Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Mengurai friksi elite di lingkar luar kekuasaan, interpretasi persaingan pengaruh di tengah dinamika politik-pemerintahan serta menjelang suksesi 2029. Belajar dari pelembagaan faksi di Partai Golkar, Partai Gerindra dinilai harus memperkuat konsolidasi internal demi menjaga martabat negara hukum serta menjamin keberlanjutan partai pasca-Prabowo Subianto.
Keberhasilan Partai Gerindra merengkuh puncak kepemimpinan nasional melalui pilar eksekutif yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta kontrol strategis di parlemen, merupakan titik konsolidasi politik yang luar biasa.
Namun, sebagaimana alur dinamika politik pada umumnya, semakin tinggi sebuah kekuatan politik berada, semakin kencang angin friksi menembus dinding-dinding konsolidasinya.
Ketegangan kelembagaan belakangan ini yang melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Polri, hingga TNI menyingkap tabir pertarungan terselubung antar-subelite dalam memperebutkan akses, pengaruh, dan arah kebijakan di lingkaran luar penguasa.
Narasi dan kabar “bocor alus” mengenai tarik-menarik pengaruh antara figur sentral kader mereka, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sebagaimana santer dianalisis dalam wacana publik—merupakan manifestasi gamblang dari persaingan intra-elite tersebut.
Ketika lembaga penegak hukum dan instrumen legislatif ditafsirkan sebagai alat negosiasi politik untuk mengamankan posisi jelang suksesi 2029, wacana publik bergeser dari cita-cita negara hukum (Rechtsstaat) menuju kecenderungan pragmatisme negara kekuasaan (Machtstaat).
Bagi Partai Gerindra, fenomena ini adalah ujian kedewasaan paling krusial, apakah partai dapat mengelola daya perimbangan kekuasaan secara matang, atau justru terdistraksi oleh persaingan faksi di tengah amanah publik yang begitu besar.
Dan ini menjadi sangat-sangat krusial di tengah jalannya roda pemerintahan beserta dinamika politik yang mengiringinya. Mengapa demikian?
Dialektika Kepentingan
Pertarungan pengaruh di lingkaran dalam kekuasaan sejatinya didorong oleh rasionalitas peran yang berbeda. Sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin mengemban mandat stabilitas nasional, doktrin keamanan berpusat pada negara, serta dorongan memastikan ritme pemerintahan berjalan berlandaskan disiplin hierarkis.
Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan teras partai, mengoperasikan logika kepartaian dan parlementer, sebuah arena yang menuntut fleksibilitas, kompromi lintaskekuatan, kelincahan taktis, dan pengelolaan jaringan politik pendukung.
Ketegangan antara logika stabilitas-keamanan dan logika akomodasi-parlemen ini memerlukan titik temu strategis kiranya agar tidak menggerogoti stabilitas pemerintahan, yang dapat dicapai melalui tiga langkah politik:
Pertama, institusionalisasi pembagian peran. Poros pertahanan-keamanan dan poros parlementer harus menyepakati batas domain operasi.
Masalah kelembagaan hukum dan keamanan nasional harus dikembalikan pada mekanisme kelembagaan yang transparan, sementara negosiasi politik diselesaikan melalui forum internal partai yang terkontrol.
Kedua, rekonsiliasi berbasis nilai utama, di mana kedua belah pihak perlu menyadari bahwa legitimasi kekuasaan mereka berakar pada satu sumber modal politik yang sama, loyalitas penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto dan keberlanjutan agenda besar Partai Gerindra.
Ketiga, penyusunan peta jalan suksesi 2029, plus faksi kepentingannya. Pertarungan taktis saat ini dinilai kerap dipicu oleh kecemasan menatap lanskap politik masa depan.
Pengelolaan faksi secara terbuka dan pelembagaan aturan main suksesi internal akan meredam manuver destruktif yang prematur.
Sebagai perbandingan historis, Partai Golkar memberikan sampel komprehensif mengenai pengelolaan faksionalisme.
Sejak era Reformasi, Partai Golkar bertransformasi menjadi laboratorium politik tempat faksi teknokrat, politisi murni, hingga poros bisnis kerap terlibat pertarungan terbuka merebut pengaruh.
Namun, Partai Golkar tetap menjadi partai besar dan resilien hingga saat ini karena kesadaran mereka akan keseimbangan politik berbasis aturan main (rule-based equilibrium).
Faksi-faksi di Golkar bertarung keras di arena internal, namun begitu titik keputusan dicapai, mereka tunduk pada mekanisme kelembagaan dan berbagi porsi kekuasaan secara proporsional.
Partai Golkar membuktikan bahwa persaingan antar-faksi tidak harus menghancurkan partai, asalkan dikelola dengan pelembagaan yang matang dan budaya kompromi.
Prospek Keberlanjutan dan Risiko Disintegrasi
Pertanyaan paling mendasar bagi Partai Gerindra adalah bagaimana prospek keberlanjutan partai ini ketika Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya tidak lagi aktif di kepartaian, politik, maupun pemerintahan.
Sebagaimana umumnya partai yang tumbuh lewat relasi patron-klien (patron-client relation) terhadap figur sentralnya, Partai Gerindra membesar berkat magnet personalitas Prabowo.
Jika konsolidasi internal gagal dicapai dan friksi elite dibiarkan mengkristal menjadi persaingan yang mengeras, konsekuensi politik pasca-Prabowo akan sangat mematikan bagi eksistensi partai:
Pertama, terkait fragmentasi internal. Tanpa kehadiran figur sentral yang berfungsi sebagai pemutus kata akhir (ultimate arbiter), faksi-faksi yang saling memendam resistensi akan mengalami benturan terbuka.
Kegagalan membangun konsensus akan memicu pecahnya kekuatan partai, di mana elite-elite utama memilih memisahkan diri atau mendirikan kendaraan politik baru.
Kedua, “kanibalisme elektoral”. Partai yang disibukkan oleh konflik internal akan kehilangan fokus dalam menyerap aspirasi publik.
Dalam pemilu yang kian kompetitif, peninggalan modal politik Prabowo akan tergerus habis oleh ketidakmampuan elite mengelola warisan kekuasaan.
Terakhir, degradasi legitimasi. Jika aparat penegak hukum terus diseret dalam intrik pertarungan faksi elite, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan runtuh, memperkuat impresi bahwa kekuasaan dikelola secara pragmatis-transaksional semata.
Oleh karena itu, dinamika saat ini harus dijadikan titik balik soliditas. Partai Gerindra kiranya perlu segera melakukan pelembagaan partai (party institutionalization) secara masif, perlahan mengubah ketergantungan dari karisma personal menjadi kekuatan sistem.
Juga mentransformasi friksi destruktif menjadi persaingan gagasan yang konstruktif, serta menegakkan kembali prinsip bahwa kekuasaan politik adalah sarana menjaga tata hukum nasional demi mengamankan eksistensi partai melintasi zaman.
Jika demikian, bukan tidak mungkin dinamika yang terjadi saat ini bukan tidak mungkin akan menjadi pelajaran berharga serta mempertebal soliditas internal serta kontinuitas partai. (J61)
