Sudah tiga tahun Demokrat menyeimbangkan pemerintah dan oposisi. Kini saatnya mereka menjadi penyeimbang di 2019.
PinterPolitik.com
Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhyono (AHY) terus melakukan komunikasi politik dengan banyak pihak. Komunikasi ini dilakukan dalam rangka mencari pasangan koalisi yang cocok untuk mereka.
Menurut AHY, ia ingin membangun chemistry dengan berbagai pihak. Baginya, dalam politik yang penting adalah komunikasi. Dirinya membantah bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengindikasikan bahwa Demokrat akan berlabuh ke poros petahana dalam Pemilu mendatang.
Demokrat memang partai yang cukup rajin bertemu dengan pucuk-pucuk pimpinan partai lain, beberapa waktu terakhir. AHY setidaknya sudah bersafari bertemu Prabowo Subianto, Wiranto, sampai Airlangga Hartarto.
Dari banyaknya pertemuan itu justru muncul indikasi bahwa Demokrat sedang mendorong terbentuknya poros tengah. Bahkan, AHY sendiri telah menyanggupi dirinya untuk menjadi capres alternatif saat bersafari di banyak daerah.
Ada sejumlah alasan yang sempat mengemuka, mengapa Demokrat kemungkinan tidak akan berlabuh ke poros Jokowi maupun Prabowo. Di sejumlah kesempatan, AHY mengatakan bahwa Demokrat ingin menjadi penyeimbang pemerintah-oposisi. Putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga meyakini bahwa Demokrat punya kapasitas untuk membentuk poros ketiga.
Bagi masing-masing poros baik itu Jokowi maupun Prabowo, kehadiran poros baru ini bisa menjadi game changer. Hal ini juga membuat memori mengenai manuver Demokrat di Pilkada DKI 2017 bangkit kembali. Sekalipun tidak meraih kemenangan, Demokrat sukses memecah suara dan menjatuhkan petahana di akhir laga.
Ambisi Persatuan atau Partisan Semata?
Selama tiga tahun lebih, Demokrat konsisten menjadi partai penyeimbang, tidak oposisi dan tidak juga mendukung pemerintah. Sikap ini terus menerus ditunjukkan oleh seluruh elemen partai, baik melalui sikap SBY sebagai Ketua Umum, maupun fungsionaris partai lainnya. Persatuan adalah semangat yang selalu disampaikan oleh SBY.
Dalam banyak kesempatan, SBY berani mengambil langkah tengah—walaupun tidak terlalu signifikan kepada hasil keputusan, terutama karena lemahnya Demokrat di parlemen. Misalnya, saat Demokrat memilih mendukung Undang-Undang (UU) Ormas bersama partai-partai pendukung pemerintah, namun beberapa hari setelahnya malah mengajukan revisi UU tersebut bersama partai-partai oposisi.
SBY juga tanggap dalam merespon gelombang politik Islam yang tengah bangkit. Dalam safarinya ke Pondok Pesantren Daar El-Qolam Januari lalu, SBY sekali lagi mencoba menengahi polarisasi antara pemerintah dan umat Islam. SBY menyebut pemerintah harus berhati-hati dalam menangkap ulama, sekaligus mengimbau ulama untuk berceramah dengan sejuk. (Baca juga: Giliran Islam Dari Demokrat)
Dengan sikap-sikap seperti itu, Demokrat telah menjadi partai yang merekatkan perpecahan di negeri ini—walaupun efektivitas narasi Demokrat tentu masih dapat diperdebatkan.
Di samping itu, sikap ini juga membuat Demokrat menarik untuk dilirik menjadi koalisi di poros tengah. Seminggu terakhir, PAN dan PKB menjadi dua partai yang paling tertarik untuk bergabung. Kedua partai itu sepertinya punya ambisi yang tidak dapat mereka penuhi di dua poros lain.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) misalnya, sudah memendam ambisi untuk menjadi capres sejak 2014 lalu. Namun pada saat itu terganjal adanya persoalan internal partai. (Baca juga: Cak Imin Jadi Wapres, Bisakah?)
Cak Imin sendiri sampai saat ini masih menunjukkan ambisinya untuk maju menjadi cawapres Jokowi. Namun, karena mendapatkan respon dingin dari Jokowi, PKB tidak ragu mengajukan nama Cak Imin ke Prabowo. Prabowo pun menyambut baik pendekatan Cak Imin ini. PKB semakin kentara “bermain dua kaki” menjelang Pemilu.
Sementara PAN, sepertinya punya motif dan ambisi yang agak berbeda dengan PKB. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang sempat menyebut diri tidak berambisi untuk mengejar tiket capres maupun cawapres—walaupun banyak pihak meyakini Zulkifli punya keinginan yang sebaliknya, karena besarnya dukungan kader PAN. Di beberapa kesempatan, Zulkifli menyatakan jabatan Ketua MPR yang diembannya adalah yang tertinggi di negara ini.
