Kanselir Jerman Angela Merkel dikenal sebagai salah satu pemimpin terkuat di Eropa dan dunia pada umumnya. Namun, ia akan segera berhenti dari posisi itu. Persoalan apa yang kira-kira akan diwariskan pada penerus Merkel?
PinterPolitik.com
Kanselir Jerman Angela Merkel akhirnya menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari posisi Ketua Christian Democratic Union (CDU) yang merupakan partai penguasa Jerman. Merkel juga mengungkapkan bahwa dia tidak akan lagi maju dalam Pemilu federal selanjutnya sebagai kandidat kanselir Jerman. Ini artinya masa kepemimpinan periode keempat Merkel juga menjadi masa kepemimpinannya yang terakhir.
Selama beberapa tahun terakhir, Merkel dianggap telah berhasil dalam memimpin Jerman. Berbagai kebijakan dalam negerinya telah berhasil memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi warga Jerman.
Ia juga mampu mengangkat Jerman keluar lebih cepat pada krisis subprime mortgage tahun 2009 dan resesi ekonomi global pada tahun 2013 dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Jerman juga menjadi negara dengan angka pengangguran terendah di Uni Eropa.
Merkel dijuluki sebagai perempuan terkuat di muka bumi (world’s most powerful woman). Kanselir Jerman itu tercatat telah memimpin Republik Federal Jerman sejak tahun 2005.
Masa bakti Merkel sendiri baru akan berakhir pada 2021 mendatang apabila ia tidak melanjutkan kariernya. Hal ini berarti ia akan memimpin Jerman selama 16 tahun. Fakta ini menjadikan Merkel “paling senior” di antara para pemimpin Uni Eropa lainnya.
Sebagai pemimpin paling senior, Merkel juga sering dianggap sebagai pemimpin de facto Uni Eropa. Hal ini ia tunjukkan ketika Jerman membantu Yunani keluar dari krisis ekonominya.
Petaka Imigran?
Namun, kebijakan Merkel tidak selalu dianggap berdampak positif. Salah satu kebijakannya yang banyak mengundang kritik adalah ketika ia memutuskan untuk membuka seluas-luasnya perbatasan Jerman untuk para pengungsi yang berasal dari daerah konflik di Timur Tengah dan Afrika.
Kebijakan ini sendiri dianggap menguntungkan Jerman yang sedang mengalami peningkatan ekonomi tetapi sekaligus menghadapi ancaman penuaan penduduk di masa depan yang akan berimbas pada krisis tenaga kerja.
Namun, hal ini kemudian menjadi masalah tatkala gelombang pengungsi kian memuncak. Menurut data dari Pew Research Center pada 2015, tercatat 1,3 juta pengungsi memasuki negara-negara Uni Eropa melalui Laut Mediterania dan negara-negara Balkan. Sementara itu, dikutip dari Eurostat, pada 2016, tercatat 800 ribu orang secara resmi mengajukan permohonan suaka kepada pemerintah federal Jerman. Angka ini merupakan yang tertinggi di Eropa – jauh melebihi negara-negara lainnya seperti Prancis, Inggris, dan Swedia.
Tingginya angka pengungsi ini dibarengi dengan meningkatnya tindakan-tindakan kejahatan, seperti perampokan, pemerkosaan, hingga aksi-aksi terorisme. Salah satu tragedi paling terkenal adalah serangan di berbagai kota pada perayaan Tahun Baru 2016.
Surat kabar Jerman, Sueddeutsche Zeitung melaporkan bahwa setidaknya 1.200 perempuan menjadi korban serangan seksual di berbagai kota – termasuk 600 kasus yang terjadi di Cologne, dan 400 kasus terjadi di Hamburg. Dari 2.000 pria yang diduga terlibat oleh pihak keamanan, mayoritas dari mereka merupakan pengungsi.
Kejadian ini tidak hanya berdampak kepada para pelaku yang diadili dan dideportasi. Para pengungsi lainnya yang tak bersalah pun harus menerima pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat Jerman pasca kejadian tersebut.
Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Forsa Institute beberapa hari setelah kejadian, 37% masyarakat Jerman mengaku tragedi tersebut mengubah secara drastis pandangan mereka kepada para imigran menjadi lebih negatif. Padahal, pada tahun sebelumnya, Jerman dikenal berpandangan optimis dalam menerima pengungsi.
Kejadian-kejadian ini kemudian dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh kelompok sayap kanan Jerman yang dimotori partai nasionalis Alternative für Deutschland (AfD). Pada Pemilu Federal 2017, partai ini berhasil meraih peningkatan 7,9% suara dari perolehan tahun 2013 yang merupakan peningkatan paling signifikan di antara partai-partai lainnya.
Sementara itu, CDU dan Christian Social Union in Bavaria (CSU) (CDU/CSU) hanya meraih 33% suara yang merupakan terburuk sejak tahun 1949. Perolehan suara Social Democratic Party of Germany (SPD) yang merupakan koalisi Merkel juga tergerus sebanyak 5,2%.
Hasil buruk Pemilu Federal ini yang sebelumnya sudah didahului oleh hasil-hasil buruk Pemilu di beberapa wilayah akhirnya berujung pada pengumuman Merkel bahwa ia tidak akan lagi maju sebagai kandidat pemimpin CDU tahun 2021 nanti, sekaligus mengakhiri sepak terjangnya selama 16 tahun memimpin Jerman.
