HomeNalar PolitikTommy Soeharto: The King Maker?

Tommy Soeharto: The King Maker?

Kecil Besar

Siapa Rajanya?


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]ehadiran putra (alm) Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada peringatan ulang tahun Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu menjadi cerita menarik yang mungkin tidak banyak diberitakan oleh media massa. FPI memang merayakan hari jadinya (milad) yang ke 19 pada 19 Agustus 2017 lalu. Walaupun tanpa kehadiran Imam Besar, Rizieq Shihab yang masih belum kembali ke Indonesia, FPI tetap menggelar perayaan ulang tahun tersebut di Stadion Muara Kamal, Jakarta Utara. Selain Tommy, tercatat Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan juga menghadiri acara tersebut.

Kehadiran Tommy Soeharto dalam milad FPI memang menguatkan fakta bahwa nama putra Soeharto ini belakangan semakin mencuat ke permukaan, apalagi pasca Partai Berkarya yang didirikannya lolos verifikasi administrasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tommy mulai menggalang dukungan dari berbagai kalangan, apalagi partai politiknya ini masih terhitung baru dan ada gelaran pesta demokrasi besar dalam dua tahun ke depan: Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Sebelumnya, Tommy memang diprediksi ingin maju menjadi presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2019. Namun, fakta bahwa ia pernah terlibat kasus hukum berat dan dipenjara dengan vonis lebih dari 5 tahun membuat langkahnya semakin sulit, mengingat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang memuat ketentuan tersebut. Fakta ini pula yang membuat Tommy memutuskan keluar dari Partai Golkar dan mendirikan Partai Berkarya karena catatan hukumnya menghalangi jalannya yang ingin maju menjadi ketua Partai Golkar.

Lalu, untuk apa Tommy kembali terlibat dalam politik? Siapa yang ia dukung?

Tommy dan Pupusnya Mimpi Menjadi Penguasa?

Pasca reformasi, Keluarga Cendana (trah Soeharto) memang tidak banyak muncul dalam dunia perpolitikan Indonesia. Selain Tommy, tercatat Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), Bambang Trihatmodjo dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek) merupakan anak-anak Soeharto yang juga terlibat dalam politik. Namun, kiprah anak-anak Soeharto ini tidaklah mentereng, apalagi jika dibandingkan dengan trah Soekarno. Hanya saja, keinginan Tommy menjadi Ketua Partai Golkar – bahkan kemudian ingin menjadi presiden – membuatnya melampaui saudara-saudaranya.

Tommy sendiri untuk beberapa lama juga menghilang dari pemberitaan, apalagi pasca dirinya terkena kasus hukum terkait pembunuhan Hakim Syafiuddin Kartasasmita dan divonis 10 tahun penjara pada 2002. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Tommy muncul dan ikut terlibat ketika Golkar mengalami dualisme kepemimpinan pada 2015 lalu. Kemudian, pada pertengahan tahun 2016, Tommy berniat mencalonkan diri menjadi Ketua Partai Golkar – langkah yang mendatangkan banyak kritik dan penolakan bahkan dari internal Golkar sendiri.

Baca juga :  Aldi-Saldi: Hakim Mazhab "Dissenters"?

Sebagai tokoh politik, Tommy punya modal untuk diperhitungkan secara nasional. Globe Asia menetapkan Tommy sebagai orang terkaya ke-56 di Indonesia pada tahun 2016 dengan total kekayaan mencapai 655 juta dollar. Tommy juga tercatat sebagai Presiden Komisaris Humpuss Group – sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi serta kilang minyak dan gas. Tommy juga mulai membangkitkan kembali bisnis properti, misalnya dengan rencana pembangunan gedung setinggi 500 meter di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dollar (Rp 13 triliun) .

Sebagai putra mantan penguasa, Tommy juga memiliki modal jaringan bisnis dan politik yang luas – bahkan oleh beberapa pihak, Tommy disebut memiliki kekayaan yang jauh lebih banyak dari jumlah yang saat ini diketahui. Oleh karena itu, secara finansial maupun secara politik, Tommy punya kapasitas untuk menjadi presiden. Satu-satunya masalah utama Tommy adalah kasus hukum yang pernah membuatnya dipenjara. Syarat untuk menjadi capres dan cawapres mengharuskan seseorang bersih dari segala kasus hukum pidana berat.

