Dengarkan artikel ini:
Tiga presiden, puluhan menteri, ratusan gubernur lahir dari satu institusi yang sama. Bukan universitas, bukan partai politik. Angkatan Darat masih menjadi “rahim” paling produktif bagi negarawan Indonesia, dan hingga hari ini belum ada satu pun institusi lain yang mampu menandinginya.
Ada satu fakta yang nyaris luput dibicarakan pada ruang diskusi demokrasi Indonesia. Dari delapan presiden yang pernah memimpin republik ini, tiga di antaranya adalah alumni satu institusi yang sama. Bukan Universitas Indonesia. Bukan Harvard. Melainkan Akademi Militer Magelang, dengan seragam loreng sebagai ijazah politiknya. Fakta ini bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi logis dari sebuah arsitektur kekuasaan yang dibangun selama lebih dari tujuh dekade, dan yang belum pernah benar-benar dibongkar sampai hari ini.
Rahim Negarawan: Mengapa AD, Bukan AL atau AU?
Untuk memahami dominasi Angkatan Darat dalam lanskap politik Indonesia, kita perlu kembali ke fondasi paling awal republik ini. Berbeda dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang karakter institusionalnya bersifat teknis dan terbatas pada domain spesifik, Angkatan Darat lahir dari revolusi yang bersifat terrestrial dan populis. Jenderal Sudirman bergerilya di tengah rakyat, bukan di atas kapal atau di kokpit pesawat. Dari sinilah founding myth terbentuk: “Tentara Rakyat, Tentara Pejuang.”
Mitos pendirian ini menghasilkan doktrin. Konsep “Jalan Tengah” yang dicetuskan Jenderal A.H. Nasution pada 1958 adalah titik nol dari seluruh bangunan politik militer Indonesia. Nasution berargumen bahwa tentara tidak boleh sekadar menjadi alat kekuasaan sipil, tetapi juga tidak boleh mengambil alih kekuasaan penuh layaknya junta militer. Posisinya ada di tengah: aktif dalam kehidupan sosial-politik sebagai penjamin stabilitas. Doktrin ini kemudian disempurnakan oleh Soeharto menjadi Dwifungsi ABRI, dan meskipun secara formal dihapus era Reformasi, DNA-nya tidak pernah benar-benar diangkat dari tubuh institusi.
Yang membuat Angkatan Darat benar-benar berbeda adalah satu kata: teritorialitas. TNI AD memiliki struktur komando yang persis sejajar dengan struktur pemerintahan sipil. Kodam di tingkat provinsi, Korem di kabupaten, Kodim di kecamatan, Koramil di kelurahan, hingga Babinsa di tingkat desa. Tidak ada institusi lain di Indonesia, termasuk partai politik manapun, yang memiliki kedalaman penetrasi seperti ini.
Seorang perwira AD yang berkarir dua dekade otomatis membangun jaringan sosial dan modal politik di setiap wilayah tempatnya bertugas. Ketika pensiun, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa political capital yang sudah matang. Jaringan inilah yang dalam konteks Pilpres 2004 menjadi social capital reservoir yang dipanen SBY sebagai figur paling dikenal publik dari institusi paling dipercaya rakyat.
Bandingkan dengan perwira AL yang seluruh karirnya dihabiskan di atas kapal, atau perwira AU yang dunianya adalah landasan pacu dan ruang radar. Keduanya profesional kompeten, tetapi tidak punya basis sosial organik di darat, tempat suara pemilih berada.
Faktor kedua adalah kepadatan jaringan alumni. Sistem angkatan di Akmil menciptakan fraternity politik yang sangat kohesif. Angkatan Akmil 74, misalnya, melahirkan Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Luhut Binsar Pandjaitan dalam satu generasi. Mereka saling mengenal sejak usia 18 tahun, berbagi trauma latihan yang sama, lalu menguasai kabinet dan peta kekuasaan Indonesia secara bersamaan.
Peristiwa 1965 menjadi akselerator yang paling menentukan. Soeharto tidak hanya mengalahkan PKI. Ia secara sistematis memarginalisasi dua matra lainnya. TNI AU, yang panglimanya Omar Dani dianggap terlibat G30S, dikucilkan selama 32 tahun. Foto Omar Dani bahkan sengaja dihapus dari Museum AU di Yogyakarta. TNI AL bernasib sedikit lebih baik, tetapi tetap tidak pernah mendapatkan akses ke jabatan politik puncak. Dalam tiga dekade Orde Baru, monopoli politik AD sudah terlalu dalam berakar untuk bisa dicabut hanya dalam dua dekade reformasi.
