HomeNalar PolitikPunya Kominfo, Nasdem 3 Besar di 2024?

Punya Kominfo, Nasdem 3 Besar di 2024?

Pertarungan antara PDIP dan Nasdem diprediksi akan makin menajam jelang Pilpres 2024. Selain benturan kepentingan terkait tokoh yang kemungkinan besar akan didorong sebagai kandidat dalam kontestasi elektoral tersebut, persaingan PDIP vs Nasdem sangat mungkin akan melibatkan strategi, termasuk juga di level intelijen. Ini karena baik PDIP maupun Nasdem sama-sama punya “tangan” di lembaga yang bisa membantu mereka untuk mewujudkan mimpi mereka: PDIP kembali menjadi partai berkuasa, dan Nasdem masuk menjadi salah satu partai di 3 besar teratas.


PinterPolitik.com

“Supreme excellence consists of breaking the enemy’s resistance without fighting.”

::Sun Tzu dalam The Art of War::

Drama menuju Pilpres 2024 diprediksi akan makin memanas dalam waktu-waktu mendatang. Ini setidaknya karena dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, partai-partai politik harus mendaftarkan kandidat yang akan mereka usung untuk gelaran kontestasi elektoral tersebut. Selain itu, partai-partai politik juga harus mulai menghitung-hitung peluang pembentukan koalisi yang paling menguntungkan untuk mereka.

Konteks ini mau tidak mau pada akhirnya akan melibatkan strategi dan manuver-manuver taktis yang dilakukan oleh partai-partai politik tersebut. Pada titik inilah, operasi intelijen di level partai menjadi narasi kunci yang akan sangat menentukan arah dan langkah kemenangan parpol-parpol yang saling bersaing. Ini terkait penciptaan narasi, analisis strategi lawan, hingga pengumpulan informasi yang kesemuanya memang menjadi intisari dari operasi intelijen itu sendiri.

Nah, bicara soal operasi intelijen, nyatanya aksi yang satu ini mengalami transformasi. Kini operasi intelijen tidak lagi melulu soal aksi-aksi seperti yang ditampilkan dalam film-film, katakanlah macam di seri film James Bond.

Kepala MI6 yang merupakan badan intelijen Inggris, Richard Moore, pada 2021 lalu menyebut 3 poin penting operasi intelijen yang kini diadopsi oleh lembaga-lembaga intelijen. Pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. Yang kedua adalah quantum computing. Dan yang ketiga adalah soal digital technology. Teknologi-teknologi ini kemudian berelasi dengan pengolahan data, misalnya soal big data, analisis fenomena berbasis AI, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Menariknya, jika kita mengukur kapasitas atau kemampuan di bidang teknologi informasi, sebetulnya ada satu pos kementerian yang menarik untuk disorot, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo. Pos kementerian ini kini dipimpin oleh Johnny G. Plate yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

Konteks keberadaan Johnny dan relasinya dengan Nasdem tentu melahirkan satu pertanyaan besar soal apakah kapasitas yang dimiliki oleh Kominfo bisa menguntungkan Nasdem secara partai dan strategi pemenangannya di Pemilu 2024 mendatang. Apalagi, partai politik lain macam PDIP juga punya tangan di Badan Intelijen negara atau BIN. Ini karena Budi Gunawan yang menjadi Kepala BIN punya kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Seperti apa kedekatannya? Bisa disaksikan di video Dari Uni Soviet ke BIN: Budi Gunawan Kunci Kuat PDIP? di YouTube PinterPolitik.

Baca juga :  Israel, "Kiamat" bagi Amerika?

Balik ke topik Kominfo, pertanyaannya tentu saja adalah apakah Nasdem mampu mengkapitalisasi posisi kekuasaannya atas Kominfo untuk kepentingan Pemilu 2024?

infografis siapa emangnya menkominfo johnny plate

Melawan Status Partai Dominan

Bisa dibilang saat ini PDIP menjadi partai yang bukan hanya terbesar saja, tapi juga punya jaringan kekuasaan yang mengakar. Tidak heran, banyak pihak menyebut PDIP sebagai partai dominan atau dominant party.

Terkait status ini, para ilmuwan politik mengklasifikasikan partai dominan sebagai partai yang hampir selalu bisa memenangkan pertarungan politik, baik dalam negara dengan sistem satu partai, maupun dalam negara dengan sistem multipartai.

A.A. Ostroverkhov dalam tulisannya yang berjudul In Searching for Theory of One-Party Dominance bahkan menyebutkan bahwa partai yang menang secara berturut-turut dalam kontestasi elektoral di sebuah negara bisa dikategorikan sebagai partai dominan – beberapa sumber juga menyebutnya sebagai predominant atau hegemonic.

Jika PDIP menang lagi di Pemilu 2024, maka Indonesia memang akan bergerak ke arah de facto one-party system. Ini karena bagaimanapun Pemilu dan apapun situasi yang terjadi jelang 2024 atau Pemilu-Pemilu selanjutnya, PDIP bisa dipastikan akan menang.

