Dudung Abdurachman tanggapi pernyataan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI-Polri. Dudung menilai Mega tendensius ketika mempertanyakan netralitas dua institusi tersebut. Ketum PDIP itu juga dianggap tak adil karena tidak menyinggung BIN dalam pernyataannya. Padahal netralitas BIN sempat jadi pertanyaan utama ketika ada anggota BIN di Papua yang dianggap mengikat pakta integritas untuk mendukung paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD – pasangan yang didukung oleh PDIP dan Mega.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Dudung Abdurachman, tak diam begitu saja. Ia memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengenai kenetralan TNI dan Polri dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres).
Dudung menilai pernyataan Megawati sangat tendensius dan tidak berdasar ketika menyebut bahwa TNI dan Polri tidak netral. Dudung juga mempertanyakan mengapa Megawati tidak membicarakan Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga seharusnya netral.
Ia menyoroti pencopotan Kabinda Papua Barat pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN setelah kontroversi terkait pakta integritas untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dudung berpendapat bahwa jika Megawati mengkritik TNI-Polri tanpa bukti, seharusnya ia juga menyuarakan netralitas BIN.
Dudung, yang saat ini berada di kubu Prabowo-Gibran, juga menegaskan bahwa TNI-Polri tetap berkomitmen menjaga netralitas. Ia percaya bahwa TNI-Polri memiliki sapta marga, sumpah prajurit, dan Tribrata sebagai landasan moral dan tanggung jawab mereka. Dudung menegaskan bahwa pimpinan TNI maupun Polri tentu akan bertindak tegas jika ada anggota yang tidak netral. Menurutnya, TNI-Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.
Sentilan Dudung ini jadi menarik karena bukan rahasia lagi bahwa BIN, utamanya lewat Kepala BIN Budi Gunawan, disebut punya relasi yang dekat dengan PDIP dan Megawati. Seperti apa relasi itu dan seperti apa netralitas lembaga intelijen negara seperti BIN menentukan hasil akhir Pemilu?
Mengapa Megawati Tak Singgung BIN?
Hingga kini, Budi Gunawan atau Pak BG bisa dianggap sebagai salah satu sosok penting dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Publik mungkin ingat bagaimana kehadiran BG dianggap sebagai kunci rekonsiliasai politik antara Jokowi dan Prabowo pasca Pilpres 2019.
Namun, hal lain yang menjadi fokus perhatian adalah soal relasi Megawati dan PDIP dengan BG. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BG memang dekat dengan Megawati karena pernah menjabat sebagai ajudan Ketum PDIP itu ketika menjadi Wapres dan kemudian Presiden antara tahun 1999 sampai 2004.
Tokoh-tokoh macam almarhum Buya Syafii Maarif pernah menyinggung soal faktor relasi dengan petinggi PDIP – dalam hal ini Mega – di seputaran pencalonan BG sebagai Kapolri pada tahun 2015 lalu. Kala itu Mega disebut sebagai sosok yang terus mendorong agar BG dijadikan Kapolri meskipun ada isu “rekening gendut” yang diungkapkan oleh KPK.
Menariknya, relasi BG dengan PDIP yang bahkan sempat dijadikan bahan gugatan oleh tim hukum Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu, punya dimensi yang sedikit berbeda dalam konteks kekuasaan Jokowi. Ini karena mantan Wali Kota Solo itu dianggap punya hubungan yang cenderung panas dingin dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri.
Hal tersebut sudah terjadi sejak awal kekuasaan Jokowi di 2014 lalu. Artinya, posisi BG akan cenderung ada di kutub apakah lebih menguntungkan Jokowi secara personal, atau PDIP sebagai partai politik.
Persoalannya, dalam kasus BG, perlu menjadi pertimbangan apakah kerja BIN kemudian juga ikut “menguntungkan” PDIP sebagai partai politik. Pasalnya, dengan status sebagai lembaga intelijen negara, jelas BIN bisa menjadi pembeda yang memungkinkan PDIP punya akses informasi tertentu.
Dan bicara soal relasi parpol dengan inteligen bukanlah hal yang bisa diremehkan loh. Uni Soviet misalnya, adalah negara yang lahir dari berbagai macam operasi intelijen. Dulu ada yang namanya Cheka yang merupakan organisasi polisi rahasia Uni Soviet. Cheka melaksanakan berbagai macam operasi intelijen di awal-awal berdirinya Uni Soviet.
