Menyebut diri partai progresif, aksi politik PSI belakangan membuat partai tersebut tidak jauh berbeda dibanding partai-partai zaman old yang sering dikritiknya. PSI bahkan terlihat semakin pragmatis secara politik. So, ini yang namanya “Poco-Poco” politik: maju syantik mundur syantik?
PinterPolitik.com
“Pragmatism has to postpone dogmatic answer, it is primarily a method of settling metaphysical disputes that otherwise might be interminable.”
:: William James (1842-1910), “Bapak Pragamatisme” ::
[dropcap]P[/dropcap]rogresif. Sebuah kata sifat yang belakangan bertebaran di mana-mana, layaknya kata kunci untuk menggambarkan kondisi yang penuh dengan gairah untuk perubahan.
Yang kita bicarakan ini adalah kata yang telah muncul untuk menggambarkan program diet vegetarian Pythagoras di tengah budaya makan daging yang tinggi di era Yunani Kuno – mungkin saat sang filsuf sedang memikirkan teorema yang fenomenal – hingga kisah progresif subsidi kesehatan yang diterapkan pemerintahan Mesir Kuno saat kata welfare state (negara kesejahteraan) masih menjadi hal yang begitu futuristik dan canggih.
Kini, kata “progresif” itu menjadi slogan kampanye politik di Indonesia. Adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan slogan “Terbuka, Progresif, Itu Kita” yang menjual identitas progresivisme itu sebagai bagian dari keresahan terhadap status quo – situasi kekinian – kondisi politik Indonesia.
Progresivisme memang secara sederhana bisa diartikan sebagai gerakan yang ingin mereformasi tatanan masyarakat yang sudah ada untuk keluar dari status quo. PSI mencoba mendayung suara di ceruk-ceruk pemilih angkatan muda yang cenderung berpikiran terbuka dan tentu saja cenderung progresif.
Namun, tak seideal diet vegetarian Pythagoras atau subsidi kesehatan Mesir Kuno, ide PSI yang tampak “sempurna” itu, belakangan mendatangkan kritik dari berbagai pihak, terutama karena aktivitas politik PSI yang dinilai berubah menjadi cenderung pragmatis.
Itu yg sedang kami lakukan di PSI. Mengisinya dg anak-anak muda idealis. Pengurus kami 70% dibawah 35 thn. Kita jg sedang membangun budaya politik transparan seperti seleksi caleg terbuka. https://t.co/e7HuZ213X0
— Tsamara Amany Alatas (@TsamaraDKI) May 8, 2018
Abdil Mughis Mudhoffir dari University of Melbourne dalam tulisannya di portal East Asia Forum misalnya, menilai gerakan politik PSI dengan slogan kebaruan politik nyatanya tidak membuat partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu berbeda dibandingkan partai-partai tua (old parties) yang selalu mereka kritik.
Tentu pertanyaannya adalah mengapa demikian?
PSI, Progresif Setengah Hati?
Berbagai forum diskusi di dunia nyata maupun dunia maya memang sering diwarnai pertanyaan terkait gerakan progresif di Indonesia. Apakah progresivisme – dalam dunia politik secara khusus – sudah benar-benar ada di negara ini?
Secara politik, aliran progresif memang diidentikkan dengan paham politik liberal dengan segala macam ide kebaruan yang ingin keluar dari status quo yang ada.
Namun, gerakan semacam ini dianggap belum mampu berkembang secara maksimal di Indonesia, katakanlah jika dibandingkan dengan pemaknaan gerakan serupa di negara-negara Eropa atau Amerika Serikat, terutama terkait isu-isu progresif macam LGBT dan gerakan kebebasan berekspresi serta – dalam konteks tertentu – juga termasuk kebebasan beragama.
Tidak dapat dipungkiri, konstruksi budaya politik sejak kekuasaan Orde Baru serta kekuatan konservatisme dalam budaya lokal dan agama memang membuat progresivisme mengalami benturan di negara ini.
