HomeNalar PolitikWapres Ideal Bagi Jokowi

Wapres Ideal Bagi Jokowi

Kecil Besar

Sebagai calon presiden, Jokowi telah memiliki cukup kursi dan elektabilitas untuk bertarung di Pilpres 2019. Namun siapakah yang paling ideal mendampingi dirinya?


PinterPolitik.com

“Negara tanpa pemimpin yang kuat akan hancur.” ~ Recep Tayyip Erdogan

[dropcap]P[/dropcap]olemik boleh tidaknya Jusuf Kalla (JK) kembali mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2019, berakhir dengan keputusan dari KPU. Sesuai peraturan Undang-undang Pemilu, setelah dua kali menjabat sebagai wakil presiden, JK tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai wapres.

Sebelumnya, wacana memasangkan Jokowi dengan JK dilontarkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP non aktif PDI Perjuangan Puan Maharani. Namun kemungkinan Jokowi-JK bersanding lagi di Pilpres 2019 pun mendapat tanggapan yang beragam, termasuk dari beberapa partai politik pendukung Jokowi.

Saat ini, sebenarnya sudah ada beberapa nama yang diajukan maupun mengajukan diri sebagai cawapres. Hampir kesemua nama tersebut berasal dari ketua partai maupun tokoh politik terkemuka. Jadi ketika nama JK kembali dipertimbangkan, tentu saja menciptakan banyak tanda tanya.

Sebenarnya, sosok seperti apa sih yang cocok untuk menjadi pasangan Jokowi? Apakah benar, ia harus mencari cawapres dari kalangan muslim atau militer? Lalu, apa yang menjadi kelebihan JK dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang telah mengantri untuk digandeng Jokowi di 2019 nanti?

Sosok Pengisi Jokowi

“Bangsa ini akan mengetahui bagaimana sulitnya mencari pemimpin yang selalu mampu mendengarkan suara rakyat.” ~ Sir Winston Churchill

Mencari pemimpin yang dapat mewakili semua kepentingan masyarakat, seperti yang dikatakan Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, memang tidak mudah. Walaupun sudah menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung, namun campur tangan partai dan elit politik tetap tidak dapat dihindarkan.

Selain itu beragamnya suku, bangsa, dan agama di negeri ini juga kerap membuat pencarian pemimpin yang dapat mewakili semuanya menjadi semakin sulit. Jangankan mencari presiden, mencari sosok yang tepat untuk “menambal” kekurangan yang dimiliki Jokowi saja terbukti sulit didapatkan.

Sebagai presiden yang bukan ketua partai, memang membuat posisi Jokowi menjadi lemah. Oleh karena itulah, ia harus benar-benar mencari wakil yang mampu memperkuat posisinya. Begitu juga dengan elektabilitasnya yang belakangan ini semakin menurun, dibandingkan 2014 lalu.

Pengamat Politik Adi Prayitno dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bahkan menyarankan agar Jokowi berfokus pada tokoh-tokoh yang akan dapat meningkatkan suaranya. Baik dengan memilih cawapres yang kuat di kalangan Muslim maupun tokoh dari luar Jawa.

Dengan mengambil cawapres yang mempresentasikan kelompok Islam dan non Jawa, diharapkan akan mampu memberi proteksi pada sentimen populisme Islam maupun SARA yang cukup masif belakangan ini. Di sisi lain, Jokowi yang berasal dari kalangan sipil juga membutuhkan kekuatan militer di belakangnya.

Baca juga :  Menguak The Economist

Dari sekian banyak kriteria yang harus dipertimbangkan, sebenarnya kriteria cawapres apakah yang paling ideal dan dibutuhkan oleh Jokowi saat ini? Apakah sosok yang memiliki elektabilitas tinggi, tokoh dari kalangan agamis, atau sosok militer? Mungkinkah Jokowi mampu menemukan sosok yang mampu merangkum semuanya?

Tiga Unsur Ideal Nasaeb

“Pemimpin sejati tidak perlu dipimpin, ia mampu menemukan jalannya sendiri.” ~ Henry Miller

Walau PKPI gagal melaju di Pemilihan Legislatif 2019 mendatang, namun Ketua Umumnya Abdullah Mahmud Hendropriyono di penghujung tahun 2017 lalu, meramalkan bahwa negara ini akan memiliki sepasang pemimpin yang mampu merangkum tiga unsur, yaitu nasionalis, agamis, ekonomi dan bisnis (Nasaeb).

Mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) ini, beberapa kali mengeluarkan ramalan dan – entah kebetulan atau tidak, selalu tepat. Jokowi sendiri sudah ia ramalkan semenjak masih menjabat sebagai Walikota Solo. Dengan bantuannya, terbukti Jokowi mampu melompat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan dalam setahun menjadi Presiden.

Di luar itu, perpaduan pemimpin dari unsur Nasaeb yang ia sampaikan, sangatlah masuk akal berdasarkan dari berbagai kriteria yang disarankan pada Jokowi di atas. Namun mengapa ia menganggap unsur nasionalis, agama, dan ekonomi bisnis atau insan bisnis, akan menjadikan pemimpin yang kuat untuk negeri ini?

