Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Isu pemakzulan Gibran kembali mencuat lewat forum purnawirawan TNI pimpinan Fachrul Razi. Menariknya, bertepatan dengan kembalinya jabatan Wakil Panglima TNI, posisi yang terakhir kalo dipegang Fachrul. Di balik narasi moral, agaknya tersimpan aroma kepentingan, simbol kekuasaan, dan potensi “invisible hand” yang menguji kohesi politik dan pemerintahan saat ini.
Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di saat yang kebetulan beririsan dengan pelantikan kembali posisi Wakil Panglima TNI.
Meski hanya kebetulan dan secara teknis tentu tidak ada korelasi langsung antara kedua peristiwa ini, kesamaan momentum dan latar belakang aktor, yakni Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI terakhir sebelum posisi itu kosong sejak 25 tahun lalu.
Ya, Fachrul Razi, adalah sosok yang memimpin gerakan forum purnawirawan TNI dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Bahkan, surat permohonan telah dilayangkan ke MPR/DPR. Alasannya saat disederhanakan adalah “moral” dan “etis”.
Fachrul tercatat pernah menjadi Menteri Agama di masa Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, sebelum diberhentikan dalam reshuffle kabinet.
Desakan forum ini untuk menurunkan Gibran dari jabatannya mengundang pertanyaan besar, apakah ini murni gerakan moral seperti yang dinarasikan, ataukah sarat motif personal dan politis?
Mendapatkan Momentum?
Dalam kerangka teori elite politik yang dikemukakan Pareto dan Mosca, setiap elite cenderung mempertahankan atau merebut kekuasaan melalui jaringan, simbol, dan momentum.
Militer purnawirawan, meski tidak lagi memegang komando formal, tetap menjadi jejaring politik yang memiliki pengaruh simbolis, terutama di isu-isu terkait legitimasi dan moralitas negara.
Menariknya, momentum pelantikan Wakil Panglima TNI secara tak langsung menebalkan impresi bahwa panggung militer kembali hidup, dan kemunculan isu pemakzulan dari lingkaran yang dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI bukan tidak mungkin memberi efek gema politik yang sulit diabaikan.
Pertanyaan krusial adalah mengapa Fachrul Razi dan forum purnawirawan TNI memilih terus bersikukuh mengangkat isu pemakzulan Gibran?
Alasan Politis?
Motif kepentingan politik forum purnawirawan itu sendiri menjadi justifikasi pertama yang kiranya terjadi, baik dalam positif maupun netral. Positif dalam artian kontribusi pemikiran dan kritisi, tentu dengan catatan masih dalam koridor yang tepat.
Di sisi berbeda, para aktor dan organisasi seperti ini membutuhkan panggung untuk menjaga relevansinya, dan mengangkat isu sebesar pemakzulan wakil presiden merupakan strategi agenda setting yang efektif untuk memindahkan sorotan publik.
Selain itu, tidak tertutup kemungkinan adanya invisible hand atau pihak ketiga yang menggunakan forum ini sebagai corong isu untuk kepentingan politiknya sendiri. Dalam kerangka proxy politics, kelompok seperti ini dapat berperan sebagai pembuka serangan simbolik bagi aktor lain yang tidak ingin tampil langsung.
Jika membaca situasi ini dengan pendekatan teori permainan kekuasaan Machiavelli dan teori modal politik Pierre Bourdieu, terlihat bahwa isu ini membawa konsekuensi strategis yang tidak sedikit.
Dari sisi simbolik, suara purnawirawan TNI tetap memiliki resonansi di kalangan prajurit aktif maupun masyarakat luas yang masih memandang militer sebagai penjaga moral negara.
Narasi yang dibangun dari lingkaran ini dapat mengikis legitimasi moral Gibran di mata sebagian publik. Di sisi lain, isu ini muncul pada awal masa pemerintahan Prabowo Subianto, periode yang biasanya disebut sebagai honeymoon phase, ketika konsolidasi narasi sangat penting untuk mengamankan dukungan politik.
Distorsi seperti ini “sedikit-banyak” dapat menggeser fokus media dari agenda pemerintahan ke krisis internal yang berpotensi dimanfaatkan oposisi atau faksi lain dalam koalisi.
Dari sudut pandang strategi, kemunculan isu ini tepat dibaca melalui lensa stratagem ke-13 dari 36 Stratagems, yaitu “mengguncang pohon untuk membuat ular keluar”.
Tujuannya mungkin bukan langsung menjatuhkan Gibran, melainkan menguji siapa yang akan membela, siapa yang diam, dan siapa yang ikut menekan.
Dalam politik Indonesia, serangan simbolik seperti ini sering digunakan untuk mengukur kekuatan pertahanan lawan, mengidentifikasi celah, dan menyiapkan langkah berikutnya ketika target menunjukkan kelemahan. Artinya, isu ini bisa menjadi ujian awal bagi daya tahan politik Gibran sekaligus tes kohesi internal pemerintahan Prabowo.
Kesimpulannya, timbul-tenggelam isu pemakzulan Gibran yang diangkat oleh forum purnawirawan TNI di bawah pimpinan Fachrul Razi adalah fenomena politik yang sarat simbol dan momentum.
Hal itu kiranya bukan sekadar wacana moral, melainkan arena pertarungan persepsi dan kepentingan yang berlapis. Dalam kerangka teori elite, agenda setting, dan proxy politics, isu ini dapat dibaca sebagai gerakan uji kekuatan, langkah awal untuk mengukur daya tahan politik Gibran, sekaligus kesempatan untuk memetakan konfigurasi kawan dan lawan di dalam maupun di luar pemerintahan.
Jika tidak diantisipasi dengan strategi komunikasi dan konsolidasi yang tepat, isu ini berpotensi menjadi bom waktu yang mengganggu hubungan Presiden dan Wakil Presiden, memecah kohesi koalisi, dan membuka ruang bagi aktor lain untuk mengatur ulang peta kekuasaan nasional. (J61)