Contoh paling nyata bisa dilihat dari kasus-kasus korupsi yang menimpa kader PDIP, yang nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap penurunan citra partai. Korupsi yang menimpa Juliari Batubara yang merupakan Bendahara Umum PDIP dan kala itu berstatus sebagai Menteri Sosial misalnya, tidak sedikit pun mempengaruhi citra PDIP di tengah masyarakat.

Ini berbeda dengan kasus yang terjadi pada Partai Demokrat yang setelah kader-kadernya terjerat korupsi, citra dan pencapaian partai biru tersebut langsung anjlok di akhir kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nah, dalam konteks Nasdem, partai yang dipimpin Surya Paloh ini memang terlihat berupaya untuk melawan status partai dominan yang sedang berusaha untuk dikuatkan oleh PDIP. Apalagi, partai seperti Golkar dan Gerindra diprediksi akan sulit muncul sebagai penguasa baru atau setidaknya menggeser dan menantang posisi PDIP dengan lebih serius.

Selain itu, Nasdem punya peluang yang besar untuk mengambil alih status penantang utama PDIP karena partai ini kuat secara finansial – bagian ini akan kita bahas di tulisan berikutnya. Intinya, dari fenomena Nasdem yang membayar dana kampanye caleg-caleg-nya dan tidak meminta mahar, jelas menunjukkan partai ini punya mesin finansial yang kuat. Belum lagi soal kantor baru Nasdem – Nasdem Tower – yang bisa dibilang menjadi kantor pusat parpol paling megah di Indonesia. Nasdem Tower bisa jadi simbol kekuatan finansial partai biru itu.

Baca juga :  Jebakan di Balik Upaya Prabowo Tambah Kursi Menteri Jadi 40

Dengan demikian, kekuasaan Nasdem atas Kominfo bisa menjadi modal yang penting. Kominfo bisa  menentukan operasi pengumpulan informasi di Pilpres, yang mana ini bisa menjadi bagian dari strategi intelijen partai. Kita tahu Kominfo misalnya, punya alat crawling yang sudah beroperasi sejak tahun 2018, yang bekerja dengan memasukkan kata kunci.

Selama ini alat crawling ini digunakan untuk menyaring situs porno dan judi. Namun, dengan cara kerja yang demikian, alat ini sangat mungkin bisa digunakan untuk membaca sentimen masyarakat yang bisa digunakan sebagai basis strategis politik partai. Ujung akhirnya adalah operasi intelijen partai – misalnya cipta kondisi dan yang sejenisnya – bisa terlaksana, sehingga strategi pemenangan partai menjadi lebih terarah.

pdip dari misiku hingga mardani ed.

Posisi pengumpulan informasi dengan menggunakan AI dan teknologi informasi ini pernah disinggung oleh Amy Zeagart dari Stanford University yang selama bertahun-tahun meneliti soal interplay antara teknologi baru dengan operasi inteligen. Ia menyebutkan bahwa jika lembaga intelijen atau entitas yang melaksanakan operasi intelijen tak menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, maka mereka akan tertinggal.

Dengan demikian, bisa dipastikan Kominfo bisa menjadi kunci bagi Nasdem di 2024 jika mampu dikapitalisasi untuk strategi pemenangan partai.

Nasdem 3 Besar di 2024

Bicara soal partai dominan dalam kasus PDIP, sebetulnya bukanlah hal yang aneh. Di Malaysia pernah ada UMNO yang begitu dominan yang kemudian melahirkan narasi soal kemungkinan menjadi one-party state. Kondisi ini tentu menjadi fokus partai-partai politik lain untuk setidaknya mencegah kondisi serupa terjadi di Indonesia.

Nasdem sepertinya melihat fenomena ini dan berusaha mengambil ceruk untuk menantang status quo PDIP dalam 2 periode kekuasaan Jokowi. Jika berhasil membentuk koalisi yang mendukung calon yang kuat dan potensial – katakanlah macam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – bisa dipastikan suara Nasdem akan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu.

Bukan tidak mungkin Nasdem bisa masuk ke 3 besar parpol dengan suara terbanyak pada Pemilu mendatang. Ini karena hampir semua faktor yang dibutuhkan untuk menapak ke status “partai besar” bisa dimiliki oleh nasdem.

Peluang paling besar adalah menggeser pemilih dari Golkar yang secara karakteristik cukup mirip dengan Nasdem. Dengan mesin finansial yang kuat, operasi intelijen yang efektif, strategi politik yang tepat, kandidat yang tepat untuk diusung, dan tentu saja pembacaan peta politik yang jeli, maka Nasdem besar kemungkinan akan masuk 3 besar.

Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada dinamika politik yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Yang jelas, posisi di Kominfo bisa akan strategis bagi partai biru ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

Netanyahu Tidak Ingin Perang Berakhir, Ini Alasannya 

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu belum tunjukkan niatan untuk mengurangi agresi militernya di Palestina. Mungkinkah lantas Netanyahu tidak ingin kekerasan yang terjadi tidak berakhir? 

More Stories

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.