HomeNalar PolitikTitip Salam dari Mega ke Prabowo: Menuju Koalisi?

Titip Salam dari Mega ke Prabowo: Menuju Koalisi?

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat dengan AI.

Seiring dengan “audisi” menteri yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk kementerian di pemerintahannya, muncul narasi bahwa komunikasi tengah terjalin antara ketum Gerindra itu dengan Megawati Soekarnoputri. Saling menitipkan salam hormat – seperti disampaikan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani – banyak yang menebak-nebak akankah dua sahabat yang bergandengan tangan di Pilpres 2009 lalu itu mau balikan dalam satu koalisi yang sama.


PinterPolitik.com

Dalam kancah politik Indonesia yang dinamis, hubungan antar elite politik sering kali ditandai dengan perubahan aliansi dan koalisi. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah potensi koalisi antara Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, di pemerintahan baru pasca Pilpres 2024.

Keduanya memiliki sejarah politik yang kompleks, mulai dari aliansi pada Pilpres 2009 hingga rivalitas yang muncul kembali di Pilpres 2024, di mana Megawati mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres melawan Prabowo. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan sinyal-sinyal yang bisa mengarah pada terbentuknya koalisi di antara mereka.

Ini terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahamad Muzani, yang menyebutkan bahwa Megawati mengirimkan salam hormat pada Prabowo. Prabowo pun membalas salam hormat Megawati itu. Meski tak dijelaskan maksud spesifik dari penyampaian salam itu, ada bahasa politik yang bisa dimaknai di baliknya, termasuk soal narasi peluang koalisi.

Isyarat ini sangat mungkin menunjukkan adanya kemungkinan rekonsiliasi di antara keduanya, yang dapat membuka jalan bagi terbentuknya koalisi di pemerintahan baru.

Secara historis, hubungan antara Megawati dan Prabowo pernah berada di titik puncak ketika mereka berjuang bersama di Pilpres 2009. Namun, koalisi tersebut tidak bertahan lama, terutama setelah kekalahan di Pilpres tersebut, yang kemudian diikuti oleh perpecahan politik yang membawa keduanya ke jalur berbeda. Prabowo beralih menjadi oposisi yang vokal, sementara Megawati tetap menjadi salah satu pilar utama dalam politik Indonesia melalui PDIP yang di Pilpres 2014 lalu menang lewat Jokowi.

Baca juga :  Amarah Trah Mulyono?

Tentu pertanyaannya adalah akankah Megawati benar-benar bisa masuk ke pemerintahan Prabowo?

Dinamika Relasi Elite: Megawati vs Prabowo

Untuk memahami potensi koalisi antara Megawati dan Prabowo, penting untuk melihat dinamika relasi elite politik di Indonesia. Salah satu pemikiran yang relevan untuk dilihat konsep minimum winning coalition yang dikemukakan oleh William H. Riker.

Riker menyatakan bahwa partai-partai politik cenderung membentuk koalisi dengan tujuan untuk memenangkan pemerintahan dengan jumlah minimal yang diperlukan untuk mencapai mayoritas, tanpa melibatkan lebih banyak partai daripada yang diperlukan. Dalam konteks ini, Megawati dan Prabowo dapat melihat koalisi di antara mereka sebagai cara untuk mengamankan mayoritas pemerintahan dan memperkuat posisi politik mereka.

Namun, di luar hitungan angka, ada juga konsep elite circulation dari Vilfredo Pareto yang dapat menjelaskan dinamika ini. Teori ini menggambarkan bagaimana elite yang berkuasa sering kali berganti melalui proses rotasi di antara kelompok elite yang ada.

Dalam konteks Megawati dan Prabowo, meskipun mereka telah menjadi rival, keduanya adalah bagian dari elite politik Indonesia yang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan kekuasaan. Dengan demikian, potensi koalisi di antara mereka dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga dominasi elite lama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di panggung politik nasional.

Jokowi di Tengah?

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi dinamika relasi Prabowo dan Megawati tentu saja adalah Presiden Jokowi. Hubungan antara Jokowi dan Megawati dikenal kompleks, terutama setelah Jokowi mulai menunjukkan independensi politik yang sering kali tidak sejalan dengan kehendak Megawati. Ketegangan ini menciptakan celah yang mungkin dimanfaatkan oleh Prabowo untuk mendekati Megawati, menawarkan aliansi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Baca juga :  Arti Kesetiaan Politik: Jokowi vs Prabowo

Jokowi sendiri pernah menjadi rival Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019, sebelum akhirnya mereka bergabung dalam satu kabinet. Koalisi Jokowi-Prabowo yang ada saat ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan membangun aliansi dengan lawan-lawan politiknya, sebuah keterampilan yang juga bisa dia terapkan dalam upayanya mendekati Megawati.

