Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan Muktamar ke-34 akhir Desember nanti. Di dalam acara ini akan ditentukan ketua umum dan rais aam yang baru. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, tentu ini mendapat banyak sorotan masyarakat. Akankah KH Said Aqil Siradj jadi ketua umum untuk ketiga kalinya? Atau ada nama besar lain yang perlu kita perhatikan?
Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan perkiraan angka di sekitar 227 juta jiwa penduduk, menurut data dari Kementerian Agama (Kemenag). Menjadi hal yang lumrah juga kemudian jika salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia dianggap sebagai organisasi Muslim terbesar. Organisasi tersebut tidak lain adalah Nahdlatul Ulama (NU).
Sebagai wadah Muslim terbesar, tidak jarang kader unggulan NU menjadi orang yang diandalkan negara untuk urusan pemerintahan. Mulai dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi presiden Indonesia pertama dari kalangan NU, sampai Ma’ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Kita tidak bisa mengabaikan bagaimana tokoh tersohor di NU dapat juga menjadi tokoh negara dengan daya tarik politik.
Baca Juga: MUI Kritik SKB, Manuver Tersirat Ma’ruf Amin?
Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat memberikan perhatian penuh pada Muktamar ke-34 Pengurus Besar NU (PBNU) yang akan digelar di Lampung, tanggal 23-25 Desember 2021 nanti. Pasalnya, dalam acara ini akan dipilih ketua umum (ketum) dan Rais Aam NU yang baru.
Berdasarkan survei yang dilakukan Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), petahana Ketum PBNU yaitu KH Said Aqil Siradj disebut sebagai salah satu calon yang memiliki dukungan besar untuk kembali memimpin, ini artinya jika ia terpilih, akan jadi ketum tiga periode.
Lalu, bagaimana publik NU, atau nahdliyin, menanggapi ini? Seperti apa “daya tawar” Said Aqil jika disandingkan dengan nama-nama lain yang ada di bursa ketum?
Tiga Periode atau Regenerasi?
Berdasarkan survei yang dilakukan Indostrategic, urutan hasil survei elektabilitas calon Ketum PBNU adalah KH Marzuki Mustamar di posisi pertama dengan 24,7 persen, kemudian KH Hasan Mutawakkil Alallah 22,2 persen, KH Said Aqil Siradj 14,8 persen, dan keempat adalah KH Bahaudin Nursalim (Gus Baha) dengan dukungan sebesar 12,4 persen.
Walaupun Said Aqil berada di posisi ketiga, ia masih memiliki kesempatan yang cukup besar, mengingat pria kelahiran tahun 1953 itu dianggap oleh beberapa pengamat memiliki daya tarik politik tersendiri dan juga memiliki kedekatan dengan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Faktor ini cukup penting karena NU tidak hanya meyakini politik keummatan, tetapi juga politik kebangsaan. Hal ini diutarakan oleh tokoh agama sekaligus pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA), KH Imam Jazuli.
Ia mengatakan bahwa seorang Ketum PBNU haruslah seorang politisi ulung, motivasinya adalah agar NU tidak menjadi bulan-bulanan oknum politik yang hanya sekadar ingin memanfaatkan dukungan kaum Islam. Ketum yang handal politik juga mampu membawa kepentingan ummat agar tidak hanya jadi arus pinggiran.
Di internal jajaran eksekutif NU, contohnya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini, terlihat memberi dukungan kuat pada Said Aqil agar dapat jadi ketum tiga periode. Helmy menegaskan bahwa tak ada persoalan mengenai isu regenerasi di kepemimpinan Said Aqil selama ini.
Ia menilai Said Aqil sudah melakukan regenerasi yang luar biasa di tubuh PBNU. Helmy justru beranggapan dengan kepemimpinan tiga periode Said, kedepannya, kiai-kiai milenial akan lebih didorong untuk mengisi jajaran PBNU. Helmy juga mengklaim banyak kiai sepuh di PBNU yang mendukung Said Aqil.
Sementara itu, aspirasi adanya regenerasi Ketum PBNU telah diungkapkan oleh beberapa pihak, contohnya Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Muhammad Haerul Amri. Ia mengatakan bahwa meskipun tidak ada larangan, regenerasi adalah kebutuhan zaman. Amri juga mengambil contoh bagaimana dulu KH Hasyim Muzadi menolak untuk dicalonkan kembali menjadi ketum dengan alasan memberi ruang pada kader-kader muda untuk memimpin.
Ketua Ikatan Gus-gus Indonesia (IGGI), Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) juga melemparkan pendapatnya. Katanya, sudah banyak gus-gus muda berkompeten yang “mengantre”. Dengan mengambil contoh nama KH Mutawakkil dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Fahrur berharap Said bisa sadar bahwa tidak perlu ada ketum tiga periode.
Gus Yahya sendiri baru-baru ini menyatakan maju sebagai calon ketum dan telah mendapat dukungan Pengurus Wilayah dan Cabang NU (PW/PCNU) se-Sumatera Selatan (Sumsel). Selayang pandang, Gus Yahya adalah kakak dari Menag saat ini, Yaqut Cholil Qoumas. Pada saat pemilihan Menag, nama Yahya juga sempat mencuat di katalog calon menteri Jokowi.
