HomeHeadlineSantai Dikritik, Jokowi Teladani Aristoteles?

Santai Dikritik, Jokowi Teladani Aristoteles?

Kecil Besar

Respons santai Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kritik tampaknya sukses menggambarkan jika dirinya memiliki pengendalian diri dan impresi manajemen yang baik. Presiden Jokowi pun seakan sadar jika kritik itu adalah bagian dari konsekuensi dirinya ketika terpilih menjadi Presiden RI. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada (UGM) belum lama ini melancarkan kritik pedas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan cara memasang baliho di beberapa titik luar kampus mereka di Yogyakarta.

Baliho itu bergambar wajah Presiden Jokowi yang tampak terbagi dalam dua sisi, yakni menggunakan mahkota raja dan memakai topi petani, serta bertuliskan “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan”.

Ketua BEM UGM Gielbran M. Noor mengatakan, jika kritik ini adalah bentuk kekecewaan mereka dengan pemerintahan Jokowi yang juga merupakan alumnus kampus tersebut.

Menariknya, Presiden Jokowi merespons santai kritik yang berasal dari alamamater nya itu. Dia mengatakan jika kritik adalah salah satu bentuk dari ekspresi dari negara demokrasi.

Bahkan, dia juga menyebut jika wajar ada masyarakat yang puas dan tidak terhadap kinerja pemerintah. Hal itu seakan bisa menjadi vitamin bagi pemerintahannya tambah bekerja keras.

megawati terang terangan sindir jokowi.jpg 1

Namun, Jokowi tetap mengingatkan jika dalam menyampaikan sebuah kritik, publik juga harus memperhatikan faktor sopan santun dan tata krama.

Bentuk kritik yang disampaikan oleh BEM UGM bukanlah yang pertama kali diterima oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, banyak kritik lewat baliho ataupun alat peraga lainnya dari beberapa kelompok mahasiswa di berbagai daerah.

Belum hilang dalam ingatan, kritik yang disampaikan oleh BEM UI dalam postingan akun sosial media mereka yang menampilkan gambar Jokowi bertuliskan “King of Lip Service” bertujuan mengkritik karena masih banyak janji Jokowi yang belum ditepati selama menjadi Presiden.

Namun, sama seperti kritik dari BEM UGM, saat itu Presiden Jokowi juga santai merespons kritik yang dialamatkan kepadanya.

Lantas, mengapa Presiden Jokowi selalu merespons demikian kritik tersebut dalam beberapa waktu terakhir?

Cerdas Secara Emosional?

Respons santai yang ditunjukkan Presiden Jokowi ketika menerima berbagai kritik kepadanya seolah menunjukkan jika dirinya adalah sosok yang memiliki personalitas agreeableness atau keramahan.

Baca juga :  Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Seseorang yang tinggi dalam agreeableness cenderung lebih baik dalam menerima kritik. Mereka biasanya punya sifat seperti kebaikan hati, kerjasama, toleransi, dan empati.

Hal ini membuat mereka lebih cenderung menerima pendapat orang lain, termasuk kritik dengan cara yang lebih terbuka dan tanpa reaksi yang terlalu defensif.

Selain itu, teori pengaturan emosi juga dapat berperan dalam kemampuan seseorang untuk menerima kritik.

Seseorang yang mampu mengatur emosinya dengan baik akan lebih terampil dalam menanggapi kritik dengan bijak serta, tidak terbawa emosi negatif yang dapat mengganggu proses penerimaan kritik itu sendiri.

Penting juga untuk dicatat bahwa kemampuan ini bisa diasah dan dikembangkan melalui pengalaman, pembelajaran, dan kesadaran diri.

Pelatihan dalam komunikasi yang efektif, pembelajaran tentang self-awareness, dan pengalaman dalam menerima umpan balik bisa membantu seseorang untuk menjadi lebih terbuka terhadap kritik.

Dalam psikologi, self-awareness adalah konsep yang sering diungkapkan para ahli, seperti Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence yang menjelaskan self-awareness sebagai komponen kunci dari kecerdasan emosional.

Dalam konteks kecerdasan emosional, self-awareness merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami secara mendalam emosi, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan pribadi mereka.

Berkaca pada penjelasan itu, Presiden Jokowi tampaknya memiliki self-awareness yang baik karena dapat mengendalikan emosi ketika menerima kritik dengan selalu merespons santai kritik kepadanya.

Selain itu, respons Presiden Jokowi bisa jadi juga adalah sebagai bentuk dari manajemen impresinya.

Erving Goffman menekankan konsep impression management atau manajemen impresi yang dimana individu mempresentasikan diri kepada orang lain dalam situasi sosial.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi tampaknya sedang menampilkan dan mempertahankan dirinya sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat dengan menanggapi santai setiap kritik kepadanya.

Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kepentingan Presiden Jokowi untuk menjaga tingkat kepuasan publik terhadap dirinya yang masih tinggi, dan disebut-sebut berada diangka 73,5 persen.

Baca juga :  Kolonialisme AI

Hal itu kiranya juga bertujuan agar dirinya tetap memegang kontrol sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia.

Dengan kontrol yang masih bisa dikendalikan olehnya, Presiden Jokowi tampaknya ingin menjaga stabilitas politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mantan Wali Kota Solo itu juga tampaknya tidak ingin terjadi instabilitas politik saat pemilu nanti.

pdip masih butuh jokowi.jpg 1

Jokowi Paham Konsekuensi

Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani mengatakan, hanya ada satu cara untuk dapat menghindari kritik, yaitu tidak melakukan apapun, tidak berkata apapun, dan tidak menjadi apapun  (there is only one to avoid criticism; do nothing, say nothing, and be nothing).

Apa yang diungkapkan Aristoteles memiliki makna secara tersirat jika kritik tak selamanya memiliki dampak yang buruk bagi seseorang. Sebaliknya, kritik dibutuhkan agar seseorang menjadi lebih berkembang dan maju.

Bukan tidak mungkin, Presiden Jokowi menjadikan falsafah Aristoteles itu menjadi sikapnya dalam bereaksi terhadap kritik.

Selain itu, penerimaan Presiden Jokowi terhadap kritik kiranya juga didasari pada pemahamannya terhadap sebuah konsekuensi yang diterima sebagai Presiden RI.

Lawrence M. Hinman dalam bukunya Ethics A Pluralistic Approach to Moral Theory menjelaskan bahwa setidaknya ada sembilan teori etika yang berkembang saat ini.

Namun, dari semuanya, ada satu kategori teori etika, yakni etika konsekuensi (ethic of consequences) yang menitikberatkan suatu penilaian moral (baik atau buruk) pada konsekuensi yang diciptakan oleh suatu tindakan.

Presiden Jokowi tampaknya menyadari adanya penilaian moral terhadapnya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari segala tindakan dan kebijakan yang pemerintahannya ambil, tidak peduli itu baik atau buruk.

Sebagai pemimpin yang menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan rakyat Indonesia, Presiden Jokowi tampaknya juga sadar jika dirinya tidak bisa membuat semua masyarakat puas atas apa yang dilakukannya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Presiden Jokowi selalu memilih untuk merespons santai setiap kritik karena dia menyadari itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus dia terima sebagai seorang kepala negara. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?