Pada 10 Juli lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi mengumumkan bahwa Hagia Sophia di Istanbul akan kembali dibuka sebagai masjid untuk umat Islam. Keputusan itu sontak memancing reaksi dan polemik di seluruh dunia. Sayangnya, para pengamat politik umumnya menilai keputusan tersebut melalui kacamata tunggal saja: semua itu hanya demi kepentingan politik Erdogan menghadapi pemilu 2023. Padahal, dalam kasus Hagia Sophia, menurut saya Erdogan sedang bermain di panggung yang jauh lebih besar.
PinterPolitik.com
Dewan Negara Turki (Turkey’s Council of State), yang merupakan pengadilan administrasi tertinggi, awal Juli lalu memang telah menerima argumen banding yang mendesak pembatalan keputusan Dewan Menteri (Council of Ministers) tanggal 24 November 1934, yang telah mengubah Hagia Sophia dari masjid agung menjadi museum. Dengan demikian, Hagia Sophia kembali dibuka sebagai tempat ibadah bagi kaum muslim.
Tuntutan hukum itu sendiri sebenarnya bukan baru saja diajukan, tetapi telah berproses sejak 2005 silam. Sebuah lembaga swadaya masyarakat di Istanbul, The Association of Foundations and Service to Historical Artefacts and the Environment, telah mengajukan petisi di Dewan Negara yang meminta pembatalan keputusan untuk mengubah Hagia Sophia menjadi museum.
Menurut putusan Dewan Negara pekan lalu, berdasarkan akta pendirian Fatih Sultan Mehmet Foundation yang diajukan pengacara dalam bandingnya, Hagia Sophia dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh Sultan Mehmet II dan diwakafkan sebagai sebuah masjid. Menurut Dewan Negara, keputusan tersebut tidak dapat diubah secara hukum, kecuali oleh pendirinya. Yurisprudensi hukum Islam memang melarang perubahan akta atau piagam sebuah lembaga tanpa konsultasi dan persetujuan dari pemiliknya, sebuah prinsip perdata yang sejak lama juga telah diadopsi oleh hukum modern.
Perubahan status Hagia Sophia kembali menjadi masjid itu tentu saja segera memancing kontroversi. Dunia Barat umumnya tidak senang dengan keputusan tersebut. Perubahan status itu dianggap telah dan akan menyinggung perasaan umat Kristen dunia, khususnya golongan Kristen Ortodoks. Sebab, saat pertama kali dibangun oleh Kaisar Bizantium, Justinian I, pada tahun 532 hingga 537, Hagia Sophia semula dimaksudkan sebagai gereja katedral.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Morgan Otagus, misalnya, menyatakan kekecewaannya atas perubahan status tersebut. Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, secara verbal bahkan meminta Turki untuk tetap mempertahankan Hagia Sophia sebagai museum. Senada dengan Amerika Serikat, juru bicara pemerintah Yunani, Stelios Petsas, mengatakan bahwa perubahan Hagia Sophia akan menciptakan jurang emosional yang besar antara orang-orang Kristen di dunia dengan orang-orang Turki.
Ungkapan ketidaksenangan Amerika dan Yunani ini sangatlah bisa dipahami, mengingat penduduk Amerika Serikat dan Yunani memang banyak yang berlatar belakang Kristen Ortodoks.
Menariknya, pemerintah Rusia, yang sebagian besar warganya juga menganut Kristen Ortodoks, bersikap lebih kalem dan diplomatis. Saya baca, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Vershinin, menyatakan jika perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid adalah urusan internal Turki. Pemerintah Rusia berpandangan bahwa tidak seorang pun boleh ikut campur dalam keputusan itu.
Saya kira, sikap Rusia yang menghormati kedaulatan Turki atas Hagia Sophia pantas dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia. Di tengah kritik dan kontroversi mengenai perubahan status Hagia Sophia, kita memang tak boleh mengabaikan sikap saling menghormati tadi. Apalagi, sebagai sesama negara muslim, kita juga memahami bahwa bagi bangsa Turki, Hagia Sophia memang lebih dari sekadar museum atau masjid. Bagi mereka, Hagia Sophia adalah salah satu simbol identitas kebangsaan.
Bangsa Turki modern bagaimanapun menyandarkan identitas sejarahnya pada Kesultanan Ottoman, daripada kepada Kekaisaran Bizantium, atau Romawi Timur, yang secara historis dan kultural kini menjadi Yunani. Dalam konteks historis inilah, Hagia Sophia sebagai gereja adalah simbol “kekalahan” Turki atas Romawi pada abad pertengahan. Sementara, Hagia Sophia sebagai museum adalah simbol kekalahan Turki atas Sekutu dalam Perang Dunia I.
Posisi Hagia Sophia sebagai simpul identitas kebangsaan inilah yang banyak dilupakan oleh para pengamat. Mereka hanya melihat Hagia Sophia dari langgam politik Erdogan semata, dan melupakan imajinasi politik bangsa Turki secara umum. Menilai Hagia Sophia hanya sebagai simbol politik Islam jelas adalah sebuah kekeliruan.
