HomeNalar PolitikYang Abadi Hanya Megawati

Yang Abadi Hanya Megawati

Kecil Besar

Megawati Soekarnoputri kini bisa dibilang menjadi satu-satunya elite politik nasional yang masih bertahan dalam konteks digdaya pengaruh politiknya. Yang terbaru, Presiden Jokowi dikabarkan akan kembali menunjuk Mega menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP hingga tahun 2027. Keberadaannya juga masih akan menentukan siapa yang nantinya akan menggantikan Jokowi sebagai pucuk kekuasaan tertinggi di republik ini. Nyatanya Mega adalah pembuktian sosok politisi yang didesain sedemikian rupa, sehingga menjadi besar seperti sekarang ini – hal yang melibatkan banyak operasi intelijen dan dukungan militer di awal-awal kemunculannya. 


PinterPolitik.com

Wacana penunjukan kembali Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP memang membuatnya kembali mendapatkan jabatan di tingkat nasional. Walaupun posisi di BPIP tak begitu strategis dibandingkan jabatan yang lain, yang jelas harus diakui bahwa Mega berhasil mengukuhkan keberadaannya di lingkaran kekuasaan hingga hari ini. 

Konteks penunjukan kembali Megawati ini menarik di tengah beredarnya isu panas dingin hubungan Jokowi dan Megawati. Ini terkait narasi bahwa sang presiden mendukung sosok yang berbeda dengan Mega untuk Pilpres 2024 mendatang. Isu yang muncul menyebut Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sinyalnya muncul dalam pernyataannya saat berjumpa kelompok relawan Projo di Jawa Tengah. 

Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa Mega dan PDIP mendorong sang putri mahkota, Puan Maharani, sebagai kandidat – entah calon presiden maupun calon wakil presiden – di Pilpres 2024 mendatang. 

Isu-isu ini sebetulnya membenarkan konteks pengaruh Mega yang masih sangat kuat di level nasional. Hal ini juga berbanding lurus dengan posisi PDIP yang kini jadi partai terbesar dan terkuat dalam politik nasional. Bahkan, untuk Pilpres 2024, PDIP sudah punya 22 persen kursi di DPR – yang artinya bisa mencalonkan 1 pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. 

Tentu pertanyaannya adalah mengapa posisi Mega bisa begitu kuat? Bukankah sama seperti Partai Demokrat yang kader-kadernya terjerat korupsi, hal yang sama juga dialami oleh PDIP? Mengapa elektabilitas PDIP justru makin kuat, sedangkan Demokrat justru terpuruk?

PDIP Megawati Dynastic World

Abadi Megawati

Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Mega menjadi politisi yang sangat kuat. 

Alasan pertama adalah fakta bahwa sosok Megawati adalah politisi yang didesain untuk menjadi besar. 

Semua memang tahu bahwa Mega adalah sosok yang mendapatkan limpahan kharisma politik dari sang ayah, Soekarno. Sebagai sosok pemimpin yang berkarakter, Soekarno – sesuai dengan klasifikasi otoritas kepemimpinan yang dibuat oleh sosiolog Jerman, Max Weber – adalah pemimpin yang bertipe kharismatik. Tipe pemimpin yang demikian memang dikenal lewat kharisma, pidato dan pembawaannya. 

Baca juga :  RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Namun, yang ada pada Mega di awal kemunculannya hanyalah warisan nama sang ayah. Mengutip Stefan Eklof dalam bukunya Power and Political Culture in Soeharto’s Indonesia, Mega disebut sebagai sosok yang cenderung pemalu dan pendiam di awal kemunculan dan keterlibatannya di dunia politik. 

Walaupun demikian, kekuatan politik Mega bisa berkembang jadi besar berkat adanya dukungan dan “operasi” dari tokoh-tokoh militer di era tersebut. Nama-nama macam Benny Moerdani, Hendropriyono, Samsir Siregar, dan lain sebagainya menjadi beberapa di antara mereka yang mendukung kemunculan Megawati dan kiprahnya di kemudian hari. Kisah selengkapnya bisa disaksikan di video “Operasi Intelijen di Awal Kekuasaan Megawati” yang tayang di kanal YouTube PinterPolitik. 

Kemudian, alasan kedua kuatnya posisi Mega adalah karena kemampuannya menempatkan sosok-sosok yang sesuai di pos-pos yang tepat pula. Ini dalam artian kapitalisasi modal politik yang dimiliki entah oleh Mega maupun PDIP bisa dieksekusi dengan baik. 

