HomeHeadlineSeret Luhut dan Para Jenderal, Ganjar Frustasi?

Seret Luhut dan Para Jenderal, Ganjar Frustasi?

Kecil Besar

Manuver agresif Ganjar Pranowo yang menyindir tiga purnawirawan jenderal sekaligus, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, dan Wiranto karena mendukung Prabowo Subianto agaknya merupakan strategi politik yang cukup riskan dan menjurus berbahaya. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Agresif, begitu kiranya frasa yang tepat untuk menggambarkan manuver capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat cukup bernyali untuk menyentil tiga purnawirawan jenderal sekaligus, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, dan Wiranto karena mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Sentilan Ganjar sendiri berlatar belakang tiga nama yang notabene merupakan bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada tahun 1998 itu adalah sosok yang memecat Prabowo terkait Peristiwa 1998.

“Bahkan satu lagi mengatakan, ‘hey pensiunan TNI, Anda bodoh kalau milih orang yang kita pecat’. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana,” begitu salah satu petikan sentilan Ganjar dalam sebuah agenda pada hari Rabu, 7 Februari kemarin lusa.

Ganjar pun seolah begitu emosional dengan mengeluarkan kata seperti “mencla-mencle” hingga “darah mendidih” dalam untaian orasinya itu.

Para jenderal legenda hidup angkatan bersenjata Indonesia itu tentu tak senang. Wiranto, misalnya, yang mengutarakan narasi mengenai esensi realisme dalam politik.

Wiranto, yang merupakan Panglima ABRI saat Peristiwa 1998, menyebut Ganjar tak memahami esensi politik yang begitu dinamis.

elektabilitas turun pemilih ganjar ke mana

Tak hanya soal sentilan kepada tiga jenderal, Ganjar juga sangat vokal turut serta dalam narasi menyudutkan Prabowo, hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski ironisnya, parpol asal Ganjar, yakni PDIP, adalah bagian dari pemerintah selama dua periode.

Soal pelanggaran HAM, Ganjar mengungkit bahwa lima tahun lalu Jokowi pernah mengingatkan untuk tidak memilih capres yang memiliki “potongan” diktator, otoriter, dan rekam jejak pelanggaran HAM.

Sementara itu, di konteks lain, Ganjar seolah menumpang gelombang kritik dengan mendukung sikap beberapa sivitas akademika yang menilai penyelenggara negara saat ini menyimpang dari prinsip moral hingga demokrasi

Kembali, satu hal yang menarik adalah manuver Ganjar dilakukan begitu agresif dan seolah tak acuh terhadap posisi politik PDIP sebelumnya, maupun rekam jejak dirinya sendiri, seperti sorotan minor HAM dalam kasus Wadas dan Kendeng.

Baca juga :  Unair, ITB, dan Ilusi Peringkat

Lalu, pertanyaannya, mengapa Ganjar melakukan “serangan” itu?

Ganjar-PDIP Frustasi?

Paling tidak, terdapat tiga analisis interpretasi mengenai agresivitas Ganjar belakangan ini.

Pertama, tampaknya terdapat momentum ganda di balik serangan dan narasi Ganjar yang begitu aktif. Dari segi timing plus locus politik, sentilan kepada tiga purnawirawan jenderal dilakukan di hadapan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

Sebagaimana latar belakang Ganjar yang juga merupakan seorang anak polisi, hal ini kiranya bisa diartikan sebagai persuasi sosiopolitik dengan elemen purnawirawan Polri secara langsung dan Polri “secara tidak langsung”.

Kendati netralitas pasti mutlak dijunjung tinggi oleh TNI maupun Polri, isu seputar mempertanyakan keberpihakan aparat yang berkembang selama kampanye Pilpres 2024 agaknya menjadi perhatian tersendiri bagi Ganjar.

