Dengarkan artikel berikut
Hasil tidak memuaskan yang diperoleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam versi quick count Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) menjadi pertanyaan besar. Mengapa calon yang didukung koalisi besar tidak tampil dominan?
Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) baru saja kita laksanakan bersama-sama. Mengacu kepada sejumlah hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei, pasangan calon (paslon) Pramono Anung–Rano Karno tampak menjadi yang paling unggul dengan perolehan suara 49%-50%, sementara, pesaingnya, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berada di suara 38%-39%.
Hasil quick count ini tentu merupakan hal yang menarik karena seakan jadi pembuktian dari ucapan Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, pada awal November lalu, yang menduga “mesin” KIM Plus tidak berjalan maksimal, sebagai respons atas hasil survei elektabilitas RIDO yang relatif stagnan.
Menanggapi kecurigaan tersebut, hari ini (28/11), Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RIDO menegaskan bahwa seluruh partai anggota KIM Plus sudah bekerja secara kompak dan solid, dan bahkan menambahkan bahwa semua partai sudah bekerja dari pagi hingga pagi untuk memenangkan RIDO.
Kendati demikian, fakta yang terjadi di lapangan justru terlihat unik. Menurut survei pascapencoblosan yang dilakukan Litbang Kompas, pemilih dari sejumlah partai KIM Plus justru ternyata memiliki persentase yang buruk terhadap paslon RIDO. Partai Nasdem misalnya, memiliki persentasi pemilih Pramono-Rano sebesar 47,1 persen, PKB sebesar 43,3 persen, dan Demokrat 42,6 persen.
Angka-angka tersebut seakan menjadi “pengkhianat” dari klaim yang disebutkan Ahmad Riza. Lantas, sanggupkah kenyataan yang terjadi di lapangan ini menjadi indikasi bahwa betul “mesin politik” KIM Plus tidak bekerja maksimal dalam Pilgub Jakarta?
Ke Mana Mobilisasi Para Elite?
Dua hal yang menjadi tanda besar dalam inkonsistensi dukungan KIM Plus adalah klaim soal totalitas dukungan koalisi (variabel 1) dan pengaruh politik pasangan RIDO di lapangan (variabel 2).
Logikanya sederhana: jika KIM Plus benar-benar total dalam mendukung RIDO, pasangan ini seharusnya memiliki pengaruh politik yang besar. Secara matematis, gabungan partai-partai KIM Plus seharusnya mampu menggalang setidaknya 40% suara di Jakarta.
Namun, kenyataannya berbeda. Sepanjang masa kampanye, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas RIDO hanya berada di posisi kedua, dan cenderung stagnan. Hal ini semakin mencurigakan saat kampanye akbar terakhir—tidak satu pun Ketua Umum (Ketum) partai KIM Plus hadir di acara tersebut.
Dari sisi komunikasi politik, absennya para Ketum partai ini jelas menjadi “lampu merah” yang menunjukkan adanya masalah. Jika memang mendukung secara serius, para Ketum seharusnya turut menunjukkan dukungan yang lebih nyata dan konsisten.
Well, bagaimanapun kenyataannya, fenomena minimnya mobilisasi elite politik dalam KIM Plus menarik untuk ditelaah.
Teori Mobilisasi Elite mampu memberikan perspektif menarik dalam memahami fenomena tersebut. Teori yang berakar dari pemikiran Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca ini, menekankan peran strategis elite politik dalam mengoordinasikan sumber daya, menggerakkan massa, dan menyampaikan narasi kampanye yang kuat. Dalam konteks politik elektoral, elite bukan hanya sekadar figur di balik layar, tetapi mesin penggerak yang menentukan efektivitas kampanye. Ketika elite gagal bergerak, dukungan dari massa akar rumput pun ikut melemah.
Sederhananya, teori mobilisasi elite menegaskan bahwa sumber daya politik—baik material maupun simbolis—harus diarahkan dengan strategi yang jelas, dan hal ini hanya mungkin jika elite berfungsi secara optimal.
Dengan elite yang bekerja secara solid, paslon yang didukung tentunya sanggup menyalurkan sumber daya dengan efektif, memastikan kampanye di tingkat lokal berjalan dengan intensitas yang tinggi. Sementara, untuk level pemasangan spanduk dan baliho di masa awal kampanye saja, sempat muncul pandangan bahwa koalisi pasangan RIDO sudah terlihat kalah curi start dari pasangan Pramono-Rano.
Sebagian besar partai politik besar di Indonesia biasanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Ketua Umumnya (Ketum). Apa pun keputusan Ketum, struktur partai cenderung menyesuaikan. Jadi, jika basis massa partai justru memilih calon dari partai lain, wajar jika muncul pertanyaan: apakah memang ada instruksi dari Ketum untuk mendukung paslon tertentu, atau justru tidak ada arahan sama sekali?
Lantas, bagaimana kita mengambil pelajaran fenomena Pilgub Jakarta ini?
Koalisi Bukan Segalanya?
Kekalahan Ridwan Kamil dalam versi quick count Pilgub Jakarta 2024 seharusnya menjadi momentum refleksi, terutama bagi koalisi pendukungnya. Dengan modal politik yang kuat dan dukungan dari partai-partai besar, kekalahan ini lebih mencerminkan kegagalan koalisi dalam memanfaatkan peluang yang ada.
Ridwan Kamil, dengan modal politik yang begitu besar sebelum penyelenggaraan Pilkada, sebenarnya adalah kandidat yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan. Namun, bahkan kandidat terbaik sekalipun membutuhkan dukungan penuh dari mesin politik yang solid dan elite yang aktif. Mungkin, absennya peran strategis koalisi, ditambah dengan lemahnya mobilisasi elite, menjadi penyebab utama mengapa kampanye ini tidak mampu mencapai potensi penuhnya.
Apakah KIM Plus benar-benar solid dalam mendukung kandidat yang mereka usung? Atau justru mungkin ada ketidakselarasan internal yang akhirnya menghambat mesin politik mereka bekerja maksimal?
Pilgub ini memberikan pelajaran penting bahwa kemenangan dalam politik tidak hanya soal kandidat yang baik, tetapi juga tentang koalisi yang mampu bekerja sebagai tim. Tanpa soliditas dan komitmen yang jelas, bahkan kandidat terbaik pun tidak akan mampu mengatasi ketidakefektifan mesin politik di belakangnya.
Jika KIM Plus ingin menjadi kekuatan politik yang relevan di masa depan, mereka harus belajar dari kekalahan ini dan memastikan bahwa koalisi mereka tidak hanya solid di atas kertas, tetapi juga dalam tindakan nyata. Namun, pada akhirnya ini semua hanyalah asumsi belaka. Bagaimanapun juga, kenyataan politik dari fenomena ini hanya dapat diketahui oleh para anggota koalisi. (D74)