Namun, sebagai pengusaha, Tommy punya kepentingan untuk mengamankan bisnisnya. Jika bertahan di Golkar, Tommy tentu akan kesulitan, mengingat partai tersebut punya beberapa oligark politik di dalamnya. Keputusannya mendirikan partai sendiri adalah pilihan yang logis bagi Tommy. Apalagi, belakangan ini kampanye ‘penak jamanku toh’ yang mengagung-agungkan kembali zaman Orde Baru semakin sering bermunculan. Kampanye ini tentu menguntungkan Tommy sebagai bagian dari Keluarga Cendana. Selain itu, Tommy juga bisa mendukung tokoh lain yang memberikan jaminan untuk kepentingan bisnisnya. Tidak berlebihan jika Tommy bisa disebut sebagai ‘the king maker’. Pertanyaannya: siapa yang akan ia dukung?

The King Maker?

Membaca arah dukungan Tommy memang gampang-gampang sulit. Jika menilik sejarah dan hubungan personal, kemungkinan paling besar adalah Tommy akan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 nanti. Bagaimana pun juga, Prabowo tidak bisa dipisahkan dari Keluarga Cendana. Prabowo adalah mantan ipar Tommy dan bisa dikategorikan sebagai salah satu bagian dari Keluarga Cendana – walaupun ia telah bercerai dari Titiek Soeharto.

Namun, jika melihat pernyataan dan sikap Tommy beberapa waktu terakhir, ia juga tidak anti terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang saat ini berkuasa. Tommy adalah salah satu pengusaha yang ikut program tax amnesty dan bahkan memuji program tersebut sebagai langkah yang baik untuk perkembangan bisnis di sektor properti. Hubungannya dengan pemerintahan juga baik, misalnya Partai Berkarya juga tidak mendapatkan kesulitan berarti dalam proses verifikasi.

Baca juga :  Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Walaupun demikian, Tommy sempat terlibat ‘perang dingin’ dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), terutama saat terjadi dualisme di Golkar. Tommy – dan saudaranya, Bambang – menuduh JK ada di belakang konflik yang terjadi di internal Golkar. Oleh karena itu, boleh jadi sikap Tommy terbelah terhadap pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Dengan melihat kehadiran Tommy pada milad FPI, memang kemungkinan untuk mendukung Prabowo sebagai presiden berikutnya jauh lebih besar, mengingat FPI juga punya hubungan yang baik dengan Prabowo. Dengan modal jaringan dan kroni Orde Baru, sangat mungkin bagi Tommy dan Keluarga Cendana untuk mengembalikan kejayaan trah Soeharto.

Dukungan Tommy terhadap Prabowo tentu saja akan meningkatkan tensi politik menuju Pilpres 2019. Sebagai partai baru, Partai Berkarya milik Tommy memang tidak begitu terlihat pergerakannya – misalnya dibandingkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang adalah sesama partai baru.

Partai Berkarya, jalan kekuasaan Tommy Soeharto? (Foto: istimewa)

Selain itu, jika melihat struktur kepengurusan daerah yang ada di situs resmi partai yang juga berlambang pohon beringin ini, baru ada dua daerah yang punya kepengurusan di Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), yakni Aceh dan DKI Jakarta. Dengan target 3 besar pada Pilpres 2019, jelas konsolidasi Partai Berkarya di daerah berjalan sangat lambat. Artinya, Tommy mungkin saja belum begitu serius atau mengalami kendala dalam membesarkan Partai Berkarya – misalnya jika dibandingkan dengan Hary Tanoesoedibjo dengan Perindo yang sejauh ini terlihat cukup sukses. Jawaban untuk pertanyaan apakah Tommy Soeharto adalah ‘the king maker’ atau bukan akan sangat tergantung pada seberapa gencar Tommy dan partai barunya bergerilya dalam dua tahun ke depan.

Kebangkitan kembali Keluarga Cendana memang tinggal menunggu momen yang tepat saja. Tommy memang sulit untuk maju menjadi presiden karena catatan hukumnya. Namun, jika Prabowo terpilih sebagai presiden di 2019, boleh jadi akan menjadi momentum juga bagi Keluarga Cendana. Untuk tujuan itu, sangat mungkin Tommy menjadi the king maker dengan Prabowo sebagai ‘rajanya’. Pertanyaannya: seberapa serius Tommy untuk tujuan itu? (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.