Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi artificial intelligence.
Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut?
Dinamika politik dan sosial di Indonesia belakangan ini bisa dibilang sedang dalam kondisi yang cukup panas. Isu besar demi isu besar seakan tak henti-hentinya menerjang negeri kita, mulai dari polemik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), sampai hiruk-pikuk anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 18 Maret 2025.
Perkembangan isu-isu ini tidak dipungkiri telah menyebabkan sejumlah gejolak di masyarakat, dan jika tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam situasi seperti ini, tampaknya komunikasi politik pemerintah menjadi poin paling krusial yang layak untuk dievaluasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Pemerintah harus memahami bahwa ketidakmampuan dalam menyampaikan kebijakan secara jelas dan meyakinkan dapat memicu keresahan yang lebih besar. Di era media sosial yang serba cepat, misinformasi bisa menyebar dengan mudah, memperburuk opini publik terhadap pemerintah.
Menariknya, jika kita bandingkan dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), mereka dulu memiliki satu pejabat yang hampir selalu hadir setiap ada isu-isu kritis yang jadi perhatian masyarakat, dan sosok itu adalah rekan Prabowo sendiri, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan.
Pertanyaannya, bagaimana cara pemerintahan Prabowo-Gibran mengatasi tantangan ini? Mungkinkah Prabowo membutuhkan sosok “jagoan” seperti Luhut di era Jokowi dulu?
Butuh Luhut 2.0?
Dalam dua periode pemerintahan Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu sosok kunci dalam komunikasi politik. Ia tidak hanya bertindak sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Invetasi (Menko Marves), tetapi juga sering kali menjadi figur yang menjelaskan dan mempertahankan kebijakan pemerintah di hadapan publik.
Kemampuan Luhut dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha hingga masyarakat luas, membuatnya menjadi figur yang penting dan bahkan krusial dalam stabilitas pemerintahan Jokowi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun memiliki struktur seperti Kantor Staf Presiden (KSP) dan Presidential Communication Office (PCO) yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tampaknya belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam perannya.
KSP, di bawah kepemimpinan Anto Mukti Putranto, kerap kali dilihat lebih fokus pada koordinasi internal ketimbang membangun narasi publik. Sementara itu, PCO yang dipimpin Hasan Nasbi sebagai unit komunikasi yang baru dibentuk belum menunjukkan daya tarik komunikasi yang cukup kuat untuk meredam berbagai polemik yang berkembang di masyarakat.
Padahal, dari perspektif teori politik, peran seorang komunikator dalam pemerintahan bisa dikaitkan dengan konsep “Legitimasi Weberian” dari Max Weber. Dalam teori ini, legitimasi pemerintahan dapat diperkuat melalui komunikasi yang efektif dan penyampaian kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya figur yang mampu mengendalikan opini publik dan membangun narasi yang menguntungkan bagi pemerintah agar stabilitas bisa tetap terjaga.
Dalam konteks politik Indonesia, keberadaan sosok seperti Luhut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Tanpa adanya figur yang memiliki otoritas dan karisma seperti Luhut, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa melemah, terutama jika isu-isu besar yang berkembang tidak ditanggapi dengan komunikasi yang jelas dan persuasif.
Karena itu, pemerintah saat ini membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki kredibilitas, tetapi juga memiliki jaringan yang luas dan kepercayaan penuh dari presiden. Figur ini harus mampu berbicara dalam berbagai forum, baik formal maupun informal, untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan kebijakan yang diambil pemerintah.
Lantas, jika memang pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan sosok seperti Luhut untuk membenahi komunikasi politiknya, maka pertanyaannya adalah: siapa yang paling cocok untuk mengisi peran tersebut?
Adakah Kandidat yang Pas?
Pertanyaan di atas bisa menjadi pertanyaan yang cukup krusial karena dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran ini, dinamika politik akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu mengelola persepsi publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Jika benar demikian, maka kehadiran sosok layaknya Luhut menjadi semakin penting.
Namun, sebelum menentukan siapa yang paling cocok isi posisi ini, ada baiknya kita juga melihat apa-apa saja yang membuat Luhut sebagai sosok yang begitu berpengaruh sebagai komunikator.
Pertama, terlepas dari segala kontroversi, Luhut adalah sosok yang berani tampil di publik. Di beberapa kesempatan, ia bahkan ditanyakan hal-hal yang terkadang cukup sensitif bagi dirinya, tetapi Luhut tetap menunjukkan diri di publik dan tetap berusaha menyampaikan keadaan yang sebenarnya dari suatu permasalahan.
Kedua, Luhut dikenal sebagai sosok yang selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dipercayakan kepadanya. Hal ini membantu membentuk opini publik bahwa apa pun perkembangan suatu isu, Luhut akan berusaha sebaik mungkin agar masalah tersebut tidak semakin besar.
Ketiga, dan mungkin yang paling penting, Luhut juga adalah orang yang sangat powerful, utamanya dalam aspek politik. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sendiri pernah mengatakan bahwa jika Luhut memiliki pengaruh sekuat sekarang ketika menjadi Menteri Perdagangan dan Industri di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur),bisa saja Gus Dur saat itu tidak akan jatuh. Pernyataan Cak Imin ini seakan mengonfirmasi bahwa kehadiran tokoh yang punya pengaruh kuat di pemerintahan dapat menciptakan stabilitas politik.
Kini, dari tiga hal di atas, kita bisa mempertanyakan, kira-kira siapa yang cocok mengisi posisi ala Luhut? Well, jika kita melihat dari aspek kedekatan personal, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mungkin jadi yang paling mendekati kriteria Luhut tersebut, akan tetapi Dasco kini menempati jabatan legislatif, dan ini membuatnya tidak akan seefektif Luhut.
Selain Dasco, tentu dua nama yang sebelumnya kita sebut di atas, yakni Kepala KSP Anto Mukti Putranto dan Ketua PCO, Hasan Nasbi, seharusnya bisa mengisi posisi tersebut. Namun, jujur saja, kedua tokoh ini tidak memiliki pengaruh politik yang bahkan mendekati Luhut.
Karena itu, mungkin untuk sementara artikel ini tetap ditutup dengan pertanyaan: siapa yang cocok untuk menjadi Luhut 2.0 di kabinet Prabowo-Gibran? (D74)
