HomeNalar PolitikScott Morrison, “Trump” Australia?

Scott Morrison, “Trump” Australia?

Perdana Menteri Australia yang baru, Scott Morrison, pernah membuat pemerintah Indonesia berang. Bagaimana kira-kira hubungan kedua negara ke depannya?


PinterPolitik.com

“Masyarakat banyak terlahir di kamp-kamp pengungsian dan mereka mulai merasa letih.” ~ Javier Bardem

[dropcap]S[/dropcap]ebagai negara yang menganut sistem parlementer, pergantian kepemimpinan di Australia dapat terjadi secepat kilat sebab berdasarkan keputusan dari partai yang berkuasa. Itulah yang terjadi saat Malcolm Turnbull digantikan oleh Scott Morrison (ScoMo) sebagai Perdana Menteri yang baru, Jumat (24/8).

Sebagaimana layaknya perpindahan kepemimpinan, tentu akan disertai oleh adanya perubahan berbagai kebijakan. Bukan hanya kebijakan dalam negeri, tapi juga kebijakan luar negeri dari Negara Kangguru tersebut, termasuk hubungan regional antara Australia dengan Indonesia yang kerap naik turun.

Saat Tony Abbott mengeluarkan kebijakan pembatasan pengungsi pada 2014, sosok ScoMo pun mendadak terkenal. Ia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas berbagai tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) pada para pengungsi dan pencari suaka, baik di tempat penampungan maupun di pelabuhan.

Tak hanya itu, ScoMo bahkan sempat membuat Pemerintah Indonesia berang akibat kapal patroli Australia kerap memasuki perairan Indonesia, hanya untuk menggiring kapal-kapal pengungsi. Pemerintah Australia bahkan pernah membiayai para pengungsi untuk kembali ke tempat penampungannya di Bogor, Jawa Barat.

Melalui slogannya “Stop the Boats”, ScoMo rajin menghadang para pengungsi yang kerap berlayar ke Australia melalui jasa calo. Tak sedikit, para pengungsi tersebut harus kehilangan nyawa saat mengarungi Samudra Hindia. Alasan ini pula yang digunakan Australia untuk mengembalikan mereka ke Indonesia.

Sikap proteksionis ScoMo ini, mengingatkan pada kebijakan pengungsi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Apalagi, hubungan ScoMo dan Trump pun memang terbilang akrab, ini terlihat dari cuitan Trump mengenai terpilihnya ScoMo sebagai PM Australia. Berdasarkan kebijakannya ini, akankah ScoMo menjadi sosok “Trump” Australia?

Dilema Pembatasan Pengungsi

“Tak seorang pun ingin anaknya menjadi pengungsi. Itu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan.” ~ Nguyen Viet Thang

Australia, AS, dan Kanada merupakan tiga negara utama yang menandatangani konvensi Jenewa tahun 1951 tentang pengungsian, di mana ketiga negara tersebut menyatakan bersedia menerima dengan tangan terbuka bila ada pengungsi atau pencari suaka yang ingin masuk ke negaranya.

Namun, kesepakatan ini pada akhirnya diakui semakin memberatkan para penerima pengungsi atau pencari suaka, karena jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), pada tahun 2014 saja, jumlah pengungsi mencapai 10,55 juta jiwa.

Baca juga :  Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Akibat jumlah pengungsi setiap tahun semakin meningkat, para negara penerima itu pun belakangan mulai mengurangi jumlah penerimaan pengungsi, terutama yang datang secara ilegal dari Indonesia. Karena itulah ScoMo rajin melakukan penghadangan di tengah laut, walaupun harus melanggar batas negara.

Pembatasan jumlah pengungsi yang dilakukan Australia sebenarnya bukan disebabkan negara tersebut tidak mampu membiayai kehidupan para pengungsi, namun lebih banyak karena faktor keamanan nasional. Dalam teori sekuritisasi migrasi, Leonard menjelaskan kalau kehadiran warga asing kerap dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat sebuah negara.

Dalam hal ini, Australia sepertinya belajar dari pengalaman negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, di mana kehadiran pendatang diduga meningkatkan risiko kriminalitas serta terorisme. Namun akibat kebijakan ini, mau tak mau Indonesia yang mendapatkan getahnya.

Padahal, Indonesia sendiri bukanlah negara tujuan bagi pengungsi. Namun sebelum ditempatkan di negara tujuan (negara ketiga), mereka biasanya ditampung terlebih dahulu di tanah air sebagai negara transit dan kehidupannya dibiayai oleh UNHCR dan International Organization for Migration (IOM).

