Belakangan ini, narasi positif mengiringi langkah kader PDIP Puan Maharani jelang semakin dekatnya penentuan sosok calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Lalu, mengapa Puan tetap mendapat narasi itu meski jamak dianggap tak sesuai realitas?
Secara perlahan, nama Ketua DPR RI yang juga kader PDIP Puan Maharani dinaungi atmosfer positif seiring dengan semakin dekatnya penentuan sosok calon presiden (capres) di kontestasi elektoral 2024.
Narasi baik datang, misalnya, dari pendiri lembaga KedaiKopi Hendri Satrio. Hensat, sapaan karibnya, menilai jejak karier politik Puan cukup baik selama ini. Hal itu dinilai telah dimulai sejak menjadi “anggota biasa” PDIP, menjadi ketua fraksi di parlemen, dipercaya sebagai menteri koordinator (menko), hingga menjabat Ketua DPR saat ini.
Oleh karena itu, sosok anak kandung Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai menjadi yang paling rasional maju sebagai capres. Hal itu, menurut Hensat, diperkuat dengan upaya PDIP mencatatkan Puan dalam sejarah sebagai penerus trah Soekarno.
Tidak hanya itu, impresi positif juga muncul dari analis politik Bambang Haryanto yang menilai Puan telah memeragakan kepemimpinan merakyat. Bambang mengatakan hal itu mengacu pada safari Puan keliling Indonesia dengan mengunjungi para petani, nelayan, hingga pedagang pasar beberapa waktu belakangan.
Bambang juga menyebutkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai indikator yang berhasil dieksekusi Puan setelah mandek sekian lama.
Selaras dengan Hensat, Puan dinilai juga layak untuk naik kelas ke kepemimpinan nasional sebagai seorang presiden.
Satu analisis lain turut hadir dari pengamatan di linimasa yang dipaparkan pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi. Puan menjadi tokoh politik yang dibicarakan dengan nada positif tertinggi (89 persen) dalam pemberitaan dan perbincangan media online serta media sosial sejak 11 sampai 17 Juli 2022.
Aspek rinci temuan tersebut adalah keunggulan Puan dalam inisiasi anjuran untuk mengatasi kenaikan harga dengan memperbaiki tata kelola komoditas pangan. Puan juga disebut cukup banyak dibicarakan menjadi sosok yang layak maju sebagai capres lantaran didukung struktur politik solid.
Akan tetapi, respons yang berseberangan dengan narasi tersebut turut eksis. Nada positif itu dianggap hanya bentuk sarkasme atas nihilnya prestasi Puan secara konkret yang terasa bagi masyarakat selama ini.
Tidak sedikit pula yang menyebut konstruksi kesan positif terhadap Puan hanya merupakan kosmetik untuk memuluskan langkah pencapresan dirinya.
Mengacu pada intrik tersebut, satu pertanyaan kemudian muncul, mengapa narasi positif kepada Puan mengemuka? Benarkah itu hanya demi melancarkan dukungan sebagai capres PDIP?
Pujian Mematikan?
Satu kemungkinan pertama mengapa impresi positif muncul terhadap Puan kiranya adalah ambisi PDIP itu sendiri.
Selagi masih ada waktu sebelum ketuk palu sosok capres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Puan tampaknya akan terus dinarasikan positif oleh PDIP – baik secara langsung maupun tidak langsung – sebagai sosok paling tepat sebagai penerus Joko Widodo (Jokowi), plus trah Soekarno.
Itu bisa dimaknai dari perspektif Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul State-Building: Governance and World Order in the 21st Century.
Ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS) itu mengutip konsep satisficing dari Herbert Simon dalam Administrative Behavior, dan menegaskan bahwa tiap-tiap individu dalam organisasi mempunyai rasionalitas yang terbatas.
Singkatnya, apa yang dipahami sebagai “kebenaran” oleh organisasi, belum tentu selaras sebagai “kebenaran” oleh individu dalam organisasi.
Rasionalitas individu berupa asumsi bahwa elektabilitas Puan yang stagnan di papan bawah, ditambah dengan pesimisme yang tampak menggelayutinya apabila bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres), tidak lantas serupa dengan rasionalitas PDIP yang memiliki ekspektasi lain terhadap cucu Proklamator itu.
Sekali lagi, trah Soekarno yang dianggap sebagai identitas inheren partai banteng bisa saja menjadikan Puan sebagai harapan pamungkas di saat regenerasi PDIP dari Megawati dapat dipastikan akan terjadi cepat atau lambat.
Tapi, selain kemungkinan itu, gelombang narasi positif yang ada boleh jadi ditunggangi pula oleh rival politik Puan dan PDIP, terutama sebagai upaya untuk menjerumuskan. Mengapa demikian?