Bila menengok kembali perjalanan sejarah terbentuknya negeri ini, nasionalisme merupakan unsur penting dalam mempersatukan dan memerdekakan Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa. Akibatnya, nasionalisme tidak lagi dilihat sebagai pandangan politik tapi sudah menjadi budaya bahkan identitas bangsa.

Pandangan ini sejalan dengan definisi nasionalisme John Hutchinson. Menurutnya, kalau pun kemudian azas nasionalisme ini bertransformasi dalam gerakan politik, maka hal tersebut sifatnya hanyalah superfisial karena motivasi dasarnya dilandasi oleh budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan.

Selain tokoh nasionalis, kemerdekaan bangsa juga tak lepas dari peran pemuka agama. Sebagai negara dengan 80 persen penduduknya beragama Islam, unsur agama – terutama Islam, cukup dominan dalam perpolitikan. Tak heran bila para pemuka agama memiliki  pengaruh cukup kuat dalam menentukan pemerintahan.

Hanya saja, di masa orde baru, unsur agama ini sempat mendapatkan tekanan dari pemerintah. Sejarah masa lalu, di mana negara ini sempat dirongrong pemberontakan pembentukan negara Islam, menjadi salah satu penyebabnya. Namun saat reformasi digulirkan, kalangan agamis kembali menemukan kesempatan untuk kembali bersuara di perpolitikan nasional.

Unsur lain yang menurut Hendropriyono akan membuat ideal seorang pemimpin, adalah faktor ekonomi dan bisnis. Peneliti politik dari Northwestern University, Prof. Jeffrey Winters pernah mengatakan kalau politik Indonesia juga tak lepas dari kekuatan insan bisnis yang menguasai sektor ekonomi dan bisnis.

Baca juga :  Sultan Jogja: Simpul Kuasa Indonesia

Oligarki ekonomi maupun kekuasaan ini, menurutnya, sudah ‘dibina’ di zaman Orde Baru. Bahkan secara gamblang, Winters menuding Soeharto sebagai Bapak Oligarki Indonesia. Akar oligarki yang ditanam Soeharto hingga kini pun masih tetap kuat, walaupun sistem demokrasi sudah diubah melalui pemilihan presiden secara langsung.

Sehingga walau masyarakat memiliki kekuatan melalui suaranya, namun kekuatan itu masih dapat ‘ditunggangi’ oleh para oligark. Oleh sebab itulah, pemimpin negara ini tak hanya harus mampu mengendalikan ekonomi dan bisnis, tapi juga dapat mengakomodir dan mengontrol kalangan oligark tersebut.

Wapres Ideal Jokowi

“Harga dari kekuasaan adalah tanggung jawab.” ~ Sir Winston Churchill

Mengacu pada tiga unsur Nasaeb di atas, Jokowi sendiri dapat ditempatkan sebagai seorang nasionalis – karena lebih banyak didukung oleh partai-partai berazas nasionalis seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan NasDem. Di sisi lain, latar belakangnya sebagai pengusaha mebel, juga dapat mengisi unsur ekonomi bisnis atau insan bisnis.

Meski begitu, secara akademis, Jokowi tidak memahami perekonomian mikro maupun makro. Sementara JK, selain senior Golkar, ia pemilik Kalla Group. Ia tidak hanya dekat dengan insan bisnis, tapi juga memiliki latar pendidikan ekonomi bisnis di Universitas Hasanuddin, Makassar, dan The European Institute of Business Administration, Prancis.

Dari segi agama, JK juga mengisi kekosongan yang dimiliki Jokowi, karena menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia periode 2017-2023. Dengan ketiga unsur yang menyatu di dirinya tersebut, tak heran bila banyak pihak melihat JK sebagai sosok ideal sebagai wapres yang melengkapi Jokowi.

Hanya saja, JK yang juga pernah menjadi wakil presiden bagi Susilo Bambang Yudhoyono di periode pertama (2004-2009) ini, baik dari usia dan undang-undang tidak mungkin lagi melaju di Pilpres 2019 sebagai cawapres. Sehingga mau tak mau, Jokowi harus mampu menemukan pengganti JK yang sedikit banyak memiliki kemampuan sama.

Kalau pun Jokowi tidak mampu menemukan seseorang yang memiliki tiga unsur tersebut, setidaknya ia punya beberapa pilihan kombinasi sebagai cawapresnya, yaitu sosok tersebut harus berasal dari kalangan agamis dengan latar pendidikan ekonomi bisnis, atau insan bisnis yang terkenal religius, bisa juga kalangan militer yang terkenal agamis dan memiliki latar ekonomi bisnis.

Dengan kriteria tersebut, apakah para calon yang mengajukan diri atau diajukan ke Jokowi ada yang mampu memenuhinya? Atau jangan-jangan, Hendropriyono tidak sedang meramalkan Jokowi sebagai pemimpin Indonesia setelah 2019? Kalau begitu, kira-kira siapakah tokoh muda yang mampu memimpin negeri ini dengan memenuhi ketiga unsur tersebut? (R24)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...