Baca Juga: Ahok dan NU dalam Semangat Kapitalisme Islam
Kemudian, nama besar yang sempat muncul juga adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sempat digadangkan menjadi ketum PBNU yang paling tepat. Ia juga pernah menyebutkan keinginannya untuk menyalonkan diri pada Maret lalu. Tetapi sampai saat ini, Cak Imin sendiri belum memberikan pernyataan resmi tentang pencalonan dirinya di Muktamar Lampung nanti.
Jika kita merujuk ke teori faksionalisasi Francoise Boucek, sepertinya saat ini PBNU memiliki kecenderungan terbentuknya faksi-faksi dukungan calon ketum. Sesuai keadaan saat ini, tampaknya kita bisa menyebut faksionalisasi ini masuk ke kategori kompetitif, di mana akan mengarah ke fragmentasi internal NU. Namun di sisi lain faksi-faksi ini dapat menghasilkan hal yang menguntungkan karena adanya kesadaran bersama untuk terus membangun organisasi, apalagi jika tidak ada perseteruan di level ideologis.
Oleh karena ini juga, visi dan misi yang akan diutarakan oleh para calon ketum nantinya akan sangat berpengaruh, terlebih lagi dalam bagaimana calon ketum membangkitkan motivasi Islam Nusantara di tengah keadaan politik yang serba mengedepankan pragmatisme.
Lantas, terlepas dari siapa saja yang masuk bursa Ketum PBNU, apa yang bisa dipelajari dari dua periode kepemimpinan Said Aqil?
Pembelajaran Kepemimpinan Said Aqil?
Meskipun keterlibatan PBNU dalam permasalahan sosial-politik, khususnya dalam pemberantasan radikalisme saat ini cukup dikagumi, mulai muncul pandangan yang menilai kepemimpinan Said Aqil terlalu mengarah ke politik praktis. Umam menyebut NU saat ini menjadi kekuatan yang sangat menarik untuk didekati oleh beragam kepentingan politik sebagai “bemper” untuk melindungi kepentingan politik mereka dari serangan kelompok Islam konservatif.
Atas pernyataan ini, penulis teringat dengan tulisan dari Greg Fealy yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Politics Trap. Di sini, Fealy mengatakan bahwa saat ini ada upaya dari pemerintah untuk mengunci dukungan dari NU dan ini membuat mereka terjebak secara politik.
Hal ini menurut Fealy dimulai dari kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) silam. Fealy melihat Jokowi pada saat itu mengunjungi PBNU untuk mencari tahu mengapa NU tidak begitu suportif terhadap Ahok, terutama mengingat jumlah nahdliyin di kabinet. Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siroj dan anggota PBNU lainnya blak-blakan mengatakan kepada Presiden bahwa meski ada anggota-anggota NU di kabinet, NU sendiri hanya menerima sedikit manfaat langsung dari pemerintahan Jokowi, kata Fealy.
Lanjutnya, terkait politik praktis, Fealy juga mengungkapkan ada kekhawatiran mengenai upaya PKB mempolitisasi NU. Ia sebut ini dengan istilah “PKB-isasi NU”. Terkait Said Aqil, Fealy mengambil contoh pada pemilihan umum (pemilu) 2014 di mana pada saat kampanye, baik Kiai Said Aqil maupun Kiai Ma’ruf Amin memberikan dukungan simbolis kepada PKB dan banyak kiai NU secara terbuka mendukung PKB. PKB meraih 9 persen pada pemilihan, menjadikannya sekali lagi partai Islam dengan peringkat tertinggi.
Mungkin memang benar, ada indikasi-indikasi politik praktis dalam kepemimpinan NU, tetapi sesungguhnya hal itu tidak menjadi ancaman besar. Karena kembali ke perkataan Imam Jazuli, NU memang kental kaitannya dengan politik, terutama dari segi keummatan dan kebangsaan.
Baca Juga: Cak Imin Buat PKB Jadi Golkar?
Untuk pemilihan nanti, penulis memandang Muktamar ke-34 akan sangat menarik karena selain adanya faksionalisasi – antara pendukung gus muda dan gus sepuh, pemilihan ketum juga akan dilakukan secara voting, atau melalui suara terbesar.
Oleh karena itu, terlepas dari pendapat berbagai pengamat, ketum yang akan dipilih untuk PBNU akan benar-benar bergantung pada nahdliyin NU, khususnya dari sektor PW dan PCNU. Jika memang ke depannya semakin banyak pengurus di level tersebut yang memberi dukungan selain kepada Said Aqil, maka bukan tidak mungkin PBNU akan memiliki ketum baru. Pandangan ini sempat disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah NU (PW RMI-NU) DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki.
Sementara itu, untuk pemilihan rais aam, disebutkan hanya akan melibatkan suara kiai sepuh. Karena hal ini, penulis melihat, jika Said Aqil kalah untuk posisi ketum, masih ada kesempatan bagi dirinya untuk maju sebagai rais aam, jika memang para sepuh menganggap pantas. (D74)
