Belakangan ini, banyak pejabat negara yang mengingatkan tentang adanya proxy war atau perang proksi yang mengancam Indonesia. Sebenarnya, siapa saja musuh proxy yang menyerang Indonesia?
PinterPolitik.com
“Perang tanpa bentuk (proxy war) mengancam Indonesia, karena negara-negara luar berlomba-lomba ingin menguasai Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.” ~ Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
[dropcap]S[/dropcap]ecara geografis dan geopolitik, Indonesia tidak disangkal lagi merupakan negara yang sangat strategis. Selain letaknya di garis Khatulistiwa, Indonesia pun dikaruniai sumber daya alam yang sangat kaya. Tapi dibalik keberuntungan ini, seperti ucapan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di atas, juga dapat menciptakan ancaman.
Sebagai Panglima TNI yang menggantikan Gatot, Marsekal Hadi Tjahjanto ternyata juga memiliki pandangan dan kekuatiran yang sama. Menurutnya, ancaman tersebut menjadi sulit ditentukan berdasarkan wilayah dan geografisnya akibat kemajuan teknologi, komunikasi, sebaran komunikasi dan manusia, sehingga sulit dikendalikan.
Ancaman kedaulatan negara dengan cara baru ini, dikenal dengan proxy war atau perang proksi. Perang ini berupa konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung, alasannya untuk mengurangi konflik yang berisiko menghasilkan kehancuran fatal.
Visi Misi Marsekal Hadi Bahas Ancaman Siber, Proxy War, dan Tiongkok https://t.co/UvGtusry9c
— J. Vardan (@JackVardan) December 6, 2017
Pelaku utamanya pun biasanya lebih suka menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti, misalnya negara-negara kecil atau non state actors (aktor tanpa negara) yang bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas), kelompok masyarakat, maupun perorangan.
Akibatnya, pihak yang diserang menjadi tidak dapat mengenali dengan jelas, siapa sebenarnya kawan dan siapa lawan, karena musuh mampu mengendalikan dari jauh. Kabarnya, proxy war telah berlangsung di Indonesia melalui berbagai bentuk, seperti gerakan separatis dan isu SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dapatkah kita memperkirakan, siapa atau negara mana sebenarnya yang memiliki potensi tengah melakukan perang proksi pada Indonesia?
Faktor Penentu Proxy War
“All politic tend to power.” ~ Lord Action
Perang proksi sebenarnya sudah lama dilakukan beberapa negara adidaya, salah satunya saat perang dingin (cold war) masih berlangsung. Pertikaian yang kerap terjadi di negara-negara Timur Tengah pun dikabarkan merupakan akibat dari adanya perang proksi dalam memperebutkan ladang minyak, begitu juga konflik Arab Spring dan Revolusi Mesir.
Namun perang proksi juga dapat dikatakan sebagai perang modern, karena pihak penyerang tidak secara fisik ikut andil dalam pertikaian langsung. Berbeda dengan perang konvensional yang menggunakan kekuatan militer. Perang langsung ini umumnya membutuhkan dana besar dan kerusakan materil serta immateril yang tak sedikit.
Dalam perang proksi, pihak penyerang dapat meminimalisir kerugian melalui berbagai cara, misalnya melalui tekanan politik atau sekedar mendanai kelompok separatis untuk melakukan pemberontakan. Contoh perang proksi yang paling nyata dan pernah terjadi di Indonesia, adalah saat terjadinya referendum Timor Timur.
Disinyalir, lepasnya Timor Timur tak lain akibat adanya peran Australia yang ingin menguasai cadangan minyak di Celah Timor. Campur tangan asing yang begitu banyak, termasuk tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga PBB, pada akhirnya membuat Indonesia bersedia melepaskan wilayah itu.
Perang proksi menurut Joseph Nye dalam buku Soft Power Foreign Policy (1990), memang bisa dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan hard power atau melalui kekuatan militer dan politik. Serta melalui soft power dengan memanfaatkan tekanan di bidang ekonomi, lembaga donor, atau melalui teknologi informasi.
Berdasarkan dua pendekatan tersebut, sebenarnya Indonesia dapat memperkirakan pihak mana yang paling diuntungkan dengan merebaknya isu atau konflik yang terjadi belakangan ini. Sebab dari semua peristiwa, pasti ada “tangan-tangan” tak kasat mata yang berkepentingan atau diuntungkan dibaliknya.