Apakah Kepercayaan Rakyat kepada TNI Sedang Diuji?
Selama lebih dari satu dekade, Lembaga Survei Indonesia secara konsisten mencatat TNI sebagai institusi paling dipercaya rakyat, dengan angka antara 80 hingga 90 persen. Angka ini luar biasa, terutama jika dikontraskan dengan sejarah yang tidak bersih: peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Santa Cruz 1991, Semanggi 1998, hingga kasus pelanggaran kepada aktivis yang masih berlangsung.
Bagaimana institusi yang pernah menyakiti rakyatnya bisa tetap mendapat kepercayaan sebesar itu?
Jawabannya ada pada apa yang sosiolog Jeffrey Alexander sebut sebagai civil repair, yaitu kemampuan institusi merekonstruksi legitimasinya melalui kehadiran fisik yang positif. Operasi Bakti TNI, pengobatan gratis, pembangunan jembatan di pelosok, bantuan bencana, semuanya bukan sekadar program sosial. Ia adalah political branding yang terencana. Di daerah yang tidak pernah dijangkau ambulans atau truk sembako pemerintah daerah, truk loreng TNI AD hadir.
Ada pula dimensi psikologis kolektif yang bekerja. Bangsa Indonesia lahir dari revolusi bersenjata. Figur Sudirman yang bergerilya di atas tandu menjadi arketipe pemimpin yang rela berkorban dalam imajinasi kolektif nasional. Kepercayaan terhadap individu berseragam loreng yang hadir di tengah masyarakat sehari-hari menjadi jembatan kepercayaan terhadap institusinya secara keseluruhan, bahkan ketika institusi itu pernah berlaku buruk pada level tertingginya.
AHY, Pakistan, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Perbandingan paling tajam untuk memahami posisi TNI AD adalah Pakistan. Hasan Askari Rizvi dalam Military, State and Society in Pakistan (2000) menyebut Pakistan sebagai garrison state, negara di mana militer adalah pemilik sesungguhnya dari arsitektur kekuasaan. Indonesia pasca-Reformasi berhasil menghindari jebakan ini. Namun Indonesia juga belum sepenuhnya menjadi civilian state. Yang ada adalah hybrid equilibrium, keseimbangan hibrida di mana TNI AD secara formal mundur ke barak, tetapi mempertahankan infrastruktur pengaruhnya melalui jaringan teritorial dan alumni yang mendominasi kabinet serta parpol.
Di titik inilah figur Agus Harimurti Yudhoyono menjadi argumen paling hidup bagi ketangguhan legacy Angkatan Darat. AHY adalah produk double legacy yang paling lengkap: mewarisi nama besar SBY sebagai presiden berlatar AD, sekaligus membawa rekam jejaknya sendiri sebagai perwira infanteri lulusan Akmil yang pernah bertugas di berbagai pos operasional. Ketika ia memilih melepas seragam dan menapaki jalur sipil melalui Partai Demokrat, ia tidak menanggalkan identitas AD-nya. Ia justru mentransformasi nilai-nilai pembentuk kepribadian militer itu menjadi modal kepemimpinan yang relevan, adaptif, dan kompetitif di setiap panggung yang dimasukinya.
Perjalanan AHY dari perwira infanteri ke Ketua Umum Partai Demokrat, lalu ke kursi Menko Infrastruktur di Kabinet Prabowo, memperlihatkan bahwa kawah candradimuka AD mampu mencetak pemimpin yang luwes menembus sekat-sekat arena kekuasaan. Disiplin komando yang dibentuk di barak, kapasitas membaca medan yang diasah dalam latihan tempur, serta jaringan kepercayaan yang terbangun dalam kultur kesatuan, semuanya menjadi bekal nyata yang terbawa ke mana pun ia ditempatkan oleh negara. AHY adalah bukti nyata bahwa legacy AD tidak berhenti di gerbang pensiun. Ia terus hidup, bekerja, dan berbuah di setiap pos politik yang dipercayakan kepadanya.
Kawah Candradimuka dalam mitologi Jawa menempa Gatotkaca menjadi satria sakti. TNI AD telah melakukan hal yang sama bagi republik ini selama tujuh dekade. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah Indonesia ingin terus menjadikan satu kawah tunggal sebagai satu-satunya yang sah, ataukah sudah waktunya membangun kawah-kawah baru: partai yang benar-benar mengkader, universitas yang benar-benar melahirkan pemimpin, dan masyarakat sipil yang benar-benar berdaulat.
Jawaban atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar-benar dewasa, atau sekadar terus berputar dalam orbit politik yang sama sejak 1945. (A99)