Kandidat Penerus Merkel
Nama-nama calon penerus Merkel pun bermunculan. Survei yang dilakukan oleh YouGov pada akhir 2019 lalu mengerucutkan para suksesor Merkel tersebut menjadi lima nama, yaitu Friedrich Merz, Markus Soeder, Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, dan Jens Spahn. Politisi ulung CDU Merz unggul dengan 13%, diikuti oleh Ketua CSU Soeder dengan 8%, dan Ketua CDU yang juga dijuluki ‘mini-merkel’ Kramp-Karrenbauer dengan 5,2%.
Namun, siapapun suksesor Merkel nanti, tentu harus menghadapi berbagai tantangan di dekade berikutnya. Setidaknya, para suksesor Merkel harus menghadapi dua tantangan besar terkait dengan kebijakan dalam negeri dan luar negerinya, yaitu penyediaan tenaga kerja dan ancaman disintegrasi Uni Eropa.
Penuaan Penduduk
Jerman merupakan negara terkuat secara ekonomi dibandingkan negara Uni Eropa lainnya di awal abad ke-21 ini. Hal ini terbukti dengan Jerman yang mampu memulihkan ekonominya dengan sangat cepat dibandingkan negara-negara Eropa lainnya usai krisis ekonomi global 2008.
Jerman juga memiliki angka pengangguran terendah di Eropa. Mengutip data dari Eurostat, angka pengangguran Jerman pada 2014 hanya mencapai 5%, jauh di bawah rata-rata negara UE yang mencapai 10,2%. Lapangan kerja juga menyentuh angka 73,3% pada tahun 2017, jauh diatas rata-rata anggota UE lainnya yang hanya menyentuh angka 64,1%.
Namun, hal ini sayangnya terancam akibat fenomena penuaan penduduk yang harus dihadapi hingga tahun 2060 nanti. Sebuah riset yang dirilis oleh Bertelsmann Foundation menyebutkan bahwa Jerman membutuhkan sedikitnya 260 ribu pekerja migran per tahun hingga tahun 2060 akibat dari penuaan penduduk yang dialaminya.
Hal ini berarti pemerintah Jerman tetap perlu mempertahankan kebijakan yang memungkinnya mampu menampung banyak pengungsi atau imigran. Meski begitu, berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi dalam beberapa tahun terakhir tentu tidak dapat dikesampingkan karena justru mengancam keamanan dalam negeri Jerman itu sendiri.
Tenaga kerja sendiri merupakan hal fundamental bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selain merupakan salah satu dari faktor produksi, tenaga kerja juga merupakan basis konsumsi karena tenaga kerja juga merupakan manusia yang menikmati hasil produksi.
Ekonom Inggris, John M. Keynes berpendapat bahwa peningkatan konsumsi dapat merangsang investasi. Ketika investasi meningkat, maka pendapatan juga meningkat yang mengarah pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Ancaman Disintegrasi Uni Eropa
Selain masalah dalam negeri, masalah luar negeri juga meliputi organisasi supranasional Uni Eropa. Peningkatan gelombang nasionalisme yang membawa semangat eurosceptics terjadi di beberapa negara.
Partai-partai nasionalis berhasil meraih dukungan secara signifikan di berbagai negara penting, seperti Prancis, Belanda, Austria, Italia, hingga Jerman. Inggris Raya bahkan telah memutuskan untuk keluar usai referendum yang dilakukan pada 2016 atau biasa dikenal istilah ‘Brexit’. Jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov pada 2020 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Eropa percaya UE akan runtuh dalam 20 tahun mendatang,
Peter Koenig dalam Europe on the Brink of Collapse? berpendapat bahwa Uni Eropa telah berada diambang kehancuran karena telah terlalu lama berkiblat dan didikte oleh Amerika Serikat. Uni Eropa telah lama hanya menjadi bidak catur yang dimainkan oleh AS untuk menangkal Rusia dan Tiongkok – yang sayangnya AS tidak begitu cerdas dalam memainkannya.
Hal ini bisa dilihat dari berbagai gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara seperti gerakan rompi kuning di Prancis yang memprotes langkah-langkah penghematan Emmanuel Macron dan tindakan represif aparat. Gerakan ini memicu terjadinya gerakan serupa di Inggris, Belanda, dan Belgia.
Jerman sendiri juga memiliki masalah dengan AS, terutama terkait dengan kerja sama proyek pipa gas Nord Steam 2 dengan Rusia. AS mengancam akan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Jerman yang bekerja pada proyek tersebut.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas juga sangat vokal dalam menentang keputusan AS yang menarik diri secara sepihak dari JCPOA dan ancaman sanksi kepada perusahaan-perusahaan Eropa yang tetap bekerja dengan Iran.
Menjadi pemimpin Jerman, secara tidak langsung juga menjadi penguasa Uni Eropa. Hal ini merupakan konsekuensi dari fakta bahwa Jerman merupakan “natural leader” dari UE. Maka, siapapun pengganti Merkel akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari pendahulunya tersebut. Masa depan Jerman dan Uni Eropa bergantung pada sang suksesor.
Tulisan milik M. Hafizh Nabiyyin, mahasiswa S-1 Hubungan Internasional di Universitas Potensi Utama.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
