Situasi kawasan Asia-Pasifik – khususnya di Laut China Selatan (LCS) – ditengarai semakin memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggapi situasi ini pun bisa jadi penting. Mengapa demikian?
PinterPolitik.com
“In the anarchic world of international politics, it is better to be Godzilla than Bambi.” – John J. Mearsheimer, “China’s Unpeaceful Rise” (2006)
Mungkin, bagi mereka yang rajin membaca informasi harian di media, judul berita yang membahas mengenai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bukan lagi asupan informasi yang asing. Bukan rahasia umum lagi bahwa presiden AS satu ini dikenal sebagai presiden yang maniac.
Namun, pembaca berita-berita internasional mungkin sadar bahwa situasi geopolitik di antara negara yang dipimpin Trump dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kini tengah memanas. Setelah adu tudingan terkait pandemi virus Corona (Covid-19), perseteruan antara AS dan Tiongkok kini tampaknya semakin mendekati konflik bersenjata dengan adanya kapal-kapal induk AS di Laut China Selatan (LCS) – wilayah laut yang sangat dipertahankan klaim historisnya oleh Tiongkok.
Menanggapi manuver kapal-kapal induk AS di LCS, negara Tirai Bambu yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping pun tidak tinggal diam. Tiongkok bahkan memberi peringatan bahwa situasi dapat memburuk apabila AS tetap berpegang teguh pada manuvernya di LCS itu.
.@SecPompeo discusses the Chinese Communist Party's national security legislation in Hong Kong, its ongoing campaign of repression against Chinese Muslims, its recent escalation of border tensions with India, and its militarization of the South China Sea. pic.twitter.com/xAauMfBiiu
— Department of State (@StateDept) June 22, 2020
“Pertarungan” di antara dua negara besar ini memang telah terjadi lama. Namun, situasi semakin panas ketika Presiden Trump melancarkan Perang Dagang pada beberapa tahun lalu.
Persaingan dua raksasa ini sebenarnya tak hanya berpusar di LCS. Di Indonesia sendiri, persaingan antara AS dan Tiongkok pun mulai terasa.
Sejak Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden pada tahun 2014, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia juga mulai mengarah pada kekuatan Tiongkok yang terus tumbuh. Banyak investasi dan pinjaman infrastruktur disebut-sebut telah diberikan oleh Tiongkok pada pemerintahan Jokowi di Indonesia.
Meski begitu, semakin ke sini, negara Paman Sam sepertinya tidak tinggal diam. Presiden Jokowi sendiri mulai terlihat menjalin hubungan diplomatik yang lebih dekat dengan Trump. AS – dan Jepang – dikabarkan berencana merelokasi pabrik-pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia.
Bahkan, Trump membanggakan pembicaraan telepon mereka di akun Twitter-nya sambil berkicau bahwa AS akan segera mengirimkan bantuan ventilator pada Indonesia. Saking dekatnya hubungan Jokowi-Trump ini, Menteri KoordinatorBidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menganalogikan hubungan mereka bagaikan dua orang yang bersaudara.
Namun, beberapa waktu kemudian, Luhut juga memberikan pernyataan yang terdengar berseberangan dengan pernyataannya terkait Trump. Menko Marves tersebut mengatakan bahwa kekuatan Tiongkok di era kontemporer ini bagaimana pun sulit untuk dihindari.
Dua pernyataan ini seakan menunjukkan bahwa Indonesia terus berada di persimpangan dalam persaingan antara dua negara besar. Mengapa kedua negara ini tampak memperebutkan Indonesia? Apakah mungkin Indonesia bisa terbebas dari dua raksasa ini?
Rebutan Indonesia?
Sebenarnya, alasan mengapa Indonesia berada di persimpangan kedua negara besar ini adalah karena AS maupun Tiongkok membutuhkan negara kepulauan ini. Dalam persaingan ini, bukan tidak mungkin Indonesia dibutuhkan secara strategis.
John J. Mearsheimer – profesor Hubungan Internasional di University of Chicago – setidaknya pernah memperkenalkan sebuah konsep yang disebut sebagai offensive neorealism (neorealisme ofensif). Dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, Mearsheimer menjelaskan bahwa setiap negara besar akan merasa tidak cukup dengan kekuatan yang dimilikinya.
Oleh sebab itu, negara-negara besar akan berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan kekuatan (power) yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh sifat alamiah politik internasional yang tidak pasti dengan banyaknya kekuatan-kekuatan negara lain (anarki).
Inilah mengapa Tiongkok akhirnya merasa perlu untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat menjamin perasaan amannya dalam dinamika dan anarki hubungan antarnegara. Kekuatan Tiongkok ini terus bertambah dengan pertumbuhan ekonominya yang meningkat pesat.
Bukan tidak mungkin, Indonesia menjadi salah satu negara yang diperlukan Tiongkok untuk memperkuat kekuatannya tersebut. Lagi pula, Indonesia sendiri merupakan negara dengan potensi besar di Asia Tenggara.
