Isu pro Tiongkok yang diarahkan kepada Presiden Jokowi dikemas dengan bumbu politik identitas di belakangnya. Hal ini menguatkan fakta bahwa isu tersebut akan sangat seksi digunakan menjelang Pilpres 2019.
PinterPolitik.com
“China is a great country with a great culture, populated by fascinating, industrious and talented people.” – Vladimir Putin
[dropcap]P[/dropcap]asca meredanya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan makin sulitnya politik berbasis agama digunakan, kini masalah yang bermunculan riak-riaknya adalah terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diangggap terlalu pro terhadap Tiongkok. Kemasan isu ini bahkan punya muara politik yang luar biasa besar karena mempunyai pertautan terhadap masalah ekonomi hingga politik identitas.
Publikasi hasil survei terbaru dari Indo Barometer dengan tajuk ‘Siapa Penantang Potensial Jokowi di 2019’ menyebut ada 28,5 persen masyarakat tidak puas pada pemerintahan Jokowi. Dari jumlah tersebut, 6 persen mengatakan tidak puas kepada Jokowi karena kebijakan pria asal Solo itu yang dinilai terlalu pro terhadap Tiongkok.
Ada lagi isu yg tak kalah seru. Wow, seram! Karena pro-China, pemerintah Jokowi diisukan mendatangkan 10.000.000 naker asing dari China.
— Dede Budhyarto (@kangdede78) October 23, 2017
Hasil survei tersebut dikapitalisasi menjadi isu yang cukup kuat di grass root, terutama di kelompok masyarakat yang anti terhadap Jokowi. Fatalnya, isu yang awalnya diarahkan pada kebijakan terhadap negara lain ini ditransformasikan menjadi – lagi-lagi – politik identitas. Nuansanya juga sangat kuat dan diarahkan bukan hanya kepada kebijakan pro Tiongkok saja, tetapi terhadap masyarakat beretnis Tionghoa.
Di tengah meningkatnya kerja sama antara Tiongkok dengan Indonesia, apakah isu ini mungkin menjegal jalan Jokowi di 2019? Lalu, benarkah Jokowi pro Tiongkok?
Kiblat Ekonomi Jokowi ke Tiongkok?
Tuduhan pro kepada Tiongkok tentu memiliki makna yang cukup luas. Jokowi disebut pro kepada siapa: kebijakan Tiongkok, pemerintahannya, ataukah kepada yang lain?
Yang jelas, jika dilihat dari sisi ekonomi, setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok memang meningkat signifikan. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut pada tahun 2014 nilai investasi Tiongkok hanya menyentuh angka US$ 800 juta atau sekitar Rp 10,8 triliun untuk sekitar 501 unit proyek yang dikerjakan.
Jumlah tersebut meningkat hampir 3 kali lipat di tahun 2016 dengan US$ 2,6 miliar atau sekitar Rp 35,2 triliun. Adapun jumlah proyek yang dikerjakan mencapai 1.734 unit proyek.
Menariknya, pada periode yang sama, jumlah investasi Amerika Serikat justru menurun dengan signifikan. Di tahun 2013, investasi Amerika Serikat pernah mencapai US$ 2,4 miliar, namun jumlah tersebut menurun pada 2016 dengan hanya US$ 1,2 miliar. Bahkan pada tahun 2015, investasi Amerika Serikat hanya mencapai angka US$ 893 juta. Artinya, bisa dipastikan ada perubahan dalam arah investasi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.
Hal yang sama juga masih terlihat di tahun 2017, di mana investasi Tiongkok di Indonesia telah mencapai US$ 2,7 miliar pada periode Januari-September. Jumlah ini juga tetap masih lebih besar dibanding Amerika Serikat dengan US$ 1,5 miliar, namun lebih kecil dari Singapura (US$ 6,1 miliar) dan Jepang (US$ 4 miliar) sebagai dua negara investor terbesar di Indonesia.
Walaupun demikian, dari total investasi Tiongkok di Indonesia yang mencapai US$ 52,3 miliar sejak 2010 hingga saat ini, realisasinya hanya 10 persen. Artinya, investasi Tiongkok belumlah semaksimal yang digadang-gadang oleh pihak-pihak yang menyebut Jokowi pro terhadap Tiongkok.
OBOR dan Bias Politik
Saat ini Tiongkok memang tengah gencar melakukan investasi ke seluruh dunia melalui kebijakan One Belt One Road (OBOR). Indonesia merupakan satu dari 65 negara yang masuk dalam visi penyatuan pasar besar perdagangan internasional ini. Jalur ‘sutra’ perdagangan yang melibatkan 4,4 miliar penduduk dan 40 persen GDP dunia ini memang menjadi visi ekonomi Tiongkok yang cukup ambisius. Tiongkok bahkan menghabiskan US$ 40 miliar untuk mempromosikan program ini dan Indonesia menjadi salah satu tujuannya.
Pasca KTT OBOR pada Mei 2017, pemerintah Indonesia disebut-sebut menyiapkan proyek infrastruktur di 3 provinsi untuk ditawarkan ke Tiongkok dengan nilai total US$ 201,6 miliar atau sekitar Rp 2.700 triliun. Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (US$ 86,2 miliar), Kalimantan Utara (US$ 45,98 miliar), dan Sulawesi Utara (US$ 69,45 miliar). Adapun investor potensial untuk proyek tersebut antara lain China Development Bank (CDB), China Communication Construction Company (CCCC), dan CITIC Group.