Harapan akan adanya gerakan kebaruan, khususnya dalam bidang politik, memang muncul ke permukaan di awal kehadiran PSI. Sejak dideklarasikan, PSI memang membawa cita-cita perubahan – hal yang membuat partai berlogo tangan menggenggam bunga itu dianggap sebagai bagian dari gerakan kebaruan politik nasional.
Hal itulah mungkin yang membuat kata “progresif” digunakan sebagai bagian dari jargon kampanye politiknya. PSI menganggap status quo pemerintahan yang berkuasa satu dekade terakhir membuat masyarakat tidak bisa menikmati kesejahteraan secara penuh. Politik nasional juga terkungkung dalam sistem kartel partai yang membuat korupsi dengan segala macam tetek bengek persoalan yang berhubungan dengannya menjadi sulit dibendung.
Kondisi politik nasional juga disandera oleh segelintir elit politik yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol terus tergerus – demikian paparan dalam Platform Kebijakan Publik PSI. Tentu saja, jika membaca 8 platform cita-cita PSI, konsep perubahan yang diusung memang mendatangkan harapan adanya kebaruan gerakan politik yang diperjuangkan.
Lalu, bagaimana hasilnya?
Faktanya, aktivitas PSI belakangan dikritik karena bergerak keluar dari cita-cita kebaruan tersebut. Bahkan, jika berkaca dari tulisan Abdil Mughis Mudhoffir seperti disebutkan di awal, PSI menjadi partai yang semakin mirip dengan partai-partai lama.
Mudhoffir juga mengatakan bahwa cita-cita progresif PSI berubah manjadi naif, bahkan makin lama menjadi cenderung pragmatis. Jargon kampanye PSI misalnya, ingin menyasar anak-anak muda – kelompok yang disebut sebagai milenial. Namun, pada kenyataannya, partai tersebut hanya menyasar kelompok kelas menengah ke atas – demikian menurut Mudhoffir.
Sementara kelompok milenial dari kelas menengah ke bawah cenderung tidak tertarik dengan kampanye PSI, bahkan lebih mengarahkan pandangan politik kepada kelompok yang disebutnya sebagai vigilante – seringkali dalam ormas-ormas berbasis keagamaan. Kelompok-kelompok ini dianggap lebih mampu memenuhi keinginan milenial dari kelas tersebut.
Hal lain yang juga dikiritik Mudhoffir adalah dari sisi identitas “progresif” PSI. Dalam beberapa kejadian, pernyataan dan kebijakan partai tersebut justru bertentangan dengan jargonnya sendiri. Salah satunya misalnya terkait kasus pernyataan kader PSI yang mengecam peningkatan angka LGBT di Depok yang dimuat dalam sebuah pemberitaan. Walaupun telah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut, namun isu ini mendatangkan keraguan akan identitas progresif PSI.
Selain itu, PSI menyebut diri mendukung kebebasan sipil dan demokrasi, namun justru mendukung UU Ormas yang membatasi kebebasan berorganisasi dan berekspresi – walaupun dalam pembelaannya PSI beralasan dukungan yang diberikan semata karena alasan ancaman terhadap Pancasila pasca menyeruak ormas-ormas macam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hal lain yang juga disorot adalah keseriusan PSI menentang oligarki politik sebagai elit yang menguasai sistem kepartaian di Indonesia. Ada kontradiksi dengan jargon progresif mereka, mengingat partai merah ini malah menempatkan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan oligarki bisnis-politik dalam dewan penasihat partai.
Mudhoffir menunjuk tokoh macam Sunny Tanuwidjaja dan Jeffrie Geovanie yang disebut punya afiliasi dengan oligarki bisnis dan konglomerasi tertentu. Sunny misalnya pernah diberitakan Majalah Tempo sebagai penghubung antara para pengembang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Sementara, Jeffrie juga punya pertalian dengan kelompok konglomerasi tertentu.
Secara rasional, PSI memang membutuhkan dana politik untuk membesarkan partai dan menjalankan mesin partai di daerah. Namun, afiliasi dengan oligarki bisnis tertentu jelas membuat partai ini keluar dari cita-citanya sendiri, bahkan terkesan sangat pragmatis.
