HomeRuang PublikPenguatan Kerjasama Keamanan Indonesia-AS

Penguatan Kerjasama Keamanan Indonesia-AS

Oleh: Joshua Kurlantzick, dosen senior the Council of Foreign Relations (CFR).

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar kerjasama keamanan Indonesia-AS tetap langgeng.


PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada tulisan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dengan menjaga kepentingan keamanan bersama antara Indonesia dan AS, akan mampu memperkuat Pemerintahan Presiden AS, Donald J. Trump. Terutama karena saat ini negara-negara di Asia Tenggara tengah menghadapi tiga ancaman yang datang bersamaan.

Selain ancaman berkembangnya militansi Negara Islam akibat sebaran pejuang militan dari Timur Tengah yang kembali ke negaranya atau membangun pangkalan Negara Islam yang baru, Asia Tenggara juga kini tengah berhadapan dengan merebaknya perselisihan militerisasi di Kawasan Laut Cina Selatan, serta kembali maraknya pembajakan di wilayah perairan.

Walaupun sengketa di Kawasan Laut Cina Selatan telah meningkat dengan mulai agresifnya peningkatan aktivitas militer antara Beijing dan Washington. Namun Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di ASEAN, sebenarnya memiliki posisi strategis yang mampu menjadi penengah dan pereda ketegangan di kawasan tersebut.

Di sisi lain, walau Jokowi telah berkomitmen untuk memerangi terorisme dari militansi Negara Islam dan pembajakan, namun hingga kini masih mengalami kesulitan untuk mengatasi ancaman non tradisional tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya bila Washington, Jakarta, Australia, serta kekuatan regional lainnya, mengambil langkah-langkah berikut ini:

Menghadapi Tantangan di Laut Cina Selatan

  • AS seharusnya meningkatkan pendanaan program Pelatihan Militer dan Pendidikan Internasional bagi TNI, setidaknya 50 persen lebih banyak dari saat ini (sekitar 2,4 juta dollar AS per tahun) demi memperkuat sentimen pro-AS. TNI telah mendapatkan manfaat ini sejak tahun 2000-an, dengan mempertimbangkan kembalinya kepatuhan Jakarta terhadap politik yang tidak berpihak dan keamanan maritim yang pasif.
  • AS dapat mendorong Indonesia melakukan operasi kebebasan navigasi dengan Australia di Laut Cina Selatan. Sebab Indonesia dan Australia tak mungkin menantang serta memicu amarah Tiongkok dengan berpatroli kebebasan navigasi (freedom of navigation operations/FONOP) bersama AS. Sebenarnya Februari 2017 lalu, Jokowi pernah mengutarakan gagasan tersebut secara terbuka, namun ditolak Australia.
  • AS dapat menawarkan pelatihan bersama dengan Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna. Sebelumnya, AS telah melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan dengan mitra regional lainnya, untuk menunjukkan kalau tidak hanya AS, tapi juga Australia, India, Jepang, dan negara Asia Tenggara yang akan memperjuangkan kebebasan navigasi di perairan tersebut. Bila Indonesia dan AS melakukan latihan militer bersama di Perairan Natuna, akan menunjukkan pada Tiongkok kalau Indonesia tidak lagi mengadopsi pendekatan pasif terhadap masalah Laut Cina Selatan.
  • AS seharusnya mendorong Indonesia meningkatkan belanja pertahanannya, serta mendorong Jokowi untuk memuktahirkan peralatan Angkatan Laut dan Udara Indonesia. AS dapat meningkatkan penjualan kapal maritim yang lebih besar, pesawat baru, dan kapal penjaga pantai demi memperkuat pasukan maritim yang bertugas melindungi wilayah perairan. Terutama Indonesia tidak memiliki basis musuh yang nyata di daratan.
  • AS sebaiknya mendorong Indonesia untuk memimpin dan memfasilitasi ASEAN terkait pedoman perilaku di Laut Cina Selatan. AS juga dapat mendorong Jokowi untuk menggunakan pertemuan-pertemuan ASEAN demi menyoroti keputusan Den Haag 2016 atas klaim teritorial di Laut Cina Selatan.
  • AS dan Indonesia dapat mengadakan dialog strategis tingkat menteri yang difokuskan pada masalah Laut Cina Selatan yang belum dilakukan oleh Presiden Trump. Kedua negara dapat menggunakan dialog tersebut untuk menentukan langkah kerjasama bilateral, seperti meningkatkan dukungan terhadap AS dalam menghadapi ancaman di Kawasan Asia Tenggara.
Baca juga :  Di Balik Pelik RUU Penyiaran vs Digitalisasi