Hal itu pun seolah berkelindan dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya yang juga menyinggung soal larangan intimidasi TNI-Polri kepada rakyat dalam orasi politik kampanye PDIP.

Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa beberapa purnawirawan Polri yang masih memiliki pengaruh pun memiliki romansa tersendiri dengan Megawati dan PDIP. Bahkan, tak berlebihan jika disebut sebagai loyalis Presiden ke-5 RI itu.

Kedua, terkait sentilan ke tiga jenderal, Ganjar kiranya sedang memainkan memory war atau “perang ingatan”, yakni menggugah kembali interpretasi atau memorialisasi suatu peristiwa sejarah yang memiliki perbedaan persepsi dalam memori kolektif.

Konteks memory war sendiri lumrah digunakan dalam perang sebagai salah satu strategi untuk meyakinkan kembali alasan bertempur sekaligus mendiskreditkan musuh.

Tak hanya itu, memory war juga merupakan bagian dari chaos strategy untuk menciptakan manipulasi persepsi bahwa sikap dan keputusan tiga purnawirawan jenderal dalam mendukung Prabowo itu buruk. Lebih lanjut, hal ini disebut sebagai dehumanizing the enemy.

Lalu, di titik ini, poin “meyakinkan kembali alasan bertempur” menjadi menarik karena Ganjar dan barisan pendukungnya seolah sangat membutuhkan gebrakan untuk keluar dari keterpurukan. Mengapa demikian?

Baca juga :  Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan
ganjar di zona degradasi

Ganjar-PDIP Takut Hancur Total?

Elektabilitas yang terus terpuruk kiranya menjadi perhatian kubu 03, termasuk Ganjar secara personal.

Memasuki akhir tahun 2023, elektabilitas Ganjar-Mahfud yang sebelumnya ada di urutan kedua di bawah Prabowo-Gibran, turun menjadi juru kunci berdasarkan sejumlah lembaga survei.

Jika urutan ketiga adalah hasil akhir Pilpres 2024, dan membuat Ganjar-Mahfud tersingkir (jika dua putaran), kalkulasi langkah politik berikutnya akan menjadi rumit. Ditambah, reputasi PDIP tentu akan tercoreng.

Dan Ganjar, menjadi satu-satunya aktor dan ujung tombak yang relevan dan memang seharusnya menyampaikan narasi tegas sebagai gebrakan untuk menarik perhatian pemilih.

Selain menyenggol tiga jenderal, Ganjar yang turut menarasikan kritik kepada pemerintah Presiden Jokowi, kiranya juga berusaha untuk mencuri perhatian dan suara duet Anies-Imin.

Di tengah skenario mengambil ceruk massa pendukung Prabowo-Gibran bukan lah menjadi opsi di tengah kecanggungan politik dengan Jokowi dan trahnya, Ganjar dan PDIP kiranya memang lebih ideal untuk merebut massa 01.

Kendati demikian, agresivitas Ganjar kemungkinan membuat posisi politik PDIP menjadi riskan untuk menyongsong periode politik 2024-2029 andai mereka benar-benar tak menang.

Lalu, mengacu pada janji rangkulan dan persatuan yang selalu digaungkan Prabowo, intermezo yang sedikit serius kiranya muncul di meja analisis.

Itu tak lain adalah kemungkinan bahwa Ganjar, PDIP, dan koalisinya menyadari bahwa jika Prabowo sebagai kandidat terkuat saat ini menang sebagai RI-1, “sejahat” apapun narasi yang dimunculkan, terdapat kemungkinan mereka tetap akan dirangkul.

Atau, terdapat dramaturgi politik tertentu yang berbeda antara panggung depan dan panggung belakang terkait Pilpres 2024 dan probabilitas politik ke depannya yang belum khalayak lihat.

Well, tentu akan sangat menarik menantikan manuver agresif Ganjar lainnya jelang Pilpres 2024 yang tak sampai satu minggu lagi, termasuk hasil akhirnya nanti. (J61)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.