HomeNalar PolitikStrategi Jokowi Rebut Jabar

Strategi Jokowi Rebut Jabar

Masuknya nama Deddy Mizwar sebagai juru bicara kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin, dinilai merupakan strategi untuk merebut Jabar. Mengapa?


PinterPolitik.com

“Dalam pemilihan umum, kita tak pernah tahu hasil yang akan diraih hingga kotak suaranya terbuka.” ~ Katsuya Okada

[dropcap]M[/dropcap][dropcap][/dropcap]asa kampanye Pemilihan Presiden 2019 tinggal beberapa hari lagi. Kedua kubu koalisi yang akan bertarung, baik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan kubu oposisi dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masing-masing mulai mematangkan strategi kampanyenya.

Bila ketua pemenangan kubu Prabowo akan dipimpin oleh Djoko Santoso, maka hingga saat ini kubu KIK masih belum menentukan siapa yang akan dipilih sebagai ketua pemenangan. Beberapa nama sempat beredar, namun masih belum jelas apakah akan menempati posisi tersebut atau sekedar sebagai juru bicara kampanye saja.

Namun belakangan, nama Deddy Mizwar (Demiz) mendadak muncul sebagai salah satu juru bicara (jubir) kampanye kubu KIK. Terpilihnya mantan wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) tersebut sempat menimbulkan polemik, sebab statusnya masih sebagai kader Demokrat, salah satu partai koalisi kubu oposisi.

Terlepas dari polemik status kepartaiannya, banyak pihak melihat kalau ditariknya Demiz ke KIK tak lepas dari strategi Jokowi untuk dapat merebut suara pemilih di Jabar. Apalagi sebelumnya, Presiden juga mengangkat Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham.

Sebagai tokoh terpandang di Jabar, baik Demiz maupun AGK memang dinilai mampu mempengaruhi suara pemilih. Apalagi pada Pilpres 2014 lalu, faktor kekalahan Jokowi di Jabar salah satunya adalah akibat tingginya pengaruh dari gubernur dan wakil gubernur saat itu, yaitu Ahmad Heryawan (Aher) dan Demiz yang diusung oleh PKS, PPP, dan Hanura.

Selain Jabar, sebenarnya Jokowi juga sempat kalah di beberapa wilayah lainnya, seperti di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Gorontalo. Namun dari kesemua wilayah tersebut, tentu Jabar menjadi kekalahan yang paling menyakitkan bagi Jokowi, sebab merupakan lumbung suara nasional terbesar.

Tak heran bila fokus Tim Kampanye Nasional (TKN) KIK dikerahkan ke wilayah ini. Terlebih pada Pilpres nanti, kepemimpinan Jabar telah diambil alih oleh Ridwal Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Pada Pilkada lalu, keduanya diusung oleh Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura yang tergabung dalam KIK.

Kekuatan kepemimpinan Jabar ini, kabarnya juga akan dikombinasikan dengan pengaruh ketokohan yang dimiliki oleh Demiz dan AGK. Dari sosok merekalah, Jokowi berharap akan mampu membalikkan keadaan. Namun bisakah kombinasi ini melawan gerakan tagar ganti presiden yang dimotori PKS dan berhasil menggeser Demiz ke posisi tiga pada Pilkada lalu?

Mengapa Jokowi Kalah di Jabar?

“Kita patut menyelenggarakan pemilu yang dapat dipercaya.” ~ Jill Stein

“Jawa adalah kunci” begitulah adagium terkenal mengenai peta kekuatan tanah air, begitupun dalam peta kekuatan politik. Sebagai pulau terpadat yang dihuni sekitar 160 juta jiwa, Jawa merupakan simbol kemenangan bagi setiap calon presiden yang akan bertarung dalam memperebutkan tahta sebagai orang nomor satu.

Baca juga :  Di Balik Tearful Speech Puan dan Arah Politik PDIP

Namun di antara semua bagiannya, Jabar merupakan lumbung suara yang paling besar dan dianggap sebagai representasi kemenangan yang sesungguhnya. Mengapa? Sebab provinsi ini memiliki 31,7 juta pemilih (data KPU 2018), jumlah yang jauh lebih besar dibanding jumlah pemilih di Jateng maupun Jatim.

Karena besarnya suara di Jabar inilah, kadang ada anggapan kalau mampu menguasai suara Jabar maka kemenangan sudah di tangan. Hanya saja, di Pilpres 2014 lalu anggapan ini terpatahkan karena walau Prabowo-Hatta Rajasa berhasil mengungguli suara pemilih Jokowi-JK di Jabar, namun dalam hitungan nasional tetap mengalami kekalahan.

Kala itu, Jokowi cukup beruntung karena suara pemilih dari Jateng, Jatim, dan juga DKI Jakarta solid mendukungnya. Meski begitu, bukan berarti di Pilpres tahun depan Jokowi dapat memandang sebelah mata Jabar. Terutama karena suara pendukung Jokowi sudah mulai terpecah, tak hanya akibat Pilkada DKI lalu, tapi juga karena pilihan cawapresnya.