Memerangi Militansi Negara Islam

  • AS dan Indonesia dapat memberlakukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk menemukan, melacak, dan memeriksa para militansi Negara Islam yang ada di tanah air. Sayangnya, hingga kini Pemerintah – dalam hal ini Kepolisian, kurang ketat dalam menetapkan program formal yang mampu mengawasi para militan ISIS yang kembali.
  • Pemerintah AS dapat memberikan bantuan dana untuk program re-integrasi mereka agar mampu berbaur kembali secara damai dengan masyarakat, dan menempatkan mereka pada Daftar Orang Dengan Pengawasan Khusus (specially designated nationals) dan Daftar Orang yang Diblokir (blocked persons).
  • AS dapat membentuk pasukan atau petugas permanen khusus untuk memimpin pelatihan bagi Kepolisian Indonesia, sehingga memiliki pengalaman serta ketrampilan dalam memberantas jaringan teroris.
  • AS dapat mendesak Indonesia untuk bergabung dalam Koalisi Global yang dipimpin AS demi mengalahkan ISIS. Kerjasama ini akan memberi akses lebih bagi intelijen Indonesia, terutama terkait ancaman Negara Islam di Mindanau, Filipina.
  • Indonesia, Malaysia, dan Filipina dapat melakukan patroli Angkatan Laut dan Penjaga Pantai bersama di Laut Sulu-Celebes setiap bulannya. AS akan bergabung untuk ikut memburu para militansi, sebab perairan tersebut kerap digunakan para perompak maupun militansi untuk melakukan kejahatan Trans-Nasional. Mei 2016, Indonesia setuju melakukan patroli bersama, sayangnya patroli tidak dilakukan secara teratur.
  • Sebagai Presiden, Jokowi seharusnya bisa menggalang dukungan publik dalam melawan radikalisme, baik yang menggunakan kekerasan maupun tidak. Sebab bila menggunakan langkah retorik dapat memicu kemarahan kelompok-kelompok Islam di Indonesia, seperti kelompok yang berunjuk rasa menentang Ahok. Apalagi berdasarkan jajak pendapat, 90 persen rakyat tidak mendukung adanya Negara Islam.
  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menggunakan ketidakpopuleran kelompok radikal, popularitas kelompok tradisional, serta pendekatan demokrasi yang moderat demi menggalang dukungan publik. Jokowi sebenarnya juga dapat menggunakan platform ini dalam meraih dukungan. Meski begitu, deklarasi dukungan Jokowi atas Indonesia yang pluralistik juga merupakan awal yang baik.
  • Jokowi seharusnya meyakinkan pemilih religius kalau ia tidak bermaksud menganggu partisipasi agama bila menggunakan politik yang damai, sehingga tercipta kesan kalau sikap kerasnya terhadap radikalisme bertujuan untuk mendukung hak beragama dan organisasi Muslim Nusantara.

Menumpas Pembajakan

  • Bersama Indonesia, AS ikut melakukan patroli di Laut Sulu-Celebes sambil memberi pelatihan anti-pembajakan. Apalagi Juli 2017 lalu, Angkatan Laut AS juga melakukan patroli bersama Pasukan Filipina di Laut Sulu. Patroli secara multilateral akan memberi AS porsi yang lebih besar dalam keterlibatannya di Perairan Sulu, apalagi bila ikut terlibat pula dalam patroli udara saat mengidentifikasi kapal bajak laut.
  • Baik AS, Indonesia, Malaysia, maupun Filipina, seharusnya mampu memfasilitasi pengejaran darurat para perompak dan militan di kawasan perairan menggunakan patroli laut gabungan di Laut Sulu-Celebes. Bantuan AS diharapkan akan mampu mempermudah pelacakan para bajak laut (atau kelompok hibrit bajak laut dan militer), terutama di saat terjadi pengejaran darurat yang melibatkan teritorial negara lain.
Baca juga :  Menavigasi Inklusivitas Politik Indonesia: Prabowo Subianto dan Perwujudan Consociational Democracy

Perkuat Hubungan Strategis

Apabila Indonesia dan AS menjalin hubungan strategis yang menghindari ilusi dan berfokus pada tiga sasaran keamanan terpisah, yaitu meningkatkan pertahanan di Laut Cina Selatan, memerangi militansi Negara Islam, menumpas pembajakan, dan kejahatan trans-nasional lainnya di Asia Tenggara, maka tak hanya akan meningkatkan keamanan regional tapi juga memajukan kepentingan kedua negara.

