Rumor politik berhembus: Jokowi sedang menggodok dua nama menteri baru! Faktanya, akan ada dua menteri yang kemungkinan besar ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2018 dan oleh karenanya harus ada pengganti untuk dua posisi tersebut. Nama Agustin Teras Narang dan Djarot Saiful Hidayat disebut berpeluang mengisi salah satu pos menteri yang ditinggalkan.
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]S[/dropcap]umber di internal Istana – yang enggan disebutkan identitasnya – menyebutkan bahwa peluang pergantian menteri tersebut menguat seiring semakin dekatnya gelaran Pilkada Serentak 2018. Adapun pendaftaran pasangan calon yang ikut dalam pesta demokrasi yang sedianya dilaksanakan di 171 daerah ini akan secara resmi dibuka pada 1 Januari 2018. Peluang terpilihnya menteri baru juga bergantung pada deklarasi calon yang akan dilakukan oleh partai-partai politik sebelum tenggat waktu penutupan pendaftaran kandidat.
Sejauh ini, ada dua nama menteri yang digadang-gadang akan maju menjadi kepala daerah pada Pilkada 2018 nanti, yakni Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Khofifah diperkirakan akan maju pada Pilgub Jawa Timur, sementara Puspayoga disebut-sebut akan maju pada Pilgub Bali. Jika keduanya maju dalam Pilkada 2018, maka otomatis keduanya harus mengundurkan diri dari jabatan menteri dan fokus pada persiapan menuju Pilkada tersebut. Hal inilah yang membuat isu reshuffle kabinet kembali kuat berhembus.
Diam-diam, Khofifah Nyalon di Pilgub Jatim Lewat Partai Golkar https://t.co/MeN6bB8hqM pic.twitter.com/VxPhOqYZkT
— Partai Golkar (@DPP_Golkar) September 13, 2017
Khofifah menjadi menteri yang paling mungkin terjun dalam persaingan untuk memperebutkan posisi gubernur Jawa Timur – jika dilihat dari manuver politik yang belakangan dilakukannya. Sementara itu, nama Puspayoga juga muncul dan diberitakan akan kembali bersaing dalam Pilgub Bali – bahkan pemberitaan terkait keinginannya tersebut sudah muncul sejak pertengahan 2016 lalu. Lalu, siapa yang dipilih Jokowi untuk mengisi posisi menteri jika ditinggalkan oleh keduanya?
Jokowi Cari Menteri Baru?
Pilkada 2018 dipercaya akan menjadi momentum yang digunakan Jokowi merombak kabinet kerjanya, bukan hanya mengganti posisi Mensos dan Menkop – tentu saja jika keduanya jadi mencalonkan diri – namun juga pos menteri yang lain. Isu reshuffle memang belakangan terus-terusan berhembus, namun beberapa bulan terakhir hal ini belum juga terjadi.
Sumber dari internal Istana yang berhasil dimintai keterangannya, menyebut ada mantan gubernur yang berpeluang menjadi menteri. Mantan gubernur ini disebut pernah memimpin suatu daerah selama dua periode dan merupakan kader salah satu partai pendukung pemerintah. Tokoh ini juga disebut memiliki kualitas dan kompetensi yang mumpuni. Siapakah tokoh yang dimaksud?
#BALI – Beredar Isu Puspayoga Akan Meninggalkan Kabinet Untuk Maju Pilgub Bali, Koster : Saya Tidak Tahu https://t.co/pW3gw6FlSQ pic.twitter.com/7uUVQCamSd
— Warta Bali (@WartaBali) August 11, 2017
Jika dilihat dari partai politiknya, maka nama yang paling mungkin menjadi kandidat calon menteri tersebut mengerucut pada dua nama: mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang dan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang Oktober ini akan berakhir masa tugasnya. Djarot memang masih menjabat sebagai gubernur. Tetapi, Januari nanti ia akan terhitung sebagai mantan gubernur.
Keduanya memenuhi kriteria yang dibocorkan oleh sumber dari Istana tersebut. Teras Narang pernah memimpin Kalimantan Tengah selama dua periode antara tahun 2005-2015. Sementara, Djarot pernah menjadi Walikota Blitar juga dalam dua periode antara tahun 2000-2010. Keduanya juga sama-sama merupakan kader PDIP yang nota bene adalah partai utama pendukung pemerintah saat ini.
