HomeHeadlineTarung 3 Parpol Raksasa di Pilkada

Tarung 3 Parpol Raksasa di Pilkada

Kecil Besar

Dengarkan artikel berikut:

Audio ini dibuat dengan menggunakan AI.

Pilkada Serentak 2024 menjadi medan pertarungan sengit bagi tiga partai politik besar di Indonesia: PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ketiga partai ini memiliki kepentingan besar untuk memenangkan gelaran Pilkada sebagai langkah strategis memperkuat posisi politik di tingkat nasional. Meski di tingkat nasional, Golkar dan Gerindra berada dalam satu koalisi, namun di tingkat daerah, persaingan di antara mereka tetap kuat dan tidak jarang mereka mengusung calon yang berbeda.


PinterPolitik.com

Jika diperhatikan secara spesifik, Pilkada 2024 memang jadi ajang pembuktian parpol-parpol 3 besar nasional. PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu dengan suara terbanyak. Golkar sebagai parpol dengan suara kedua terbanyak ingin membuktikan diri telah comeback. Sedangkan Gerindra juga butuh pengakuan sebagai partai yang kandidatnya terpilih sebagai Presiden RI lewat Prabowo Subianto.

Tentu saja hal inilah yang membuat benturan politik di antara tiga parpol ini menjadi semakin menarik untuk diikuti.

PDIP, partai dengan basis massa yang solid dan ideologi yang kuat, memiliki kepentingan untuk mempertahankan dominasi di daerah. Mengingat pasca Pilpres 2024, PDIP harus mempersiapkan strategi untuk tetap kuat meski kemungkinan memilih untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Pilkada menjadi kesempatan emas untuk memperkuat jaringan politik di daerah, memastikan loyalitas kader, dan membangun dukungan publik.

Kemudian Golkar, partai yang dikenal dengan kemampuan beradaptasi dalam setiap konstelasi politik, kini berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, di tingkat daerah, Golkar seringkali menunjukkan kemandiriannya dengan mengusung calon yang dianggap paling kuat dan mampu memenangkan hati rakyat.

Sedangkan Gerindra, dengan basis pendukung yang semakin solid, memanfaatkan Pilkada sebagai ajang memperkuat pengaruh di daerah. Partai ini tidak ragu untuk berhadapan dengan sekutu nasionalnya, Golkar, jika itu berarti peluang menang lebih besar.

Baca juga :  "Sell Indonesia" dan Spirit 1928

Pertanyannya adalah parpol mana yang akan lebih kuat dan memenangkan pertarungan?

Bertarung di Daerah

Di Jawa Barat, salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, persaingan antara Golkar dan Gerindra sangat nyata. Nama-nama besar seperti Ridwan Kamil dari Golkar dan Dedi Mulyadi dari Gerindra menjadi tokoh sentral dalam pertarungan Pilkada di provinsi ini.

Dengan pengalaman yang mentereng, Ridwan Kamil diprediksi akan kembali maju dalam Pilkada 2024. Persoalannya adalah akankah RK – demikian ia kerap disapa – akan maju di Jakarta atau di Jabar. Secara personal, RK memang terlihat lebih ingin maju di Jakarta. Namun, Golkar melihat RK sebagai aset penting untuk mempertahankan pengaruh di Jawa Barat dan sebagai figur yang mampu menarik dukungan luas dari berbagai kalangan.

Sementara itu, Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, merupakan tokoh politik dengan basis massa yang kuat di daerah pedesaan Jawa Barat. Gerindra melihat potensi besar pada Dedi Mulyadi untuk menantang dominasi Ridwan Kamil dan Golkar. Dukungan Gerindra terhadap Dedi Mulyadi menunjukkan keberanian partai ini untuk bersaing dengan sekutu nasionalnya demi kemenangan di tingkat daerah.

Jawa Barat mungkin hanya salah satu kasus saja. Dan di provinsi ini PDIP memang tak punya sosok kuat yang bisa diusung. Namun, setidaknya peta politik Jabar menjadi gambaran bahwa parpol-parpol besar tak ingin gegabah menentukan pilihan politik mereka di daerah.  

Perbenturan Partai Politik

Dalam kajian politik, perbenturan antara partai politik dalam satu koalisi di tingkat nasional, namun bersaing di tingkat daerah, sering kali dibahas dalam konsep competition within alliances.

Konsep ini menjelaskan bagaimana partai-partai yang berkoalisi di tingkat nasional dapat bersaing secara independen di tingkat lokal demi mencapai kemenangan yang lebih besar dan menjaga kepentingan strategis masing-masing.

Baca juga :  Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Salah satu scholar yang banyak membahas tentang perbenturan antar partai dalam koalisi adalah Giovanni Sartori. Dalam bukunya, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis yang diterbikan pada tahun 1976, Sartori menguraikan bagaimana dinamika koalisi dan kompetisi di antara partai-partai politik dapat berfungsi dalam sistem multipartai.

Menurut Sartori, kompetisi di tingkat lokal dapat dilihat sebagai upaya partai-partai untuk meneguhkan eksistensi mereka dan memastikan pengaruh politik di semua level pemerintahan.

Secara keseluruhan, persaingan antara PDIP, Golkar, dan Gerindra di Pilkada Serentak 2024 diprediksi akan berdampak signifikan pada konstelasi politik nasional. Jika PDIP berhasil mempertahankan atau bahkan memperluas kekuasaannya di daerah, partai ini akan memiliki bargaining position yang kuat meski berada di luar pemerintahan.

Sementara itu, keberhasilan Golkar dan Gerindra dalam memenangkan banyak Pilkada akan memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan menegaskan dominasi politik kedua partai ini.

Keberhasilan dalam Pilkada akan berdampak signifikan pada peta politik nasional dan menentukan arah masa depan Indonesia. Golkar butuh dominasi untuk bisa bersiap menyalip PDIP katakanlah di Pemilu 2029 mendatang. Sementara PDIP butuh posisi politik yang signifikan di daerah untuk mempertahankan dominasi politiknya.

Sedangkan bagi Gerindra, Pilkada Serentak adalah ajang untuk menunjukkan bahwa kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 tak sekedar karena efek Jokowi atau Gibran saja, melainkan benar-benar karena kekuatan basis pemilih di daerah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.