HomeHeadlineQatar, Pemimpin Baru Negara Arab?

Qatar, Pemimpin Baru Negara Arab?

Kecil Besar

Peran Qatar dalam kawasan Timur Tengah (Timteng) tampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata. Negara ini kini menjadi salah satu negara Arab yang menjadi pemain utama di Timteng lewat berbagai perannya dalam menyelesaikan konflik di kawasan, termasuk dalam konflik, termasuk dalam konflik terbaru Israel-Hamas. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Qatar semakin menancapkan pengaruhnya untuk jadi penengah di kawasan Timur Tengah (Timteng), utamanya setelah berhasil menjadi penengah negosiasi gencatan senjata Israel dan Hamas. Sekarang, negara tersebut dianggap sebagai calon pemimpin dunia Arab.

Hal ini berkat beberapa hal, yakni hubungan dekat mereka dengan Amerika Serikat (AS), komunikasi dengan Israel sejak 1995, dan dukungan dana terhadap Gaza sebesar US$1 miliar sejak 2014.

Qatar juga punya posisi unik secara diplomasi untuk meredakan kebuntuan dalam pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang juga melibatkan mediator AS dan Mesir.

Sebelumnya, perundingan gencatan senjata di antara Israel dan Hamas hampir gagal setelah Hamas menuduh Israel gagal memenuhi kesepakatan sebelum Qatar ikut campur demi mencegah semuanya berantakan.

infografis bukan hamas tapi seluruh palestina

Kunjungan publik pejabat Qatar ke Israel untuk melakukan negosiasi gencatan senjata menjadi momen bersejarah kedua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik ini.

Pada 9 November, pejabat AS bertemu dengan pemimpin Qatar dan kepala intelijen Israel Mossad untuk membahas kesepakatan dengan Hamas.

Ini juga seakan menekankan pengaruh besar negara kecil di Timteng yang super kaya itu untuk menyelesaikan konflik negara-negara Timteng.

Keterlibatan Qatar dalam perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pun kemudian membuahkan hasil, kedua belah pihak pun menyetujui adanya gencatan senjata sementara.

Peran serta Qatar dalam menunjukkan kekuatan diplomatiknya untuk menyelesaikan konflik di kawasan bukan terkait konflik antara Israel dan Hamas saja.

Sebelumnya, Qatar juga pernah menjadi pemain utama negara-negara Arab dalam koalisi pimpinan NATO di Libya pada 2011 lalu dan memainkan peran penting dalam usaha mengatasi konflik kawasan.

Hal ini menujukkan jika Qatar menjadi negara yang patut diperhitungkan kekuatannya di kawasan Timteng. Terutama, kekuatan negosiasi dan diplomatiknya.

Lantas, mengapa Qatar kini menjadi salah satu negara yang cukup berpengaruh di kawasan?

Faktor Kedekatan dengan AS?

Qatar memainkan peran signifikan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas meskipun tanpa memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?

Kunci dari keberhasilan Qatar dalam mediasi ini dapat dipahami melalui prisma teori geopolitik yang melibatkan dinamika regional dan hubungan internasional yang rumit.

Kebijakan luar negeri Qatar yang proaktif dan jaringan hubungan yang kuat telah memungkinkannya untuk berperan dalam menengahi konflik yang kompleks di kawasan.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, Qatar memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan stabilitas di kawasan tersebut.

Ini tercermin dari kedekatan Qatar dengan AS yang telah menjadi mitra strategis dalam berbagai bidang, termasuk keamanan. Kehadiran pangkalan militer AS Al Udeid di Qatar memiliki dampak besar dalam hubungan kedua negara.

Pangkalan militer AS terbesar di Timteng ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memberikan Qatar akses ke informasi strategis dan keamanan regional.

Selain itu, eksistensinya memberi Qatar legitimasi dalam peran mediasinya, memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam politik regional.

Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada konsep interdependence atau adanya saling ketergantungan dalam sebuah hubungan antar negara.

