Koalisi “gemuk” pendukung Presiden Jokowi sulit terbentuk karena hubungan yang dingin antara SBY dengan Megawati. Benarkah “perang dingin” keduanya terjadi hanya karena pencalonan SBY pada Pilpres 2004, atau karena tragedi “Kudatuli”?
PinterPolitik.com
“You win by working hard, making tough decisions and building coalitions.”
– John Engler, pebisnis dan politisi Amerika Serikat –
[dropcap]K[/dropcap]isah war of Antiochus atau perang Romawi-Seleukia (192-188 SM) mungkin menjadi salah satu muara perwujudan perang dingin yang paling terlihat sepanjang sejarah. Romawi yang saat itu masih berbentuk republik menghadapi kampanye anti-Roma yang dilakukan oleh Kaisar Seleukia, Antiochus III. Kedua negara itu memang memperebutkan pengaruh di wilayah Mediterania.
Namun, Antiochus gagal menggalang dukungan dari sekutu-sekutunya dan membuat dirinya dipukul kalah oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Scipio Asiaticus. Ini sekaligus menandai hegemoni Republik Romawi atas wilayah-wilayah di Yunani dan sekitarnya.
Setelah 2000 tahun berlalu, kini kisah perang dingin ala Romawi dan Selekuia itu seolah mendapatkan gambarannya kembali, tentu saja bukan dalam bentuk perebutan wilayah atau invasi militer. Ini adalah kisah perang dingin antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Semoga yg berlaku bukan "hukum rimba". Yg kuat pasti menang & yg lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar. *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) April 17, 2018
Sama halnya dengan Antiochus yang berebut pengaruh dengan Republik Romawi, SBY dan Megawati kini tengah memperebutkan pengaruh politik menjelang Pilpres 2019. Adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sang empunya pengaruh yang membuat SBY dan Mega kembali larut dalam pertentangan politik.
Buktinya, bagi masyarakat awam pun pasti melihat ada hal yang aneh, katakanlah, dengan dibukanya kembali kasus Bank Century beberapa waktu terakhir. Setidaknya, awam yang saya maksud misalnya para driver ojek online yang suka baca-baca berita sambil menunggu orderan penumpang.
Bahkan, dinginnya hubungan antara Megawati dengan SBY dianggap sebagai penyebab utama mengapa koalisi “gemuk” pendukung Jokowi untuk Pilpres 2019 tidak juga mencapai titik temu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Padahal, indikasi keinginan Demokrat untuk merapat ke kubu Jokowi sudah sangat terlihat jelas beberapa waktu terakhir. Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat beberapa waktu lalu, SBY secara terbuka menyatakan bahwa jika ditakdirkan, maka dirinya akan mendukung Jokowi pada periode berikutnya.
Secara keseluruhan, perang dingin antara SBY dan Mega menyandera semua kubu, termasuk Jokowi sendiri. Jika demikian, mungkinkah koalisi ini dapat terbentuk nantinya?
Duri Koalisi Jokowi: SBY-Mega!
Saat tulisan ini dibuat, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto, baru selesai menemui SBY. Walaupun keduanya tidak memberikan keterangan kepada pers, namun sangat mungkin apa yang dibicarakan keduanya berhubungan dengan koalisi menuju Pilpres 2019.
Status Wiranto sebagai Menkopolhukam juga menarik untuk diperhatikan, termasuk apakah tokoh utama Partai Hanura ini sedang menjadi penghubung bagi terbentuknya koalisi besar pendukung Jokowi menuju Pilpres 2019.
Terlepas dari hal itu, ada begitu banyak hal yang sedang terjadi dalam beberapa minggu terakhir yang dianggap punya relevansi terhadap hubungan antara SBY dan Megawati. Putusan hakim praperadilan yang meminta KPK kembali membuka kasus Century misalnya, merupakan salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik.
Apalagi, putusan tersebut terlihat tidak biasa, mengingat hakim tidak punya kewenangan untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang, jika penyidik – dalam hal ini KPK – belum menemukan bukti-bukti yang cukup untuk memberikan status tersebut kepada seseorang.
Karena kasus Bank Century ini terjadi pada pemerintahan SBY dan disebut-sebut menyeret beberapa petinggi, termasuk Gubernur BI yang kemudian menjadi Wapres SBY pada Pilpres 2009, Boediono, jelas ada relevansi politik terhadap posisi SBY.
Maka, tidak heran jika memperhatikan beberapa cuitan SBY di media sosial yang menyinggung persoalan ini. Bahkan SBY berharap penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK) tidak “kesusupan” agen politik. Secara khusus, SBY juga menyebut semoga intelijen pun tidak dijadikan sebagai alat politik.
Semoga penegak hukum ( kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak "kesusupan" agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) April 17, 2018
Kata-kata SBY ini jelas punya makna yang keras bagi siapa pun aktor politik yang menggunakan penegak hukum untuk kepentingan tertentu. Bahkan, dengan menyebut “intelijen” secara khusus, SBY sebenarnya menunjuk secara tegas kepada Megawati, mengingat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini adalah Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan yang merupakan orang dekat Megawati.
Lalu, mengapa perang dingin antara SBY dan Megawati terjadi? Beberapa pihak menilai kondisi yang sesungguhnya terjadi adalah cenderung satu arah, dengan Mega dianggap memusuhi SBY sejak tahun terakhir SBY menjabat sebagai Menkopolhukam di kabinet putri Soekarno tersebut.
