Tingginya elektabilitas PDI Perjuangan diyakini tidak bergantung pada popularitas Jokowi. Benarkah begitu? Lalu apa kekuatan partai moncong putih ini?
PinterPolitik.com
“Negarawan akan mengatakan apa yang benar walau membuatnya tidak populer. Politisi akan mengatakan apa yang populer, walau itu tidak benar.” ~ Anonymous
[dropcap]B[/dropcap]eberapa survei yang dilakukan sejumlah lembaga akhir-akhir ini, memperlihatkan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berada diurutan teratas dari segi elektabilitas.
Dengan rata-rata perolehan 20 hingga 35 persen, PDIP melambung jauh meninggalkan partai politik (parpol) lainnya, seperti Gerindra yang berada di posisi kedua dan Golkar di tempat ketiga.
Tingginya elektabilitas partai banteng moncong putih ini, menurut beberapa pengamat tak lepas dari konsistensi PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dan pendukung pemerintah.
Apalagi dalam survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) mengatakan, peringkat PDIP naik setelah hubungan antara Megawati Soekarnoputri dan Jokowi mulai terlihat kembali membaik belakangan ini.
Sebelumnya, elektabilitas PDIP memang sempat menurun, terutama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu. Kekalahan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta dan Banten, juga dialami di beberapa wilayah lainnya.
Survei SMRC: Kinerja Jokowi Turut Dongkrak Elektabilitas PDIP – Okezone https://t.co/On1vOltPgR
— Jokowi Presiden Kita (@JKWPresidenKita) October 9, 2017
Namun Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyangkal pendapat ini, ia mengatakan kalau hasil elektabilitas bukanlah patokan bagi partainya untuk memenangkan pertarungan di Pilkada.
Hasto juga yakin kalau tingginya elektabilitas PDIP saat ini tidak tergantung pada sosok Jokowi dan predikat partai pendukung pemerintah. Karena kadang, hasil survei dengan kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai.
Sepertinya, PDIP sudah mengambil banyak pelajaran dari kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena walaupun dari survei elektabilitas dan kepuasan kinerjanya tinggi, buktinya Ahok tetap mengalami kekalahan di Jakarta.
Apakah ‘Ahok Efek’ ini juga yang membuat PDIP enggan ikut mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi? Sebagai partai pengusung dan pendukung pemerintah, sikapnya tentu menyimpan banyak pertanyaan.
Bila benar PDIP tidak terpengaruh dengan popularitas Jokowi, apa mungkin mereka akan mengusung calon lain di 2019 nanti? Apa saja rahasia kekuatan Partai Merah ini sehingga begitu percaya diri kalau keterpilihan mereka memang tinggi?
Menakar Kekuatan Jokowi
“Jangan mengikuti keramaian, biarkan keramaian mengikutimu.” ~ Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris
Setelah tiga tahun berkuasa, sepertinya Jokowi kini bukan lagi Jokowi yang dulu. Pertama kali menjabat sebagai presiden, ia banyak mengalami benturan dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya.
Kini, Jokowi bisa sedikit bernapas lega. Meskipun kekuatan dan dukungan pada oposisi saat ini terbilang cukup kuat, namun ia sudah mempersiapkan berbagai manuver dan pengaman menuju 2019 nanti.
Tak banyak yang menyangka kalau Jokowi mampu mematahkan sebutan sebagai presiden kedua terlemah Indonesia. Dengan kelihaiannya, Jokowi terbukti mampu membuat manuver politik yang jitu.
Hasil Survei PolMark 44,3 Persen Ingin Jokowi Kembali Jadi Presiden https://t.co/T9Wjt5jwhK lewat @tribunnews
— Van Dannoe.dst (@dans_dst) October 23, 2017
Terutama, saat mampu menggulingkan Koalisi Merah Putih di DPR yang awalnya berambisi mengacaukan pemerintahan. Berbaliknya Golkar dan PPP ke kubu pemerintah, menjadikan pemerintah kuat di lingkup legislatif.
Dalam pemerintahan, Jokowi juga mampu membenamkan kekuatannya di sektor-sektor vital, seperti infrastruktur, BUMN, dan perekonomian. Melalui berbagai kebijakan populis, terutama di luar Jawa, Jokowi mendulang simpatisan tak sedikit.
Permasalahannya hanya satu, Jokowi dinilai masih bergantung pada PDIP. Jokowi yang dianggap PDIP hanyalah seorang kader, mau tidak mau harus tetap tunduk pada titah Megawati Soekarnoputri.
Namun bila ia ingin mengganti kendaraannya, partai manakah yang bisa memberinya dukungan suara cukup signifikan. Mengingat tingkat elektabilitasnya yang tergolong lemah, karena angkanya masih di bawah 50 persen?
Menakar Kekuatan PDI Perjuangan
“Moralitas partai politik harus tumbuh melalui kesadaran dan partisipasi para pemilihnya.” ~ Eleanor Roosevelt
Sejauh ini ada empat lembaga survei yang menyatakan kalau posisi PDIP berada di posisi puncak elektabilitas partai. Mengagetkannya, PolMark besutan Eep Saefullah Fatah juga memperlihatkan kondisi sama.
