Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mendapat tingkat kepuasan publik di atas 80 persen atas kinerjanya dinilai layak untuk masuk dalam bursa cawapres dalam Pilpres 2024. Lantas, apakah Bahlil memang pantas masuk dalam bursa cawapres?
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi salah satu menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendapat tingkat kepuasan publik cukup tinggi.
Dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, Bahlil memperoleh tingkat kepuasan di angkat 82,6 persen dalam periode survei 20-24 Juni 2023.
Menariknya, dengan popularitas yang cenderung rendah, Bahlil justru memperoleh tingkat kepuasan yang cukup tinggi.
Bahlil dianggap berhasil ketika dia dan seluruh jajaran BKPM mewujudkan realisasi investasi yang melampaui target.
Tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Bahlil dinilai beberapa pihak dipengaruhi dari beberapa manuver politiknya belakangan ini.
Pertama, Bahlil kerap kali membela aksi “cawe-cawe” Presiden Jokowi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia beralasan Presiden Jokowi melakukan itu demi menjamin kelangsungan investasi dan memberi rasa aman kepada para investor.
Kemudian, Bahlil juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa kandidat calon presiden (capres) yang ingin menang harus dekat dengan Jokowi.
Bahlil juga sempat menyinggung beberapa karakter calon pemimpin dalam acara Festival Gen Z beberapa waktu lalu.
Salah satunya, seseorang yang sudah berulang kali maju pencalonan hingga gagal, tetapi konsisten untuk mencoba lagi dan harus diapresiasi.
Menurutnya, pemimpin seperti itu mempunyai keinginan besar untuk memberikan kontribusi terbaik pada pembangunan bangsa dan negara.
Jika dilihat dari pernyataannya, kriteria pemimpin yang Bahlil sebutkan jamak dinilai mengarah ke sosok Prabowo Subianto.
Belum lama ini, Bahlil juga sempat menghebohkan publik dengan menyatakan siap menjadi Ketum Golkar di tengah kisruh isu kudeta Airlangga Hartanto dari kursi Ketum Golkar.
Lalu, seberapa besar peluang Bahlil menjadi cawapres di Pilpres 2024?
Sang Kuda Hitam?
Terdapat satu poin menarik kenapa Bahlil dapat menjadi kuda hitam di Pilpres 2024, yakni dirinya merupakan representasi Indonesia Timur.
Bahlil merupakan putra asal Indonesia Timur yang lahir di Maluku dan besar di Papua, serta pernah menjadi salah satu pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Jika dipasangkan dengan Prabowo misalnya, Bahlil dapat memberikan nilai tambah yang besar. Prabowo yang kalah di hampir semua provinsi Indonesia Timur dalam Pilpres 2019 tampaknya membutuhkan Bahlil untuk kepingan puzzle dirinya dalam Pilpres 2024.
Oleh karena itu, Bahlil tampaknya akan menjadi kuda hitamdalam bursa cawapres mendatang. Istilah kuda hitam yang awalnya dikenal dalam dunia olahraga, kini juga kerap kali digunakan dalam dunia politik.
Robert McNamara dalam tulisannya yang berjudul Dark Horse Candidate: Origin of The Political Term menjelaskan bahwa ungkapan kuda hitam sebenarnya berasal dari pacuan kuda.
Penjelasan yang lebih jelasnya dari istilah ini adalah bahwa pelatih dan joki kadang berusaha keras untuk menjaga agar kuda yang sangat cepat tidak terlihat oleh publik.
Dengan melatih kudanya “dalam kegelapan”, mereka dapat mengikutkannya dalam pacuan dan memasang taruhan pada peluang yang sangat menguntungkan.
Seorang penulis novel asal Inggris, Benjamin Disraeli yang kemudian beralih menjadi politisi dan menjadi seorang Perdana Menteri juga menjelaskan istilah kuda hitam dalam novelnya yang berjudul The Young Duke.
Benjamin mengatakan favorit pertama tidak pernah terdengar, favorit kedua tidak pernah terlihat setelah tiang jarak jauh, semua sepuluh lawan satu ikut balapan, dan seekor kuda hitam yang tidak pernah terpikirkan berlari melewati tribun dalam kemenangan besar.
Dalam sejarah, kandidat politisi pertama dijuluki kuda hitam adalah politisi Amerika Serikat (AS) James K. Polk yang muncul dari ketidakjelasan untuk menjadi calon Partai Demokrat pada konvensi tahun 1844.