Interdependensi adalah fenomena di mana tindakan atau keputusan satu negara memiliki dampak signifikan pada negara-negara lainnya.

Mereka juga menyoroti bahwa dalam situasi interdependensi yang tinggi, negara-negara cenderung mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka terhadap negara lain, sehingga mendorong adanya kerjasama dan ketergantungan.

Hal ini terlihat dari hubungan AS dan Qatar, mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya pangkalan militer AS di Qatar. Seperti yang diketahui, negeri Paman Sam pastinya mendapatkan keuntungan dengan adanya pangkalan mereka di Qatar.

Sementara itu, Qatar sendiri mendapatkan keuntungan karena hal itu akan berpengaruh terhadap daya tawar mereka di kawasan.

Oleh karena itu, selain faktor kekuatan diplomasi dan negosiasi, kedekatan mereka dengan AS membuat akhirnya menjadi negara yang diperhitungkan di Timteng.

Di masa depan, Qatar kemungkinan akan terus memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian konflik di Timteng, dan hubungan kuatnya dengan AS akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam geopolitiknya.

perang israel palestina untungkan amerika

Diterima Semua Pihak

Banyak negara di dunia mendambakan peran mereka sebagai juru damai sebuah konflik untuk dapat mempertegas pengaruhnya dalam politik internasional.

Baca juga :  Judol Bocor dari Genggaman

Sejauh ini, negara Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani itu berhasil menjadi negara yang dapat memainkan peran itu dengan cukup baik.

Sebelum sukses menjadi negosiator gencatan senjata Israel dan Hamas, Qatar telah sukses dalam berbagai diplomasi internasional. Salah satunya, pada tahun 2020 lalu, Qatar sukses menjadi penengah antara AS dan Taliban di Afghanistan.

Munculnya Qatar sebagai negara yang menjadi negosiator dalam beberapa konflik menjadi sebuah anomali dalam politik internasional. Selama ini, banyak yang memandang hanya negara dengan kekuatan besar saja yang bisa mempengaruhi keputusan masalah global.

Namun, dengan hadirnya Qatar seolah membuktikan negara yang tidak memiliki hard power pun memiliki kapasitas dan sama efektifnya dengan negara besar dalam politik internasional.

Padahal, pada era tahun 1990-an, Qatar masih berada dibawah bayang-bayang Arab Saudi. Tapi, sejak awal abad ke-21, Qatar mulai aktif dalam keterlibatan internasional agar membuat mereka tidak bergantung lagi pada Arab Saudi.

Jika dilihat berbagai konflik yang difasilitasi Qatar, terlihat jika mereka dapat diterima segala pihak. Bahkan, termasuk Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka.

Hal itu adalah buah dari sikap netral Qatar yang konsisten. Bagaimana tidak, Qatar bisa menampung tokoh-tokoh politik yang membuat kebanyakan negara-negara Arab alergi, tapi juga disisi lain menjadi pangkalan militer AS.

Seperti ketika tokoh pimpinan Hamas yang terusir dari Suriah pada 2012 lalu setelah menentang pemerintahan Bashar Al Assad, Qatar bersedia menampung mereka di negaranya.

Selain sikap netralnya, Qatar juga tak segan berkomitmen membantu secara finansial pasca konflik. Sejatinya, hal itu yang membuat pihak-pihak yang berkonflik bersedia menerima mereka sebagai fasilitator damai.

Melihat hal itu, Qatar seakan “mengajarkan” dunia internasional untuk menjadi mediator konflik yang efektif dengan modal netralitas dan kesanggupan membantu secara finansial pihak-pihak yang berkonflik.

Tanpa kedua hal itu, kiranya akan sulit bagi negara manapun untuk menjadi mediator konflik internasional dan menyaingi kemampuan Qatar dalam diplomasi dan negosiasi di kancah perpolitikan internasional. Menarik bukan? (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?