HomePolitikAlam dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia

Alam dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia

Oleh Muhammad Arief Virgy, Insight Analyst di Yayasan Madani Berkelanjutan

Kecil Besar

Pelestarian alam sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, fokus perlindungan alam Indonesia ini belum menjadi perhatian utama pemerintah.


PinterPolitik.com

Alam selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konteks pembangunan. Hal ini tak mengherankan karena alam dapat menjadi pendukung sekaligus penghambat bagi pembangunan itu sendiri.

Oleh karenanya, pembangunan yang tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang wajib diperhatikan bagi seluruh negara, termasuk Indonesia yang telah berkomitmen melalui ratifikasi Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

Berbicara tentang pembangunan, maka tak afdol rasanya jika kita tidak membicarakan perihal perencanaan pembangunan. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bentuk dari perencanaan pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. RPJMN ini merumuskan peta potensi permasalahan yang akan terjadi serta merumuskan bagaimana solusi untuk permasalahannya.

Pada akhir tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) berencana untuk menerbitkan RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Sembari menunggu Presiden terpilih dilantik, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang nantinya rancangan ini akan disinkronisasikan dengan visi-misi dari Presiden terpilih.

Akan tetapi, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 ini, khususnya dalam konteks kehutanan dan masyarakat adat yang menjadi bagian integral dari alam. Apakah rancangan tersebut sudah cukup inklusif terhadap masyarakat dan perlindungan hutan?

Catatan Penting Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Pertama, pemerintah belum secara serius akan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat adat. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemerintah tidak secara eksplisit menargetkan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat.

Berbeda dengan permasalahan lingkungan hidup – di mana terdapat profil lingkungan yang hendak dicapai, untuk penyelesaian permasalahan masyarakat adat tidak ada angka yang pasti ditargetkan. Hal ini berbeda dengan RPJMN 2015-2019 di mana ada angka yang pasti ditargetkan – semisal pemerintah berkomitmen mengalokasikan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk sejumlah skema perhutanan sosial termasuk hutan adat.

Selain itu, pemerintah tidak menjadikan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai agenda prioritas dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Padahal, RUU Masyarakat Adat merupakan payung hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dijamin oleh pemerintah.

Kedua, pemerintah belum secara konkret mengatur bagaimana langkah untuk menanggulangi permasalahan tiadanya kebijakan atau regulasi yang efektif dalam konteks kehutanan. Berdasarkan analisis tutupan lahan yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, selama tujuh tahun penerapan Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut, sedikitnya tiga juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau – kira-kira setara dengan lima kali luas pulau Bali – telah habis dikonversi untuk penggunaan lain.

Baca juga :  PHK Indonesia, Waspada Sindrom Katak Rebus? 

Dengan melihat fakta tersebut, maka dapat kita katakan bahwa kebijakan Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut tidak berjalan efektif dikarenakan kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta adanya pengecualian lahan yang tidak dilindungi oleh kebijakan moratorium. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 baru sebatas akan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi secara umum sehingga hal ini belum secara spesifik menyasar peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan terhadap konteks kehutanan yang selama ini kerap menjadi permasalahan.

Ketigatidak adanya agenda peninjauan kembali izin-izin lahan yang berpotensi menimbulkan adanya kehilangan hutan primer dan lahan gambut. Dalam temuan Chain Reaction Research, disebutkan bahwa 6,1 juta hektar (ha) hutan primer dan lahan gambut masih tersisa di areal konsesi perkebunan kelapa sawit. Lahan tersebut dapat dianggap sebagai stranded assets atau aset terlantar lantaran perusahaan yang memiliki izin hak guna usaha (HGU) mematuhi kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE).

Dalam hal ini, perusahaan diperkenankan untuk memanfaatkan lahan tersebut secara legal lantaran sudah mendapatkan izin HGU apabila perusahaan ingin meningkatkan produktivitasnya walaupun melanggar kebijakan NDPE. Jumlah total lahan tersebut tidak dilindungi oleh kebijakan Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut lantaran dalam kebijakan ini disebutkan bahwa lahan pengecualian yang dilindungi oleh Inpres, salah satunya yaitu lahan yang telah mendapatkan izin persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sebelum Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Terakhirpemerintah tidak memasukkan bagaimana strategi yang akan ditempuh dalam penyelesaian konflik tenurial. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan adanya penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan. Namun, dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, tidak dijelaskan bagaimana strategi atau upaya untuk menyelesaikan konflik tenurial dalam kawasan hutan.

Penyelesaian konflik tenurial sendiri memerlukan adanya peran aktif antar stakeholder guna membangun koordinasi, komunikasi, hingga kesetaraan berbagai pihak baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam konflik.

Baca juga :  Nadir Pariwisata: Kita Butuh IShowSpeed

Hal yang Perlu Dilakukan

Dari beberapa catatan tersebut, ada beberapa hal perlu diperbaiki oleh pemerintah sebelum menerbitkan RPJMN 2020-2024 pada akhir tahun nanti. Pertama, pemerintah perlu menjadikan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai agenda prioritas dalam RPJMN 2020-2024 versi final.

