HomeRuang PublikRussia’s Continuing Ties to Southeast Asia and How They Affect the Ukraine...

Russia’s Continuing Ties to Southeast Asia and How They Affect the Ukraine War: Part 2

By Joshua Kurlantzick

Kecil Besar

Russia’s ties across Southeast Asia keep most countries in the region from opposing the war in Ukraine.


PinterPolitik.com

While Russia’s closest partners in Southeast Asia are Myanmar, Vietnam, and Laos, all of which are dependent on Russian military hardware and, in the case of Laos and Myanmar, are helped by Russian rhetorical support for their highly authoritarian regimes, Moscow has in recent years been a more active presence in other parts of Southeast Asia as well.

After the Thai military launched a coup in 2014 that kept it in power until 2019 (when it stage-managed an election), ties cooled, at least for a time, between Bangkok and treaty ally Washington. The Thai military sought out Beijing to publicly balance its deteriorating relations with Washington, but it publicly wooed Moscow as well. The Thai military stepped up bilateral visits with top Russian officials, and also sought a range of deals for Russian arms.

According to the Stockholm Peace Research Institute, Russia sold nearly 30 percent of all weapons to Southeast Asian states last decade, making it the largest arms supplier to Southeast Asia. Moscow often offers cheaper equipment than potential competitors like the United States, and sometimes sells military equipment for barter rather than strictly for cash, which is attractive to many Southeast Asian states. (Some Southeast Asian defense platforms, like Vietnam’s, also were based on Soviet weaponry and so remain highly dependent on Russian arms.) Russia also, until COVID-19, was an increasingly important source of tourism for Thailand, whose economy is highly dependent on tourism. (Many of those Russian tourists are now stranded in Thailand, unable to get flights home and also unable to obtain more cash because so many credit cards and other financial firms have sanctioned Russia.)

Still, Thailand did join the UN vote against the invasion of Ukraine, but the Thai government still has noted that its position on the war remains neutral, which it says is in the “national interest” of the kingdom. Thailand’s foreign minister also pointedly noted that the kingdom will not “rush” to condemn Moscow, according to ThaiPBS. That neutrality is similar to the overall position of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which has maintained a neutral stance, with its foreign ministers together issuing a bland statement that just called for “restraint” and did not even mention the Russian invasion.

Indonesia and the Philippines have taken similar approaches. They both voted to condemn the invasion at the United Nations. But Jakarta, which has a tradition of attempting to remain neutral in major world conflicts, has hosted ASEAN-Russia maritime exercises, and has become a growing consumer of Russian weapons, has tried to avoid saying anything of consequence about the conflict. It also has clearly stated it will not impose sanctions on Moscow, a position similar to that of Manila.

Indeed, Philippine President Rodrigo Duterte has declared he wants Manila (like Thailand a U.S. treaty ally) to remain neutral in the Ukraine conflict, a position similar to that taken by the leading contender to replace Duterte in the upcoming Philippine presidential elections, Ferdinand Marcos Jr. Of the leading Southeast Asian states, only Singapore has been aggressive in condemning the Ukraine invasion; Singapore, an important financial center and private banking center, also has imposed a range of financial sanctions and export controls on Russian banks and other financial institutions.


This article was previously published in Council on Foreign Relations on 14 March 2022 and is published here with the permission of the author. The views expressed in this article are those of the writer and do not necessarily reflect those of PinterPolitik.


Profil-Ruang-Publik-Joshua-Kurlantzick-English
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Ini Strategi Putin Meraih Stabilisasi?

Oleh: Muhammad Ferdiansyah, Shafanissa Arisanti Prawidya, Yoseph Januar Tedi PinterPolitik.com Dalam dua dekade terakhir, nama Vladimir Putin telah identik dengan perpolitikan di Rusia. Sejak periode awal...

Pesta Demokrasi? Mengkritisi Pandangan Pemilu

Oleh: Noki Dwi Nugroho PinterPolitik.com Sejak kemerdekaannya pada Agustus 1945, pendiri bangsa Indonesia berkonsensus untuk menjadikan wilayah bekas jajahan Kerajaan Belanda yang bernama Hindia Belanda ini...

Meretas Riwayat Beasiswa Supersemar

Beasiswa Supersemar sukses mencetak ribuan alumni cemerlang. Mereka terdiri atas lulusan S1, S2, S3, bahkan di antaranya ada yang telah menjadi guru besar. Tidak...