HomePinPol TVHak angket terhadap KPK , KPK Dilemahkan?

Hak angket terhadap KPK , KPK Dilemahkan?

Kecil Besar

PinterPolitik.com – Hak angket terhadap KPK diputuskan disetujui dalam paripurna DPR. Meski ada anggota dewan yang berusaha menginterupsi, pimpinan paripurna Fahri Hamzah langsung mengetok palu tanda persetujuan hak angket. Siapa sajakah yang setuju dengan hak angket tersebut? Berikan pendapatmu.

Baca juga :  Masih Gue Pantau!
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna

#Trending Article

Misteri Cawapres Jokowi

Cawapres Jokowi disebut-sebut mulai mengerucut. Siapa ya kira-kira?

Xi Jinping dan Politik Serigala Tiongkok

Siapa yang tak kenal Xi Jinping? Pemimpin yang satu ini bisa dianggap sebagai salah satu orang paling powerful di dunia.

7 Drakula Perempuan Indonesia

Sangat disayangkan, bila ada perempuan yang ikut menjelma layaknya drakula yang menghisap darah rakyat. Sebab perempuan seharusnya memiliki sifat welas asih dan empati yang...

The Great Return of Rizieq

Rizieq yang dinanti tak kunjung pulang. Bisakah jadi the next Khomeini saat pulang?

Sejarah The Unsmiling General Benny Moerdani

Benny Moerdani dikenal sebagai salah satu sosok militer besar, dan merupakan salah satu simpul sejarah di negara Indonesia ini. Sosoknya hingga kini masih menjadi...

Kaleidoskop 2017 – Pinter Politik

Apa saja yang terjadi di sepanjang tahun ini? Berikut rangkuman Pinter Politik atas kejadian-kejadian penting di tahun 2017.

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...