Gelagat berbagai kebijakan dan manuver pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini tak sedikit ditafsirkan oleh publik serupa dengan karakteristik politik pada rezim Orde Baru (Orba). Tepatkah jika dikatakan demikian? Lantas apakah skenario “garis finish” rezim saat ini akan serupa pula?
PinterPolitik.com
Tidak sedikit publik yang menyejajarkan refleksi kebijakan dari kondisi politik di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini mengarah pada karakteristik Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan seseorang dapat membawa tendensi ini beserta sampel kasusnya dalam sebuah percakapan informal dan dinilai akan mendapat afirmasi tersendiri.
Padahal, jika menyelami latar belakang partai pembesar Presiden Jokowi sekaligus pemimpin koalisi pemerintah, publik justru akan menemukan kontradiksi rumit antara core entitas tersebut yang lebih lekat dengan Soekarnoisme era Orde Lama (Orla) dibandingkan dengan tendensi terhadap similaritas atribut Orba.
Seperti apa aliran rezim di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sebenarnya? Roy Macridis menawarkan sudut pandang menarik dalam tulisannya yang berjudul Comparative Politics and the Study of Government: The Search for Focus, di mana basis analisa komparasi politik secara komprehensif menjadi ide pokok tulisan tersebut.
Macridis mengedepankan analisa dengan berfokus pada pendekatan parsimony behavioralism atau behavioralisme parsimoni serta concern with focus atau fokus pada konteks politik paling relevan yang ada. Lebih konkret, ia mencoba menjelaskan konstelasi politik kekuasaan dengan berdasarkan aspek historis, konfigurasi kepentingan, ideologi, dan struktur pemerintahan serta ouput yang dihasilkan.
Aliran analisa dari pemikiran Macridis tersebut dinilai menjadi yang cukup tepat dalam menganalisa arah dan bentuk rezim Presiden Jokowi yang sesungguhnya. Variabel-variabel yang tercermin pada berbagai langkah dan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi dapat secara komprehensif mengkonstruksikan tendensi tertentu secara tepat.
Tentu bukanlah hal yang keliru ketika resonansi publik seolah seirama dengan mengatakan bahwa fenomena represif pemerintah selama ini atas berbagai bombardir kritik disejajarkan dengan represi Orba terhadap seluruh ekspresi yang berseberangan dengan kekuasaan. Kasus Ravio Patra dan Bintang Emon tampaknya sudah cukup mewakili kecenderungan tersebut.
Manuver kebijakan penempatan TNI-Polri dalam struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan ini ramai mendapat berbagai macam respon juga dinilai menjadi penegas afirmasi kolektif publik atas tendensi similaritas dengan Orba, terutama yang selama ini mengkritisi pemerintah.
Namun, apakah variabel di atas sudah cukup menggambarkan secara utuh konstruksi rezim Presiden Jokowi sesungguhnya?
Maksimalkan Segala Kekuatan?
Isu kekinian terkait pengerahan TNI-Polri aktif untuk menempati komisaris di berbagai BUMN seketika diterjemahkan publik sebagai menyerupai tindak tanduk pemerintah di era Orba yang memanfaatkan kekuatan inheren angkatan bersenjata ketika itu untuk kepentingan tertentu.
Agaknya tak bisa dipungkiri memang, Presiden Jokowi di kesempatan keduanya memimpin bangsa dinilai jamak memaksimalkan detterence effect atau efek gentar dari sosok berlatar-belakang TNI maupun Polri dalam struktur kekuasaan. Hal ini secara jelas terpampang pula dalam line up kabinet.
Selain mereka yang memang relevan seperti Menteri Pertahanan (Menhan), aspek non-linear pun turut diisi nama-nama seperti eks Kapolri Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag).
Belum lagi dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Publik tak sulit menemukan kalangan “angkatan” dalam struktur organisasi, mulai dari Ketua hingga Juru Bicara.
Namun di sisi berbeda, variabel lain pada rezim kepemimpinan Joko Widodo juga tak sedikit yang cenderung beraliran Orde Lama (Orla). Kedekatan intim dengan Xi Jinping yang dimanifestasikan pada realisasi berbagai investasi masif di tanah air seolah identik dengan romansa poros Jakarta-Beijing jilid kedua.
Kesan ini bahkan diperkuat oleh pernyataan Minister-Counsellor bidang Ekonomi dan Perdagangan, Kedutaan Besar Tiongkok, Wang Liping yang mengakui bahwa investasi negeri Tirai Bambu tumbuh pesat, sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.
Variabel lainnya ialah isu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Terlepas dari perdebatan pihak yang menghembuskan polemik ini, isu RUU HIP dinilai menambah sengat aroma kecenderungan terhadap ideologi tertentu pada era Orla Soekarno di benak sebagian publik.
Satu hal yang agaknya dapat menjadi irisan sekaligus konklusi seperti apa yang disebut oleh Macridis terkait tendensi mana yang lebih tepat merefleksikan karakter rezim Presiden Jokowi saat ini ialah pembangunan infrastruktur.
