HomeHeadlineRahasia Besar Presidential Club Prabowo?

Rahasia Besar Presidential Club Prabowo?

Kecil Besar

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto disebut menggagas wadah komunikasi presiden terdahulu dengan tajuk “Presidential Club”. Kendati menuai kontra karena dianggap elitis dan hanya gimik semata, wadah itu disebut sebagai aktualisasi simbol persatuan dan keberlanjutan. Saat ditelaah, kiranya memang terdapat skenario tertentu yang eksis di balik kemunculan wacana tersebut.


PinterPolitik.com

Jika benar-benar terwujud, Presidential Club inisiasi Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto kiranya tak hanya menjadi aktualisasi simbol pemersatu dan keberlanjutan, tetapi turut menjadi instrumen politik tertentu.

Adalah Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, yang pertama kali membahas mengenai “klub kepresidenan” itu dalam wawancara virtual dengan Kompas TV pada 29 April lalu.

Saat dikonfirmasi ulang, Dahnil menyanggah bahwa klub tersebut akan dilembagakan secara formal. Menurutnya, frasa klub itu hanya sebagai istilah pertemuan informal rutin RI-1 dengan presiden pendahulu yang merujuk pada The President’s Club di Amerika Serikat (AS).

Setelah ramai menuai respons dari berbagai elite politik maupun analis sebagai apa yang disebut sebagai efek trial balloon, sambutan positif yang hadir kiranya akan membuat peluang pelembagaan “klub” itu secara formal tak tertutup sama sekali ke depan.

Terlebih, jika resistensi dari kubu PDIP mengenai segala hal terkait Prabowo-Gibran mereda, dan Megawati Soekarnoputri berkenan untuk bergabung.

Di titik ini, skenario tertentu agaknya memang dapat dimaknai dari wacana dan implementasi Presidential Club Prabowo untuk menopang kekuasaannya kelak. Mengapa demikian?

Prabowo Tiru Julius Caesar?

Di ranah teoretis, teori realpolitik kiranya dapat digunakan untuk memahami gagasan atau wacana Presidential Club Prabowo.

Realpolitik pertama kali dicetuskan oleh Ludwig von Rochau dalam bukunya yang berjudul Grundsätze der Realpolitik. Dijelaskan bahwa, keputusan-keputusan politik diambil berdasarkan realita keadaan dan kebutuhan yang terjadi, bukan didasarkan pada ideologi semata.

Baca juga :  Obat Bius Termurah

Idealisme abadi disebut tak pernah eksis dalam politik, hanya kepentingan. Tokoh-tokoh yang semula berseberangan, kapanpun dapat menjadi kawan karena kepentingan yang sama.

Konsepsi ini lah yang menjelaskan fenomena di balik Presidential Club Prabowo. Mengingat, penyatuan para presiden terdahulu dalam satu forum bukanlah hal mudah dengan perbedaan kepentingan dan relasi spesifik di antara masing-masing di masa terdahulu.

Praktik dari realpolitik dan penyatuan kekuatan ini sendiri dapat dilacak serta berkaca pada era Yunani kuno.

Negara-kota Athena di bawah kepemimpinan Pericles memberikan contoh penting saat menerapkan kebijakan yang mempromosikan kepentingan Athena sebagai kekuatan dominan di dunia Yunani. Yakni dengan memprioritaskan keamanan kota, kemakmuran ekonomi, dan kemajuan budaya.

Kebijakannya, seperti memperluas kekuatan angkatan laut Athena dan membangun Akropolis Athena, dirancang untuk meningkatkan kekuatan politik dan militer Athena sekaligus memperkuat identitas budaya dan sipilnya.

Dalam prosesnya, Pericles menghimpun semua kekuatan, baik sekutu maupun eks rivalnya.

Demikian pula, di Roma kuno, negarawan dan jenderal Julius Caesar menggunakan pendekatan realpolitik untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan memperluas pengaruh Roma.

Melalui kombinasi penaklukan militer, aliansi politik, dan reformasi populis, Caesar berupaya memperkuat posisi Roma di dunia Mediterania dan mengamankan supremasi politiknya sendiri.

Baik Pericles maupun Caesar memprioritaskan kepentingan negara masing-masing sambil memanfaatkan manuver politik dan taktik pragmatis untuk mencapai tujuan mereka, yang menunjukkan prinsip-prinsip realpolitik dalam tindakan.

Lalu, bagaimana proyeksi, pengaruh, serta probabilitas politik andai Presidential Club berhasil terwujud?

sby nothings wrong with jokowi 01

Prabowo Terkuat Sepanjang Masa?

Jika memang bertujuan sebagai wadah persatuan dan keberlanjutan, Presidential Club kiranya akan tetap berjalan dengan atau tanpa Presiden ke-5 RI Megawati.

Kendati belum meresponsnya secara langsung, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan jika hanya sebatas pencitraan dan gimik, putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno itu dinilai tidak akan tertarik.

Baca juga :  Gas, Rem, dan Harga Kekuasaan

Namun, konsolidasi yang terus berjalan jika Presidential Club terlaksana dan berdampak positif, baik secara ideal maupun politis, bisa saja akan mengubah ketidaktertarikan itu.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan besar akan menyambut baik klub kepresidenan kiranya akan menciptakan tekanan tak terlihat bagi Megawati jika tak ikut join.

Presidential Club, kiranya akan menciptakan invisible pressure atau “tekanan tak terlihat” sebagai strategi politik, yang mengacu pada pengaruh halus dan tidak langsung dan diberikan pada individu atau kelompok untuk menyelaraskan diri dengan agenda atau ideologi tertentu tanpa paksaan maupun instruksi eksplisit.

Andai terwujud dan memiliki implikasi positif, dalam kelangsungannya, Presidential Club akan memberikan tekanan itu melalui sejumlah cara, antara lain social influence atau pengaruh sosial, norma dan ekspektasi, tekanan institusional, hingga narasi media.

Di samping proyeksi ideal pemersatu dan keberlanjutan, Presidential Club juga kiranya dapat menjadi instrumen politik untuk meluluhkan skenario “penyeimbang pemerintah” dengan merangkul pucuk pimpinan dan sosok berpengaruh, dalam hal ini seorang mantan presiden dengan pengaruh politik signifikan.

Jika berhasil dan menyatukan tiga presiden terdahulu, tak berlebihan kiranya untuk menyematkan predikat sebagai presiden dan aktor politik terkuat sepanjang sejarah Indonesia kepada Prabowo Subianto.

Bagaimanapun, menarik untuk menantikan kelanjutan skenario Presidential Club ini, utamanya yang memang berdampak konkret bagi kebaikan bersama dan bukan sebagai ajang konsolidasi yang bermotif kepentingan politik semata. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.