‘Musuh Proxy’ Indonesia
“Aku tinggalkan Kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.” ~ Ir. Soekarno
Sudah sejak lama, presiden Indonesia pertama menyadari bahwa kekayaan alam negeri ini akan mampu membuat negara lain iri. Akibatnya, seperti yang dikatakan ahli perang Tiongkok Sun Tzu, kekuatan tersebut bisa berubah menjadi kelemahan. Sebab akibat kekayaan dan posisi geopolitik yang strategis, Indonesia kerap menjadi target proksi.
Walau Indonesia tergabung dalam negara non blok dan perang dingin telah berakhir, namun dua kekuatan di dunia – dalam hal ini AS beserta sekutunya serta Tiongkok dan Rusia, masih terus membayangi. Kedua kekuatan ini, bisa dibilang sebagai bahaya laten yang bisa menjadi musuh proksi bagi Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga dikelilingi negara-negara yang kerap mengancam teritori dan kedaulatan bangsa, seperti Australia, Filipina, dan Malaysia. Belajar dari kasus Timor Timur, konflik Papua kemungkinan besar dibayangi oleh kekuatan Australia. Masalah HAM dan referendum juga merupakan isu yang dipakai agar Papua lepas dari Indonesia.
Memanasnya konflik di Papua belakangan ini, juga sangat mungkin berhubungan dengan upaya Pemerintah yang memaksa Freeport melakukan divestasi saham 51 persen. Melalui kelompok separatis, AS berupaya membuat kekacauan agar pemerintah Indonesia tunduk dan membatalkan peraturan tersebut.
Negara-negara pemberi pinjaman serta pendonor terbesar, seperti Jepang, Singapura, Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan Tiongkok, punya peluang besar memberi tekanan pada kebijakan Indonesia. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB).
Di luar itu, kelompok radikal juga sangat mungkin menjadi musuh proksi Indonesia. ISIS bahkan telah terbukti menggunakan jaringan sporadisnya untuk melakukan tindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Banyaknya ujaran-ujaran kebencian di media sosial, juga merupakan indikasi adanya ‘oknum’ yang sengaja ingin memecah belah bangsa.
Cara Pintar Menangkal Proxy
“Proxy war is the cheapest insurance in the world.” ~ Dwight D. Eisenhower
Begitu banyaknya kemungkinan ‘musuh proksi’ Indonesia, membuat kekhawatiran Jenderal Gatot dan Panglima TNI Marsekal Hadi menjadi sesuatu yang sangat beralasan. Apalagi dalam perang ini, serangan musuh tak mungkin lagi ditangkal menggunakan kekuatan militer, sehingga kekuatan yang dibangun juga harus bersifat non militer.
Sejauh ini, pemerintah telah berupaya memperkuat bangsa dari upaya memecah belah rakyat dengan menggunakan isu agama dan ideologi khilafah. Memang, pernyataan Bung Karno bahwa tidak ada musuh yang dapat mengalahkan persatuan adalah benar, namun dalam situasi saat ini, persatuan rakyat saja belumlah cukup.
Untuk menangkal serangan proksi yang datang dengan menggunakan kekuatan hard power, kekuatan militer dan posisi tawar Indonesia masih dapat dikatakan cukup menguntungkan. Namun tidak begitu bila serangan yang dilakukan melalui soft power di mana kondisi ekonomi dan teknologi informasi Indonesia masih termasuk lemah.
Hingga saat ini, anggaran pembangunan Indonesia masih sangat tergantung pada pinjaman luar negeri. Begitu juga di sektor bisnis, pada Migas misalnya, Indonesia masih mengandalkan investasi luar negeri dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya. Begitu pun di sektor industri dan perdagangan, Indonesia masih belum mampu mandiri.
Bersyukurlah karena saat ini Indonesia terkenal sebagai negara dengan hacker terkuat di dunia, sehingga walaupun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia mendapat jutaan serangan siber setiap bulannya, masih dapat ditangkal bersama, baik oleh Departemen Pertahanan maupun pihak swasta.
Oleh karena itu, agar suatu negara mampu menangkal serangan proksi, R.L. Armitage dan Nye menyarankan untuk membangun kekuatan cerdas (smart power) yang mampu menghalau dua pendekatan proksi tersebut. Smart power sendiri merupakan gabungan dari hard power dan soft power.
Jadi selain memiliki kekuatan militer dan politik yang tangguh, Indonesia juga harus mampu berdikari di bidang ekonomi dan teknologi informasi. Sehingga dapat disimpulkan, selain persatuan, sebaiknya pemerintah juga berupaya memperkuat perekonomian Indonesia agar tidak lagi menjadi sasaran proksi negara lain. (R24)
