Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang “menyeret” Jusuf Kalla membuka pertanyaan lebih dalam, seberapa kokoh pengaruh pasca-kekuasaan? Di balik jejaring luas dan loyalitas yang tampak solid, tersimpan celah-celah rapuh. Seperti Achilles, kekuatan terbesar kerap menyimpan titik lemah, menunggu sentilan waktu dan perubahan.
Polemik ijazah yang kembali menyeret nama Joko Widodo bukan sekadar riak kecil dalam ruang publik. Ia telah menjelma menjadi semacam entry point bagi diskursus yang lebih dalam, tentang bagaimana seorang mantan presiden tetap menjadi pusat gravitasi politik nasional.
Bahkan, ketika nama Jusuf Kalla ikut terseret dalam pusaran perdebatan, kita menyaksikan bahwa isu ini bukan lagi soal verifikasi administratif, melainkan soal legitimasi, persepsi, dan daya tahan pengaruh.
Dalam politik modern, isu-isu simbolik sering kali lebih kuat daripada fakta material. Ijazah, dalam hal ini, bukan sekadar dokumen, melainkan metafora tentang asal-usul, keabsahan, dan narasi “orang biasa” yang selama ini menjadi fondasi populisme Jokowi.
Ketika fondasi simbolik ini digoyang, yang diuji bukan hanya kebenaran faktual, tetapi juga daya tahan konstruksi citra yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.
Namun, untuk memahami mengapa polemik ini terasa signifikan, kita perlu melangkah lebih jauh: melihat Jokowi bukan lagi sebagai individu, melainkan sebagai arsitektur kekuasaan pasca-jabatan.
Dalam kerangka Michel Foucault, kekuasaan tidak berhenti ketika jabatan berakhir, ia menyebar, meresap, dan beroperasi melalui jaringan relasi yang sering kali tak kasat mata. Jokowi, dengan demikian, bukan sekadar mantan presiden, tetapi simpul dalam jejaring kekuasaan yang melintasi partai, birokrasi, hingga entitas ekonomi.
Di sinilah polemik ijazah menemukan relevansinya: ia menjadi salah satu pintu untuk menguji apakah jaringan kekuasaan tersebut memiliki titik rapuh.
Dalam mitologi Yunani, Achilles, pahlawan yang nyaris tak terkalahkan, tetap memiliki satu titik lemah, yakni tumitnya. Analogi ini menjadi pisau analisis yang menarik. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi kuat, melainkan, di mana letak tumit Achilles-nya?
Anatomi Kekuatan Jokowi?
Untuk memahami kemungkinan kelemahan, kita harus terlebih dahulu membedah sumber kekuatan. Jokowi adalah anomali dalam lanskap politik Indonesia, bukan berasal dari militer, bukan pula dari oligarki bisnis. Ia lahir dari populisme lokal, dibesarkan oleh partai, dan kemudian membangun kekuatannya sendiri melalui kekuasaan negara.
Selama dua periode kepemimpinannya, ia tidak hanya memerintah, tetapi juga merajut jaringan. Dalam perspektif Mark Granovetter, kekuatan sosial tidak terletak pada individu, melainkan pada keterikatan relasional, embeddedness.
Jokowi tampaknya memahami ini dengan baik. Ia seolah tidak membangun dominasi ideologis yang kaku, melainkan fleksibilitas relasional, menjalin kedekatan dengan berbagai aktor, dari birokrat hingga pelaku bisnis.
Namun, di sinilah paradoks muncul. Jaringan yang luas adalah sumber kekuatan, tetapi juga potensi kerentanan. Loyalitas yang dibangun di atas akses terhadap sumber daya seperti proyek, jabatan, atau kedekatan kekuasaan cenderung bersifat transaksional. Ketika akses itu berkurang, loyalitas pun menjadi cair.
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, dinamika ini menjadi semakin relevan. Jokowi tidak lagi memegang kendali langsung atas distribusi sumber daya negara.