Vladimir Lenin menggunakan Cheka untuk cipta kondisi dan pemetaan mana lawan politik dan mana yang mendukungnya. Organisasi ini berganti menjadi State Political Directorate atau GPU di tahun 1922. Salah satu operasi yang dijalankan adalah Operation Trust antara tahun 1921 hingga 1926. Operasi intelijen ini juga yang membuat Partai Komunis Uni Soviet menjadi kuat di waktu-waktu selanjutnya.
Hal yang serupa juga terjadi pada Tiongkok. Michael Schoenhals dalam buku Spying for The People, menyebutkan bahwa antara tahun 1949 hingga 1967, Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok menggariskan apa yang disebut sebagai surveillance textbooks and operational protocols dan merekrut banyak orang untuk menjadi agen operasi cipta kondisi dan membaca pergerakan orang-orang yang anti terhadap revolusi.
Kemudian, konteks relasi parpol dan intelijen juga bisa dilihat dalam kasus Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Kepala Intelijen Domestik Ukraina sempat dipegang oleh Ivan Bakanov yang merupakan teman masa kecil Zelenskyy dan mantan Direktur Studio Kvartal 95 yang didirikan Zelenskyy. Ia juga sebelumnya menjadi pimpinan partai Servant of the People yang menjadi kendaraan politik Zelenskyy. Well, walaupuan beberapa hari lalu Bakanov sudah dipecat dari jabatannya, setidaknya warisan kekuasaan Zelenskyy dan partainya bisa dilihat secara linear dari kontribusi Bakanov.
Sedangkan di Inggris, walau sifatnya tidak frontal, Partai Buruh disebut menjadi yang paling konsen dalam isu-isu intelijen. Bahkan di tahun 2021 lalu, partai tersebut merekrut mantan agen elite intelijen militer Israel bernama Assaf Kaplan yang dikenal sangat lihai di bidang pengumpulan sinyal intel dan decryption kode-kode. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya intelijen bagi partai politik.
Dengan demikian, tuduhan Dudung soal netralitas BIN perlu disinggung Mega, bukanlah isapan jempol semata. Mega mungkin tak menyebutkan BIN dalam protesnya karena terpaut kepentingan politik yang memang sudah terjalin dengan BG sejak lama. Dengan demikian, Pilpres 2024 akan jadi ajang pembuktian apakah BIN bisa benar-benar “dimanfaatkan” untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu.
Netralitas BIN Penting
Dalam konteks demokrasi, Pemilu adalah salah satu pilar utama yang menentukan keberlangsungan sistem politik suatu negara. Dengan demikian, netralitas BIN dalam Pemilu menjadi sangat penting karena BIN memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan integritas proses demokratis.
Netralitas BIN memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi yang tidak sah, yang merupakan prasyarat bagi pembentukan pemerintahan yang sah dan terlegitimasi.
Netralitas BIN dalam Pemilu juga merupakan aspek kunci dari prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dalam sebuah demokrasi yang baik, pemilihan umum harus dilakukan secara adil dan bebas dari intervensi pihak mana pun, termasuk dari lembaga intelijen.
Keterlibatan BIN yang netral memastikan bahwa pihak yang bersaing memiliki akses yang sama terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berkompetisi secara adil. Tanpa netralitas BIN, risiko terjadinya kecurangan, manipulasi, atau penindasan terhadap pesaing politik dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya dapat mengancam legitimasi pemerintahan yang terpilih.
Kemudian, ketidakberpihakan BIN merupakan prasyarat untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Dengan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung tanpa campur tangan atau manipulasi dari pihak-pihak tertentu, BIN membantu memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan melestarikan kepercayaan publik dalam institusi demokrasi.
Ketika rakyat memiliki keyakinan bahwa Pemilu diawasi dengan cermat dan hasilnya dapat dipercaya, hal ini mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses politik dan memperkuat fondasi demokrasi.
Dengan demikian, kritik Dudung punya nuansa yang jauh lebih besar dari sekedar sentimen berbalas-balasan kritik. Ini soal apakah aparat – baik TNI, Polri, maupun BIN – bisa menjamin Pemilu berjalan tanpa campur tangan untuk memenangkan kandidat tertentu.
Menarik untuk ditunggu, apa jawaban PDIP dan Megawati terkait kritik Dudung itu. (S13)
