HomeHeadlineSudah Waktunya Megawati Pensiun?

Sudah Waktunya Megawati Pensiun?

Kecil Besar

Saat melihat PDIP yang seolah “ditinggalkan” kader terbaiknya membuat banyak pihak yang beranggapan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum (Ketum) sudah harus melepas jabatannya agar terdapat penyegaran di PDIP.


PinterPolitik.com

Sebagai mantan Presiden dan seorang negarawan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah banyak berkontribusi dalam dunia perpolitikan Indonesia.

Megawati telah aktif di dunia politik sejak menjadi anggota DPR tahun 1987. Karier politiknya mencapai puncaknya ketika dia menjadi Presiden ke-5 RI pada tahun 2001.

Namun, setelah melihat dinamika yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak pihak menilai sudah seharusnya Megawati meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) PDIP.

Hal ini mencuat setelah melihat beberapa kader terbaik PDIP memilih untuk keluar karena seolah merasa tidak nyaman dengan berbagai keputusan yang dibuat sang ketum. Salah satunya adalah penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

ada upaya benturkan jokowi dengan megawati

Kader tersebut diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko, hingga mungkin saja, Gibran Rakabuming Raka yang memilih merapat ke kubu Prabowo Subianto. Bahkan, Gibran telah ditunjuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo.

Selain itu, alasan utama mengapa Megawati harus meletakkan jabatan Ketum PDIP adalah agar generasi muda dalam partai itu memiliki kesempatan untuk memimpin.

PDIP sejatinya memiliki banyak kader muda yang potensial untuk dapat membawa partai itu kearah yang lebih fresh.

Selain itu, dengan pensiun dari politik aktif, Megawati dapat fokus pada isu-isu yang dia pedulikan tanpa harus terikat pada tuntutan politik sehari-hari.

Dia juga dapat mendukung isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan lingkungan dengan lebih besar dan lebih mendalam.

Lantas, selain faktor diatas, apa yang kiranya membuat Megawati harus meletakkan jabatannya sebagai Ketum PDIP?

Baca juga :  Diesel yang Padam, Neraca yang Menyala

Terjebak Delusi Kekuasaan?

Dengan faktor usia yang semakin bertambah, tak dapat dipungkiri adanya perubahan faktor kognitif dalam diri seseorang. Meskipun, penting untuk diingat bahwa teori kognitif lanjut usia ini bersifat umum dan tidak berlaku untuk setiap individu.

Setiap orang mengalami perubahan kognitif dengan cara yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti faktor genetik, kesehatan fisik, tingkat aktivitas mental, dan dukungan sosial.

Jika dilihat secara kasat mata, indikasi akan adanya faktor penurunan kognitif di Megawati memang belum terlihat. Namun, tetap ada kecemasan akan terjadinya hal tersebut yang akan berdampak pada PDIP.

Selain itu, ada faktor Megawati yang tampaknya terjebak dalam delusi kekuasaan. Fenomena ini kiranya banyak menyerang para elite politik.

Sebagai orang yang memiliki eksposur yang tinggi dengan adanya kekuasaan dan kekuatan, para elite politik rentan terkena fenomena ini.

Dalam beberapa penelitian, individu yang pernah terekspos dengan kekuatan besar, seperti seorang presiden atau elite politik, berpotensi besar terbuai membalut kekuasaan mereka dengan nilai fiktif.

Penyebabnya sebenarnya cukup sederhana, yakni karena manusia secara naluriahnya kerap berimajinasi dan rakus.

Selain itu, sulit membayangkan diri mereka dalam posisi rendah bila sebelumnya pernah merasakan kekuasaan.

Terkait dengan Megawati, bukan tidak mungkin dirinya sedang terkena fenomena itu. Hal ini bisa dilihat saat dirinya berulang kali melakukan glorifikasi kekuasaan dirinya atau bahkan Soekarno yang merupakan ayahnya.

Hal ini mungkin saja yang membuat beberapa kader dalam tubuh PDIP kian “gerah”, membentuk faksi internal mereka sendiri, bahkan memilih untuk hengkang dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

infografis nalar budiman ke prabowo megawati melemah 01

Waktu yang Tepat?

Megawati telah menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama lebih dari dua dekade. Meskipun dia memiliki pengalaman yang luar biasa dalam politik, kepemimpinan yang terlalu lama dalam satu partai dapat mengakibatkan stagnasi.

Baca juga :  Bahaya yang Dibawa Perdamaian

PDIP perlu penyegaran dan ide-ide segar untuk tetap relevan dan memenangkan hati pemilih. Dengan perkembangan politik nasional yang semakin dinamis, penting untuk PDIP untuk menyesuaikan hal tersebut.

Terlebih, dunia perpolitikan nasional saat ini banyak didominasi kaum muda, baik dari segi pemilih maupun kaderisasi.

Penting bagi sebuah partai politik untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi.

Case itu yang sepertinya terlihat dari keputusan Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP, untuk terjun ke politik praktis dan langsung didapuk sebagai Ketum PSI.

PDIP harus memberikan ruang bagi kader muda yang memiliki visi baru dan gagasan segar untuk memimpin partai ke depan. Telebih, Megawati adalah salah satu figur ikonik dalam politik Indonesia.

Namun, meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum PDIP tidak berarti menghilangkan warisannya.

Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menjaga warisan partai dan memastikan bahwa PDI-P tetap menjadi kekuatan politik yang relevan.

Dengan adanya kepemimpinan yang baru, partai kiranya dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini akan membantu membangun kepercayaan anggota partai dan pemilih.

Serta, dengan adanya beberapa konflik dalam internal PDIP dalam beberapa tahun terakhir. Pergantian kepemimpinan dapat kemungkinan membantu mengatasi ketidakharmonisan dan memulihkan stabilitas dalam partai.

Well, menarik untuk melihat langkah apa yang akan diambil Megawati selanjutnya setelah melihat adanya ketidakstabilan dalam internal partai yang dipimpinnya. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?