Jumlah tersebut tentu saja sangat besar. Beberapa proyek yang ditawarkan adalah pelabuhan, bandara, kompleks industri, hingga kawasan ekonomi khusus. Menariknya, ketiga provinsi yang ditawarkan tersebut adalah provinsi-provinsi yang ada di bagian utara – hal yang sangat mungkin berkaitan dengan konteks geopolitik Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Tentu hal ini bisa menjadi bahasan menarik di tulisan lain.
Secara personal – mungkin juga mewakili kepentingan negara – hubungan Jokowi dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping cukup dekat. Dalam banyak kesempatan kunjungan atau pertemuan kenegaraan, keduanya terlihat akrab.
Akibatnya, tudingan Jokowi pro Tiongkok menjadi sangat mendasar. Padahal, jika dilihat dari realisasi investasi Tiongkok, jumlahnya hanya 10 persen. Kedekatan-kedekatan tersebut ditambah fakta investasi Tiongkok yang terus meningkat membuat isu ini gampang dipolitisasi.
Misalnya, ketika Jokowi menargetkan peningkatan wisatawan asing dari Tiongkok sebesar 10 juta orang, isu yang beredar di masyarakat adalah akan ada 10 juta orang tenaga kerja dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Hal ini beralasan, mengingat beberapa kerjasama dengan Tiongkok memang melibatkan tenaga kerja yang datang langsung dari Tiongkok. Padahal, menurut Jokowi jumlah pekerja tersebut hanya 21.000 orang dan jauh lebih sedikit dari 2 juta TKI di Malaysia atau 153 ribu TKI di Hongkong.
Dalam konteks yang lebih besar, hubungan Indonesia dan Tiongkok memang punya dua dimensi. Di satu sisi ada kecenderungan keduanya saling membutuhkan secara ekonomi. Namun, di sisi lain ada persoalan geopolitik yang menjadi bayangan berbagai isu yang muncul, misalnya terkait konflik di Laut Tiongkok Selatan.
Dengan demikian, jika ditanya ‘apakah Jokowi pro terhadap Tiongkok’, jawabannya menjadi sangat relatif. Kita tentu ingat bagaimana Jokowi cukup tegas terkait masalah batas perairan Indonesia di Kepulauan Natuna. Selain itu, perseteruan di wilayah laut dengan kapal-kapal pencuri ikan asal Tiongkok juga kerap terjadi.
Secara ekonomi, Jokowi mungkin terlihat dekat dengan Tiongkok. Namun, dalam beberapa kasus, pria kurus itu bisa bersikap tegas. Artinya, hubungan Jokowi dengan Tiongkok adalah hubungan yang berbasis pada isu semata: jika menguntungkan bisa dekat, namun jika melewati batas kepentingan tertentu, bisa pula bermusuhan.
Strategi Politik untuk 2019
Isu ‘Jokowi pro Tiongkok’ memang tidak lagi semata berarti ‘Jokowi pro negara Tiongkok’ saja. Yang kelihatan terjadi di masyarakat adalah isu ini cenderung digeser ke persoalan SARA, terutama terhadap etnis Tionghoa – yang sering disebut sebagai ‘aseng’ dalam pidato-pidato kelompok tertentu.
Reuni 212 di Monas beberapa hari lalu juga memfokuskan salah satunya pada isu tersebut. Artinya isu politis ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekedar Jokowi dan Xi Jinping saja.
Mungkin sebagian kita juga sering menemukan sebaran informasi, misalnya terkait peruntukan pulau-pulau reklamasi di teluk Jakarta, hingga peruntukan proyek-proyek infrastruktur tertentu yang dikaitkan dengan sebutan ‘pro Tiongkok’ tersebut – hal yang pada tataran tertentu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Apalagi, secara historis Tiongkok selalu diidentikan dengan komunisme. Hal ini melahirkan silogisme bahwa ‘pro Tiongkok’ berarti ‘pro komunias’. Padahal, saat ini Tiongkok telah menjadi salah satu negara kapitalis terbesar di dunia.
Untuk kepentingan Pilpres 2019, isu ini tentu saja sangat bisa digunakan menyerang Jokowi sebagai calon presiden paling kuat. Apalagi, muncul pula selentingan dari beberapa pihak bahwa kedekatan Indonesia dengan Tiongkok dan peningkatan kerja sama ekonomi yang luar biasa besar, membuat beberapa mitra dagang lain terganggu.
Amerika Serikat misalnya adalah salah satu negara yang mulai mempertanyakan kebijakan ekonomi ‘proteksionis’ ala Jokowi terhadap produk-produk tertentu, sementara produk asal Tiongkok bisa bebas masuk ke Indonesia. Boleh jadi, isu pro Tiongkok dimunculkan oleh negara-negara yang terganggu ini.
Jika demikian, salahkah jika Jokowi cenderung dekat dengan Tiongkok? Bagi mereka yang tidak suka dengan kedekatan ini, hal tersebut tentu akan dianggap sangat salah. Namun, seperti kata Putin di awal tulisan ini, Tiongkok adalah negara yang besar dengan potensi industri yang besar pula.
Selama Indonesia bisa mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari kerja sama tersebut, mengapa tidak? Pada akhirnya, Jokowi hanya perlu mewaspadai perpindahan dukungan politik dari negara mitra dagang. Hati-hati, Pakde! (S13)
