuasai oleh dinasti politik. Mulai dari Eropa yang pernah mengalami masa-masa jaya monarki, hingga di Afrika dan Asia yang pernah dipimpin oleh tangan-tangan politik keluarga kuat.
Walaupun di beberapa negara yang masih menganut monarki – katakanlah macam di Inggris atau Thailand – telah terjadi pergeseran dengan hadirnya demokrasi untuk memilih kepala pemerintahan, namun politik dinasti dalam konteks pemimpin tertinggi negara masih tetap ada dan bercokol hingga hari ini di negara-negara tersebut.
Menariknya, di negara-negara yang menganut demokrasi pun politik dinasti juga tumbuh dengan subur. Bahkan, demokrasi menjadi jalan pelanggengan kekuasaan politik dinasti.
Filipina adalah salah satu contoh negara dengan politik dinasti yang sangat kuat. Ada keluarga Ampatuan, Aquiono, Estrada, Marcos, Ortega, dan lain sebagainya. Bahkan, Presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte juga sedang membangun dinasti politiknya dengan dua anaknya menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Davao – kota yang pernah dipimpin oleh Duterte selama 7 periode atau sekitar 22 tahun. Wow.
Faktanya, hampir di seluruh dunia, kekuatan politik dinasti keluarga masih menjadi warna utama. Sebut saja Trudeau family di Kanada, lalu ada Kennedy, Bush dan Clinton family di Amerika Serikat, Nehru-Gandhi family di India, hingga Park family di Korea Selatan.
Majalah The Economist dalam sebuah artikelnya di tahun 2015 pernah menyebutkan bahwa “keabadian” kekuatan politik dan bisnis sebuah keluarga atau dinasti akan mengacaukan meritokrasi dan demokrasi.
Hal ini juga diamini oleh sejarawan Amerika Serikat, Arthur Schlesinger Jr. yang pernah menyebutkan bahwa bahkan di negara seperti AS sekalipun, kekuatan politik dinasti atau keluarga masih sangat besar dan mempengaruhi perjalanan negara tersebut.
Politik Dinasti di Indonesia
Lalu, bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia?
Nyatanya, politik dinasti ini juga terjadi di Indonesia. Pada tingkatan teratas publik menyaksikan keluarga Soekarno sebagai salah satu dinasti politik utama. Ada Soekarno, presiden pertama republik ini dan ada putrinya, Megawati Soekarnoputri yang menjadi presiden ketiga.
Ini masih ditambah kiprah anak Mega, Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR dan Puti Guntur Soekarno – keponakan Mega – yang menjadi anggota DPR.
Selain Soekarno, ada juga dinasti Soeharto yang beberapa anaknya juga terjun ke politik, walaupun pada Pemilu 2019, Partai Berkarya yang menjadi naungan mereka belum mampu lolos ke parlemen pusat. Publik mungkin ingat ketika Soeharto mengangkat Tutut menjadi Menteri Sosial di sekitaran tahun 1998 – hal yang membuat perdebatan tentang politik dinasti itu mencuat ke permukaan.
Dinasti politik ini juga berjamuran di DPR. Laporan dari Formappi menyebutkan bahwa DPR periode 2019-2024 berisi setidaknya 48 anggota legislatif dengan hubungan kekerabatan tertentu pada level elite politik di tingkatan teratas.
Politik dinasti juga makin menjadi-jadi di tingkat daerah. LIPI mencatat beberapa dinasti di daerah, misalnya Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, hingga Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura).
Dinasti politik daerah yang paling terkenal mungkin adalah Dinasti Chasan Sochib (Kelompok Rau) di Banten. Dalam satu periode yang sama, hampir seluruh anggota keluarga dinasti ini memegang jabatan penting dalam politik di Banten.
Mulai dari Ratu Atut Chosiyah sang anak sebagai Gubernur Banten dua periode, lalu Ratu Tatu Chasanah sang anak juga sebagai Wakil Bupati Serang periode 2010-2015 dan Bupati Serang periode 2016-2020, kemudian Airin Rahmy Diany (menantu) sebagai Walikota Tangerang Selatan selama dua periode sejak 2011 hingga 2020, hingga anak dan menantu yang menduduki berbagai posisi lainnya.
Setidaknya ada belasan bagian dari dinasti ini yang menduduki jabatan-jabatan publik di wilayah Banten.
Dengan kata lain, persoalan dinasti politik ini masih akan terus bergulir, sekalipun Indonesia menganut demokrasi yang memberikan kebebasan masyarakat untuk memilih pemimpinya. Ini juga menjadi penegasan bahwa kekuasaan kelompok elite berbasis hubungan darah ini akan jadi persoalan yang menjadi catatan kekuasaan di negara ini.
Jika demikian, lalu apakah karena untuk motif yang sama Presiden Jokowi sedang mencoba membangun dinasti politiknya?
Well, publik tentu bisa membaca majunya Gibran dan Bobby dari sudut pandang tersebut. Sekalipun Jokowi menyebut dirinya memberikan kebebasan sepenuhnya pada anak-anak dan menantunya untuk memilih profesi, tak akan terhindarkan bahwa suatu saat benar-benar akan ada dinasti politik Joko Widodo di politik nasional dan daerah.
Yang jelas, politik dinasti sering kali dilihat secara negatif jika ujung-ujungnya melahirkan perilaku yang koruptif dan tidak berpihak pada rakyat. Sebab, bagaimanapun juga, seperti kata John Emerich Edward Dalberg-Acton: power tends to corrupt.
Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah keberadaan politik dinasti buruk bagi negara? #berikanpendapatmu
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