Pertanyaannya, mengapa di 2014 Jokowi solid di Jateng dan Jatim namun mengalami kekalahan dengan selisih yang cukup besar, yaitu 20 persen? Kekalahan Jokowi di negeri Pasundan, menurut beberapa pihak, tak terlepas dari dukungan masyarakat kelas menengahnya pada Gubernur Jabar saat itu, Aher yang berasal dari PKS.

Selain Aher, saat itu tokoh seperti Demiz dan Dede Yusuf pun dianggap jadi penentu kemenangan Prabowo. Sebagai partai pemenang di Jabar, PKS yang merupakan parpol koalisi setia Gerindra, mengerahkan mesin politiknya semaksimal mungkin sehingga suara Prabowo-Hatta mampu mengungguli Jokowi-JK.

Tipikal pemilih Jabar ini dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan tipe sosiologis dan psikologis yang kerap memutuskan calon pemimpin berdasarkan kesamaan asal, agama, dan juga pengaruh orang-orang yang dihormatinya. Faktor ini pula yang mampu membawa Kang Emil-Uu menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Kuatnya faktor sosiologis dan psikologis pemilih dalam menentukan pemimpinnya inilah yang menurut Gerald Pomper, seorang pemimpin yang bukan berasal dari Jabar seperti Jokowi, membutuhkan bantuan dari tokoh-tokoh yang dekat, dihormati, maupun yang dikenal di Jabar demi menarik suara pemilih.

Strategi Negosiasi Identitas

“Sebagai finalnya, tujuan dari pemilu adalah untuk mendengar keinginan masyarakat, bukan dengan memanipulasi suara.” ~ Lincoln Diaz-Balart

Sebagai lumbung suara terbesar nasional, Jabar sudah pasti akan menjadi rebutan bagi Jokowi maupun Prabowo. Sebagai penduduk Kota Bogor, kota terpadat di Jabar, Prabowo tentu diuntungkan dengan faktor tipe pemilih warga Jabar tersebut. Sehingga kemenangannya di Bogor, sepertinya tak akan diragukan lagi.

Baca juga :  Mimpi Besar Tapera Jokowi 

Dari sisi koalisi oposisi sendiri, mesin politik PKS tidak dapat diragukan lagi akan menjadi pemain utama. Apalagi gerakan tagar ganti presiden yang saat ini mereka usung, dipercaya mampu menggerus elektabilitas Jokowi. Fakta ini terbukti dari bagaimana Sudrajat-Syaikhu mampu menyalip suara Demiz dan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar lalu.

Seperti yang dikatakan oleh Pengamat Politik Ray Rangkuti, gerakan tagar mungkin akan mampu mengurangi suara Jokowi di masyarakat kelas menengah. Namun di pemilih tradisional, dukungan pada petahana diperkirakan akan meningkat. Terutama karena Jokowi menggandeng tokoh ulama yang dihormati oleh para santri Nahdlatul Ulama (NU).

Kharisma Ma’ruf sendiri, diperkirakan cukup mampu menggaet suara para pemilih dari kalangan PPP dan PKB yang lumayan besar di Jabar. Tapi sepertinya, kekuatan ini sendiri belum dianggap cukup oleh Jokowi, sehingga selain Kang Emil, ia pun tetap menggaet Demiz dan juga AGK untuk menjerat suara dari masyarakat kelas menengah.

Secara hitung-hitungan politik, perkataan Gerindra yang mengatakan Demiz kalah di Jabar dari Sudrajat-Syaikhu memang benar. Namun bila kekuatan pemilih Demiz tersebut mampu disatukan dengan suara pemilih Kang Emil dan Uu, tentu hasilnya akan membuat suara keduanya melampaui pasangan yang diusung Gerindra dan PKS tersebut.

Kemenangan Kang Emil di Jabar sendiri, sebenarnya cukup mengejutkan sebab Jabar dikenal sebagai “kandang” PKS. Apalagi keduanya selalu mengaitkan diri pada sosok Prabowo dan gerakan tagar ganti presiden. Bisa jadi, strategi pendekatan jarum suntik Walikota Bandung tersebut memang menjadi kunci atas kemenangannya.

Berdasarkan kemungkinan ini, maka bisa jadi strategi menggunakan pengaruh tokoh yang dihormati di Jabar memang dapat mempengaruhi suara pemilih. Seperti yang dikatakan oleh Struat Hall dalam identity negotiation theory, yaitu untuk mempengaruhi suara pemilih, identitas tokoh yang dikenal dan dihormati akan sangat mendukung.

Berdasarkan teori ini, menurut Hall, penekanan ada pada interaksi sosiologis identitas tertentu yang mempengaruhi interaksi pemilih. Menurutnya, melalui proses interaksi transaksional figur tersebut mampu memberikan pengaruh agar orang lain ikut mendukung identitas lain yang tidak memiliki hubungan khusus dengan mereka.

Nah, kira-kira akan berhasilkah Jokowi menggunakan strategi ini? Hasilnya tentu akan menarik untuk ditunggu tahun depan. (R24)

“Sebagai finalnya, tujuan dari pemilu adalah untuk mendengar keinginan masyarakat, bukan dengan memanipulasi suara.” ~ Lincoln Diaz-Balart Share on X
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...