Pemerintah Indonesia dapat mengambil posisi lebih kuat di Laut Cina Selatan, serta dapat mendorong ASEAN untuk menempatkan posisi yang lebih terpadu dan secara keseluruhan pada sengketa di Laut Cina Selatan. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah gagal mencapai konsensus mengenai strategi yang akan dilakukan terhadap Laut Cina Selatan.

Posisi Indonesia yang lebih kuat tentunya akan dapat meyakinkan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Filipina untuk bergabung melalui pendekatan yang terpadu. Di sisi lain, komitmen Jakarta untuk memerangi Negara Islam dan pembajakan pun, akan semakin memacu pendanaan demi memerangi kelompok-kelompok militan tersebut.

Dengan adanya komitmen bersama ini, Indonesia tak hanya menjadi lebih aman, tapi juga dapat membantu mengungkap sel-sel militan Negara Islam, baik di Australia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan negara mitra AS lainnya. Komitmen ini tentu mewajibkan Indonesia untuk meningkatkan jaringan intelijennya dan membagi lebih banyak informasi dengan negara-negara kawasan.

Bila komitmen bersama ini telah terbentuk, para elit di Washington maupun di Jakarta dapat menggalang kembali hubungan yang berfokus pada keamanan kedua negara, serta memastikan upaya agar hubungan ekonomi dipastikan tidak akan memburuk. Di sisi berbeda, AS juga perlu mengakui kalau Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Pengakuan ini juga harus diimplementasikan melalui strategi jangka panjang AS terhadap Asia Tenggara, terutama Indonesia yang potensi pasar terbesarnya belum dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS di Asia Tenggara. Padahal dengan jumlah penduduknya yang banyak, Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar bagi para investor asing.

Pada akhirnya, diharapkan terciptanya hubungan yang baik antara Indonesia dan AS akan menjadi aset tersendiri, jika hubungan Washington dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya terancam akibat pergeseran kebijakan imigrasi AS. Hubungan produktif yang dimiliki AS dengan negara Muslim terbesar di dunia ini, akan dapat membantu mengurangi citra buruk akibat kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk mempersempit masuknya militansi ke AS tersebut.

Diterjemahkan dari tulisan Joshua Kurlantzick berjudul Keeping the U.S.-Indonesia Relationship Moving Forward. Copyright © 2018 by the Council on Foreign Relations. Dipublikasikan ulang dengan persetujuan penulis.


“Disclaimer: Opini ini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
spot_imgspot_img

#Trending Article

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Partai-partai politik sedang bernegosiasi dan bicara soal koalisi-koalisi di Pilkada 2024. Mengapa ini juga penting bagi pemerintahan Prabowo nanti?

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

Timur Tengah, Kawasan yang Seharusnya Tak Ada?�

Sempat muncul dorongan untuk mengganti nama kawasan Timur Tengah menjadi Asia Barat. Tapi sebenarnya muncul dari mana istilah “Timur Tengah” itu sendiri?�

Bukan Retno, Prabowo Pilih Fadli Zon?

Prabowo Subianto dirumorkan tidak akan memilih Retno Marsudi sebagai Menlu. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

Di Balik Operasi Semi Rahasia Kaesang?

Survei elektabilitas kandidat di Pilkada 2024 mulai muncul dan Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep melejit di urutan pertama edisi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Meski diiringi sentimen minor, hal ini dinilai akan dibingkai ke dalam strategi khusus bagi Kaesang agar terus relevan.

More Stories

Menavigasi Inklusivitas Politik Indonesia: Prabowo Subianto dan Perwujudan Consociational Democracy

Oleh: Damurrosysyi Mujahidain, S.Pd., M.Ikom. Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah berlalu dan sebagian besar rakyat Indonesia telah berkontribusi dalam terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden...

Mengurangi Polarisasi Agama, Berkaca dari Pemilu 2024

Oleh: Muhammad Iqbal Saputra Pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), isu politisasi agama kembali mengemuka. Politisasi agama merupakan penggunaan simbol dan retorika agama untuk meraih...

Di Balik Pelik RUU Penyiaran vs Digitalisasi

Oleh: Muhammad Azhar Zidane PinterPolitik.com Konteks penyiaran saat ini menjadi salah satu topik isu menarik untuk dibahas, terlebih saat perumusan RUU Penyiaran mulai ramai kembali di...