Menguatnya Tiongkok ini memunculkan hegemoni kawasan (regional hegemony) baru di Asia setelah sebelumnya banyak dipengaruhi oleh Jepang dan AS. Tentu saja, mengacu pada tulisan Mearsheimer yang berjudul China’s Unpeaceful Rise, AS tidak akan tinggal diam menghadapi kemunculan kekuatan baru Tiongkok.
Oleh sebab itu, AS membutuhkan bantuan negara-negara lain di Asia Timur dan Asia Tenggara guna menghalau kekuatan Tiongkok. Indonesia pun – mengacu pada Mearsheimer dalam tulisan yang berjudul The Gathering Storm – termasuk salah satu negara yang dianggap penting oleh AS.
Pandangan AS yang demikian ini mulai terlihat dari bagaimana Presiden AS Barack Obama memutuskan untuk kembali mengizinkan kerja sama dengan Kopassus meski sebelumnya negara Paman Sam melarangnya karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh satuan tersebut. Keputusan tersebut menyusul adanya keinginan militer Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Tiongkok.
Lantas, apakah harus Indonesia hanya menjadi pion yang diperebutkan oleh dua raksasa ini? Apa potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Indonesia?
Saatnya Indonesia “Memimpin”?
Mungkin, bagi sebagian orang yang muak dengan perseteruan AS dan Tiongkok di Indonesia, sebuah pertanyaan di benak bisa saja timbul. Mengapa Indonesia tidak berdiri sendiri saja tanpa harus terlibat dalam perseteruan dua raksasa ini?
Menariknya, Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul The Gathering Storm telah menunjukkan sedikit mengapa Indonesia penting dalam perseteruan AS dan Tiongkok ini. Salah satu hal yang disebutkan Mearsheimer adalah jalur laut yang dimiliki oleh Indonesia.
Tiongkok sebagai negara yang ingin bangkit dan membangun perekonomiannya pasti membutuhkan sumber-sumber tertentu. Salah satunya adalah minyak yang sebagian besar diimpor dari negara-negara Timur Tengah – atau Asia Barat.
Besarnya kebutuhan ini juga membuat Tiongkok sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan tersebut. Bahkan, negara ini menjadi pengimpor minyak terbesar di dunia.
Di sinilah Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Tiongkok bisa saja sangat bergantung pada jalur laut yang dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, pada beberapa jalur laut – seperti Selat Malaka dan Selat Lombok, Tiongkok dibayangi oleh beberapa negara lain yang dianggap lebih dekat dengan AS, yakni Singapura dan Australia.
Mengacu pada penjelasan Mearsheimer, bukan tidak mungkin Tiongkok senantiasa membutuhkan jalur laut yang tetap aman dari bayang-bayang negara pro-AS lainnya. Peran inilah yang mungkin dapat diisi oleh Indonesia.
Namun, peran ini juga yang sebenarnya dapat menjadi kekuatan Indonesia dalam menentukan posisi straregisnya yang mandiri. Terlepas dari perseteruan AS dan Tiongkok, posisi geografis ini dapat dimanfaatkan Indonesia demi keuntungannya sendiri.
Mungkin, hal ini pernah dibahas dalam salah satu episode podcast milik Deddy Corbuzier bersama Mardigu Wowiek. Menurut Mardigu, pemerintah Indonesia bisa saja memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara ekonomi.
Meski secara hukum laut internasional bisa saja tidak memungkinkan, Alfred Thayer Mahan menjelaskan bahwa jalur laut semacam ini dapat menjadi kekuatan bagi negara tertentu. Kekuatan ini disebut Mahan sebagai sea power (kekuatan laut).
Mengacu pada konsep milik Mahan ini, negara yang dapat memanfaatkan jalur laut ini – baik secara komersial maupun kontrol dalam perang – dapat memiliki kekuatan tersebut. Dengan kata lain, Indonesia memiliki keuntungan geografis yang memunculkan kekuatan laut tersebut.
Penggunaan kekuatan laut seperti ini pernah digunakan oleh Republik Islam Iran pada tahun 2011-2012. Kala itu, ketegangan negara tersebut dengan AS turut memuncak. Negara Paman Sam tersebut sempat berencana untuk menambahkan sanksi ekonomi pada Iran.
Pada akhirnya, Iran pun mengancam akan menutup Selat Hormuz. Sontak, ancaman tersebut menimbulkan banyak respons dari berbagai negara. Pasalnya, Selat Hormuz sendiri merupakan jalur laut yang menjadi akses bagi suplai minyak dunia.
Berkaca pada kasus Iran ini, bukan tidak mungkin Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan laut yang menjadi kunci perdagangan bagi kawasan Asia-Pasifik. Bagaimana pun, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara lainnya sangat bergantung pada jalur tersebut.
Namun, penggunaan kekuatan serupa oleh pemerintah Indonesia pastinya bukan tanpa reaksi yang timbul dari negara lain. Semua pertimbangan tersebut tentu kembali ke pemerintahan Jokowi ke depannya atas bagaimana memanfaatkan kekuatan laut tersebut. Menarik untuk dinanti bagaimana Indonesia nanti memosisikan diri di tengah LCS yang semakin mendekati krisis. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