Mega cukup pandai mengelola kader atau tokoh-tokoh PDIP untuk ditempatkan di pos yang penting dan strategis, mulai di bidang hukum, militer, kepolisian, intelijen, dan lain sebagainya. Sosok-sosok macam Yasonna Laoly atau Budi Gunawan adalah beberapa contohnya. 

Bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pernah dituduh bertemu Mega sebelum terpilih sebagai pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Sekalipun belum jelas apa isi pertemuan dan apakah Firli punya relasi dengan Mega, yang jelas cara Ketum PDIP tersebut mengkapitalisasi posisi politiknya patut diacungi jempol.

Beda Nasib PDIP dan Demokrat

Ini juga termasuk kekuasaan Mega di DPR lewat Puan Maharani di pucuk tertinggi dan kuasa PDIP dengan suara terbanyak di lembaga legislatif tersebut. Dengan kata lain, keberadaan sosok-sosok yang punya relasi dengan Mega cukup membuat istri alamarhum Taufiq Kiemas ini kuat secara politik.

Sedangkan alasan ketiga yang membuat Mega kuat adalah karena kesuksesan PDIP melakukan marketing politik dan menciptakan kader yang mumpuni. PDIP adalah salah satu partai yang sangat sukses dalam hal kaderisasi. Kader-kadernya punya kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. 

Ini karena pendidikan politik yang dilakukan di partai ini sangat mumpuni. Sejak tahun 2014 lalu misalnya, PDIP kerap melaksanakan Sekolah Partai dengan menghadirkan pemateri mumpuni macam begawan marketing kelas dunia bernama Hermawan Kertajaya. 

Buat orang-orang di dunia marketing, Hermawan Kertajaya yang pernah menjabat sebagai presiden dari World Marketing Association kerap dipuji sebagai salah satu pakar pemasaran terbaik. Dalam beberapa kesempatan, Hermawan Kertajaya memberikan materi untuk para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP.

Baca juga :  Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Tidak heran, kader-kader PDIP cukup bisa tampil di hadapan publik dengan baik. Kalau menyaksikan perdebatan-perdebatan di televisi misalnya, kader-kader PDIP cenderung lebih unggul dalam beradu argumentasi atau mengungkapkan gagasan-gagasan politiknya.

Terkait kader itu sendiri, umumnya ada beberapa terminologi yang dipakai di internal PDIP untuk menyebut kader-kader partai tersebut. Ada kelompok yang disebut sebagai “anak kandung” yang merupakan kader yang lahir dan dibesarkan partai. Lalu ada kelompok “anak titipan” yang berarti kader yang dititipkan oleh orang tertentu, tetapi dibesarkan namanya oleh partai. 

Jokowi Megawati Ibu Saya

Kelompok berikut adalah “boneka cantik” yang merujuk pada orang-orang pintar dan punya kemampuan yang kemudian digunakan partai untuk mencapai kepentingan tertentu. Dan yang terakhir ada istilah “anak indekos” yang merujuk pada pengusaha yang bergabung dan ikut dibesarkan oleh partai. 

Nah, dari ketiga alasan tersebut, wajar kemudian Mega bisa memposisikan dirinya sebagai elite politik yang paling terpandang. Ia bahkan misalnya masih bisa mengamankan elektabilitas PDIP di tengah kasus-kasus korupsi yang mendera beberapa kadernya, misalnya yang menimpa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang punya posisi kala itu sebagai Wakil Bendahara Umum PDIP. 

Tetap Kuat Setelah 2024?

Citra politik Mega ini oleh banyak pihak dianggap masih akan kuat pasca 2024. Shahla Haeri dalam buku Unforgettable Queens of Islam yang diterbitkan oleh Cambridge University Press menempatkan Megawati dalam satu bab khusus yang spesifik membahas bagaimana progres kekuasaan dan posisi politik Mega. 

Haeri menyebut Mega ibarat sosok Limbuk dalam pewayangan, yang dikenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos, berdaya nalar kurang, namun bisa menjadi jalan penghubung ke banyak pihak. Ia menyebut sosok Limbuk itu telah menjadi ratu. Megawati tak diragukan lagi adalah ratu sesungguhnya dari Indonesia. 

Pada akhirnya, siapa yang akan menang di 2024 mendatang juga masih akan ditentukan oleh Megawati. Mungkin akan ada Jokowi-Jokowi lain yang menjadi tangan baru Mega di periode kekuasaan selanjutnya. Mungkin juga penerus Jokowi bisa berasal dari garis darah Mega sendiri. 

Satu hal yang pasti, selama masih sehat dan kuat, Mega tetap akan menjadi penguasa sesungguhnya dalam politik Indonesia. Dia Limbuk yang telah jadi ratu. (S13)


Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.