HomeNalar PolitikRumus "Botol Sosro" Puan Realistis?

Rumus “Botol Sosro” Puan Realistis?

Kecil Besar

6 min read

Rumus teh botol Sosro yang dibeberkan Bambang “Pacul” Wuryanto menjadi indikasi  Puan akan maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Hal ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa PDIP mengusung Puan sebagai wakil presiden bukan presiden di Pilpres 2024? Bagaimana kalkulasi politik di balik keputusan tersebut?


PinterPolitik.com

Pembicaraan terkait Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di 2024 disebutkan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul. Pembicaraan itu terekam kala Bambang berbicara dengan beberapa wartawan serta kolega.

Pada rekaman tersebut, ia menganalogikan Puan bak teh botol Sosro. Ia mengatakan bahwa siapa pun calon presidennya nanti, wakilnya adalah Puan Maharani.

Menanggapi rekaman suaranya yang disebarluaskan, Bambang Pacul mengaku kecewa karena diskusi tersebut bersifat terbatas dan off the record. Bambang mengatakan orang-orang yang hadir dalam diskusi tersebut merusak integritas dan etika saling percaya yang selama ini dibangun.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diam-diam memanggil Bambang terkait masalah bocornya rekaman tersebut. Namun, hal tersebut enggan dikonfirmasi oleh politikus PDIP Tjahjo Kumolo dengan mengatakan itu adalah rahasia partai.

Pernyataan Bambang Pacul telah mengafirmasi spekulasi publik selama ini, bahwa benar adanya Puan akan diusung PDIP untuk pemilu Pilpres 2024. Jika pernyataan Bambang memang benar menggambarkan keputusan partai , maka PDIP akan mengusung Puan sebagai wakil presiden bukan presiden.

Hal tersebut tentu menjadi menarik untuk dianalisis. Mengapa Puan diusung sebagai wakil presiden bukan presiden? Bagaimana kalkulasi politik di balik keputusan tersebut?

Tidak Ngangkat?

Puan terlihat sudah bermanuver untuk mengangkat popularitasnya dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan Puan telah mengunjungi dua daerah, yakni Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.

Utut menyebutkan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerja. Tetapi, Utut juga tidak membantah jika kunjungan tersebut dianggap sebagai langkah Puan untuk memperkenalkan diri menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, memperkenalkan diri sembari berkunjung merupakan hal yang sah-sah saja.

Menariknya, ada beberapa pihak yang menduga bahwa konflik di tubuh PDIP terkait dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Puan menjadi strategi mendongkrak popularitas Puan. Konflik mencuat pasca Ganjar tak diundang dalam perayaan hari ulang tahun PDIP di Semarang. Puan pun disebut menyindir Ganjar sebagai pemimpin yang terlalu sibuk aktif di media sosial.

Baca juga :  Kicepisme Pragmatis Politik

Pada kontestasi Pilpres 2014, meskipun terdapat penolakan di internal PDIP, tingginya elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) disebut mendorong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengusungnya sebagai capres.

Berbeda dengan Jokowi, elektabilitas Puan masih rendah sehingga taruhannya besar untuk mengusung Puan sebagai capres di 2024. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep cost and benefit analysis dari tulisan Niek Mouter yang berjudul The Politics of Cost-Benefit Analysis.

Mouter menjelaskan bahwa politisi menimbang kerugian (cost) dan keuntungan (benefit) dalam memutuskan tindakan politik mereka. Kalkulasi ini dilakukan agar politisi dapat mencapai tujuan politiknya dengan menimbang keputusan dan tindakannya.

Berangkat dari tulisan Mouter, merujuk pada kalkulasi politiknya, probabilitas Puan sebagai capres untuk menang di Pilpres 2024 kecil karena elektabilitasnya masih rendah. Hal ini tentu juga merugikan PDIP sebagai partai pengusung.

Dilihat dari berbagai survei, elektabilitas Puan stagnan. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat elektabilitas Puan berada di angka 0,1 persen dengan peringkat ke-22 di Januari 2021. Selanjutnya, Indikator Politik Indonesia menyatakan elektabilitas Puan di 2,9 persen. Angka ini tak berbeda jauh dengan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di kisaran 1,7 persen.

Pada survei terbaru, Puspoll Indonesia menempatkan elektabilitas Puan di angka 0,5 persen. Di waktu yang berdekatan, Akar Rumput Strategis Consulting (ARSC) mencatat elektabilitas Puan di angka 2,48 persen pada April hingga Mei 2021.

