HomeNalar PolitikUpaya Menyerang KPK

Upaya Menyerang KPK

Kecil Besar

Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu lembaga keamanan dan keadilan dalam membersihkan korupsi di institusi negara.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Seiring berjalannya waktu, kiprah KPK sudah memperlihatkan “taringnya” dengan berkali-kali menangkap para oknum pejabat yang telah merugikan negara karena melakukan korupsi. Sudah banyak pejabat pemerintahan, anggota DPR, menteri, kepala daerah, hingga petinggi partai politik (parpol) yang diciduk dan dijebloskan ke dalam penjara oleh lembaga ini.

Kinerja kerjanya yang semakin lama semakin baik ini, belakangan membuat beberapa pihak merasa keberadaannya telah mengganggu para elit politik. Terutama para politikus dan pimpinan parpol yang saking gerahnya, berusaha melakukan berbagai serangan untuk mengkriminalisasi para anggota KPK kembali. Rencana ini, sudah mulai bergaung lewat upaya memangkas kewenangan lembaga tersebut.

“Polanya hampir sama dengan serangan-serangan kepada KPK di periode sebelumnya. Ini yang perlu di waspadai, karena banyak yang semakin gerah dengan kinerja KPK,” kata seorang sumber SP di Jakarta, Kamis (9/3).

Sumber tersebut juga mengatakan, masih belum ada celah dalam upaya melakukan kriminalisasi terhadap anggota KPK. Sehingga cara satu-satunya, dan yang dianggap paling ampuh adalah melalui revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. “Sebenarnya revisi belum terlalu mendesak, tetapi semua kepentingan bertemu dalam upaya revisi tersebut,” katanya.

Saat ini, Badan Keahlian DPR tengah menggelar sosialisasi mengenai revisi UU KPK ke sejumlah kampus. Beberapa poin yang diajukan dalam revisi tersebut, disinyalir akan melemahkan dan mempreteli kewenangan lembaga antikorupsi tersebut.

Mengenai adanya upaya menggoyang kewenangan KPK tersebut, Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya berharap semua lini mempunya komitmen serius dalam memberantas korupsi. Ia berharap langkah KPK yang telah menunjukkan kinerja baik, harus terus didukung. “Kami berharap kewenangan KPK jangan diganggu lagi,” ujarnya, kemarin.

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus

Dalam lingkungan yang korup, lembaga KPK akan terus mendapatkan tekanan dan upaya melemahkan. Sehingga penting bagi para pejabat di KPK, untuk terus  waspada dan awas dengan segala intrik serta konspirasi yang mungkin dapat menjatuhkannya. Teruslah menjadi Elang di angkasa KPK, berantas setiap tikus-tikus rakus di negeri ini tanpa pandang bulu. Rakyat akan selalu di belakangmu! (Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...