Jonathan W. Kunstman dalam Poisoned Praise menguak karakteristik narsistik pemimpin terhadap pujian dan motif dalam menghadapi sanjungan.
Menurut analisisnya, terdapat pemimpin yang tak terpengaruh atas sebuah pujian, namun jamak pula pemimpin yang justru terbuai, padahal pujian tersebut dimaksudkan untuk menjerumuskannya atau berlandaskan kepentingan tertentu.
Dalam naskah klasik Tiongkok yang berjudul Tiga Puluh Enam Strategi yang kerap diidentikkan dengan filosofi Sun Tzu, disebutkan pula strategi xiào lǐ cáng dāo atau pisau yang tersarung dalam senyum.
Taktik itu sendiri mengedepankan sanjungan untuk menjilat musuh hingga terlena dan menjadi lebih mudah dikalahkan, atau bahkan takluk dengan sendirinya karena sentimen positif tersebut.
Pada konteks Puan, dengan elektabilitasnya yang rendah serta kerap dinilai minim prestasi konkret, membuatnya tampak menjadi lawan empuk dalam sebuah pertarungan pilpres.
Ini tentu bisa dimanfaatkan dengan konstruksi pujian-pujian dan dibumbui dengan justifikasi lainnya agar PDIP benar-benar mengusung Puan sebagai capres di Pemilu 2024 nantinya.
Selain dua kemungkinan tersebut, terdapat satu lagi alasan mengapa nada positif terhadap Puan semakin masif, yakni karena PDIP kemungkinan justru ingin menjerumuskan Puan. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Inisiasi Kubu Anti-Trah?
Adanya respons berkebalikan dengan narasi positif yang coba dibangun terhadap Puan tampaknya menguak probabilitas taktik oportunisme dan “penjerumusan” yang dilakukan sendiri oleh PDIP.
Jika kemungkinan itu benar adanya, dramaturgi tampak tengah diperagakan PDIP untuk tidak menjatuhkan vonis lebih awal dengan menggugurkan Puan sebagai capres karena elektabilitasnya yang rendah.
Hal itu tidak lain dikarenakan sebuah organisasi dapat menganut egoisme dalam derajat tertentu. James Rachel dalam Egoism and Moral Skepticism menjelaskan fenomena tersebut sebagai egoisme etis yang memiliki makna bahwa semua tindakan, baik individu maupun kelompok, dimotivasi oleh kepentingan (self-interest).
Ketika egoisme etis muncul, etika seketika tidak berguna. Begitupun dengan altruisme yang tak menemui relevansinya, yang mana kecenderungan semacam itu acapkali lumrah dalam politik.
Dalam konteks Puan, PDIP kiranya memiliki egoisme tersendiri jika mengacu aspek historis dan riwayat tak pernah absen mengusung capres mumpuni dalam setiap edisi pilpres sejak era Reformasi.
Terlebih, jika mengacu pada Alexander Moseley dalam Political Realism dan Utopianism, praktik politik sarat dengan egoisme dan banalitas untuk mencapai kekuasaan, termasuk di dalamnya sikap oportunisme.
PDIP pun lekat dengan riwayat karakteristik itu saat drama intrik di antara sosok internal terjadi, namun pada akhirnya memilih Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2014 karena memiliki elektabilitas mentereng.
Bertolak dari sana, ada kemudian yang membaca bahwa PDIP pada akhirnya kemungkinan akan mengusung Ganjar sebagai capres, bukan Puan.
Akan tetapi, jika dinamika di atas menjadi kenyataan, hal tersebut dapat pula kiranya dimaknai lebih dalam. Yakni sebagai cara kelompok anti-trah Soekarno di internal partai untuk memberikan argumentasi bahwa PDIP tidak harus dipimpin oleh sosok berdarah Putra Sang Fajar.
Berbaliknya citra Puan di akhir skenario pencapresan 2024, tampaknya akan cukup ideal untuk menjadi rasionalisasi kubu anti-trah Soekarno.
Dengan kata lain, jika kubu tersebut eksis, terdapat hal yang lebih jauh terkait potensi perubahan identitas PDIP. Hal itu berkaca pada kemunculan kelompok non-trah yang cukup militan dalam mendukung Ganjar, sebagaimana hal serupa terjadi pada kelompok yang mendukung Jokowi.
Akan tetapi, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Satu esensi yang kiranya dapat dicermati adalah bahwa narasi positif belum cukup untuk mengalahkan reputasi positif yang dapat secara nyata dirasakan masyarakat luas dari sosok seorang pejabat publik. (J61)