Eks Wali Kota Solo itu mungkin masih memiliki pengaruh, tetapi pengaruh itu kini bergantung pada keselarasan dengan kekuasaan formal yang baru. Dalam kondisi seperti ini, jaringan yang sebelumnya solid dapat mengalami apa yang dalam teori jaringan disebut sebagai fragmentasi internal.
Lebih jauh, ekspansi pengaruh Jokowi ke berbagai sektor—politik, birokrasi, hingga keluarga melalui figur seperti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep—menciptakan apa yang bisa disebut sebagai overextension.
Dalam sejarah kekuasaan, ekspansi yang terlalu luas sering kali diikuti oleh kesulitan dalam menjaga kohesi. Agen-agen dalam jaringan tidak selalu bergerak dalam satu arah, mereka memiliki kepentingan masing-masing, yang sewaktu-waktu dapat bertabrakan.
Di sisi lain, legitimasi publik yang selama ini menjadi kekuatan utama Jokowi juga tidak bersifat statis. Narasi “orang biasa” yang berhasil menembus puncak kekuasaan adalah aset simbolik yang kuat.
Namun, ketika narasi itu mulai dipertanyakan, baik melalui polemik ijazah maupun kritik terhadap dinasti politik, maka yang terancam bukan hanya citra, tetapi juga fondasi moral dari pengaruh tersebut.
Dengan kata lain, kekuatan Jokowi hari ini adalah kombinasi dari jaringan, loyalitas, dan legitimasi. Tetapi ketiganya memiliki satu kesamaan, yakni mereka bergantung pada kondisi yang dapat berubah.
Menyentil Tumit Achilles?
Jika kekuasaan Jokowi bersifat jaringan, maka cara melemahkannya tidak bisa melalui konfrontasi langsung. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan semacam ini tidak runtuh karena diserang dari luar, melainkan karena mengalami erosi dari dalam.
Dalam konteks ini, konsep Achilles’ Heel menjadi relevan bukan sebagai titik lemah tunggal, melainkan sebagai kumpulan kerentanan struktural.
Pertama, ketergantungan pada insentif kekuasaan. Tanpa kontrol langsung atas sumber daya negara, kemampuan untuk mempertahankan loyalitas akan menurun.
Kedua, fragmentasi internal jaringan, di mana konflik antar-aktor dapat melemahkan kohesi. Ketiga, delegitimasi publik, yang secara perlahan mengikis kepercayaan dan dukungan.
Polemik ijazah, dalam hal ini, bisa dilihat sebagai salah satu bentuk “sentilan” terhadap tumit tersebut. Ia mungkin tidak cukup kuat untuk meruntuhkan, tetapi mampu mengganggu stabilitas narasi.
Dan dalam politik, gangguan kecil yang berulang sering kali lebih efektif daripada serangan besar yang sesaat.
Lebih jauh, keberadaan rezim baru juga memainkan peran penting. Dalam banyak kasus global, mantan pemimpin yang tetap berpengaruh sering kali menghadapi batas ketika kepentingannya tidak lagi sejalan dengan penguasa aktif.
Negara, dengan seluruh instrumennya, memiliki kapasitas untuk merestrukturisasi jaringan kekuasaan lama, baik secara halus maupun terbuka.
Namun, yang paling menentukan adalah waktu. Kekuasaan pascajabatan memiliki siklus, ia naik, menyebar, lalu perlahan menyusut. Bukan karena ia kalah, tetapi karena kondisi yang menopangnya berubah.
Dalam kerangka ini, Jokowi tidak harus “dikalahkan”, cukup dengan membiarkan dinamika politik berjalan, maka jaringan yang bergantung pada momentum dan akses akan menemukan batasnya sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah jaringan yang dibangun, Jokowi mampu bertahan tanpa fondasi kekuasaan formal? Jika jawabannya tidak, maka erosi adalah keniscayaan.
Dan di situlah makna sesungguhnya dari menyentil tumit Achilles, bukan jatuh seketika, tetapi membuka jalan bagi proses peluruhan yang tak terelakkan.
Sebab dalam politik, seperti dalam mitologi, tidak ada yang benar-benar kebal, hanya ada yang belum menemukan titik lemahnya. (J61)