Keinginan SBY untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2004 disebut-sebut menjadi penyebab ketidaksukaan Megawati. Tetapi, apakah hanya karena alasan itu saja?
Ada banyak spekulasi terkait penyebab dinginnya hubungan kedua tokoh ini. Namun, beberapa pihak menduga kerenggangan hubungan tersebut salah satunya disebabkan oleh “Tragedi Kudatuli”, apalagi pasca Komnas HAM mempublikasikan laporan akhir atas investigasi terhadap peristiwa itu di tahun 2003.
Kudatuli atau Kerusahaan 27 Juli 1996 merupakan tonggak kelahiran PDI Perjuangan yang memisahkan diri dari PDI pimpinan Soerjadi yang didukung oleh pemerintahan Soeharto. Saat itu, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No 58 yang diduduki oleh Megawati, diserbu oleh massa pendukung Soerjadi dibantu oleh Polisi dan TNI. Mega memang telah menjadi pimpinan PDI yang sah pasca Kongres Surabaya pada 1993, namun sosoknya tidak disukai Soeharto.
Laporan Komnas HAM menyebutkan terjadi pelanggaran HAM pada aksi tersebut yang menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka tersebut. Beberapa petinggi militer dianggap bertanggungjawab terhadap kerusuhan tersebut, termasuk SBY yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya.
Majalah Tempo menurunkan tulisan pada Juli 2004 dengan judul “Selimut Politik Sabtu Kelabu” menyebutkan bahwa ada pertemuan pada tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen SBY. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar.
Dalam rapat itu, SBY disebut-sebut memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Kasdam Jaya juga diduga menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya untuk melakukan penyerbuan. Bahkan pasukan tersebut menyerbu dengan menyamar seolah-olah sebagai massa PDI pendukung Soerjadi.
Apakah mega masih dendam…..?……
— Ayu yuliani (@AyoeYuliani) April 19, 2018
Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ini juga menjerat petinggi militer yang pangkatnya di atas SBY, misalnya Faisal Tanjung yang menjabat sebagai Panglima ABRI, atau Sutiyoso yang menjabat sebagai Pangdam Jaya. Namun, fakta bahwa laporan akhir Komnas HAM tersebut dikeluarkan pada tahun 2003, dan sejak tahun tersebut Mega terlihat memusuhi SBY, boleh jadi hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama dinginnya hubungan kedua tokoh politik tersebut hingga saat ini.
Zero Sum Game SBY-Mega
Jika demikian, akankah hubungan SBY dan Megawati ini akan memuncak menjadi war of Antiochus? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, dalam ekonomi dan politik dikenal konsep zero sum game yang merupakan salah satu model aplikatif dari game theory – teori yang pertama kali digunakan oleh Antoine Augustin Cournot (1801-1877).
Zero sum game dipahami sebagai kondisi ketika ada dua pihak yang berkonflik dan akan menghasilkan satu pihak yang menang dan satu pihak lain sebagai yang kalah. Dalam war of Antiochus, pemenangnya adalah Republik Romawi, dan yang kalah adalah Seleukia. Adapun zero sum game merupakan antitesis dari apa yang disebut sebagai negosiasi – sering dikenal juga dengan lobi-lobi untuk mencapai win-win solution.
Zero sum game adalah konsepsi yang paling cocok untuk menggambarkan posisi SBY dan Megawati saat ini. Jika tidak mampu mencapai win-win solution, maka upaya untuk memenangkan Jokowi di 2019 akan membuat satu pihak menang, dan yang lain kalah. Jokowi tentu saja akan melakukan hitung-hitungan politik, siapakah di antara keduanya yang akan lebih menguntungkan secara politik.
Yang jelas, situasi ini merugikan baik bagi SBY maupun Megawati. Posisi ini membuat keduanya tidak leluasa untuk memaksakan hal tertentu kepada Jokowi – katakanlah dalam hal penentuan calon wakil presiden, atau pos-pos menteri tertentu yang diinginkan. Apalagi, posisi politik Jokowi saat ini juga sangat diuntungkan berkat kehadiran Partai Golkar.
Oleh karenanya, jika tetap berkutat pada kondisi zero sum game ini, maka bisa dipastikan, baik SBY maupun Megawati akan kesulitan. Bagi Jokowi, persoalannya adalah siapa di antara kedua oligark politik itu yang bisa memberikan jaminan kekuasaannya akan kokoh ditinjau dari semua aspek, mulai dari ekonomi, hingga masalah sosial – dan belakangan agama.
Pada akhirnya, akankah pecah “perang terbuka” seperti yang terjadi pada zaman Antiochus akan kembali pada keinginan masing-masing pihak. Demokrat secara jelas menyebut akan mendukung Jokowi jika poros ketiga tidak terbentuk, selain juga karena kemungkinan Jokowi menang jauh lebih besar dibanding Prabowo.
Sementara bagi Megawati, jika masih berkutat dengan alasan masa lalu, maka mungkin saja akan kehilangan pengaruh dalam pemerintahan Jokowi di periode yang kedua. Yang jelas, seperti kata John Engler di awal tulisan, dengan siapa berkoalisi juga akan menentukan kemenangan. (S13)
