Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS) merilis laporan tahunan mengenai situasi perdagangan manusia di Indonesia. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa kondisi perdagangan manusia di negara kepulauan terbesar di Asia ini semakin memburuk dan perlu diperhatikan.
Kemlu RI akhirnya memberikan tanggapan dan menuding bahwa laporan tahunan itu hanya bersifat unilateral, tidak memiliki dasar yang jelas, dan tidak transparan. Mengapa sebenarnya AS begitu getol untuk memberikan sorotan terhadap situasi-situasi seperti hak asasi manusia (HAM) di negara-negara orang?