Ambisi PAN di poros ini, kemungkinan besar adalah mendekatkan diri pada Demokrat. Sejauh menjadi partai pendukung pemerintah, PAN memang malah terlihat lebih bermain di tengah, mirip-mirip dengan posisi Demokrat. Kedekatan hubungan Demokrat dengan PAN pun sudah terjalin cukup lama, sejak partai itu masih dipimpin Hatta Rajasa. (Baca juga: Politik Tengah Absolut Zulkifli Hasan)
Jika demikian, bagaimana prospek Demokrat bila benar-benar berkoalisi dengan PAN dan PKB? Jika dihitung secara matematis, poros ketiga ini telah mengantongi 27,86 persen kursi parlemen dan 26,81 persen suara sah nasional. Angka-angka tersebut memenuhi syarat minimum untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri.
Belum lagi, bila sukses merangkul PAN dan PKB, maka Demokrat akan mampu meraih dukungan dari massa Islam, mengingat PAN dan PKB memiliki kombinasi basis akar rumput Muhammadiyah-NU.
Karenanya, poros baru ini punya dua keuntungan yakni dapat mencegah polarisasi politik secara nasional, serta dapat pula menjadi moda pemenuhan ambisi ketiga partai, dengan catatan bila mampu mengusung capres-cawapres alternatif yang punya daya jual tinggi.
Siapa Capres yang Cocok?
Tanpa mengabaikan Zulkifli, mayoritas pemberitaan yang muncul mengenai poros ini adalah akan diusungnya Cak Imin-AHY sebagai pasangan. Secara kasat mata, pasangan ini adalah kombinasi komplit kalangan militer dengan Islam.
Akan tetapi, kedua nama itu belum cukup menjanjikan bila diadu dengan Jokowi dan Prabowo. Politisi Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya masih mengkaji kemungkinan nama Cak Imin dan AHY untuk ditandemkan di 2019.
Bahkan, di internal koalisi sendiri pasti bakal ada perdebatan siapa bakal jadi capres dan siapa bakal jadi cawapres. Cak Imin lebih senior dari AHY, tapi AHY punya elektabilitas lebih baik dari Cak Imin.
Berturut-turut, AHY dan Cak Imin punya elektabilitas sebesar 1,5 persen dan 0,1 persen, menurut survei Poltracking. Sementara menurut survei Indo Barometer, AHY dan Cak Imin berturut-turut memiliki elektabilitas 3,3 persen dan 0,2 persen. Sementara Jokowi dan Prabowo punya elektabilitas hampir selalu di atas 20 persen.
Jika dibandingkan dengan Jokowi dan Prabowo, maka AHY dan Cak Imin tentu saja bagai melihat ke puncak Gunung Everest.
Karenanya, poros ini tentu harus punya nama dan daya saing untuk melawan Jokowi dan Prabowo.
Belakangan, terdengar nama dua orang tanpa partai yang bakal diusung oleh poros ini, yakni Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kedua nama tersebut diungkapkan oleh politisi PAN Yandri Susanto. PAN adalah yang paling menyukai Gatot, mungkin karena sadar tidak ada sosok di internal partainya yang layak dijadikan cawapres.
Secara elektabilitas, keduanya jelas lebih baik daripada Zulkifli maupun Cak Imin. Gatot di beberapa survei bahkan punya elektabilitas lebih baik dari AHY. Menurut survei Median akhir Februari lalu, Gatot memiliki elektabilitas sebesar 5,5 persen, Anies dengan 4,5 persen, sementara AHY dengan 3,3 persen.
Tak hanya baik secara elektabilitas, nama Gatot juga menarik untuk poros ini karena kedekatan sang jenderal dengan massa Islam, yang tercermin sejak Aksi Bela Islam 212. Sejak momentum itu, Gatot menjadi populer di kalangan Islam.
Terlebih, belakangan ini nama Gatot seperti semakin ditinggalkan oleh poros Jokowi maupun Prabowo. Jokowi lebih aktif menjalankan komunikasi politik dengan partai-partai pengusungnya. Sementara Prabowo banyak diisukan dengan nama-nama seperti Gubernur Anies, Tutut Soeharto, bahkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Bila ingin menang, maka Gatot memang menjadi pilihan paling menarik untuk bakal poros ketiga ini. Sementara calon wakilnya, tinggal diperebutkan oleh Cak Imin ataupun AHY.
Poros ini tentu akan menjadi kuat dan mampu menandingi dominasi Jokowi dan Prabowo. Pertanyaannya, apakah mungkin terbentuk? (R17)