Berdasarkan data UNHCR, saat ini ada sekitar 24 juta pengungsi dan pencari suaka yang tersebar secara global di negara-negara berkembang, sementara 13.840 orang di antaranya berada di Indonesia. Berdasarkan statistik, hanya satu persen saja dari total pengungsi tersebut yang bisa ditempatkan di negara ketiga.

Para pengungsi di Indonesia sendiri, sebagian besarnya merupakan pengungsi dan pencari suaka dengan negara tujuan Australia. Apalagi saat ini, IOM sendiri juga sudah menghentikan pemberian dana bagi para pengungsi baru yang masuk ke Indonesia. Akibatnya, selain UNHCR, Indonesia pun mau tak mau harus ikut bertanggung jawab.

Trump Versi Australia?

“Konstituen saya tidak ingin ada banyak pengungsi lagi. Saya tidak malu untuk menyatakannya pada para pemilih.” ~ Geert Wilders

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri telah menyambut hangat pengangkatan ScoMo sebagai PM baru Australia. Tentu sebagai negara yang bertetangga, Indonesia ingin agar hubungan bilateral yang telah terjalin selama pemerintahan Turnbull akan tetap berjalan seperti yang diharapkan.

Salah satunya adalah terkait penandatangan perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Indonesia yang tetap akan dilakukan Kamis mendatang. Kedatangan ScoMo dikabarkan sangat diharapkan Indonesia, karena perjanjian perdagangan tersebut setidaknya akan mampu membantu memperkuat nilai rupiah yang masih terus melemah.

Baca juga :  Mengapa Xi-Putin Terjebak “Situationship”?

Walau awalnya sempat dikabarkan penandatangan tersebut batal dilakukan, namun belakangan ScoMo menyatakan kesediaannya melakukan kunjungan singkat ke Indonesia. Niat baiknya ini, tentu memberi pertanda baik bagi Indonesia dari sisi perdagangan. Terutama karena sejak 2011, Australia menghentikan impor sapinya ke Indonesia.

Di sisi lain, terpilihnya ScoMo sebenarnya juga menyimpan kecemasan tersendiri, utamanya terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh PM ke 30 Australia ini? Apalagi mengingat hubungan antara Indonesia dan Australia tidak selalu mulus, bahkan bisa dikatakan kerap memanas belakangan ini.

Walau Australia termasuk salah satu negara tujuan perdagangan terbesar Indonesia, namun berbagai masalah yang menyangkut politik dan perbatasan kerap membuat hubungan diplomasi keduanya memanas. Salah satunya, saat kapal Australia memasuki perairan Indonesia hanya untuk menghalau para pengungsi ilegal.

Australia sendiri mengakui kalau tindakan memasuki perairan Indonesia adalah salah dan mengeluarkan permintaan maaf. Namun setelah itu mereka akan melakukannya berulang kali lagi. Sikap meremehkan ini, bukan hanya terjadi pada Indonesia, tapi juga pada para aktivis yang memprotes kejahatan HAM yang dilakukan aparat Australia pada pengungsi.

Sikap ScoMo yang sepertinya tidak peduli dengan pelanggaran perbatasan negara, HAM, dan para pengungsi ini, sebenarnya cukup mencemaskan sebab ia mengingatkan pada kebijakan Presiden AS Donald Trump. Terlebih Trump sendiri menyatakan kalau Australia adalah sahabat terbaik AS.

Sebagai pemimpin yang ikut mendukung gerakan “Australia First”, ditakutkan kebijakan Scomo mengenai masalah pengungsi akan jauh lebih ketat dibandingkan Turnbull yang sebelumnya dikenal lebih terbuka. Sebab sebelumnya, ScoMo pernah berkata kalau Australia telah menutup pintu bagi pengungsi.

Dengan demikian, walau kedatangan ScoMo direncanakan hanya berlangsung singkat, namun ada baiknya pemerintah Indonesia juga mulai menegosiasikan kembali jumlah pengungsi yang dapat masuk ke negara tersebut. Sebab bila tidak, sikap Australia ini dapat dikatakan sebagai burden shifting atau memindahkan tanggung jawabnya pada negara lain. Atau dengan kata lain, mengingkari janjinya sendiri pada PBB dengan membebankan masalah pada Indonesia.  (R24)

Perdana Menteri Australia yang baru, Scott Morrison, pernah membuat pemerintah Indonesia berang. Share on X
spot_imgspot_img

#Trending Article

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...