Dengan demikian, isu reshuffle kabinet memang tinggal menunggu momen yang tepat. Baik Djarot maupun Teras Narang memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi menteri jika dilihat dari rekam jejak karier politik keduanya.
Djarot vs Teras Narang
Baik Djarot maupun Teras Narang adalah mantan kepala daerah dengan kompetensi yang baik. Keduanya juga cukup berprestasi, jika dilihat dari raihan penghargaan yang pernah mereka terima. Selama menjadi Walikota Blitar, Djarot pernah meraih beberapa penghargaan Adipura dan terobosan di bidang e-government. Sementara Teras Narang pernah dinobatkan sebagai gubernur prospektif dan mendapatkan penghargaan anti-korupsi.
Namun, menurut beberapa catatan – misalnya dari Tempo – Teras Narang merupakan salah satu kepala daerah yang punya rapor merah. Ia disebut pernah menerima setoran Rp 2,1 miliar dari perusahaan tambang PT Kapuas Prima Coal. Teras juga menerima empat cek dari PT Sampit senilai Rp 2 miliar. Diduga, Teras menerima setoran untuk mempermudah para pengusaha tersebut beroperasi di wilayahnya.
Sedangkan Djarot memang belum pernah tersandung masalah korupsi dan sejenisnya. Namun, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia sempat mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai kontroversial, misalnya terkait persoalan tunggakan penghuni rusunawa hingga persoalan larangan sepeda motor di kawasan Sudirman.
Sebagai kader PDIP, baik Djarot maupun Teras merupakan tokoh yang cukup penting di partai banteng moncong putih ini. Teras Narang tercatat menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP pada Pilkada Serentak 2017. Sementara Djarot juga merupakan salah satu kader PDIP yang berprestasi dan punya karier politik yang baik.
Untuk posisi menteri, nama Teras Narang sebetulnya sudah pernah muncul pada tahun 2014 saat Jokowi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres). Saait itu, pria yang pernah menjadi aktivis ini digadang-gadang akan menjadi salah satu menteri Jokowi. Teras Narang juga tercatat pernah menjadi anggota aktif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia dan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) – berbeda dengan Djarot yang mengawali kariernya dengan menjadi dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Terkait kiprah politiknya, nama Teras Narang memang sempat mencuri perhatian ketika pada tahun 2012, ia dan 3 Gubernur Kalimantan lainnya (Kalsel, Kalbar dan Kaltim) melakukan protes terhadap Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik terkait pemangkasan jatah BBM bersubsidi yang menyebabkan kelangkaan BBM di wilayah Kalimantan.
Sementara Djarot mungkin hanya mencuri perhatian ketika di depan Jokowi, ia secara terbuka menolak rencana pemindahan ibukota. Belakangan ia juga sempat meminta kewenangan setingkat menteri untuk mengelola ibukota yang menurutnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah DKI Jakarta saja – hal yang membuatnya dikritik oleh banyak pihak dan disebut ‘ngelunjak’.
Siapa Lebih Baik?
Lalu, siapa yang akan dipilih Jokowi? Jika menilik pernyataan sumber dari internal Istana, hanya akan ada satu nama menteri yang merupakan mantan gubernur yang akan dipilih Jokowi. Djarot memang punya catatan yang lebih baik, mengingat Teras Narang diduga terlibat dalam kasus suap. Yang jelas, keduanya punya nilai positif dan negatifnya masing-masing.
Kemungkinan besar tokoh dari PDIP tetap akan mengisi pos menteri bekas kader PDIP juga. Puspayoga adalah kader PDIP, oleh karena itu kemungkinan paling besar adalah Djarot dan Teras Narang akan memperebutkan posisi Menkop – kecuali jika reshuffle juga melibatkan pos menteri lain dan kader PDIP digeser ke pos tersebut. Keputusan penggantian menteri juga akan sangat ditentukan oleh persetujuan PDIP – dan tentu saja Megawati Soekarnoputri. Bagaimana pun juga keputusan Jokowi dalam hal ini masih akan sangat dipengaruhi oleh Megawati.
Pada akhirnya masyarakat masih akan melihat kader partai menduduki posisi menteri. Namun, pertimbangan rekam jejak dan kasus hukum juga perlu menjadi catatan tambahan bagi presiden agar menteri yang terpilih adalah orang yang bersih. Selain itu, entah Teras Narang, entah Djarot, yang terpenting adalah menteri tersebut berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jika demikian, masyarakatlah yang akan menikmati kinerja para menteri tersebut, bukan begitu? (S13)