Meski demikian, potensi koalisi antara Megawati dan Prabowo bukan tanpa tantangan. Basis pendukung PDIP dan Gerindra memang mirip, namun sangat mungkin ada perasaan-perasaan dikhianati di masa lalu yang bisa saja menjadi ganjalan.

Di sisi lain, jika koalisi ini terwujud, efeknya terhadap lanskap politik Indonesia bisa sangat signifikan. Bergabungnya Megawati dengan pemerintahan Prabowo berpotensi memperkuat pemerintahan dengan mayoritas besar di parlemen, namun juga bisa mengurangi ruang oposisi politik yang sehat. Tanpa oposisi yang kuat, checks and balances dalam pemerintahan bisa melemah, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, potensi koalisi antara Megawati dan Prabowo memang mungkin terjadi dan bisa memperkuat stabilitas politik dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, bergabungnya Megawati ke dalam pemerintahan Prabowo dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai minimnya oposisi politik yang efektif.

Dengan demikian, meskipun koalisi ini mungkin memberikan manfaat dari segi stabilitas politik dan kekuatan mayoritas di pemerintahan, dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia perlu diperhatikan. Jika koalisi ini mengarah pada melemahnya peran oposisi, maka efektivitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan akan bergantung pada komitmen Prabowo dan Megawati dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan akuntabel.

Bagi Indonesia, koalisi ini bisa menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memperkuat pemerintahan, tetapi di sisi lain berpotensi mereduksi dinamika politik yang sehat dan kritis yang diperlukan untuk keberlanjutan demokrasi yang matang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Arti Kesetiaan Politik: Jokowi vs Prabowo

Dalam politik, nilai kesetiaan mempengaruhi manuver politik. Bagaimana kesetiaan politik dalam kaitannya dengan Jokowi dan Prabowo Subianto?

PDIP Gabung Prabowo, Breeze atau Hurricane? 

Sinyal bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan baru tampak semakin kuat. Akankah ini melahirkan guncangan baru bagi koalisi tersebut? 

Politik Hukum Jokowi dan Sejahtera Hakim

Para hakim melakukan “mogok” bertajuk cuti bersama. Mereka menuntut pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji yang tidak berubah sejak tahun 2012.

Anies Bantu Prabowo Melupakan Jokowi?

Kendati tak saling berkaitan secara langsung, kemungkinan merangkul Anies Baswedan ke jajaran menteri bisa saja menambah kekuatan dan daya tawar Prabowo Subianto andai memiliki intensi melepaskan pengaruh Jokowi di pemerintahannya. Mengapa demikian?

Dharma Pongrekun vs ‘Elite Global’

Dharma Pongrekun singgung soal elite asing terkait pandemi Covid-19 dalam Debat Pilkada) Jakarta 2024. Mengapa konspirasi bisa begitu diyakini?

Jokowi Tidak Abadi 

Perbedaan sorakan yang diberikan para politisi ketika pelantikan anggota DPR/DPD/MPR 2024-2029, kepada Jokowi dan Prabowo tuai respons beragam dari warganet. Apa yang sebenarnya terjadi? 

Puan Sudah Siap Ketuai PDIP?

Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Jika mampu menyelesaikan kepemimpinan hingga tahun 2029, maka Puan akan tercatat sebagai anggota DPR dengan masa jabatan terlama dan memimpin dalam 2 periode.

AHY Makes Demokrat Great Again?

Tidak terlalu dini kiranya untuk meneropong kepemimpinan Indonesia di tahun 2029 saat nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) muncul sebagai salah satu kandidat menjanjikan. Mengapa demikian?

More Stories

Politik Hukum Jokowi dan Sejahtera Hakim

Para hakim melakukan “mogok” bertajuk cuti bersama. Mereka menuntut pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji yang tidak berubah sejak tahun 2012.

Puan Sudah Siap Ketuai PDIP?

Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Jika mampu menyelesaikan kepemimpinan hingga tahun 2029, maka Puan akan tercatat sebagai anggota DPR dengan masa jabatan terlama dan memimpin dalam 2 periode.

Mungkinkah Jokowi Seperti Lee Kuan Yew?

Prediksi yang menyebut Jokowi akan tetap punya pengaruh dalam kekuasaan Prabowo Subianto – setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun pertama – menjadi pergunjingan yang menarik di kalangan para pengamat politik.