Dengan menerima investasi besar dari Tiongkok serta melakukan pembangunan infrastruktur masif dengan semangat Bapak Pembangunan, Soeharto, Jokowi dinilai memadukan dan mengadopsi segala kekuatan yang dapat ia himpun dari era Orla maupun Orba.
Tentu pada titik ini konfigurasi kepentingan yang ada dalam kekuasaan menjadi sedikit lebih terang. Konfigurasi tersebut dapat pula menjadi kepingan petunjuk akan arah politik dan kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam sisa empat tahun mendatang.
Akan tetapi, dua kekuatan yang terlihat dipadukan oleh Jokowi – Orla dan Orba – tak kuasa dihantam “takdir” politik yang terjadi, yang pada akhirnya dua pemimpin, Soekarno dan Soeharto, harus sama-sama tumbang di tengah jalan. Akankah hal tersebut terjadi pula pada Presiden Jokowi?
Kesenjangan Optimisme
Filipe Campante dan Davin Chor dalam tulisannya yang berjudul The People Want the Fall of Regime: Schooling, Political Protest, and the Economy menyebutkan bahwa political turnover atau pergantian kekuasaan politik di tengah jalan sangat mungkin terjadi ketika kekecewaan berbagai komponen masyarakat terhadap sifat rezim, kondisi sosio ekonomi, hingga sentimen politik tak lagi berpihak pada pemerintah.
Merujuk pada intisari tulisan Campante dan Chor di atas, rasanya siapapun tak menemui kesulitan untuk menghimpun letupan kekecewaan terhadap pemerintahan di bawah Presiden Jokowi belakangan ini. Berbagai isu politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, hingga revolusi mental yang belum selesai dan dinilai terkesan terabaikan hingga saat ini.
Akumulasi berbagai elemen seperti isu Papua, represi aparat, berbagai regulasi kontroversial yang melenggang dengan mulus, komitmen pemberantasan korupsi, hingga degradasi kredibilitas pemerintah selama pandemi Covid-19 tentu berpengaruh terhadap legitimasi Presiden Jokowi.
Alih-alih melunak ataupun berupaya mengakomodasi aspirasi rakyat atas realita tersebut, tren sikap maupun kebijakan yang mengemuka serta ditunjukkan Presiden Jokowi justru dinilai semakin terkesan konfrontatif.
Bungkam atas kontroversi UU KPK, “aksi koboi” kenaikan tarif BPJS Kesehatan, hingga arogansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Corona yang telah menjadi UU No. 2 tahun 2020 dinilai mencerminkan bahwa kuasa Presiden Jokowi atas konfigurasi kepentingannya tak bisa diusik.
Atas hal tersebut, sentimen minor dirasa makin tak terbendung dan harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden Jokowi, sekuat apapun fusi kekuasaan yang coba dibangun. Political turnover seperti yang disebutkan oleh Campante dan Chor bukan tidak mungkin terjadi seperti di dua era patron kekuatan Jokowi saat ini mengingat masa jabatan yang masih cukup panjang serta persoalan bangsa dan negara yang semakin pelik.
Dalam The Optimism Gap: Democrats vs. Republicans, Catharine Rampell berusaha membandingkan tingkat optimisme publik Amerika Serikat (AS) terhadap dua partai yang ada, Demokrat dan Republik, ketika berada di tampu kekuasaan dengan berbagai kebijakan masing-masing.
Rampell menggarisbawahi bahwa optimisme substansial publik terhadap masa depan negara serta nostalgia kejayaan masa lalu menjadi pembeda di tiap masa kepemimpinan dari dua partai berbeda.
Mengadopsi apa yang ditekankan oleh Rampel tersebut, optimisme substansial publik nyatanya memang dapat Presiden Jokowi “mainkan” dengan kekuasaannya saat ini. Kombinasi kejayaan era Orla serta ketangguhan masa Orba yang telah dikonstruksikan dapat diarahkan dalam membangun optimisme tersebut.
Sayangnya, hal tersebut tampaknya tak terjadi dan justru sebaliknya. Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pun belakangan ini acapkali mendapat respon minor dan tak lagi relevan dijadikan indikator utama menilai optimisme publik.
Ketika mengadopsi inti kekuatan dua era berbeda, Orla dan Orba, Presiden Jokowi dinilai justru tersandera oleh terlalu ramainya konfigurasi kepentingan sehingga sikap dan kebijakannya terkesan selalu kontraproduktif dan saling tumpang tindih.
Political turnover memang memiliki jalur yang sah secara konstitusi. Namun ketika benturan dari banyaknya kepentingan telah sangat keruh konsekuensi negatifnya, pergantian pucuk pimpinan seperti yang terjadi di era Orla dan Orba mungkin dapat terulang.
Untuk menghindari kemungkinan tersebut, kuncinya adalah, Presiden Jokowi harus berani mengambil keberanian dalam mereduksi banyaknya kepentingan dalam pemerintahannya, at all cost, sebelum terlambat. Jangan justru terbuai dengan kekuasaan “semi absolut” yang sifatnya fana dan merugikan bangsa. Itulah harapan kita bersama. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