Lembaga survei yang pada Pilkada DKI berhasil mendepak pertahana melalui kelihaian bermain SARA bagi kemenangan oposisi ini, memberikan nilai 19,9 persen bagi PDIP. Sedikit lebih tinggi dari partai dukungannya, Gerindra yang diberi nilai 19,1 persen.
Sementara pada lembaga penelitian pro pemerintah, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), PDIP didapuk dengan nilai cukup tinggi yaitu 34,6 persen. Sementara Gerindra di posisi kedua dengan jumlah 17,3 persen.
Pada lembaga survei pro PDIP, SMRC memberi nilai elektabilitas 21,7 persen dan hanya 9 persen saja untuk Gerindra. Namun hasil survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, menengahinya dengan memberi nilai 19,24 persen untuk PDIP, Golkar di kursi kedua dengan 15,03 persen, disusul Gerindra yang meraih 11,75 persen.
Seperti yang telah disampaikan Hasto, nilai elektabilitas ini tidak akan ada artinya bila tidak diimbangi dengan fakta sesungguhnya di lapangan. Walau di Pilkada 2017 lalu, PDIP sempat keok di beberapa wilayah, namun ternyata masih bisa dibilang cukup kuat.
Saat ini, PDIP masih punya ‘senjata’ berupa kepala daerah yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bayangkan saja, dari sekitar 524 kepala daerah di Indonesia, 117 orang merupakan kader PDIP. Baik yang menjabat sebagai gubernur, walikota, bupati, maupun ketua DPRD.
Strategi Mempertahankan Kekuatan
“Seluruh kekuatan politik adalah kepercayaan.” ~ Charles James Fox, politisi Inggris
Pada Pilkada 2017 lalu, kekalahan PDIP di DKI Jakarta dan Banten mendapatkan sorotan besar dari masyarakat, terutama lawan-lawan politiknya. Namun secara statistik, dari 101 provinsi yang menggelar Pilkada, PDIP masih menang di 57 daerah.
Namun bukan berarti Megawati bisa tenang-tenang saja, sebab pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 sudah semakin dekat. Tahun depan, ada sekitar 171 Pilkada dan 17 Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang meliputi lebih dari setengah pemilih Indonesia.
PDIP tentu berupaya mempertahankan kemenangan di daerah-daerah yang merupakan basis mereka, dan berupaya merebut kemenangan di daerah strategis. Karena itu, belakangan PDIP terlihat sibuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kadernya di daerah-daerah.
Belajar dari kegagalan di Pilkada DKI, Megawati mewajibkan para kadernya untuk ‘kembali ke sekolah’ melalui sekolah kepala daerah partai tersebut. Tak tanggung-tanggung, Megawati bahkan mengundang pendiri MarkPlus, Hermawan Kertajaya.
Melalui begawan marketing tersebut, para kader tidak hanya diajari cara mengetahui keinginan masyarakat. Tapi juga cara membangun citra diri di mata masyarakat, seperti yang pernah dilakukan Jokowi ketika bertarung sebagai calon Gubernur dan Presiden.
Bekerjasama dengan 13 lembaga survei, PDIP juga berupaya menjaring bakal calon yang akan mereka usung di berbagai daerah. Belajar dari kasus Ahok sebelumnya, PDIP kini tak hanya mencari calon yang kuat elektabilitasnya, tapi juga memiliki visi misi yang sesuai dengan partai.
Di sini terlihat, bagaimana PDIP memahami kalau elektabilitas bakal calon bukan segalanya. Terbukti pada kasus Ahok, tanpa adanya faktor penerimaan atau ekseptabilitas calon dengan kader di wilayah pemilihannya, mesin politik partai tidak akan bekerja maksimal.
Bisa jadi, pertimbangan ini yang menyebabkan Ridwan Kamil enggan diusung pada Pilgub Jabar. Lalu bagaimana dengan Jokowi? Bila PDIP benar-benar sudah belajar dari kasus Ahok, bisa jadi keengganan PDIP untuk segera mendeklarasikan diri mengusung Jokowi pada 2019 nanti, juga atas pertimbangan ekseptabilitas.
Kekuatan elektabilitas dan kepuasan kinerja Jokowi memang dapat dianggap angin oleh PDIP. Namun kekuatannya di empat sektor domestik, seperti BUMN, para konglomerat, dan militer saat ini, mau tidak mau akan menjadi ancaman bagi PDIP untuk mendapatkan ‘nilai tawar’.
Di sisi lain, PDIP pun masih belum dapat menjauh dari Jokowi dan berjudi dengan alternatif calon presiden lain. Bahkan Gatot Nurmantyo yang sempat digadang-gadang masyarakat pun, elektabilitasnya masih belum seberapa dibanding Jokowi.
Hasil Pilkada 2018 mendatang, bisa jadi akan menjadi penentu apakah kekuatan PDIP semakin menguat atau melemah. Bila menguat, maka ini menjadi PR bagi Jokowi untuk mempertimbangkan posisinya. Dan bila PDIP mengalami banyak kekalahan, bisa jadi merekalah yang harus lebih merapatkan diri pada Jokowi. (R24)