Puan masih jauh tertinggal dengan tokoh politik lainnya, seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Lantas, apakah strategi teh botol Sostro untuk mengusung Puan sebagai cawapres menjadi langkah realistis bagi PDIP?

Lebih Cocok Cawapres?

Tagline teh botol Sostro pernah digunakan ketika Jokowi maju menjadi capres di Pilpres 2019 sebelumnya. Siapa pun wapresnya, Jokowi menjadi capresnya. Ini artinya probabilitas Jokowi untuk menang di Pilpres tetap besar tak peduli siapa wapresnya.

Hal ini berbeda pada kasus Puan. Tagline teh botol sosro tidak dibebankan oleh capresnya, tapi cawapresnya. Puan memiliki elektabilitas yang masih rendah, berbeda dengan Jokowi. Maka dari itu menempatkan Puan sebagai wapres menjadi langkah yang tepat.

Baca juga :  Khofifah dan Jebakan "Bebek Songkem"?

PDIP tentu mungkin menyadari risiko dari elektabilitas Puan yang masih rendah. Jika PDIP tetap ingin berpartisipasi dalam Pilpres 2024, mengusung Puan sebagai cawapres menjadi jawabannya.

Sebelumnya, Megawati mengingatkan kadernya untuk bekerja dengan maksimal agar memperoleh kemenangan tiga kali berturut-turut pada Pemilu 2024. Namun, di saat yang sama PDIP juga mengalami krisis kader sehingga Megawati memiliki pilihan yang terbatas. Dengan catatan Ganjar tidak masuk hitungan.

Tetapi, Ganjar kemungkinan  tidak akan diusung oleh PDIP mengingat hubungan yang tengah renggang. Meskipun memiliki elektabilitas yang masih rendah, Puan memiliki kapital politik yang cukup untuk maju sebagai cawapres sehingga politisi yang ingin menggandengnya akan memperoleh keuntungan politik yang cukup besar.

Hal ini dapat dijelaskan melalui tulisan Aryn Subhawong yang berjudul A Realistic Look at The Vice Presidency, di mana ia mengatakan bahwa fungsi wapres tidak hanya melakukan pekerjaan eksekutif. Menurut Subhawong, fungsi utama wapres adalah memastikan orang yang tepat untuk menjadi presiden di pemilu.

Berangkat dari tulisan Subhawong, Puan sebagai cawapres dapat menjadi alat politik yang penting untuk memenangkan pasangannya di Pilpres 2024. Puan memiliki kapital yang besar untuk maju di Pilpres, di mana daya tawar Puan ada pada PDIP.

Pertama, terkait presidential threshold. PDIP sebagai partai yang memiliki presentase suara nasional dan kursi parlemen terbesar mendapatkan posisi paling aman untuk memenuhi persyaratan ambang batas presiden.

Angka presidential threshold yang besar juga dapat menjadi alat politik PDIP untuk menekan jumlah lawan politik dan mewujudkan Pilpres dua pasangan. Dengan keuntungan yang PDIP peroleh pada presidential threshold tentu dapat membantu meloloskan capres pilihannya.

Selain itu, PDIP juga memiliki beberapa tokoh yang menjadi king maker untuk Pilpres 2024. Jokowi, misalnya, sebagai kader PDIP dapat menjadi king maker karena posisinya sebagai presiden dapat memberikan endorse yang signitfikan.

Mengusung Puan menjadi cawapres memberikan keuntungan yang lebih besar bagi PDIP untuk memenangkan Pilpres untuk yang ketiga kalinya. Saat ini, PDIP tinggal mencari sosok capres yang memiliki elektabilitas tinggi sehingga cocok dipasangkan dengan Puan pada Pilpres 2024 nanti. (R66)


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Ivermectin, Kebijakan Buru-Buru Erick?

Obat ivermectin yang diperkenalkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi polemik di masyarakat. Obat ini sendiri masih dalam tahap uji klinis, namun sudah digunakan...

Jokowi di Simpang Infrastruktur dan Pandemi

Masih berjalannya proyek infrastruktur di saat pandemi menjadi polemik di tengah masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dianggap menjadi sikap pemerintah yang...

Mungkinkah Dialog Papua Terwujud?

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mewujudkan dialog dengan Papua sebagai upaya pemerintah menggunakan pendekatan damai. Di sisi lain, pemerintah...