Hal yang serupa juga bisa terlihat dalam jargon partai bersih dan terbuka yang diusung PSI. Hingga kini, partai tersebut belum juga menerbitkan daftar donatur yang membiayainya, sebuah ironi bagi partai yang mengusung gagasan politik bersih.
Berbagai kritik tersebut membuat kemasan politik PSI yang begitu militan dikampanyekan di media sosial nyatanya tidak berdampak banyak terhadap tingkat keterpilihan partai tersebut.
Terbukti dari survei beberapa lembaga yang menyebut PSI masih tertatih, bahkan berpeluang tidak lolos ke parlemen. Survei Poltracking menunjukkan elektabilitas PSI hanya 1,1 persen, Cyrus Network memberikan angka 0,3 persen dan Litbang Kompas menyebut elektabilitas PSI lebih kecil dari 4 persen atau di bawah angka minimal parliamentary threshold.
PSI, Partai “Poco-Poco”?
Fakta-fakta tersebut membuat PSI terlihat menjadi sangat pragmatis. Identitas progresif yang idealis nyatanya harus runtuh ketika berhadapan dengan kondisi riil politik Indonesia.
Misalnya, PSI ingin menabrak kondisi politik yang dikuasai oleh elit politik-bisnis, namun jatuh dalam persekutuan dengan elit-elit itu sendiri – mungkin karena persoalan finansial. PSI ingin menjadi partai yang bersih dan terbuka, namun transparansi seolah menjadi hal yang ditabukan – mungkin juga karena persoalan finansial.
Jualan jargon progresif juga pada akhirnya harus kalah dengan ketakutan tidak mendapatkan suara karena isu macam LGBT adalah hal yang ditentang keras dalam budaya Indonesia. Pada akhirnya, PSI terlihat seperti partai yang cenderung pragmatis dan “menjual” progresivisme hanya sebagai jargon kampanye politik.
Orde baru bukanya sekarang banyak di istana presiden. Jgn bilang anti orba sementara msh di dalam barisanya. pgn instan dg membuat partai baru itu sm saja pragmatis dan tdk berorientasi pd karakter partai.
— Maryanto ghovhal (@maryantoghovhal) June 21, 2018
Ibarat tarian Poco-Poco, PSI maju satu langkah mundur dua langkah, syantik syantik – begitu kata Syahrini. PSI ingin mengubah sistem politik yang mereka sebut transaksional, koruptif, elitis dan konservatif, namun pada saat yang sama justru menjalankan aktivitas politik layaknya para old parties yang mereka kritik.
Apa yang terjadi pada PSI sesungguhnya menggambarkan konsep pragmatisme yang umum terjadi dalam politik. Konsepsi ini telah ada sejak zaman Plato, namun mendapatkan bentuknya yang lebih jelas sejak tahun 1870 di Amerika Serikat melalui beberapa pemikir seperti William James.
Secara sederhana, konsep ini diartikan sebagai paham yang mengubah kondisi sesuai dengan kebutuhan. Pragmatisme melihat kebenaran bukan secara objektif, tetapi melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Artinya, prinsip atau aktivitas tertentu bisa diubah jika tidak mampu memberikan manfaat secara praktis.
Konteks politik Indonesia memang telah memaksa PSI menjadi pragmatis dan membelokkan progresivisme yang diusungnya. Cita-cita PSI yang sangat idelis berbenturan dengan konstruksi konteks politik Indonesia.
Lalu, apakah kata progresif memang sengaja untuk dihilangkan begitu saja?
Tentu saja tidak. PSI masih memaknai identitas itu sebagai bagian dari kampanye politik. Namun, berhadapan dengan konteks pemilih yang makin melek politik seperti saat ini, aktivitas PSI ini sangat mungkin justru berdampak buruk bagi citra politik partai tersebut. Bahkan, sangat mungkin PSI benar-benar tidak akan lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2019 nanti.
Pada akhirnya, politik Indonesia memang memaksa PSI menjadi pragmatis. Ini memang bukan hanya soal maju mundur syantik syantik, tetapi – seperti kata William James di awal tulisan – pragmatisme adalah metode penyelesaian demi mendapatkan manfaat-manfaat praksis. Bukan begitu? (S13)