Polk yang telah menjabat selama 14 tahun sebagai anggota kongres dari Tennessee, termasuk masa jabatan dua tahun sebagai ketua DPR, bahkan tidak dinominasikan pada konvensi yang diadakan di Baltimore pada akhir Mei 1844.
Demokrat diharapkan mencalonkan Martin Van Buren yang pernah menjabat sebagai Presiden pada akhir tahun 1830-an sebelum kalah dalam pemilihan tahun 1840 dari William Henry Harrison.
Selama beberapa pemungutan suara di konvensi tahun 1844, kebuntuan muncul antara Van Buren dan Lewis Cass, seorang politisi berpengalaman dari Michigan. Saat itu, tidak ada orang yang bisa mendapatkan mayoritas suara yang dibutuhkan.
Namun, pada pemungutan suara kedelapan yang diambil pada 28 Mei 1844, Polk diusulkan sebagai calon kompromi. Polk menerima 44 suara, Van Buren 104 suara, dan Cass 114 suara.
Akhirnya, pada pemungutan suara kesembilan muncul dukungan untuk Polk dari delegasi New York, dan delegasi negara bagian lainnya mengikuti hingga Polk akhirnya memenangkan konvensi.
Berkaca dari peristiwa yang dialami Polk, bukan tidak mungkin hal itu juga terjadi pada Bahlil yang dinilai dapat menjadi kuda hitam dalam bursa kandidat cawapres.
Namanya yang tidak pernah masuk dalam bursa kandidat cawapres bukan tidak mungkin justru menjadi cawapres, misalnya Prabowo, saat last minute pendaftaran kandidat.
Bahlil bisa menjadi cawapres alternatif jika terjadi kebuntuan dalam proses penentuan pendamping bagi sang mantan Danjen Kopassus di kontestasi elektoral mendatang.
The Next Jusuf Kalla?
Sosok Bahlil Lahadalia mengingatkan kita pada sosok mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang mempunyai beberapa kesamaan. Oleh karenanya, bukan tidak mungkin, Bahlil juga akan menyamai prestasi JK.
Muhammad Arya Ansar dalam tulisan yang berjudul Jusuf Kalla Experience in Entrepeneurship and His Dedication To Indonesia menjelaskan bagaimana cara JK saat menjadi Wapres tidak jauh berbeda dengan caranya saat menjadi pengusaha.
Arya menambahkan, menjadi seorang pemimpin negara dan pengusaha butuh sebuah pengalaman organisasi yang nantinya akan membentuk perilaku individu tersebut.
Sebagai pengusaha, JK selalu mementingkan keterbukaan dan transparansi yang kemudian diaplikasikan saat menjadi Wapres.
Pengalaman berorganisasi saat aktif menjadi anggota HMI juga menjadikan JK semakin matang saat menjadi Wapres.
Bahlil yang mempunyai beberapa kemiripan karier dengan JK karena juga pernah bergabung dengan HMI hingga menjadi Bendahara Umum, dan juga menjadi pengusaha tampaknya menjadi modal sosial bagi Bahlil.
Selain mempunyai kemiripan modal sosial dari segi karier, Bahlil dan JK sama-sama merupakan putra daerah dari Indonesia Timur, yang kiranya akan menjadi suatu kebanggaan bagi wilayah Indonesia Timur jika putra daerah mereka menjadi pemimpin negara.
Dengan kebanggaan itu, bukan tidak mungkin akan menjadi keunggulan elektoral bagi capres yang akan berdampingan dengan Bahlil.
Regina Birner dan Heidi Wittmer dalam publikasinya yang berjudul Converting Social Capital into Political Capital menjelaskan jika seseorang sudah memiliki modal sosial, maka itu bisa dikonversi menjadi modal politik untuk keuntungan dirinya.
Bahlil yang sudah mempunyai berbagai modal sosial seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya harusnya bisa dikonversi menjadi modal politik untuk bersaing dalam kandidat cawapres.
Kembali, dengan berbagai kemiripan modal sosial dengan JK, bukan tidak mungkin Bahlil juga mampu untuk mengkonversi modal sosial yang dimilikinya menjadi modal politik seperti JK.
Menarik untuk ditunggu apakah Bahlil akan memanfaatkan dan mengkonversi berbagai modal sosialnya menjadi modal politik untuk bersaing dalam bursa cawapres mendatang. (S83)