Simbol Kebangkitan Nasionalis-Religius
Hagia Sophia dibangun pada abad keenam atas perintah Kaisar Bizantium, Justinian I. Bangunan ini merupakan katedral terbesar di dunia selama hampir seribu tahun. Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel, yang menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium, jatuh ke tangan tentara Ottoman Turki yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Saat memasuki Hagia Sophia, sultan yang waktu itu masih berusia 21 tahun tersebut meminta bangunan tersebut diubah menjadi masjid. Karena menghormati warga multi-agama di Konstantinopel, Sultan Mehmet II memesan dekorasi baru yang tidak menghancurkan detail interior Hagia Sophia yang telah ada sebelumnya.
Selain mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, Sultan Mehmet II, yang oleh bangsa Turki digelari “Al Fatih” itu, alias “Sang Penakluk (Konstantinopel)”, juga mengganti nama “Konstantinopel” menjadi “Istanbul”. Sejak hari itulah Kekaisaran Bizantium berakhir untuk selama-lamanya.
Peristiwa tersebut menandai titik balik sejarah yang penting. Bagi bangsa Turki, Hagia Sophia kemudian dipandang sebagai simbol kemenangan sekaligus kebangkitan, warisan dari Al Fatih yang telah berhasil meruntuhkan Bizantium dan mengubah basilika menjadi masjid agung.
Itu sebabnya, ketika pada 1 Februari 1935 Mustafa Kemal Atatürk mendeklarasikan perubahan Hagia Sophia menjadi museum, banyak orang Turki menganggapnya sebagai “kekalahan”. Kalau sebelumnya Turki, melalui tangan Al Fatih, berhasil menaklukan Barat, maka kini Turki telah dikalahkan Barat. Westernisasi dan sekularisasi yang disodorkan Atatürk telah memutus keterhubungan Turki dengan masa lalunya. Penyair Turki, Necip Fazıl Kısakürek, menyebut museumisasi Hagia Sophia tadi sebagai telah menyegel semangat bangsa Turki. “Semangat orang Turki telah dimuseumkan,” ujar Kısakürek.
Bagi orang Turki, sebagai pribadi Atatürk sebenarnya adalah seorang pahlawan. Ia dianggap sebagai pembebas yang telah menghadapi pasukan Inggris dan Perancis ketika mereka menduduki Anatolia. Namun, Atatürk menggunakan legitimasi dari perjuangan selama Perang Dunia I itu untuk menghancurkan keterpautan sejarah bangsanya dari semua warisan kejayaan Ottoman. Sehingga, meminjam bahasa Kısakürek, perubahan dari masjid menjadi museum tak ubahnya menjadikan Hagia Sophia sebagai “sarkofagus tempat Islam dikuburkan”, yang membuat Turki modern jadi terputus dengan kebesaran masa lalunya.
Kritik terhadap “Kemalisme” memang telah berlangsung sejak lama di Turki. Penolakan terhadap sekularisme dan militerisme terus menguat sejak dekade 1970-an. Militer, yang menjadi penjaga gawang sekularisme, mulai berhadapan dengan gerakan Islamisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Turki. Saya kira Erdogan dan para politisi Turki segenerasinya besar dan tumbuh di tengah suasana itu.
Jadi, perubahan kembali Hagia Sophia menjadi masjid adalah mimpi banyak orang Turki sejak lama, bukan hanya mimpi Erdogan dan para pengikutnya saja. Dalam isu Hagia Sophia ini, posisi kelompok Islamis saya kira tidak jauh berbeda dengan kelompok nasionalis, ataupun romantisme pan-Turki. Isu Hagia Sophia melampaui semua sekat tadi.
Secara politis, keputusan untuk mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid tentu saja memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi Erdogan. Namun, saya kira sangat dangkal kalau keuntungan politik yang diperoleh Erdogan tersebut membuat kita menutup mata terhadap gelombang besar di baliknya, yaitu gelombang perlawanan terhadap sekularisasi sekaligus gelombang kerinduan orang-orang Turki untuk memperbaiki hubungannya dengan sejarah Islam Ottoman.
Secara simbolik, perubahan Hagia Sophia dari masjid menjadi museum adalah simbol perceraian bangsa Turki dengan sejarah Ottoman, sekaligus mewakili keterdominasian Turki oleh sekularisme Barat. Kini, pemulihan kembali MasjidAgung Hagia Sophia berarti sebaliknya. Melalui pemulihan fungsi masjid itu kini Turki telah terhubung kembali dengan masa lalunya, berdiri tegak di atas karpet sejarah yang telah mewariskan kebesaran dan kebanggaan untuk mereka.
Tulisan milik Dipo Alam, Ph.D., Sekretaris Jenderal D-8 Organization for Economic Cooperation (D-8), berkantor di Istanbul, Turki (2007-2010).
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