Hal ini dapat menjadi langkah konkret dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan masyarakat adat yang selama ini kerap ditemui. Selain itu, pemerintah perlu memiliki angka target secara pasti perihal penyelesaian permasalahan yang menimpa masyarakat adat sehingga pemerintah memiliki benchmark dalam upayanya dalam menanggulangi permasalahan masyarakat adat.

Kedua, untuk mencapai target luas minimal hutan primer dan target luas minimal lahan gambut yang dipertahankan pada RPJMN 2020-2024, serta untuk menanggulangi permasalahan yang selalu ditemukan dalam bidang lingkungan hidup yaitu menyangkut kualitas regulasi dan kebijakan, maka dalam RPJMN 2020-2024 perlu dimasukkan adanya agenda penguatan regulasi dan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup secara spesifik – semisal peningkatan status kebijakan dari hanya berbentuk Inpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut menjadi Regulasi Perpres Moratorium Hutan dan Lahan Gambut.

Ketiga, RPJMN 2020-2024 perlu menetapkan agenda adanya peninjauan kembali izin-izin persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sebelum Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Hal ini dilakukan guna mencegah hilangnya potensi konversi penggunaan hutan primer dan lahan gambut bagi pembangunan.

Terakhir, RPJMN 2020-2024 perlu mencantumkan agenda strategi kolaborasi antar-stakeholder untuk penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik tenurial.

Suatu kesepakatan dalam konflik tenurial tidak bisa diintepretasikan atau dirumuskan hanya oleh salah satu pihak. Dengan demikian, kolaborasi menjadi hal yang penting mengingat hukum nasional yang bersifat positivistik sehingga berdampak pada seringnya masyarakat adat sebagai pihak yang paling dirugikan dalam konflik tenurial.

Tulisan milik Muhammad Arief Virgy, Insight Analyst di Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anies-Gibran Perpetual Debate?

Respons dan pengingat kritis Anies Baswedan terhadap konten “bonus demografi” Gibran Rakabuming Raka seolah menguak kembali bahwa terdapat gap di antara mereka dan bagaimana audiens serta pengikut mereka bereaksi satu sama lain. Lalu, akankah gap tersebut terpelihara dan turut membentuk dinamika sosial-politik tanah air ke depan?

Korban Melebihi Populasi Yogya, Rusia Bertahan? 

Perang di Ukraina membuat Rusia kehilangan banyak sumber dayanya, menariknya, mereka masih bisa produksi kekuatan militer yang relatif bisa dibilang setimpal dengan sebelum perang terjadi. Mengapa demikian? 

Aguan dan The Political Conglomerate

Konglomerat pemilik Agung Sedayu Group, Aguan alias Sugianto Kusuma, menyiapkan anggaran untuk program renovasi ribuan rumah.

Hasto Will be Free?

Dengarkan artikel ini? Audio ini dibuat menggunakan AI. Interpretasi terbuka saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tampil begitu percaya diri dan justru sumringah di tengah...

Rusia dan Bayang-Bayang “Rumah Bersama Eropa”

Di masa lampau, Rusia pernah hampir jadi pemimpin "de facto" Eropa. Masih mungkinkah hal ini terjadi?

Jokowi & UGM Political Lab?

Gaduh ijazah UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu timbul-tenggelam membuka interpretasi bahwa isu tersebut adalah "kuncian" tertentu dalam sebuah setting manajemen isu. Akan tetapi, variabel UGM sendiri juga sangat menarik, mengingat sebuah kampus nyatanya dapat menjadi inkubator bagi aktor politik di masa depan mengaktualisasikan idenya mengenai negara.

Nadir Pariwisata: Kita Butuh IShowSpeed

Kondisi sektor pariwisata Indonesia kini berada di titik nadir. Di balik layar kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah, para pelaku industri perhotelan sedang berjuang bertahan dari badai krisis.

Prabowo dan Lahirnya Gerakan Non-Blok 2.0?

Dengan Perang Dagang yang memanas antara AS dan Tiongkok, mungkinkah Presiden Prabowo Subianto bidani kelahiran Gerakan Non-Blok 2.0?

More Stories

Kerajaan-Kerajaan Ter-Epic: Dari Majapahit Hingga Dinasti Habsburg

https://youtu.be/1WxhA5Ojve8 Pinterpolitik.com – Dari Majapahit hingga Habsburg, ini adalah beberapa kerajaan yang meraih kejayaan di masanya dan meninggalkan banyak warisan dalam sejarah peradaban manusia. Berikut PinterPolitik merangkum...

Ini Strategi Putin Meraih Stabilisasi?

Oleh: Muhammad Ferdiansyah, Shafanissa Arisanti Prawidya, Yoseph Januar Tedi PinterPolitik.com Dalam dua dekade terakhir, nama Vladimir Putin telah identik dengan perpolitikan di Rusia. Sejak periode awal...

Pesta Demokrasi? Mengkritisi Pandangan Pemilu

Oleh: Noki Dwi Nugroho PinterPolitik.com Sejak kemerdekaannya pada Agustus 1945, pendiri bangsa Indonesia berkonsensus untuk menjadikan wilayah bekas jajahan Kerajaan Belanda yang bernama Hindia Belanda ini...